DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Peraturan Daerah ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, dan Wewenang; Hak PPNS; Sekretariat PPNS; Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian; Kartu dan Perpanjangan Tanda Pengenal; Pelaksanaan Operasi PPNS; Tata Kerja; Penegakan Kode Etik Pejabat PPNS Daerah; Pakaian dan Atribut; Pembinaan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6s73); Dengan Persetqiuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEI{YIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5.Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
6.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
8.Penyidik Polisi Negara Repubtik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenalg khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman bagi PPNS untuk ditaati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
12.Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PPNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
13.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PPNS yang diduga telah melanggar Kode Etik.
14.Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Korwas PPNS adalah Penyidik POLRI yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
15.Yustisi adalah Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
16.Non Yustisi adalah Operasi Penegakan Hukum yarrg tanpa melalui proses peradilan.
17.Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

Pasal 3

(1)PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Selain Pejabat PPNS sebagaimana pada ayat (1), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya'
(4)Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
(5)PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus mendapatkan Surat Perintah dari sekretaris Daerah selaku Ketua sekretariat PPNS atau Kepala Satpol PP selaku Pelaksana Ttrgas Harian Sekretariat PPNS.
(6)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dal memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penggeledahan dan penyitaan;
5. e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. i.mengadakan penghentian penyidikan; dan
10. j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2)PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(3)Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, antara lain dan tidak terbatas, PPNS mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau Kepala Satpol PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS setelah mendapat ijin dari Bupati.
(4)PPNS disamping memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada pada Ayat
(1), juga memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundalg-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(5)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 5

(1)Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi:
1. a.pemberitahuan dimulainya penyidikan;
2. b.pemanggilan;
3. c.penangkapan; d- penahanan;
4. e.penggeledahan;
5. f.penyitaan;
6. g.pemeriksaan;
7. h.bantuan hukum;
8. i.penyelesaian berkas perkara;
9. j.pelimpahan perkara;
10. k.penghentian penyidikan;
11. l.administrasi penyidikan; dan rn. pelimpahan penyidikan.
(2)Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
(3)Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
(4)Kegiatan sebagaimana dimalsud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratura-n perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 1, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.
(2)Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp50.O00.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.0O0.O00,00 (lima puluh juta rupiah).
(4)Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
(2)Tanggung Jawab PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pen5rusunan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.

BAB III

HAK PPNS

Pasal 8

(1)PPNS di samping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan pemndang-undangan.
(2)Tambahan penghasilan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB IV

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 9

(1)Dalarn rangka menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS, dibentuk Sekretariat PPNS.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP. -7
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat PPNS, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangannya diatur dalam Peraturan Bupati. BAE} V PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1)PPNS diangkat oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia.
(2)Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.Pangkat paling rendah Penata/ Golongan Ruang III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 11

(1)Permohonan Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia.
(2)Ketentuan lebih lanjut permohonan Pengangkatan PPNS diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…