DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menampung perkembangan dan kebutuhan daerah, diperlukan penyesuaian terhadap perangkat daerah yang telah ditetapkan;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, masih perlu disempurnakan untuk menjamin kepastian hukum dan penyesuaian dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 2 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Peisisr Selatan Nomor 237); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. 3 Pasal I Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah TipeA;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelengarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
5. 5.Dinas Perikanan dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang pangan;
6. 6.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
7. 7.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olah raga;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. 10.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 4
11. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
12. 12.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan pemadam kebakaran;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
15. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
16. 16.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian; dan
17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta fungsi pendidikan dan pelatihan.
f.Selain Badan sebagaimana dimaksud pada huruf e Pemerintah Daerah membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 2 bidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
g.Kecamatan terdiri dari :
a.Kecamatan Koto XI Tarusan Tipe A;
b.Kecamatan Bayang Tipe A;
c.Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tipe A;
d.Kecamatan IV Jurai Tipe A;
e.Kecamatan Batang Kapas Tipe A;
f.Kecamatan Sutera Tipe A;
g.Kecamatan Lengayang Tipe A;
h.Kecamatan Ranah Pesisir Tipe A;
i.Kecamatan Linggo Sari Baganti Tipe A;
j.Kecamatan Airpura Tipe A;
k.Kecamatan Pancung Soal Tipe A;
l.Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tipe A;
m.Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tipe A;
n.Kecamatan Lunang Tipe A; dan
o.Kecamatan Silaut Tipe A. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Ditetapkan di Painan pada ggal 19 Agustus 2025 Ba —. BUPAYI PESISIR SELATAN, . HENDRAJONI Diundangkan di Painan Pada tanggal 19 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH AN AN RAGA N PESISIR SELATAN, |. | N " MAWARDI ROSKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR : 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : 5 / 41 /2025 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Pembentukan Perangkat Daerah merujuk pada proses pendirian atau pembentukan unit organisasi di tingkat daerah yang bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan itensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Di Indonesia, pembentukan Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dinyatakan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Peraturan Menteri ini mengamanatkan bahwa, penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi, dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat diintegrasikan dengan Baperencanaan dan Pembangunan daerah (Bappeda). Dalam hal Badan Riset dan Inovasi Daerah digabung dengan Bappeda maka nomenklatur perangkat daerah dimaksud adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 7 Keuangan Daerah, telah mengatur secara rinci mengenai pengelompokan aktivitas dan program berdasarkan jenis dan tujuan kegiatan yang ada di daerah serta mengatur penamaan perangkat daerah yang standar dan konsisten untuk setiap elemen dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintpah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyesuaikan kembali penamaan Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan Menteri tersebut. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR:263

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…