DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Ketentuan Umum; Prinsip, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; Pembangunan Destinasi Pariwisata; Pembangunan Pemasaran Pariwisata; Pembangunan Industri Pariwisata Daerah; Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan; Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2022-2027 ;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4182);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573l.;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2022-2027 .

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Ruang lingkup Ripparkab mencakup 4 kepariwisataan Daerah, yaitu :

a.pembangunan destinasi Pariwisata;
b.pembangunan pemasaran Pariwisata;
c.pembangunan industri Pariwisata; dan
d.pembangunan kelembagaan Kepariwisataan. (empat) aspek pembangunan

Pasal 3

(l) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Ripparkab Tahun 2022-2027 -

(2)Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB II

PRINSIP, USI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Prinsip pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

a.menjunjung tinggl norna agama dan nilai budaya sebagai perwujudan/ pelaksanaan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan T\rhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesarna manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.pembangunan Kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup, sosial, dan budaya, serta menerapkan ekonomi hijau;
d.pembangunan Kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan bidang lain di Daerah;
e.pembangunan Kepariwisataan berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
f.pengelolaan dana Kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik; dan
g.pembangunan Pariwisata berbasis tata kelola yang baik.

Pasal 5

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah "Terwujudnya Pariwisata Kabupaten Penqiam Paser Utara yang maju, partisipatif dan berkelanjutan".

Pasal 6

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah, meliputi:

a.meningkatkan pertumbuhal ekonomi dan pendapatan masyarakat serta membentuk kelompok usaha kreatif bidang Kepariwisataan;
b.meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan aktilitas Kepariwisataan;
c.mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Pariwisata melalui ke{asama lokal, regional, maupun nasional;
d.meningkatkan infrastruktur Daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman yang memperhatikan Pariwisata hijau;
e.menguatkan kelembagaan dan sumber daya masyarakat lokal dalam mewujudkan Kelembagaan Kepariwisataan yang baik, berkualitas, dan berkelanjutan; dan
f.pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya promosi Pariwisata yang masif.

Pasal 7

fuuan pembangunan kepariwisataan Daerah, adalah untuk:

a.mengembangkan potensi Pariwisata alam, seni dan budaya serta industri kreatif dalam kerangka membentuk Pariwisata Daerah yang berkualitas dan berkelanjutan;
b.mewujudkan Industri Pariwisata Daerah yang berwawasan lingkungan dan budaya, dengan membangun kemitraan dalam pengembangan produksi dan distribusi berbasis kearifan lokal, serta memperkuat jejaring (networking) Industri Pariwisata;
c.membangun sistem Pemasaran Pariwisata yang terintegrasi dengan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
d.mengoptimalkan pemangku kepentingan terkait Kepariwisataan, dalam mengelola Pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan; dan
e.mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pariwisata yang berkualitas, ramah lingkungan, dan terpadu untuk mendukung pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pasal 8

(1)Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah, adalah untuk:
1. a.meningkatnya kuantitas dan kualitas Destinasi Pariwisata di Daerah yang dapat meningkatkan kunjungan Wisatawan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan;
2. b.terwujudnya Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah mela,lui peningkatan investasi, mendorong terjalinnya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan;
3. c.terwujudnya sinergi dan tata kelola lembaga Kepariwisataan secara maksimal membangun industri, Destinasi Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan
4. d.meningkatnya peran media dan asosiasi Pariwisata yang optimal, lebih cermat, efektif, dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra Destinasi Pariwisata dan menarik kunjungan ke Daerah.
(2)Uraian Sasaran pembalgunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam l,ampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 9

(1)Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, dikelompokkan dalam 3 (tiga) klaster:
1. a.Klaster I dengan tema wisata bahari dan situs sejarah yang terletak di sepanjang kawasan pesisir Daerah, yang terdiri dari:
  1. 1.Situs Meriam;
  2. 2.Goa Persembunyian Tentara Jepang;
  3. 3.Situs Pendaratan Pesawat Tempur Jepang;
  4. 4.Bangkai Kapal Tentara Jepang;
  5. 5.Pulau Kwangan; 6.Pantai Nipah-Nipah; 7 .Pantai Tanjung Jumlai;
  6. 8.Pantai Saloloang;
  7. 9.Pantai Sesumpu;
  8. 10.Pantai Pejala; I 1. Pantai Corong;
  9. 12.Pulau Balang;
  10. 13.Mangrove Kampung Baru;
  11. 14.Terumbu Karang Pulau Gusung;
  12. 15.Situs Pengibaran Bendera Nenang;
  13. 16.Kampung Adat Sepan.
2. b.Klaster II dengan tema wisata kuliner dan edukasi yang berada di sepanjang jalan utama Sepaku hingga Babulu, yang terdiri dari:
3. l.Wisata Pendidikan Nursery;
  1. 2.Sentra Penggemukan Sapi;
  2. 3.Kawasan Wisata Kuliner Petung;
  3. 4.Wisata Penangkaran Rusa;
  4. 5.Waduk Babulu;
  5. 6.WadukWam;
  6. 7.Kampung Waru T\ra LogPond;
  7. 8.Minapolitan Babulu Laut;
  8. 9.Hutan Pinus Sesulu /Bumi Kemah; 1 0. Agrowisata Api-Api;
  9. 11.Kampung Batik;
  10. 12.Kampung Adat Sesulu;
  11. 13.Makam Aji Raden Dan Keluarga;
  12. 14.Wisata Sawah Gunung Mulia;
  13. 15.Pantai Gelora;
  14. 16.Taman Rozeline;
  15. 17.Taman Alun-alun Pemkab;
  16. 18.Hutan Kota/ Bumi Kemah;
  17. 19.Rumah Adat Kuta Rakan Tatau.
4. c.Klaster III dengan tema wisata alam dan petualangan yang tersebar di Daerah, yang terdiri dari:
  1. 1.Gua Liang Pagar dan Gua Tolu liang;
  2. 2.Air Terjun Rimbawan;
  3. 3.Air Terjun Tembinus;
  4. 4.Ekowisata Mangrove Mentawir;
  5. 5.Wisata Hutan Bambu Mentawir;
  6. 6.Hutan Konservasi (Pohon Agathis);
  7. 7.Bumi Kemah Semoi II
  8. 8.GuaTapakRaja.

Pasal 10

(1)Kawasan Strategis Pariwisata Daerah merupakan kawasan yang diprioritaskan karena alasan potensi perkembangan, kesiapan dan/atau kebutuhan pengelolaan yang mendesak.
(2)Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang mendesak membutuhkan rencana pengelolaan berdasarkan rencana detail kawasan, terdiri atas:
1. a.kawasan strategis ekowisata Mangrove Mentawir dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata alam, Wisata kuliner dan Wisata bahari;
2. b.kawasan strategis Pantai Nipah-Nipah dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata Pantai.
3. c.kawasan strategis Pantai Tanjung Jumlai dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata Pantai dan Alam;
4. d.kawasan strategis Mangrove Kampung Baru dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata Alam Hayati;
5. e.kawasan strategis Taman Rozelin dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata Edukasi dan Budaya;
6. f.kawasan strategis Babulu dan sekitarnya sebagai kawasan wisata Agropolitan dan Mina Politan Babulu.

Pasal 11

Uraian Kawasan Pengembangan dan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pengembangan Destinasi Pariwisata meliputi:

a.Daya tarik Wisata;
b.Fasilitas Kepariwisataan;
c.Pemberdayaan Masyarakat; dan
d.investasi di bidang Pariwisata.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…