DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2007

Nomor: 33
Tahun: 2007
Ditetapkan: 10 Agustus 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Selatan, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Pesawaran di wilayah Provinsi Lampung;
c.bahwa pembentukan Kabupaten Pesawaran diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung; Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang . . . Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas . . . Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Provinsi . . .
3.Provinsi Lampung adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
4.Kabupaten Lampung Selatan adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Pesawaran.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pesawaran di wilayah Provinsi Lampung dalam Negara Kesatuan Bagian . . .

Pasal 3

(1)Kabupaten Pesawaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri atas cakupan wilayah:
1. a.Kecamatan Gedong Tataan;
2. b.Kecamatan Negeri Katon;
3. c.Kecamatan Tegineneng;
4. d.Kecamatan Way Lima;
5. e.Kecamatan Padang Cermin;
6. f.Kecamatan Punduh Pidada; dan
7. g.Kecamatan Kedondong.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Pesawaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Lampung Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kabupaten Pesawaran mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, dan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, Kecamatan Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus; dan
4. d.sebelah . . .
5. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gading Rejo, dan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Tanggamus.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3)Penegasan batas wilayah Kabupaten Pesawaran secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Pesawaran.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 7

Ibukota Kabupaten Pesawaran berkedudukan di Gedong Tataan.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1)Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Pesawaran mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
(2)Urusan . . .
(2)Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. b.perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. c.penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. e.penanganan bidang kesehatan;
6. f.penyelenggaraan pendidikan;
7. g.penanggulangan masalah sosial;
8. h.pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. i.fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah;
10. j.pengendalian lingkungan hidup;
11. k.pelayanan pertanahan;
12. l.pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
13. m.pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. n.pelayanan administrasi penanaman modal;
15. o.penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. p.urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(3)Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Pesawaran dan pelantikan Penjabat Bupati Pesawaran dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama . . . nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang- Undang ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Selatan, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Pesawaran di wilayah Provinsi Lampung;
c.bahwa pembentukan Kabupaten Pesawaran diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung; Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang . . . Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas . . . Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Provinsi . . .
3.Provinsi Lampung adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
4.Kabupaten Lampung Selatan adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Pesawaran.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pesawaran di wilayah Provinsi Lampung dalam Negara Kesatuan Bagian . . .

Pasal 3

(1)Kabupaten Pesawaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri atas cakupan wilayah:
1. a.Kecamatan Gedong Tataan;
2. b.Kecamatan Negeri Katon;
3. c.Kecamatan Tegineneng;
4. d.Kecamatan Way Lima;
5. e.Kecamatan Padang Cermin;
6. f.Kecamatan Punduh Pidada; dan
7. g.Kecamatan Kedondong.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Pesawaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Lampung Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kabupaten Pesawaran mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, dan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, Kecamatan Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus; dan
4. d.sebelah . . .
5. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gading Rejo, dan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Tanggamus.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3)Penegasan batas wilayah Kabupaten Pesawaran secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Pesawaran.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 7

Ibukota Kabupaten Pesawaran berkedudukan di Gedong Tataan.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1)Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Pesawaran mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
(2)Urusan . . .
(2)Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. b.perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. c.penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. e.penanganan bidang kesehatan;
6. f.penyelenggaraan pendidikan;
7. g.penanggulangan masalah sosial;
8. h.pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. i.fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah;
10. j.pengendalian lingkungan hidup;
11. k.pelayanan pertanahan;
12. l.pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
13. m.pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. n.pelayanan administrasi penanaman modal;
15. o.penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. p.urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(3)Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2005

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2005

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2014