DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2018

Nomor: 01
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkernbangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin perlu diubah; berda.sarkari sebaaaimanac. bahwa"J'''-A.- ,,,........ ...., ........... ........ ...............,.L ..&..ll.. oertimbaneant-:'.;e:lll.....r...LJi..L JI.. b.AlA. ........ "-' b ........... .L..&..L"--"..L.L....... dimaksud....... _.J;. .... ~ .. ...."- .">-". .L dalam huruf a da~urufb, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupatefi Pesisir Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang p~nihan Peratin. _ .............., <:>,,<:>t ,Uj Undane-UndanzJ.b DRSRf KpSRtURnMengingat 1. .LP<:>~<:>l............... 'loA...... 1 R '-"-.."~"" {t:;.\ ....L ........................ ~ '"'" .L ........... '-"'- ... ......... ~... ~N,e£Rr.R"--'~ __ ......... __ ~....... _ ..... ~ Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernberitukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lernbaran Negara Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364);
4.Uridang-Undang Nornor 5 Talrun 2014 tentang Apararur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahuri 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana Lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20 14 /t~ntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita "Negara Republik Indonesia Tahun 2014 _#1" Nomor 32); .: ..
10.Peraturan M~~'-teri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2 4 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik ndonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 2017 Nornor 1221); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATASMenetapkan PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN PERATIN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pernilihan Peratin diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Periode pelaksanaan pemilihan Peratin paling banyak dibagi dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan peratin sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan huruf g pasal 23 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasa123

(1)Calon Peratin wajib memerruhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli;
2. b.bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
3. c.bersedia memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima] tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan salinan akte kelahirarr yang dilegalisir;
6. f.bersedia dicalonkan menjadyeratin yang dibuktikan dengan surat pernyataan; ~/
7. g.dihapus; / / • .t
8. h.tidak pernah dijatuhi Pida~a~njaraberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan ukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidan \penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Salinan Legalisir SKCK dari Kepolisian setempat;
  1. 1.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; J. sehat jasrnani dan rohani yang dibuk.tikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah;
9. k.tidak pernah menjadi Peratin selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan sural pernyataan;dan
(2)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai cukup.
(3)Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti format sebagaimana diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasa143

(1)Calon Peratin yang mernperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Peratin terpilih.
(2)Dalam hal calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

4.Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu Bl'~B VA dan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 48A, Pasal 488, pasal 48C, Pasal 48D, dan Pasal 48 E sehingga berbunyi sebagai Berikut BABVA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA Pasal 48A

(1)Peratin yang berhenti dan.' atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat peratin sampai dengan ditetapkan peratin antar waktu hasil musyawarah Pekon.
(2)Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak peratin diberhentikan.
(3)Masa jabatan peratin yang ditetapkan melalui musyawarah Pekon terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan peratin yang diberhentikan. Pasa148B
(1)LHP membentuk panitia pemilihan peratin antar waktu.
(2)Pembentukan panitia pernilihan peratin antar waktu ~ebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinantHP.
(3)Panitia pemilihan peratin antar waktu terdiri atas-perangkat Desa dan unsur masyarakat. -e
(4)Panitia pemilihan Peratin antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beb~ .tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Pekon. "'-./
(5)Panitia pemilihan peratin antar waktu""sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan LHP. Pasa148C
(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon peratin antar waktu.
(2)Penyaringan bakal calon peratin menjadi calon peratin ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Pekon;
2. b.tingkat pendidikan; darr/ atau
3. c.persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
(5)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(6)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua] orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LHP menunda pelaksanaan musyawarah Pekon pemilihan peratin sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh LHP. Pasa148D
(1)Pemilihan Peratin antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.perslapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan panitia pemilihan peratin antar waktu oleh LHP paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak peratin diberhentikan;
2. b.pengajuan biaya pernilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon oleh panitia pemilihan kepada penjabat peratin paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. c.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat peratin paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. d.pengumuman dan pendaftaran bakal calon peratin oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
5. e.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. f.penetapan calon peratin antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud p~da ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyelenggaraan musyawarah Pekon dipimpin oleh Ketua LHP yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh' panitia pemilihan;
2. b.pengesahan cajon peratin yang Qethak dipilih oleh rrrusyawarah Pekon ''"'' ' melalui musyawarah mufak t ~ melalui pemungutan suara;
3. c.pelaksanaan pemilihan calon eratin oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah pekon melalui me anisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Pekon;
4. d.pelaporan hasil pemilihan calon peratin oleh panitia pernilihan kepada musyawarah Pekon; dan
5. e.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Pekon.
(4)Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan;
  1. 1.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; J. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
9. k.unsur masvarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(6)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Pemangku.
(7)Jumlah peserta musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama LHP dan pemerintah Pekon dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan LHP.
(8)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a, pelaporan hasil pemilihan peratin melalui musyawarah Pekon kepada LHP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musvawarah Pekon mengesahkan calon peratin terpilih;
1. b.pelaporan calon peratin terpilih hasil musyawarah Pekon oleh ketua LHP kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari pan ;tia nemi 1;han'............ 1-".&...r.. .L.L,.L.L.L....
2. c.penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon peratin terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari LHP; dan
3. d.pelantikan peratin oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon peratin terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai deng~n ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Tahapan pelaksanaan pemilihan peratin antar waktu' sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat. (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan e~rifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati. \/.;"v Pasa148E
(1)LHP menyampaikan laporan calon peratin terpilih hasil musyawarah Pekon kepada bupati.
(2)Bupati mengesahkan calon peratin terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan keputusan bupati.
(3)Bupati wajib melantik calon peratin terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Biaya pernilihan peratin dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada pekon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(2)Pemilihan peratin antar waktu melalui musyawarah Pekon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. memeriruahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ditetapkan di Krui pada tangga 13 April 2018 BUPATI PES!S!R BAFL~T, dto AGUS ISTIQLAL f);l1nrl~nol<(:ln rli Krlli ~ -~"-~·~"b··~··· '-- ... ~.. pacta tanggal 13 April 2018 SEKRETAP.lS DAEP_i\..J.f KABUPATEN PESISIR BARAT, dto AZHARI LEMBARA.N DAEF'J\H KA.BTJPATEN PESISIR BARAT TABUN 2018 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATUP../i,N D.~,ER!U-I K}\BUPi\TEN PESISIR BAR.!\T PROVI~SI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR: Ol/696/PSB 2018 Salinan sesuay,engan aslinya \, \ ~ KEPALA BAG~iHUKUM DAN ORGANISASI, \{~k\\ \,~, NIP. 19640630 199003 1 006 PENJELASAN ATAS PERATUP..AN DAERAH K..A.BUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN PERATIN I. UMUM Bahwa pemerintahan pekon merupakan wujud pernerintahan demokra.si yang harus diakui keberadaannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang kemandirian desa atau disebut dengan sebutan lain. Istilah Desa di Kabupaten Pesisir Barat adalah Pekon. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah menjabarkan tentang bagaimana pekon dikelola. Berkaitan dengan tata cara pemilihan Peratin , telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mente~i.:r1alarrJ.,,~~eI'iNornor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang naengatur" secar~ lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan Peratin secara rang~ung at~u ~m~pJui musyawarah Pekon, kedudukan, persyaratan, mekani ~"pengal1gkatan perangkat Pekon, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan enerimaan lain yang sah bagi Peratin dan perangkat Pekon, penempatan peran lhrt" Pekon yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhent n ratin dan perangkat Pekon. Pembentukan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut tentang pemilihan Peratin serentak merupakan amanat Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Kabupaten mengundangkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas. Pasa12 Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARA.N DAERA.H K-ABUPATEN PESISIR BARA.T NOMOR 42

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkernbangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin perlu diubah; berda.sarkari sebaaaimanac. bahwa"J'''-A.- ,,,........ ...., ........... ........ ...............,.L ..&..ll.. oertimbaneant-:'.;e:lll.....r...LJi..L JI.. b.AlA. ........ "-' b ........... .L..&..L"--"..L.L....... dimaksud....... _.J;. .... ~ .. ...."- .">-". .L dalam huruf a da~urufb, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernberitukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lernbaran Negara Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364);
4.Uridang-Undang Nornor 5 Talrun 2014 tentang Apararur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahuri 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana Lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20 14 /t~ntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita "Negara Republik Indonesia Tahun 2014 _#1" Nomor 32); .: ..
10.Peraturan M~~'-teri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2 4 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik ndonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 2017 Nornor 1221); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATASMenetapkan PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN PERATIN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pernilihan Peratin diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Periode pelaksanaan pemilihan Peratin paling banyak dibagi dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan peratin sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan huruf g pasal 23 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasa123

(1)Calon Peratin wajib memerruhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli;
2. b.bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
3. c.bersedia memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima] tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan salinan akte kelahirarr yang dilegalisir;
6. f.bersedia dicalonkan menjadyeratin yang dibuktikan dengan surat pernyataan; ~/
7. g.dihapus; / / • .t
8. h.tidak pernah dijatuhi Pida~a~njaraberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan ukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidan \penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Salinan Legalisir SKCK dari Kepolisian setempat;
  1. 1.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; J. sehat jasrnani dan rohani yang dibuk.tikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah;
9. k.tidak pernah menjadi Peratin selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan sural pernyataan;dan
(2)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai cukup.
(3)Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti format sebagaimana diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasa143

(1)Calon Peratin yang mernperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Peratin terpilih.
(2)Dalam hal calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

4.Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu Bl'~B VA dan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 48A, Pasal 488, pasal 48C, Pasal 48D, dan Pasal 48 E sehingga berbunyi sebagai Berikut BABVA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA Pasal 48A

(1)Peratin yang berhenti dan.' atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat peratin sampai dengan ditetapkan peratin antar waktu hasil musyawarah Pekon.
(2)Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak peratin diberhentikan.
(3)Masa jabatan peratin yang ditetapkan melalui musyawarah Pekon terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan peratin yang diberhentikan. Pasa148B
(1)LHP membentuk panitia pemilihan peratin antar waktu.
(2)Pembentukan panitia pernilihan peratin antar waktu ~ebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinantHP.
(3)Panitia pemilihan peratin antar waktu terdiri atas-perangkat Desa dan unsur masyarakat. -e
(4)Panitia pemilihan Peratin antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beb~ .tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Pekon. "'-./
(5)Panitia pemilihan peratin antar waktu""sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan LHP. Pasa148C
(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon peratin antar waktu.
(2)Penyaringan bakal calon peratin menjadi calon peratin ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Pekon;
2. b.tingkat pendidikan; darr/ atau
3. c.persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
(5)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(6)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua] orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LHP menunda pelaksanaan musyawarah Pekon pemilihan peratin sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh LHP. Pasa148D
(1)Pemilihan Peratin antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.perslapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan panitia pemilihan peratin antar waktu oleh LHP paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak peratin diberhentikan;
2. b.pengajuan biaya pernilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon oleh panitia pemilihan kepada penjabat peratin paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. c.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat peratin paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. d.pengumuman dan pendaftaran bakal calon peratin oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
5. e.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. f.penetapan calon peratin antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud p~da ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyelenggaraan musyawarah Pekon dipimpin oleh Ketua LHP yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh' panitia pemilihan;
2. b.pengesahan cajon peratin yang Qethak dipilih oleh rrrusyawarah Pekon ''"'' ' melalui musyawarah mufak t ~ melalui pemungutan suara;
3. c.pelaksanaan pemilihan calon eratin oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah pekon melalui me anisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Pekon;
4. d.pelaporan hasil pemilihan calon peratin oleh panitia pernilihan kepada musyawarah Pekon; dan
5. e.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Pekon.
(4)Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan;
  1. 1.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; J. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
9. k.unsur masvarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(6)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Pemangku.
(7)Jumlah peserta musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama LHP dan pemerintah Pekon dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan LHP.
(8)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a, pelaporan hasil pemilihan peratin melalui musyawarah Pekon kepada LHP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musvawarah Pekon mengesahkan calon peratin terpilih;
1. b.pelaporan calon peratin terpilih hasil musyawarah Pekon oleh ketua LHP kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari pan ;tia nemi 1;han'............ 1-".&...r.. .L.L,.L.L.L....
2. c.penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon peratin terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari LHP; dan
3. d.pelantikan peratin oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon peratin terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai deng~n ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Tahapan pelaksanaan pemilihan peratin antar waktu' sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat. (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan e~rifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati. \/.;"v Pasa148E
(1)LHP menyampaikan laporan calon peratin terpilih hasil musyawarah Pekon kepada bupati.
(2)Bupati mengesahkan calon peratin terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan keputusan bupati.
(3)Bupati wajib melantik calon peratin terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Biaya pernilihan peratin dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada pekon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(2)Pemilihan peratin antar waktu melalui musyawarah Pekon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. memeriruahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ditetapkan di Krui pada tangga 13 April 2018 BUPATI PES!S!R BAFL~T, dto AGUS ISTIQLAL f);l1nrl~nol<(:ln rli Krlli ~ -~"-~·~"b··~··· '-- ... ~.. pacta tanggal 13 April 2018 SEKRETAP.lS DAEP_i\..J.f KABUPATEN PESISIR BARAT, dto AZHARI LEMBARA.N DAEF'J\H KA.BTJPATEN PESISIR BARAT TABUN 2018 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATUP../i,N D.~,ER!U-I K}\BUPi\TEN PESISIR BAR.!\T PROVI~SI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR: Ol/696/PSB 2018 Salinan sesuay,engan aslinya \, \ ~ KEPALA BAG~iHUKUM DAN ORGANISASI, \{~k\\ \,~, NIP. 19640630 199003 1 006 PENJELASAN ATAS PERATUP..AN DAERAH K..A.BUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN PERATIN I. UMUM Bahwa pemerintahan pekon merupakan wujud pernerintahan demokra.si yang harus diakui keberadaannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang kemandirian desa atau disebut dengan sebutan lain. Istilah Desa di Kabupaten Pesisir Barat adalah Pekon. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah menjabarkan tentang bagaimana pekon dikelola. Berkaitan dengan tata cara pemilihan Peratin , telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mente~i.:r1alarrJ.,,~~eI'iNornor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang naengatur" secar~ lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan Peratin secara rang~ung at~u ~m~pJui musyawarah Pekon, kedudukan, persyaratan, mekani ~"pengal1gkatan perangkat Pekon, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan enerimaan lain yang sah bagi Peratin dan perangkat Pekon, penempatan peran lhrt" Pekon yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhent n ratin dan perangkat Pekon. Pembentukan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut tentang pemilihan Peratin serentak merupakan amanat Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Kabupaten mengundangkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas. Pasa12 Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARA.N DAERA.H K-ABUPATEN PESISIR BARA.T NOMOR 42

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 49

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 49

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2016