DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, ruang lingkup, tertib jalan dan angkutan jalan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib kebersihan dan keindahan lingkungan, tertib pedagang kaki lima, tertib sosial, tertib minuman beralkohol/minuman keras, tertib rumah makan dan penjual petasan, tertib tempat hiburan, tertib rumah kos/sewaan, tertib usaha, peran masyarakat, ketentuan penyidikan, sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dilakukan tindakan kepada seseorang atau badan usaha yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pesawaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 69);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
14.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26.Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.Pw-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18);
29.Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 110); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
b.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
c.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
d.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
e.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
f.Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
g.Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Bupati untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
h.Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
i.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
j.Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur.
k.Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
l.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
m.Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang diperuntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
n.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Pesawaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
b.Menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat.
c.Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

a.menyusun kebijakan dan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; dan
b.melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah maupun lintas daerah.

Pasal 5

Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi:

a.Memberikan penyuluhan, pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, ketenteraman, kebersihan dan keindahan sebagai upaya menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup;
b.Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.Melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d.Mengembangkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparatur penegak hukum; dan
e.Melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

a.mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
b.mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui Satpol PP dan Linmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah; dan
d.mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 7

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk:

a.beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
b.menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
c.menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan
d.menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup ketentraman dan ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.Tertib jalan dan angkutan jalan.
b.Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
c.Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup.
d.Tertib pedagang kaki lima.
e.Tertib sosial.
f.Tertib minuman beralkohol/minuman keras.
g.Tertib Rumah Makan dan penjual petasan.
h.Tertib tempat hiburan.
i.Tertib rumah kos/sewaan.
j.Tertib usaha.

BAB VI

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 9

(1)Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
(2)Untuk melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas.
(3)Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan infrakstruktur serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.
(4)Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
(5)Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.
(6)Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa/meminta uang.
(7)Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 10

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangannya melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010