DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan kehidupan dimasyarakat, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 5619);
11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
22.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
24.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengedalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 16 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, bahu jalan, trotoar, jembatan dan bantaran sungai.
(2)Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalur hijau, dan taman kota.
(3)Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau menyediakan barang yang bersifat pornografi.
(4)Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan dilarang memproduksi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman yang mengandung alkohol etil atau etanol (C2H5OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

3.Ketentuan Ayat 7 Pasal 26 diubah, seehingga Pasal 26 berbunyi sebaggia berikut:

Pasal 26

(1)Setiap Peternak wajib menempatkan hewan ternaknya didalam kandang atau mengembalakannya di padang rumput dengan pengawasan.
(2)Hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas.
(3)Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditampung pada tempat penampungan ternak yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait.
(4)Dalam hal ternak yang ditahan mati dan hilang ketika berada dalam tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ternak tersebut diluar tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(5)Pemilik yang ternaknya ditangkap wajib menjaga, memelihara dan menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di tempat penampungan ternak.
(6)Segala resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeliharaan ternak yang mengakibatkan kerugian orang lain ditanggung oleh pemilik ternak.
(7)Setiap ternak yang ditertibkan atau ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus ditebus denda sanksi amininistrasi oleh pemiliknya paling lama dalam waktu 5 (lima) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah ditangkap, dan apabila dalam waktu tersebut pemilik ternak tidak menebus denda sanksi administrasinya maka ternak tersebut menjadi barang milik daerah yang sah.
(8)Setiap Peternak wajib merawat ternaknya dari ancaman penyakit dan sanggup bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan diwilayahnya.

4.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Pelanggaran pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 huruf a dan huruf c, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran lisan
2. b.teguran tertulis;
3. c.penertiban;
4. d.penghentian sementara kegiatan;
5. e.penghentian tetap kegiatan;
6. f.pencabutan sementara izin;
7. g.pencabutan tetap izin; dan/atau;
8. h.denda administratif.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 huruf a dan huruf c, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

6.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tPasal 35

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 huruf b, Pasal 14, Pasal 16 ayat (3), Pasal 23 huruf d dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Penanganan terhadap pelanggaran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dapat melakukan langkah koordinatif dengan instasi yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ditetapkan di Krui pada tanggal 3 September 2020 BUPATI PESISIR BARAT, ttd AGUS ISTIQLAL Diundangkan di Krui pada tanggal 4 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, ttd N. LINGGA KUSUMA SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM KABUPATEN PESISIR BARAT, EDWIN KASTOLANI B,SH.MP NIP. 19740526 200212 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG: 03/1020/PSB/2020. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT I. UMUM Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Berdasarkan hal ini di Kabupaten Pesisir Barat telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Namun dalam pelaksanaannya keberadaan minuman beralkohol telah menimbulkan dampak negatif yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman tersebut. Dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol tidak hanya lagi meresahkan, melainkan menakutkan. Anak sekolahan sudah banyak yang berani mengkonsumsi minuman beralkohol. Selain itu guna lebih mengefektifkan penerapan pelaksanaan penegakan sanksi hukum baik sanksi administratif dan sanksi pidana dipandang perlu mengubah sanksi hukum yang terdapat dalam Peraturan daerah dimaksud. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dari Pemerintah Daerah Pesisir Barat didalam melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 26

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 26

Pasal 33

Pasal 34

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 26

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 26

Pasal 33

Pasal 34

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017