DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan Penanamann Modal; 3. Kewenangan Pemerintah Daerah; 4. Kebijakan Dasar Penanaman Modal; 5. Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 6. Promosi Penanaman Modal; 7. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha; 8. Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha; 9. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab; 10. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; 11. Peran Serta Masyarakat; 12. Pengawasan; 13. Pelaporan; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal.

BAB IV

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanatnan modal; dan
2. b.mempercepat peningkatan realisasi pentrnam€rn modal. (21 Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
3. a.memberikan perlakuan dan peluang yang szrma bagi penanam modal;
4. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
5. c.membuka kesempatan bagr pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi.
(3)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diwujudkan dalam bentuk RUPM Daerah. BAE} V PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Bagran Kesatu Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 6

(1)Perencanaan Penanaman Modal disusun dalam bentuk RUPM Daerah. (21 RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah.
(3)RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
1. a.RUPM nasional;
2. b.RUPM Provinsi Kalimantan Timur;
3. c.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
4. d.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
5. e.rencana tata ruang Daerah; dan
6. f.prioritas pengembangan potensi Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pengembangan iklim Penanaman Modal, meliputi:
1. a.penetapan pemberian fasilitas/Pemberian Insentif di bidang Penanaman Modal;
2. b.pemetaan potensi dan peluang penanaman Modal, serta pendokumentasiarmya secara elektronik; dan
3. c.Pemberian Kemudahan, pemberdayaan, perlindungan bagi koperasi dan Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi;
4. d.Kemitraan usaha di bidang penanaman modal antar usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah. {21 Penetapan pemberian fasilitas/ Pemberian Insentif di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dilaksanakan oleh DPMPTSP.
(4)Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro kecil, menengah dan koperasi.

BAB VI

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan promosi Penanaman Modai. l2l Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.inovasi strategi promosi investasi yang elisien dan efektif;
2. b.penguatan image building sebagai daerah tujuan Penanaman Modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan men5nrsun rencana nndak image building lokasi Penanaman Modal;
3. c.peningkatan peran koordinasi promosi Penanaman Modal dengan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi lain dan DPMPTSP kabupaten / kota lain serta instansi terkait; dan
4. d.penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat Penanaman Modal menjadi realisasi Penanaman Modal.
(3)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.bimbingan dan konsultasi;
2. b.pameran;
3. c.temu usaha;
4. d.seminar investasi; dan
5. e.penyebariuasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik. l4l Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikoordinasikan DPMPTSP.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA

Pasal 9

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Penanaman modal meliputi:

a.PTSP;
b.Bidang Usaha;
c.Penanam Modal;
d.Bentuk Badan Usaha; dan
e.Tenaga Kerja.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan PTSP bertujuan:
1. a.memberikan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. b.memberikan kemudahan pelayanan;
3. c.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
4. d.mendekatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. (21 Pemerintah Daerah menyelenggarakan PTSP untuk Penanaman Modal dalam bentuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.
(3)Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan. Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada kepala DPMPTSP. (41 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh DPMPTSP.
(5)Pelayanan Penanaman Modal dalam bentuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintergrasi dalam suatu kesatuan proses yang dimulai dari tahap awal sampai dengan penyelesaian pelayanan.
(6)Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. -lo_ Paragral 2 Bidang Usaha Pasal 1 I Bidang Usaha yang terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal terdiri atas:
1. a.Bidang Usaha prioritas;
2. b.Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usa}ra Kecil, dan Usaha Menengahdan Koperasi;
3. c.Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
4. d.Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 12

Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:

a.program/ proyek strategis nasional;
b.padat modal;
c.padat karya;
d.teknologi tinggi;
e.industri pionir;
f.orientasi ekspor; dan/ atau
g.orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. (21 Daftar Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 13

Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat (1) huruf b merupakan:

a.Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi; dan
b.Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
a.kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;

(1)(2t
(1)
(1)t2t
(3)14\
(1)
1. b.kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan/ atau
2. c.modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.00O,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan. Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
3. a.Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh koperasi dan Usaha Mikro; dan/atau
4. b.Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok usaha besar. Daftar Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 14

Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;
b.persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;
c.persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau
d.persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu Bidang Usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol. Daftar Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 15

Penanaman Modal di Daerah dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, meliputi:

a.Penanam Modal Dalam Negeri; dan
b.Penanam Modal Asing. (21

(1)
(2)-t2-

Pasal 16

(1)Penanam Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorEmgan.
(2)Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…