Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5188);
3177);
23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai berikut:
Setiap orang dan/atau badan dilarang memproduksi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman yang mengandung alkohol etil atau etanol (C2H5OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 huruf a dan huruf c, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
tPasal 35
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ditetapkan di Krui pada tanggal 3 September 2020 BUPATI PESISIR BARAT, ttd AGUS ISTIQLAL Diundangkan di Krui pada tanggal 4 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, ttd N. LINGGA KUSUMA SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM KABUPATEN PESISIR BARAT, EDWIN KASTOLANI B,SH.MP NIP. 19740526 200212 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG: 03/1020/PSB/2020. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT I. UMUM Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Berdasarkan hal ini di Kabupaten Pesisir Barat telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Namun dalam pelaksanaannya keberadaan minuman beralkohol telah menimbulkan dampak negatif yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman tersebut. Dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol tidak hanya lagi meresahkan, melainkan menakutkan. Anak sekolahan sudah banyak yang berani mengkonsumsi minuman beralkohol. Selain itu guna lebih mengefektifkan penerapan pelaksanaan penegakan sanksi hukum baik sanksi administratif dan sanksi pidana dipandang perlu mengubah sanksi hukum yang terdapat dalam Peraturan daerah dimaksud. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dari Pemerintah Daerah Pesisir Barat didalam melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)