DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2017

Nomor: 02
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah 2. Ketentuan Pasal 6 diubah 3. Ketentuan Pasal 35 diubah 4. Diantara ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 Pasal baru, yakni Pasal 37 A

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Daerah dan Retribusi Daerah, P merupakan jenis Pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten 9 Tahun 2010 belum cukup mengatur tentang Pajak Hiburan sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Pesawaran; bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas, dipandang perlu Perubahan Atas Peraturan Da Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-UndangNomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PAJAK HIBURAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak hiburan yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 belum cukup mengatur tentang Objek Pajak Hiburan sesuai dengan potensi yang ada di maksud pada huruf a dan dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 9 Tahun 2010 tentang Pajak Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Tahun 2003 tentang (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Nomor 1 Tahun 2004 tentang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiandan Pemanfaatan Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuabah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 09) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
(2)Objek pajak hiburan adalah jasa Penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.tontonan Film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.karaoke keluarga;
6. f.sirkus, akrobat dan sulap;
7. g.permainan bilyar dan bowling;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotordan permainan ketangkasan;
9. i.refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);
10. j.pertandingan olahraga.
  1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:

a.tontonan film dengan sarana bioskop ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
b.penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi:

(1)pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
(2)pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);
(3)pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas Internasional sebesar 10% (sepuluh persen);
1. c.penyelenggaraan pagelaran musik meliputi:
(1)pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen)
(2)pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 5 % (lima persen)
(3)pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 10 % (sepuluh persen)
1. d.penyelenggaraan pameran, sirkus, akrobat, dan sulap meliputi:
(1)pameran yang bersifat non komersil sebesar 0% (nol peren)
(2)pameran yang bersifat komersil sebesar 10% (sepuluh persen)
(3)sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen)
(4)sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen)
1. e.penyelenggaraan pacuan kuda dan kendaraan bermotor meliputi:
(1)pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen)
(2)pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen)
(3)pacuan kendaraan bermotor sebesar 10% (sepuluh persen)
1. f.penyelenggaraan pertandingan olah raga meliputi:
(1)pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen)
(2)pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen)
(3)pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen)
1. g.permainan ketangkasan termasuk yang diselenggarakan game centre sebesar 10% (sepuluh persen);
2. h.permainan billyard yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak 25% (dua puluh lima persen) dari permainan bilyard yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak 15% (lima belas persen);
3. i.bowling sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga pembayaran;
4. j.karoke keluarga dan hiburan lainnya yang sejenis sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembayaran;
5. k.mandi uap/spa, pusat kebugaran, refleksi dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen) dari harga pembayaran;
6. l.penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi:
(1)kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
(2)kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
(3)kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
1. m.jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan l yang dilakukan di taman hiburan rakyat/tempat wisata air/water park/kolam renang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan l.
  1. 3.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 35

(1)Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
5. e.melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,benda dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
9. i.memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4.Diantara ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 Pasal baru, yakni Pasal 37 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, Ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran. Ditetapkan di Gedong Tataan Pada tanggal 23 Agustus 2017 BUPATI PESAWARAN, dto DENDI RAMADHONA K. Diundangkan di Gedong Tataan Pada tanggal 23 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, dto KESUMA DEWANGSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 25 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARANPROVINSI LAMPUNG: 02/505/PSW/2017 Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN, dto SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19661015 199503 2 002 . PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENPESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN I. UMUM Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 belum cukup mengatur tentang objek Pajak Hiburan sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Pesawaran, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Perubahan Peraturan Daerah dimaksudkan agar perda yang dimaksud dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 68

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

PENYIDIKAN

Pasal 35

Pasal 37A

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

PENYIDIKAN

Pasal 35

Pasal 37A

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009