DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tentram, perlu dirumuskan sebuah landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
14.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 5619);
15.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
21.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
22.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara , Republik Indonesia Nomor 5679);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436).
29.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 23). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Barat;
5.Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat.
6.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakansuatuurusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.
7.Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
8.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan,baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
10.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan/atauair, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
11.Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
12.Jalan adalah seluruh bagian jalan,termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah,di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air,kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13.Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, fatilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,tempat tumbuh tanaman,baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
15.Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukanuntuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
16.Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara ,bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
17.Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
18.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang diberi wewenang khusus oleh undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang memuat ketentuan pidana.
19.Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.
20.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
21.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
22.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebgai penghasil pangan,bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
23.Peternak adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau memelihara hewan ternak.
24.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
(2)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam wilayah Daerah.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh SatPol PP.

Pasal 5

(1)Sat Pol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai fungsi :
1. a.Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. b.pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah;
4. d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. e.pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur terkait lainnya;
6. f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
7. g.mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
(2)Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
1. a.Mengikuti proses penyusunan, pembinaan, dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2. b.Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP, termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
3. c.Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
5. e.membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan keramaian daerah; dan
6. f.pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sat Pol PP berwenang :

a.melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
b.menindak Setiap Orang yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
c.fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.melakukan tindakan penyelidikan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
e.melakukan tindakan administratif terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
f.melaksanakan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar jalan dilengkapi trotoar.
(2)Setiap pejalan kaki harus menyebrang pada rambu atau tempat penyebrangan yang disediakan.
(3)Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah berduka.
(4)Setiap pemilik kendaraan wajib :
1. a.Menyediakan dan menggunakan tempat penyimpanan kendaraan, dan
2. b.Memindahkan kendaraan apabila mogok di jalan selambat- lambatnya 1 x 24 jam sejak mogok.
(5)Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang dapat menganggu ketertiban.
(6)Setiap orang dilarang :
1. a.Membuat atau memasang portal;
2. b.Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
3. c.Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
4. d.Memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
5. e.Menggunakan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
6. f.Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar,dan/ataubahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
7. g.Menumpuk/menaruh/membongkar bahan-bahan bangunan dan/ atau bekas bangunan dijalan yang dapat mengganggu lalu lintas umum dalam waktu lebih dari 1 x 12 jam sejak waktu menurunkan/menumpuk;
8. h.Bertempat tinggal, duduk-duduk, tiduran dijalan,diatas atau di bawah jembatan;
9. i.Melakukan perbuatan yang berakibat rusaknya sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;
10. j.Membuat atau mendirikan terminal bayangan;
11. k.Membangun, memasang, atau menempel sesuatu yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif terhadap suku,agama, ras dan antar golongan (SARA), baik di jalan maupun di kendaraan;
12. l.Mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas; dan
13. m.Menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen dijalan.
(7)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),dikecualikan atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

(1)Setiap orang yang akan menggunakan jasa kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
(2)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
(3)Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
(4)Pengaturan kegiatan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang :

a.Mengangkut bahan berdebu, berbau busuk, dan mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; s
b.Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi perizinan yang sah;
c.Membuang sampah ke jalan.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tentram, perlu dirumuskan sebuah landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
14.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 5619);
15.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
21.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
22.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara , Republik Indonesia Nomor 5679);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436).
29.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 23). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT dan BUPATI PESISIR BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3.Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Barat;
5.Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat.
6.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakansuatuurusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.
7.Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
8.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan,baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
10.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan/atauair, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
11.Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
12.Jalan adalah seluruh bagian jalan,termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah,di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air,kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13.Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, fatilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,tempat tumbuh tanaman,baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
15.Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukanuntuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
16.Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara ,bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
17.Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
18.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang diberi wewenang khusus oleh undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang memuat ketentuan pidana.
19.Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.
20.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
21.Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
22.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebgai penghasil pangan,bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
23.Peternak adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau memelihara hewan ternak.
24.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
(2)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam wilayah Daerah.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh SatPol PP.

Pasal 5

(1)Sat Pol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai fungsi :
1. a.Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. b.pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah;
4. d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. e.pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur terkait lainnya;
6. f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
7. g.mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
(2)Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
1. a.Mengikuti proses penyusunan, pembinaan, dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2. b.Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP, termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
3. c.Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
5. e.membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan keramaian daerah; dan
6. f.pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sat Pol PP berwenang :

a.melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
b.menindak Setiap Orang yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
c.fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.melakukan tindakan penyelidikan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
e.melakukan tindakan administratif terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
f.melaksanakan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar jalan dilengkapi trotoar.
(2)Setiap pejalan kaki harus menyebrang pada rambu atau tempat penyebrangan yang disediakan.
(3)Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah berduka.
(4)Setiap pemilik kendaraan wajib :
1. a.Menyediakan dan menggunakan tempat penyimpanan kendaraan, dan
2. b.Memindahkan kendaraan apabila mogok di jalan selambat- lambatnya 1 x 24 jam sejak mogok.
(5)Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang dapat menganggu ketertiban.
(6)Setiap orang dilarang :
1. a.Membuat atau memasang portal;
2. b.Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
3. c.Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
4. d.Memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
5. e.Menggunakan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
6. f.Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar,dan/ataubahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
7. g.Menumpuk/menaruh/membongkar bahan-bahan bangunan dan/ atau bekas bangunan dijalan yang dapat mengganggu lalu lintas umum dalam waktu lebih dari 1 x 12 jam sejak waktu menurunkan/menumpuk;
8. h.Bertempat tinggal, duduk-duduk, tiduran dijalan,diatas atau di bawah jembatan;
9. i.Melakukan perbuatan yang berakibat rusaknya sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;
10. j.Membuat atau mendirikan terminal bayangan;
11. k.Membangun, memasang, atau menempel sesuatu yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif terhadap suku,agama, ras dan antar golongan (SARA), baik di jalan maupun di kendaraan;
12. l.Mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas; dan
13. m.Menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen dijalan.
(7)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),dikecualikan atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

(1)Setiap orang yang akan menggunakan jasa kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
(2)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
(3)Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
(4)Pengaturan kegiatan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang :

a.Mengangkut bahan berdebu, berbau busuk, dan mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; s
b.Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi perizinan yang sah;
c.Membuang sampah ke jalan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011