DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Nomor: 6
Tahun: 2010
Ditetapkan: 6 Januari 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan . . .
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Daerah . . .
4.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Peraturan daerah, selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
6.Peraturan kepala daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
7.Aparatur adalah aparatur pemerintahan daerah.
8.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10.Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
11.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.
(2)Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

(1)Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
(2)Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

a.penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b.pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e.pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
g.pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

BAB III

WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang:

a.melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
b.menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
e.melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pasal 7

(1)Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

a.menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b.menaati . . .
b.menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
c.membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d.melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
e.menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pasal 9

(1)Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (40)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 18 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (40)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 88 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2019