DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan pasal 1 diubah, Ketentuan pasal 2 diubah, BAB III diubah, Pasal 10 dihapus.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 217) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah atau Badan Daerah.

2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. b. Cc. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A, Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3

d.Dinas Daerah, terdiri dari : 1. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan: Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelengarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang lingkungan hidup: Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian: Dinas Perikanan dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang pangan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana: Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang transmigrasi dan bidang perindustrian: Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan pemadam kebakaran, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 4
1. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja: dan
2. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan:
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan: dan
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan.
f.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik: dan
g.Kecamatan terdiri dari :
a.Kecamatan Koto XI Tarusan Tipe A:
b.Kecamatan Bayang Tipe A: C. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tipe A:
d.Kecamatan IV Jurai Tipe A:
e.Kecamatan Batang Kapas Tipe A:
f.Kecamatan Sutera Tipe A,
g.Kecamatan Lengayang Tipe A:
h.Kecamatan Ranah Pesisir Tipe Aj
i.Kecamatan Linggo Sari Baganti Tipe A: J- Kecamatan Air Pura Tipe A:
k.Kecamatan Pancung Soal Tipe A:
l.Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tipe A:
m.Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tipe A:
n.Kecamatan Lunang Tipe A, dan Oo. Kecamatan Silaut Tipe A.
1. 3.BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB ILI

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 4

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. 5

Pasal 5

(1)Selam UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat UPTD di Bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berbentuk satuan pendidikan formal dan non tvrmal.

Pasal 6

(1)Sclain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat rumah sakit Dacrah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimksud pada ayat (1) memiliki Otonomi dukun pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang krprgawaian
(3)Rumah sakit Daerah sebapaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan pola keuangan badan layanan umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Pasal 10 dihapus. Pasal IT Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Ditetapkan di Painan pada langgal 19) Akumur 2021 BUPATI PESISIR SELATAN, RUSMA YUI. ANWAR Diundangkan di Painan Pada tanggal 1 10 AburtuT Pj. SEKRETARIS DAERA Mkasupnten Pesisir SELATAN, N, LUHUR BUDIANDA SY LEMBARAN DALRANH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 2 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Pada saat ini Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik masih bergabung dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. Dengan beban kerja dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik yang belum memiliki induk organisasi serta menjalankan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 maka dibentuklah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dengan tipe B. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Pasal 43 menjelaskan bahwa Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota sebagai unit organisasi bersifat khusus, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian vang dipimpin oleh seorang direktur Rumah Sakit. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Daerah, didapat hasil Perangkat Daerah yang tidak efisien sehingga dilakukan penggabungan dengan Perangkat Daerah lain yang serumpun. Penggabungan ini juga berakibat adanya perubahan tipe pada Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Il. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 237 ip 7

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…