DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Peraturan Daerah ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Wewenang Pemerintah Daerah; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Kerja Sama; Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan; Penghargaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anak memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsunga,n bangsa dan negara, oleh sebab itu agar anak marnpu mengemban perannya, maka pemberdayaan terhadap anak harus diwujudkan melalui upaya perlindungan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak baik secara fisik, mental, maupun sosial;
b.bahwa pemberdayaan terhadap anak di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu dilakukan secara komprehensif, sistematis dan terus-menerus serta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perlindungan Anak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 20, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor al82l; /.,
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573],:'
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2O14 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 lentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIT,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KBIENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan alak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a.non diskriminasi;
b.kepentingan yang terbaik bagi Anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d.penghargaan terhadap pendapat Anak. berlandaskan serta prinsip-

Pasal 3

Sistem Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi Anak dari segala bentuk:

a.diskriminasi;
b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c.penelantaran;
d.kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
e.ketidakadilan;
f.perlakuan salah lainnya;
g.penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
h.pelibatan dalam sengketa bersenjata;
i.pelibatan dalam kerusuhan sosial;
j.pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
k.pelibatan dalam peperangan; dan
l.penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.wewenang Pemerintah Daerah;
b.kewajiban dan tanggungiawab;
c.kerja sama;
d.evaiuasi dan pelaporan;
e.pembiayaan;
f.koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
g.penghargaan;
h.Penyidikan; dan
i.Ketentuan pidana.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
1. a.perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggung jawaban;
2. b.pengintegrasian Hak Anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
3. c.koordinasi dan fasilitasi dalam Sistem Perlindungan Anak; dan
4. d.pembinaan, pembimbingan, konseling serta pengawasan dalam rangka Sistem Perlindungan Anak.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB Bagran Kesatu Kewajiban dan Tanggungiawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
1. a.menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan Pengasuhan Altematif, kesehatan dan kejahteraan dasar, pendidikan dan Perlindungan Khusr.rs dalam rangka melaksanakan Sistem Perlindungan Anak;
2. b.membangun data dan informasi dalam Sistem Perlindungan Anak yang meliputi pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dan informasi;
3. c.mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak antar PD/unit kerja lingkup Pemerintahan Daerah, instansi, lembaga lain, organisasi masyarakat, serta kelompok kerja lainnya yang terkait dengan Perlindungan Anak;
4. d.melaksanakan Intervensi Primer, Intervensi Sekunder, dan Intervensi Tersier dalam Sistem Perlindungan Anak;
5. e.mengembangkan Perlindungan Anak berbasis Keluarga dan komunitas; -7
6. f.meningkatkan kapasitas pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak pada Pemerintah Daerah;
7. g.melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Sistem Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
8. h.menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak; dan
9. i.mengembangkan Partisipasi Anak sesuai dengan usia dan kematangannya. (21 Pemenuhan dan pemajuan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
10. a.akta kelahiran;
11. b.kartu identitas Anak bagi Anak yang berusia 0 (nol) bulan sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari;
12. c.kartu tanda penduduk bagi Anak yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun; dan
13. d.pemenuhan fasilitas informasi layak Anak.
(3)Pemenuhan dan pemajuan lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.adanya upaya pencegahan perkawinan Anak;
2. b.membentuk lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang tua/ Keluarga;
3. c.membentuk lembaga Pengasuhan Alternatif terstandarisasi; dan
4. d.menyediakan infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah Anak. (41 Pemenuhan dan pemajuan hak di bidang kesehatan dan kesejahteraan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
5. a.melaksanaan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
6. b.melaksanakan program pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus;
7. c.melaksanakan program pemberian makan pada bayi dan Anak usia dibawah 2 (dua) tahun;
8. d.menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; dan
9. e.meningkatkan rumah tangga dengan akses air minum dan akses sanitasi yang layak.
(5)Pemenuhan dan pemajuan hak di bidang pendidikan dan Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.memfasilitasi pengembangan anak usia dini lnlistic dan integratiue;
2. b.wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. c.menyediakan sekolah ramah Anak; dan
4. d.menyediakan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas, dan rekreatif ramah Anak.
(6)Pemenuhan dan pemajuan hak di bidang Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan Penelantaran;
2. b.Pencegahan dan penangan€rn pekerja Anak dan bentuk pekerjaal terburuk untuk Anak;
3. c.Pencegahan dan penangan€rn Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, alkohol dan z.at adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV/AIDS;
4. d.Pencegahan dan penanganan Anak korban bencana dan konflik;
5. e.Pencegahan dan penangErnan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
6. f.Pencegahan darr penanganan ABH (khusus pelaku); dan
7. g.Pencegahan dan penanganart Anak korban jaringan terorisme dan Anak korban stigmatisasi alibat dari pelabelan terkait kondisi Orang T\rarrya.
8. h.Penangalan anak dalam situasi darurat;
9. i.Pencegahan dan penanganan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
10. j.Penanganan dan pencegahan anak korban penculikan, penjualan danlatau perdagangan;
11. k.Pencegahan dan penanganan anak dengal perilaku sosial menyimpang;
(7)Membangun data dan informasi dalam Sistem Perlindungan Anak meliputi pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
1. a.data dan informasi terdiri atas kegiatan:
  1. 1.prevalensi faktor resiko;
  2. 2.prevalensi kasus;
  3. 3.cakupan kasus; dan
  4. 4.evaluasi program dan layanan.
2. b.data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan untuk:
  1. 1.menentukan bentuk Intervensi Primer, Intervensi Sekunder, dan Intervensi Tersier yang akan dilakukan;
  2. 2.memberi kejelasan tentang penyebab, karakteristik, dan kecenderungan, permasalahan Perlindungan Anak;
  3. 3.perencanaan kebijakan dan program Perlindungan Anak;
  4. 4.pengalokasian anggaran untuk program Perlindungan Anak; dan
  5. 5.monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Perlindungan Anak.
3. c.penyusunan data dan informasi, dilakukan oleh PD / unit kerja;
4. d.selain PD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyusunan data dan informasi juga dapat dilakukal oleh seluruh instansi dan lembaga lain yang terkait, dengan melibatkan masyarakat, Keluarga, Orang Tha, dan Anak;
5. e.pen5rusunan data dan informasi menggunakan perangkat teknologi informasi; dan
6. f.pengolahan data dan informasi dalam Sistem Perlindungan Anak secara teknis dikoordinasikan oleh PD/unit kef a yang membidangi pemberdayaan perempuErn dan perlindungan Anak.
(8)Pelaksanaan Intervensi Primer, Intervensi Sekunder, dan Intervensi Tersier dalam Sistem Perlindungan Anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.Intervensi Primer, dengan ketentuan:
  1. 1.melakukan kegiatan promosi, penguatan dan peningkatan kapasitas Perlindungan Anak, dalam bentuk: a) komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan Perlindungan Anak; b) pengembangan dan penguatan pengasuhan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif untuk menghormati harkat dan martabat Anak; dan c) peningkatan kapasitas bagi Orang T\ra, Keluarga dan masyarakat tentang pencegahan Perlakuan Salah, Penelantaran, Eksploitasi dan kekerasan pada Anak.
  2. 2.dilaksanakan oleh Bupati melalui PD/unit kerja terkait, meliputi bidang: a) perencanaan pembangunan Daerah; b) pendidikan; c) kesehatan; d) pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; e) sosia-l; f) tenaga kerja; g) penanggulangan bencana; h) pemberdayaanmasyarakat; i) mental dan spiritual; j) narkoba, psikotropika darr zat adiktif lainnya serta HIV/AIDS; k) kesejahteraan rak5rat; l) pariwisata; m) pertanian; n) peternakan; o) perikanan; p) pertambangan; q) perkebunan; r) perindustrian dan perdagangan; dan s) koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
  3. 3.selain PD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, Intervensi Primer juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yalg terkait;
  4. 4.penyelenggaraan Intervensi Primer melibatkan Orang T\ra, Keluarga, dan masyarakat; dan
  5. 5.dilakukan secara sistematis dan integratit dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
2. b.Intervensi Sekunder, dengan ketentuan:
  1. 1.melakukan kegiatan: a) identi{ikasi dan/ atau deteksi dini terhadap Anak yang berasal dari Keluarga Rentan; b) mediasi dan konseling bagi Keluarga Rentan; c) fasilita.si peningkatan keterampilan dalam mendidik dan melindungi Anak bagi Keluarga Rentan; d) layanan dukungan Keluarga; e) perlindungan dan perawatan Anal< Dalam Situasi Darurat; f) menghindarkan keterpisahan Anak dari Keluarga, kecuali dalam kasus yang dengan jelas bertentangan dengan kepentingan terbaik Anak;dan g) pengalihan Pengasuhan Anak dari Keluarga inti mengutamakan Pengasuhan dalam Keluarga lain/pengganti dan Pengasuhan pada lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagai alternatif terakhir.
  2. 2.dilaksanakan oleh Bupati melalui PD/unit kerja terkait, meliputi bidang: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; d) sosial; e) tenaga kerja; f) penanggulangalbencana; g) pemberdayaanmasyarakat; h) mental dan spiritual; i) pertanian; j) peternakan; k) perikanan; 1) perkebunan; m) pertambangan; n) perindustrian dan perdagangan; dan o) koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
  3. 3.selain PD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, Intervensi Sekunder juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait;
  4. 4.penyelenggaraan Intervensi Sekunder melibatkan Orang T\ra, Keluarga, dan masyarakat; dan
  5. 5.dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
3. c.Intervensi Tersier, dengan ketentuan:
  1. 1.melakukan kegiatan: a) penanganan kasus yang dilakukan melalui sistem terpadu satu atap atau sistem rujukan; b) penyatuan kembali keluarga, Reintegrasi Sosia,l, dan rehabilitasi dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik Anak; c) pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus Anak; dan d) layanan dukungan Keluarga.
  2. 2.Pemerintah Daerah menyiapkan: a) tempat pengaduan; b) tempat layanan rujukan; dan c) tempat perlindungan sementara.
  3. 3.tempat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur tempat perlindungan sementara;
  4. 4.dilaksanakan oleh Bupati melalui PD/unit kerja terkait, meliputi bidang: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d) sosial; e) tenaga kerja; f) penanggulanganbencana; g) pemberdayaanmasyarakat; h) mental dan spiritual; -t2- i) narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta HIV/AIDS; j) pertanian; k) peternakan; 1) perikanan; m) perindustrian dan perdagangan; dan n) koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
  5. 5.selain PD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, Intervensi Tersier juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait;
  6. 6.penyelenggaraan Tersier melibatkan Orang Tua, Keluarga, dan masyarakat; dan
  7. 7.dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan serta pengkoordinasian data dan informasi Perlindungan Anak serta Rencana Aksi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Masyarakat berkewajiban dan bertanggungiawab dalam penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak. (21 Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
1. a.keterlibatan dalam musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi ABH melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/ kelurahan;
2. b.melakukan promosi Perlindungan Anak sebagai upaya penyadaran sikap dan perilaku sosial masyarakat terhadap Perlindungan Anak;
3. c.mengidentilikasi/deteksi dini terhadap Anak yang rentan mengalami kekerasan, Eksploitasi, Perlakukan Salah, dan penelantaran, termasuk ABH dan Anak Dalam Situasi Darurat;
4. d.mediasi dan bimbingan bagi Keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian; dan
5. e.menyediakan dana dan/atau barang dan/atau jasa sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dalam rangka pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak.
(3)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk:
1. a.mendukung upaya pengasuhan untuk tumbuh kembang Anak;
2. b.menghormati harkat dan martabat Anak;
3. c.melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya Perlakuan Salah, penelantaran, Eksploitasi dan kekerasan terutama kepada Anak yarlg membutuhkan Perlindungan Khusus;
4. d.melindungi dan mencegah ABH;
5. e.melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan usia anak;
6. f.menghormati pandangan Anak dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya; dan
7. g.menghindarkan keterpisahan Anak dari Keluarga.
(4)Untuk mendorong peran serta dan tanggunglawab masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggungiawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(l) Orang T\ra mempunyai kewajiban dan tanggungiawab mendukung Sistem Perlindungan Anak. (21 Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertanggungiawab untuk:

a.mengasuh, memelihara, dan melindungi Anak;
b.menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c.menghormati harkat dan martabat Anak;
d.melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan te{adinya Perlakuan Salah, penelantaran, Eksploitasi dal kekerasan terutama kepada Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus;
e.melindungi dan mencegah ABH;
f.melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan te{adinya pernikahan usia anak;
g.menghormati pandangan Anak dalam kehidupan Keluarga, Masyarakat dan lingkungannya;
h.memberikan dukungan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, serta mental dal spiritual; dan
i.menghindarkan keterpisahan Anak dari Keluarga.

(3)Untuk mendorong pemenuhan tanggungiawab Orang T\,ra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan fasilitasi,
(4)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban darr tanggunglawab Orang T\.ra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dunia usaha mempunyai kewajiban dan tanggungiawab mendukung Sistem Perlindungan Anak, melalui:
1. a.kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
2. b.produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
3. c.berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggungiawab Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh dan antai:
4. a.pemerintah pusat;
5. b.pemerintah propinsi;
6. c.pemerintah daerah kabupaten / kota lainnya;
7. d.organisasi masyarakat;
8. e.dunia usaha;
9. f.media massa;
10. g.kepolisian;
11. h.kejaksaan;
12. i.kehakiman/pengadilan;
13. j.lembaga keagamaan;
14. k.balai pemasyarakatan;
15. l.Lembaga Penempatan Anak Sementara;
16. m.Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan
17. n.perguruan tinggi. (l) (2t
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pe{anjian kerja sama.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pembiayaan Sistem Perlindungan Anak;
2. b.penyediaan fasilitas Sistem Perlindungan Anak;
3. c.Penyediaan sarana dan prasarana sumber daya manusia; dan
4. d.Bentuk kerja sama lainnya.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama dalam Sistem Perlindungan Anak diatur dan disetujui bersama oleh masing-masing pihak.
(1)Evaluasi pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian Sistem Perlindungan Anak.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi dan konsolidasi.
(3)Rapat koordinasi dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui PD/Unit Kerja terkait.
(5)Pelaksanaan evaluasi secara teknis dikoordinasikan oleh PD/unit kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN Pasa-l 1 1

Pasal 12

(1)Capaian Sistem Perlindungan Anak di Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur. (21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
(3)Capaian Sistem Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh masyarakat.
(4)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dikoordinasikan oleh PD/unit ke{a yang membidangi pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca-ra penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1)Pembiayaan dalam pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Negara;
2. b.anggaran pendapatan dan belanja Daeralt; dan/ atau
3. c.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.kemampuan keuangan Daerah; dan
2. b.nota peq'anjian kerja sama antara para pihak.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…