DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ringkasan

Peraturan Daerah ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Hak, Pengasuhan, dan/atau Pengangkatan; Tanggung Jawab dan Wewenang; Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu; Peran Serta Masyarakat; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2.Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, Dan Yatim Piatu adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap Anak Yatim, Anak Piatu, dan Yatim Piatu yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.
6.Perlindungan Hukum adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangali resiko hukum.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Anak Yatim adalah anak yang ditinggal bapak kandungnya karena kematian.
9.Anak Piatu adalah anak yang ditinggal ibu kandungnya karena kematian.
10.Anak Yatim Piatu adalah anak yang tinggal bapak dan ibunya kandungnya karena kematian. 1 1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga.
12.Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Karlu Tanda Penduduk dan atau bentuk keterangan kependudukan lainnya yang disahkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu bertujuan untuk:

a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
b.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
c.meningkatkan ketahanan sosial dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; dan
d.meningkatkan kesadaran, kepedulian, partisipasi dan tanggungiawab sosial masyarakat.

BAB II

HAK, PENGASUHAN DAN/ATAU PENGANGKATAN Bagran Kesatu Hak

Pasal 3

Setiap Anak Yatim, Anal< Piatu, dan Anak Yatim Piatu berhak atas:

a.jaminan kesejahteraan berupa bantuan keuangan dan pelayanan pendidikan dan jaminan kesehatan gratis dari Pemerintah Daerah;
b.pemeliharaan taraf kesejahteraan;
c.pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan; dan
d.perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/ atau menghambat pertumbuhan dan perkembangnnya secara wajar, perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi dan pelecehan seksual, serta hak atas pengasuhan, bimbingan agama dan mental sosial.

Pasal 4

(l) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan pengasuhan dan/ atau pengangkatan Anak Yatim, Ana} Piatu, dan Anak Yatim Piatu.

(2)Pengasuhan dan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TANGGUNG JAWAEI DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Yatim Piatu secara terpadu dan berkelanjutan.
(2)Penyelenggaraan Jaminan kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Akte Kelahtan atau Surat Kenal t ahir yang disahkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan.

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Yatim Piatu, Pemerintah Daerah berwenarg:

a.membuat perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu;
b.menerapkan standar pelayanan kesejahteraan sosial;
c.menyediakan dan/ atau memberi kemudahan serta sarana dan prasarana;
d.pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan Perlindungan Hukum; dan
e.memfasilitasi peran serta Masyarakat dan/ atau dunia usaha.

BAB IV

PEI{YELENGGARAAN JAMINAN KESE.IAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM, ANAK PIATU, DAN YATIM PIATU

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.sosial; dan
4. d.Perlindungan Hukum.
(2)Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan:
1. a.pendataan;
2. b.perawatan dan pengasuhan;
3. c.pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
4. d.pelayanan pendidikan dan rekreasi;
5. e.bimbingan aga:ara, mental dan sosial;
6. f.rehabilitasisosial;
7. g.pemberian bantuan keuangan;
8. h.pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
9. i.pelayanan pemakaman;
10. j.pelayanan bantuan hukum;
11. k.pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
12. l.perlindungan khusus lainnya. (21 Bagi Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu penyandang disabilitas selain mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mendapatkan pelayanan aksesibilitas.
(3)Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.
(4)Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
(5)Daiam Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk lembaga yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesejalrteraan dan Perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu sebagai tanggung jawab sosial.
(2)Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan oleh:
1. a.perseorangan;
2. b.keluarga;
3. c.organisasi keagamaan;
4. d.organisasi sosial kemasyarakatan;
5. e.lembaga swadaya Masyarakat;
6. f.organisasi profesi;
7. g.badan usaha;
8. h.lembaga kesejahteraan sosial; dan
9. i.lembaga sosial asing.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

a.menelantarkan, melakukan tindakan kekerasan dan/atau tindakan eksploitasi terhadap Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu; dan
b.mempekerjakan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Anak Yatim Piatu dibawah usia kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.menempatkan, membiarkan, melibatkan, men)'uruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. dan
d.menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

(1)Penyidik pegawai negara sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindakan pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukuan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda dan surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakal lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

K TENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan p€nempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Ditetapkan di Penajam pada tanggal 20 Jtth 2022 PIT.BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd HAMDAM Diundangkan di Penajam pada tanggal 20 Juli 2022 ry.SEKRETARIS DAERAH KAE}UPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd TOHAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 9. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.O9 I II I 22 I 7 I 2022. dengan aslinya T DAERAH PASER UTARA Hukum M.H 17 20060,4 1oo2

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEI{YELENGGARAAN JAMINAN KESE.JAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM, ANAK PIATU, DAN YATIM PIATU I. UMUM Jaminan kesejahteraan dan perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Yatim Piatu sebagai kegiatan untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi Anak Yatim, Anak Piatu, dan Yatim Piatu dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak Piatu, dan Yatim Piatu berhak memperoleh jaminan kesejahteraan sosial, pendidikan dan Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Yatim Piatu dilakukan berdasarkan asas kesetiakawanan dan kasih sayang, keadilan dan kemanfaatan, keterpaduan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan berkelanjutan. Dalam peraturan daerah ini diatur pula ketentuan mengenai hak dan pengasuhan / pengangkatan Anak Yatim, Anak Piatu, dan Yatim Piatu. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…