DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2016

Nomor: 07
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Peratin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN PERATIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
6.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat
7.Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Pekon dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
9.Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Peratin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
10.Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disebut LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Pekon adalah pekon di wilayah Kabupaten Pesisir Barat;
12.Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota LHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh LHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
14.Pemilihan Peratin adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Pekon dalam rangka memilih Peratin yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15.Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Pesisir Barat.
17.Panitia pemilihan Peratin tingkat pekon yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh LHP untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Peratin.
18.Panitia pemilihan Peratin tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Peratin.
19.Calon Peratin adalah bakal calon Peratin yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Peratin ;
20.Calon Peratin Terpilih adalah calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Peratin.
21.Penjabat Peratin adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Peratin dalam kurun waktu tertentu;
22.Panitia pemilihan Peratin di Tingkat Pekon yang selanjutnya disebut paniti pemilihan adalah panitia yang dibentuk LHP untuk melaksanakan pemilihan Peratin.
23.Pemilih adalah penduduk Pekon yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Peratin ;
24.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
25.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
26.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Peratin;
27.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Peratin untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara

BAB II

KEKOSONGAN JABATAN PERATIN

Pasal 2

(1)Kekosongan jabatan Peratin dapat terjadi karena:
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Mengundurkan diri;
3. c.Diberhentikan.
(2)Peratin diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Peratin ;
4. d.melanggar larangan sebagai Peratin ;
5. e.adanya perubahan status Pekon menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Pekon atau lebih menjadi 1 (satu) Pekon baru, atau penghapusan Pekon;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai Peratin ; atau
7. g.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

(1)Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g tidak lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat Peratin sampai sisa masa jabatan Peratin berakhir.
(2)Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat Peratin sampai terpilihnya Peratin melalui hasil musyawarah LHP.
(3)Dalam hal kekosongan jabatan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, maka pengisian jabatan Peratin menggunakan mekanisme pemilihan Peratin.

Pasal 4

(1)PNS yang diangkat sebagai penjabat Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
(2)Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Peratin.

Pasal 5

Peratin yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Peratin dikembalikan kepada instansi induknya.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Pemilihan Peratin dilakukan secara serentak.
(2)Dengan pertimbangan tertentu, pemilihan Peratin dapat dilaksanakan secara bergelombang.
(3)Pemilihan Peratin serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Pekon pada wilayah Kabupaten.

Pasal 7

(1)Periodesasi pelaksanaan pemilihan Peratin paling banyak dibagi dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Masing-masing periodesasi pelaksanaan pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Pemilihan Peratin secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Peratin ;
b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c.ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Peratin.

Pasal 9

Pemilihan Peratin dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 10

Persiapan pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan LHP kepada Peratin tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Peratin berakhir;
b.pembentukan panitia pemilihan Peratin tingkat pekon oleh LHP ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Peratin ;
c.laporan akhir masa jabatan Peratin kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh LHP kepada Bupati melalui camat.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Peratin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN PERATIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
6.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat
7.Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Pekon dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
9.Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Peratin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
10.Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disebut LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Pekon adalah pekon di wilayah Kabupaten Pesisir Barat;
12.Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota LHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh LHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
14.Pemilihan Peratin adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Pekon dalam rangka memilih Peratin yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15.Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Pesisir Barat.
17.Panitia pemilihan Peratin tingkat pekon yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh LHP untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Peratin.
18.Panitia pemilihan Peratin tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Peratin.
19.Calon Peratin adalah bakal calon Peratin yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Peratin ;
20.Calon Peratin Terpilih adalah calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Peratin.
21.Penjabat Peratin adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Peratin dalam kurun waktu tertentu;
22.Panitia pemilihan Peratin di Tingkat Pekon yang selanjutnya disebut paniti pemilihan adalah panitia yang dibentuk LHP untuk melaksanakan pemilihan Peratin.
23.Pemilih adalah penduduk Pekon yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Peratin ;
24.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
25.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
26.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Peratin;
27.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Peratin untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara

BAB II

KEKOSONGAN JABATAN PERATIN

Pasal 2

(1)Kekosongan jabatan Peratin dapat terjadi karena:
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Mengundurkan diri;
3. c.Diberhentikan.
(2)Peratin diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Peratin ;
4. d.melanggar larangan sebagai Peratin ;
5. e.adanya perubahan status Pekon menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Pekon atau lebih menjadi 1 (satu) Pekon baru, atau penghapusan Pekon;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai Peratin ; atau
7. g.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

(1)Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g tidak lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat Peratin sampai sisa masa jabatan Peratin berakhir.
(2)Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat Peratin sampai terpilihnya Peratin melalui hasil musyawarah LHP.
(3)Dalam hal kekosongan jabatan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, maka pengisian jabatan Peratin menggunakan mekanisme pemilihan Peratin.

Pasal 4

(1)PNS yang diangkat sebagai penjabat Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
(2)Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Peratin.

Pasal 5

Peratin yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Peratin dikembalikan kepada instansi induknya.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Pemilihan Peratin dilakukan secara serentak.
(2)Dengan pertimbangan tertentu, pemilihan Peratin dapat dilaksanakan secara bergelombang.
(3)Pemilihan Peratin serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Pekon pada wilayah Kabupaten.

Pasal 7

(1)Periodesasi pelaksanaan pemilihan Peratin paling banyak dibagi dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Masing-masing periodesasi pelaksanaan pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Pemilihan Peratin secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Peratin ;
b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c.ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Peratin.

Pasal 9

Pemilihan Peratin dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 10

Persiapan pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan LHP kepada Peratin tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Peratin berakhir;
b.pembentukan panitia pemilihan Peratin tingkat pekon oleh LHP ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Peratin ;
c.laporan akhir masa jabatan Peratin kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh LHP kepada Bupati melalui camat.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 01 Tahun 2018