DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Produk Hukum Daerah; Bab III Pembentukan Perda; Bab IV Pembentukan Perbup, PB KDH, dan Peraturan DPRD; Bab V Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan; Bab VI Penomoran Autentifikasi dan Penggandaan; Bab VII Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah; Bab VIII Partisipasi Masyarakat; Bab IX Ketentuan Lain-lain- Bab X Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan produk hukum daerah yang baik dan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait dalam pembentukan produk hukum daerah agar terdapat keseragaman dalam bentuk dan format penyusunan produk hukum daerah;
c.bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pembentukan produk hukum di daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3.Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
8.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Bupati selaku kepala daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PB KDH adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
10.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Penajam Paser Utara.
11.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
12.Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah Raperda yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.
13.Rancangan Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Raperbub adalah Rancangan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara.
14.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
15.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara.
16.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
19.Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
20.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnyaterhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam raperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21.Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
22.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
23.Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
24.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah berupa Perda, Perbup, dan PB KDH dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
25.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya.
26.Materi Muatan Perda adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki Peraturan perundang-undangan.
27.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

(1)Produk Hukum Daerah berbentuk:
1. a.peraturan; dan
2. b.penetapan.
(2)Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas:
1. a.Perda;
2. b.Perbup;
3. c.PB KDH, dan;
4. d.Peraturan DPRD.
(3)Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.keputusan Bupati;
2. b.keputusan DPRD;
3. c.keputusan pimpinan DPRD;
4. d.keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB III

PEMBENTUKAN PERDA

Pasal 3

Pembentukan Perda dilakukan berdasarkan asas:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 4

(1)Materi Muatan Perda harus mencerminkan asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusian;
3. c.kebangsaan ;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. i.ketertiban dan kepastian hukum; dan
10. j.keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
(2)Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)Materi muatan Perda berisi materi mengenai:
1. a.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. b.penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal dan/atau menampung kondisi khusus Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengatur :
1. a.kewenangan Daerah;
2. b.kewenangan lokasinya dalam Daerah;
3. c.kewenangan penggunanya dalam Daerah;
4. d.kewenangan manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
5. e.kewenangan penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 6

(1)Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Selain pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif; dan/atau
8. h.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan :

a.penyusunan Propemperda;
b.perencanaan penyusunan Raperda kumulatif terbuka; dan
c.perencanaan penyusunan Raperda di luar Propemperda.

Pasal 8

Bupati menugaskan kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(2)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Instansi vertikal dari kementrian yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang hukum ; dan/atau
2. b.Instansi vertikal terkait sesuai dengan :
  1. 1.kewenangan;
  2. 2.materi muatan; atau
  3. 3.kebutuhan dalam pengaturan.
(3)Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4)Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat program pembentukan Perda dengan judul Raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2)Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang- undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda yang meliputi:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…