DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pe rti m bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024; Menginga'l, Mengingat 1. Keuangan Negara (Lembaran Negara ten tang Republik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Indonesia Tahun 2021 Nomor Negara Republik 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6.Undangt'
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 1 2 ) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
12.Qanunf'
12.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2 0 1 6 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5); 1 3 . Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3);
14.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 6);
15.Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Serita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 49); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2024. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 12) diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, huruf b terdiri dari :
1. a.Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; dan
2. b.Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri.
(2)Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara at cost (biaya riil).
(3)Pertanggungiawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
(4)Ketentuan mengenai Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/ lembaga.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

2.Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal II .. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Ditetapkan di Meureudu pada tanggal 16 Januari 4 Rajab JAY ah ,,,---- 4 s o MuLvADI Diundangkan di Meureudu pada tanggal 1 6 Januari 2024 M 4 Rajab 1445 H SEKRETARIS DAERAH t' KABUP:;IDIEJAYA,t JAILANI SERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024 NOMOR 1 I LAMPI RAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BU PATT PIOIE JAYA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2024 STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH A. SATUAN BIAYA HONORARIUM NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN I HONORARJUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN / PPKD I. I Kuasa Pengguna Anggaran (KPA] a Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 676.000 b Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 OB 812.500 iuta C Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 OB 942.500 juta d Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp l OB 1.079.000 rniliar e Nilai pagu dana di atas Rp I rniliar s.d. Rp 2 ,5 OB 1.280.500 miliar f Nilai pagu dana di atas Rp2,5 rniliar s.d. Rp5 OB 1.482.000 miliar g Nilai pagu dana di atas Rp5 rniliar s.d. Rp 10 OB 1.683.500 mi liar h Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 OB 1.956.500 rniliar i Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 OB 2.223.000 mi liar j Nilai pagu dana di atas Rp50 rniliar s.d. Rp75 OB 2.496.000 miliar k Nilai pagu dana di atas Rp 75 mi liar s.d. Rp 100 OB 2.762.500 miliar I Nilai pagu dana di atas Rpl00 rniliar s.d. Rp250 OB 4.100.500 rniliar rn Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 OB 4.438.500 miliar Nilai pagu dana di atas Rp500 rniliar s.d. Rp750 OB 4.776.500n rniliar 0 Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl OB 5 . 1 1 4 . 5 0 0 triliu n p Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 5.790.500 1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB 202.000 b Nilai pagu dana di atas Rp I 00 juta s.d. Ro250 OB 242.000 iuta C Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 OB 282.000 [iuta d Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp l OB 322.000 miliar Nilai pagu dana di atas Rp I rniliar s.d. Rp 2,5 OB 382.000e rniliar f Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.cl. Rp 5 OB 442.000 mi liar g Nilai pagu clana di atas Rp5 rniliar s.d. Rp 10 OB 504.000 rniliar h Nilai pagu dana di atas Rp 10 mi liar s.d. Rp25 OB 584.000 mi liar Nilai pagu dana di atas Rp25 rniliar s.d. Rp50 OB 664.000I mi liar Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 OB 744.000J miliar k Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 OB 826.000miliar I Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 OB 1.426.000miliar m Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.cl. Rp 500 OB 1.526.000miliar n Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp750 OB 1.628.000miliar 0 Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 OB 1.728.000triliun p Nilai_pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 1.928.000 1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja_Perangkat Kabupaten (PPK SKPK] a Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB 80.000 b Nilai pagu dana di atas Rpl 00 juta s.d. Rp250 OB 96.000 uta C Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 OB 114.000 Juta d Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp I OB 132.000 miliar e Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 OB 154.000 mi liar f Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 OB 176.000 miliar g Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 1 0 OB 198.000 miliar h Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 OB 250.000 miliar Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 OB 304.0001 mi liar Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 OB 356.000J miliar Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d 100 OB 408.000k miliar I Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 OB 988.000 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 OB 1.066.000m miliar Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.cl. Rp750 OB 1.146.00011 miliar 0 Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp I OB 1.224.000 triliun p Nilai pagu dana di atas Rp I triliun OB 1.384.000 1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana s.d. Rp I00 juta OB 68.000a b Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 OB 84.000 uta Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 OB 100.000C uta d Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp I OB 114.000 miliar Nilai pagu dana di atas Rp I miliar s.d. Rp2,5 OB 134.000e miliar f Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 OB 154.000 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 1 0 OB 172.000g miliar h NiJai pagu dana di atas Rp IO miliar s.d. Rp25 OB 218.000 miliar i Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 OB 264.000 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp75 OB 310.000 J miliar k Nilai - � ' k Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 OB 356.000miliar I Nilai pagu dana di atas Rp!00 miliar s.d. Rp250 OB 924.000milia.r m Nilai pagu dana di atas Rp250 milia.r s.d. Rp 500 OB 994.000miliar n Nilai pagu dana di atas Rp500 milia.r s.d. Rp750 OB 1.062.000miliar 0 Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 OB 1 . 1 3 2 . 0 0 0triliun p Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 1.268.000 1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendaha.ra Penerimaan Pembantu a Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB 52.000 b Nilai pagu dana di atas Rpl00 juta s.d. Rp 250 OB 62.000 iuta C Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 OB 74.000 iuta d Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp I OB 86.000 mi liar e Nilai pagu dana di atas Rp I miliar s.d. Rp 2,5 OB 100.000 miliar f Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 OB 114.000 mi liar g Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rpl0 OB 128.000 miliar h NiJai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 OB 162.000 miliar I Nilai pagu dana di atas Rp25 milia.r s.d. Rp50 OB 196.000 milia.r j Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 OB 230.000 milia.r k Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 OB 266.000 miliar I Nilai pagu dana di atas Rpl00 milia.r s.d. Rp250 OB 616.000 mi liar m Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 OB 668.000 miliar n Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 OB 718.000 miliar 0 Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp I OB 770.000 triliun p Nilai pagu dana di atas RD l triliun OB 872.000 1.6 Bendaha.ra Umum Daerah (BUD) a Bendahara Umum Daerah (BUD) / Pejabat OB 5.000.000 Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) b Kuasa Bendaha.ra Umum Daerah (BUD) OB 2.500.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 2 HONORARIUM PENGELOLA BARANG 2 . 1 Honorarium Pengurus/Bendahara Barang SKPK a Nilai Barang sampai dengan RD 50 juta OB 150.000 b Nilai Barang di atas Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta OB 175.000 C Nilai Barang di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 Juta OB 200.000 d Nilai Barang di atas Rp 500 juta s.d. Rp I miliar OB 250.000 e Nilai Barang di atas RD 1 miliar OB 350.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 3 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA
3.l Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa OB 680.000 3.2 Honorarium Pokja Pemilihan OB 5.000.000 k ' Keterangan. . Keterangan/ keten tuan : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NO URAIAN SA TUAN BESARAN KETERANGAN 4 HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA 4 . 1 Pengajar / Fasilitator / Instruktur / Narasumber Penceramah, Pemateri, Status PNS / NonPNS dari lnstansi / Non Instansi Dari Luar Kabupaten Pidie Jaya Dalam Provinsi Aceh a S 1 / Sederaiat OJ 500.000 b s2/Spesialis/Sederaiat OJ 600.000 C S3 /Doktor OJ 700.000 d Biaya Transoortasi OK 300.000 Pulang Pergi Pengajar TFasilitator /Instruktur / Narasumber Penceramah, Pemateri, Status PNS dari 4.2 instansi/ Non lnstansi Dalam Kabunaten Pidie Jaya a Sl/Sederaiat OJ 300.000 b S2/Spesialis/Sederajat OJ 400.000 C S3 /Doktor OJ 500.000 4.3 Honorarium Tenaga Ahli / Instrukrur Kegiatan Pertandingan Olahraga a Komisi Pertandingan OK 150.000 b Wasit Pertandingan OK 150.000 C Hakim Garis Pertandingan OK 120.000 d Petugas Medis Pertandingan OK 100.000 e Pengamanan Pertandingan OK 100.000 f Petugas Lainnva Pertandingan OK 100.000 4.4 Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi/Seminar 'Workshop /Saresehan a Pengarah OK 315.000 b Penanggung Jawab OK 285.000 C Koordinator OK 255.000 d Ketua OK 225.000 e Wakil Ketua OK 205.000 f Sekretaris OK 190.000 g Anagota OK 125.000 4.5 Jasa Kegiatan Acara Sosialisasi/Seminar/Workshop /Saresehan dan peringatan hari besar Nasional, Daerah serta Keagamaan a Moderator OK 150.000 b Pembawa Acara OK 150.000 C Pembaca Doa OK 150.000 d Pembaca Al-auran OK 150.000 e Notulis OK 150.000 f Pemimpin Lagu OK 150.000 o Uana Saku peserta OK 150.000 h Uang Saku peserta OH 100.000 i Uang Saku Panitia OH 200.000 j Transportasi Peserta Pelatihan, Sosialisasi Dan OH 50.000 Bimbingan k Komandan Upacara OK 300.000 I Perwira Upacara OK 350.000 m Paskibraka OK 100.000 n Pembaca Teks Upacara OK 150.000 Keterangan/ ketentuan : Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarum Narasumber atau embanas ciberan kKepada pejabpat negara, pejapat aeran, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihanJ. a b I) 2) C Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel Mau pun individual Narasumber atau pembahas berasal dari: Luar Organisasi Perangkat Oaerah penyelenggara atau masyarakat; atau Dalam Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Organisasi Perangkat Oaerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam ha! narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas Honorarium Moderator roOrIIuIII IIIOeItOI qIDeIIKAII Kepud peJuat aatrnI, dprtur Sp Itgrd, uan pIMA tu1I yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan: a Moderator berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara; atau Moderator berasal dari dalam Organisasi Perangkat Oaerah penyelenggara sepanjang peserta yang b menjadi sasaran u tam a kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / a tau masyarakat. Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan, kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Oalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu, pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%, (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (em pat) orang. NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 5 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 5 . 1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5.1. 1 Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah a Pengarah OB 1.000.000 b Penanggung Jawab OB 800.000 C Ketua OB 700.000 d Wakil ketua OB 600.000 e Sekretaris OB 500.000 f Anggota OB 400.000 5 . 1. 2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Oaerah a Ketua/Wakil Ketua OB 250.000 b Anggota OB 220.000 5.2.J Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah a Pengarah OB 750.000 b Penanggung Jawab OB 700.000 C Ketua OB 650.000 d Wakil ketua OB 600.000 e sekretaris...hr e Sekretaris OB 500.000 f Anggota OB 400.000 5.2.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah a Ketua/Wakil Ketua OB 250.000 b Anagota OB 220.000 a b I) 2) C d e Keterangan / keten tuan: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan: Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Organisasi Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I I , pejabat eselon Ill, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Mempunyai ke!uaran (output) jelas dan terukur; Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau Antar satuan kerja perangkat daerah untuk Tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; merupakan tugas tambahan atau perangkapan Fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan Fungsi sehari-hari; dan dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang di beri tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala a daerah; atau Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris b daerah. Dalam ha! tim pelaksana kegiatan telah terbentuk se!ama 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk di pertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 6 HONORARJUM TIM KUASA HUKUM PEMDA 6.1 Advokat/ Pengacara OB 3.000.000 6.2 PNS OB 1.500.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 7 HONORARIUM PENYULUH NON ASN 7 . 1 SLTA OB 800.000 7.2 DI/DII/DIII OB 1.200.000 7.3 Sariana (S1)/Dioloma IV OB 1.300.000 7.4 Master (S2) OB 1.400.000 7.5 Doktor (S3) OB 1.500.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 8 HONORARIUM ROHANIWAN (PENGAMBIL OK 400.000 SUMPAHl ' Ho,oO<ARUM!' 9 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE
9.1 Honorarium Tim Penvusunan Jurnal a Penanggung Jawab Oter 350.000 b Redaktur Oter 250.000 C Penyunting/ Editor Oter 200.000 d Desain Gratis Oter 150.000 e Fotourafer Oter 150.000 f Sekretariat Oter 100.000 g Pembuat Artikel Per Halaman 75.000 9.2 Honorarium Tim Penvusunan Buletin/Maialah a Penanggung Jawab Oter 350.000 b Redaktur Oter 250.000 C Penyunting/ Editor Oter 200.000 d Desain Gratis Oter 150.000 e Fotografer Oter 150.000 f Sekretariat Oter 100.000 g Pembuat Artikel Per Halaman 75.000 9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website a Penanggung Jawab OB 350.000 b Redaktur OB 300.000 C Editor OB 250.000 d WebAdmin OB 200.000 e Web Developer OB 225.000 f Pembuat Artikel Per Halaman 75.000 Keterangan/ ketentuan: Honorarum tmm pengelola teknolog mntormast atau website dapat dbenkan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan/atau SKPK masing-masing. NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 10 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN
10.l Honorarium Penvelenggara Uiian Tingkat Pendidikan Dasar a Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ 100.000 Pelaiaran b Pengawas Uiian OH 180.000 C Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/ Mata 5.000 Uiian 10.2 Honorarium Penvelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ 150.000 a Pelaiaran b Pengawas Ujian OH 200.000 Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/ Mata 6.000 C Uiian NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 1 1 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 1 1. 1 Honorarium Pengajar, Fasilitator, Instrukstur dan Narasumber/ Pemakalah Widyaiswara/Narasumber OJ 300.000 Tenaga Ahli/Pakar OJ 500.000 Widyaiswara /Narasumber Provinsi Aceh OJ 600.000 Widyaiswara/Narasumber Luar Provinsi Aceh OJ 1.000.000 Akomodasi Pengajar, Fasilitator, Instruktur, Nara 1 1. 2 sumber/Pemakalah yang berdomisili dalam Kabupaten atau Provinsi Aceh Para Pengajar/ Fasilitator yang berdomisili dalam Provinsi Aceh diberi bantuan 1 x perjalanan PP pp 700.000 Maksimum Para Pengajar/ Fasilitatoryang berdomisili dalam kabupaten Pidie diberi bantuan 1 x perjalanan pp 350.000 PP Maksimum Para Pengajar/ Fasilitator yang berasal dari luar daerah diberi Biaya Penginapan l Malam Mlm 400.000 Maksimum 1 1 . 3 Honorarium Peserta Diklat / Kegiatan Tidak disediakan penginapan lx Perjalanan PP pp 100.000 setiap Hari Disediakan penginapan 1x perialanan PP pp 120.000 Honorarium Peserta Diklat pp 70.000 Honorarium Peserta Bimtekl s/d 5 Hari OH 90.000 Uang transpor Peserta Bimtek OH 70.000 Honorarium Peserta Kegiatan OH 100.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 12 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1 2 . 1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten a Pembina OB 3.500.000 b Pengarah OB 3.000.000 C Ketua OB 2.500.000 d Wakil Ketua OB 2.000.000 e Sek..retaris OB 1.500.000 f Anggota OB 1.300.000 12.2 Honorarium Sek..retariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten a Ketua OB 1.000.000 b Sekretaris OB 900.000 C Anggota OB 600.000 Keterangan / keten tuan : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 1 3 HONORARIUM TENAGA IT a TENAGA IT/ AKUNTAN/PROGRAMMER 08 10.000.000 b Asisten IT OB 5.000.000 C Implementator/Pendamping 08 3.000.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 14 HONORARIUM DALAM SEKRETARIAT MPU KABUPATEN PIDIE JAYA a Ketua MPU OB 3.700.000 b Wakil Ketua MPU OB 2.700.000 C Ketua Komisi MPU OB 2.200.000 cl Anooota MPU OB 2.050.000 e Maielis Suvuch MPU OB 590.000 f Penanggungiawab Sidang OK 900.000 0 Ketua Pelaksana Sidang OK 700.000 h Wakil Ketua Pelaksana Sidang OK 650.000 i Sekretaris Pelaksana Sidang OK 550.000 i Pembantu Administrasi Sidang OK 500.000 I Penanoounoiawab Sidang OK 900.000 . 1 5 HONORARIUM.' I NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 15 HONORARJUM DALAM SKPK DINAS KESEHATAN Honorarium Operator Komputer Penanggung a Jawab Aplikasi E-Renggar dan Krisna Dinkes dan Orang/Bulan 1.000.000 KB b �asa Petugas Repacking dan Bongkar Muat Obat Orang i Gudang Farmasi 200.000 C Jasa Petugas Pengawasan Sarana Orang 150.000 Jasa Petugas Pemeriksaan Sampel makanan dari d bahan Tambahan Pangan yg berbahaya di tempat Sampel 100.000 Pengolahan Makanan (TPMI e Jasa Pemeriksaan Sampel Air Minum /Surveilan Sampel 60.000 kualitas Air Jasa Pelayanan Surat Keterangan kesehatan f dengan Pemeriksaan Penunjang (Lab, - Kolesterol - Gula darah-Buta Warnal f.l Pemeriksaan Fisik Per orang 15.000 f.2 Pemeriksaan Golongan Darah Per orang 6.000 f.3 Pemeriksaan Gula Darah Per orang 10.000 f.4 Pemeriksaan Kolesterol Per orang 25.000 f.5 Pemeriksaan Buta Warna Per orang 20.000 g Jasa Pelayanan Surat Keterangan Sakit di FKTP Surat 10.000 h Jasa Pelavanan Surat Keterangan Kesehatan Surat 15.000 i Transport Lokal perjalanan Dinas Dalam Kata Orang 75.000 kurang dari 8 iam J Kegiatan Paket Meting Full Day Orang/Hari 180.000 k Kegiatan Paket Meting Fullboad Orang/Hari 500.000 I Transport Peserta Kegiatan Orang/Hari 75.000 m Paket Data Internet Untuk Kegiatan Daring Orang/Keg 50.000 Peserta/ Panitia/ Narasum ber n Honorarium PenanggungJawab Website Dinkes Orang/Bulan 500.000 dan KB 0 Honorarium PenanggungJawab Aplikasi Open Orang/Bulan 500.000 Data Dinkes dan KB p Belanja Jasa Pengelola Sistem lnformasi Orang/Bulan 350.000 Kesehatan q Belanja Jasa Pembantu Pengelola Administrasi Orang/Bulan 350.000 Urnum r Belania Jasa Pengelola Data Kepegawaian Orana/Bulan 350.000 s Belanja Jasa Pembantu Administrasi Keuangan Orang/Bulan 350.000 t Belania Jasa Petugas Pengimput Data Pajak Orang/Bulan 350.000 NO URAJAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 16 HONORARJUM DALAM SKPK SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH Honor Pengurus MPD a Ketua OB 2.000.000 b Wakil Ketua OB 1.750.000 C Anggota OB 1.500.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 17 HONORARJUM DALAM SKPK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 17.1 Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Dokumen Kerusakan Akibat Bencana Alam 17.2 Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan Penangulangan Tanggap Darurat Akibat Bencana Honorium PNS a Tim Kegiatan Dana DSP ( Atasan Langsung) OB 1.800.000 b Tim Kegiatan Dana DSP (PPK) OB 1.500.000 C Tim Kegiatan Dana DSP (Bendahara) OB 800.000 OT;m t' d Tim Kegiatan Dana DSP (PJOKI OB 800.000 e Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi OB 1.800.000 f Sekretaris Tim Monitoring dan Evaluasi OB 900.000 g Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi OB 300.000 h Tim Monitoring dan Evaluasi (Pendamping SKPK) OB 900.000 17.3 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

a.Pengouna Ansaaran OB 2.000.000
b.Peiabat Pembuat Komitmen OB 1.900.000
c.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan OB 1.800.000
d.Bendahara pengeluaran OB 1.200.000
e.Tim/ Pengelola Teknis Kegiatan - Koo rd in ator OB 1.500.000 - Ketua OB 1.400.000 - Sekretaris OB 1.200.000 - Anggota / Dinas Teknis OB 1.000.000
f.Tim Pendukung Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Tenaga Administrasi OB 1.700.000 - Tenaga Teknis OB 1.700.000 - Operator Komputer OB 1.500.000 - Draftman OB 1.500.000 17.4 BIDANG KEDARURATAN Operator Chainsaw OH 300.000 Jasa bongkar muat logistik dan peralatan OH 100.000 Jasa bongkar pasang tenda OH 100.000 Suplai Air bersih OH 250.000 Jasa operator alat berat penanggulangan bencana OH 450.000 Jasa petugas penanganan bencana OH 100.000 [Jasa petugas kebersihan g~dang logistik dan peralatan BPBD OH 100.000 Uang harian petugas piker PI S ] 1 'PS penganggulangan Bencana OH 100.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 18 HONORARIUM TENAGA AHLI 7 a Tenaga Ahli S1 OB 2.500.000 b Tenaga Ahli S2 OB 3.000.000 C Tenaga Ahli S3 OB 4.000.000 d Professor (Guru Besarl OB 5.000.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 19 HONORARIUM PENGURUS MAA PADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH a Ketua MAA OB 2.000.000 b Wakil Ketua OB 1.750.000 C Angaota OB 1.500.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 20 HONORARIUM PENGURUS BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE JAYA 20.1 Badan Baitul Mal Kabuoaten a Ketua OB 3.500.000 b Anooota OB 2.500.000 C Tenaga Profesional OB l.900.000 20.2 Dewan Pengawas a Ketua OB 2.500.000 b Sekretaris OB 1.800.000 C Angaota OB 1.450.000 20.3 Tim Administrasi Pengelolaan ZIS a Penangaung Jawab Oran/Keg 1.500.000 b Ketua Orang/Keg 1.400.000 C Wak.il Ketua Orang/Keg 1.000.000 d s,>re�ri•t ' d Sekretaris Orang/Keg 900.000 e Anggota Orang/Keg 600.000 20.4 Tim Penyusun Program dan Kegiatan, Penyaluran Orang/Keg 500.000Zakat dan lnfaa 20.5 Tim Pengelolaan ZIS a Pengarah Orang/Keg 1.250.000 b Penanggung Jawab Orang/Keg 1.200.000 C Ketua Tim Pengawasan Orang/Keg 1.000.000 d Anggota Tim Pengawasan Orang/Keg 1.000.000 e Ketua Tim Orang/Keg 900.000 f Wakil Ketua Orang/Keg 900.000 g Sekretaris Orang/Keg 900.000 h Wakil Sekretaris Orang/Keg 900.000 I Anggota Orang/Keg 800.000 20.6 Petugas pendataan zakat dan infaq ke gampong a Pengarah Orang/Keg 2.200.000 b Penanggung Jawab Orang/Keg 2.000.000 C Ketua Tim Pengawasan Orang/Keg 1.300.000 d Anggota Tim Pengawasan Orang/Keg 1.300.000 e Ketua Tim Orang/Keg 1.250.000 f Wakil Ketua Orang/Keg 1.250.000 g Sekretaris Orang/Keg 1.250.000 h Wakil Sekretaris Orang/Keg 1.250.000 i Angota Orang/Keg 1.200.000 20.7 Tenaga Bakti/Relawan Baitul Mal OB 500.000 20.8 Honorarium Jasa Cleaning Service OB 750.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 22 HONORARJUM BADAN REINTEGRASI ACEH KABUPATEN PIDIE JAVA PADA BADAN KESBANGPOL a Koordinator Penghubung OB 5.500.000 b Ana@ota OB 5.000.000 C Ketua Satoe] BRA Kabupaten OB 2.800.000 d Sekretaris Satoe] BRA Kabupaten OB 2.600.000 e Kepala Bidang Satpel BRA Kabupaten OB 2.500.000 f Bendahara Satoe] BRA OB 1.500.000 g Staf Sekretariat BRA OB 1.500.000 h Ketua Satker Daerah I OB 1.500.000 i Ketua Satker Daerah II OB 1.500.000 J Ketua Satker Daerah Ill OB 1.500.000 k Ketua Satker Daerah IV OB 1.500.000 I Anggota Satker OB 1.500.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 23 HONORARIUM PETUGAS PADA DINAS LINGKUNGAN H I D U P Operator Alat Berat Sampah, Buruh Sarnpah, a Petugas Tarnan, Supir Truk Tinja/Am roll/ Tanki OB 1.500.000 Penyiraman b Pengawas Kebersihan Kecamatan ] OB 1.200.000 C Kernet Truk Kebersihan OB 1.200.000 d Petugas Survey Lapangan OB 250.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 24 HONORARIUM PETUGAS PADA DINAS PERHUBUNGAN a Suoir Bus Sekolah OB 1.000.000 b Petugas Penguii KIR OB 1.500.000 C Pembantu Penguii KIR OB 1.000.000 d Operator KIR OB 1.000.000 e Koordinator LaJu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) OB 1.500.000 f Koordinator Perparkiran OB 1.500.000 g Koordinator Bus Sekalah OB 1.500.000 Honorarium Jasa Petugas Pengarnanan Hari h Besar OK 100.000 2S HONOAAeWMt · NO URAIAN I SATUAN I BESARAN I KETERANGAN 25 HONORARIUM PETUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA YANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Tenaga Pendamping Non ASN aplikasi OSS I OB I 2.000.000 I I I I NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 26 HONORARIUM TAMBAHAN NON ASN Tenaga Harian Lepas/ Non PNS OT 450.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 27 HONORARIUM FORKOPIMDA KABUPATEN PIDIE JAYA a BUPAT OB 6.500.000 b DANDIM OB 5.500.000 C KAPOLRES OB 5.500.000 d KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OB 5.500.000 e KETUA DPRK OB 5.500.000 f KEPALA SEKRETARIAT FORKOPIMDA OB 2.500.000 NO URAIAN I SATUAN I BESARAN KETERANGAN 28 HONORARIUM IMUM MUKIM DAN OPERASIONAL MUKIM PADA DPMG a Jerih Mukim I OB I 1.000.000 b Operasional Mukim I Pertahun I 2.000.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN HONORARIUM PETUGAS ADM, PAMTUP, AJUDAN, SUPIR, PENJAGA POS PENGAMANAN 29 PENDOPO BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ WAKIL PIMPINAN DPRK DAN SEKRETARIAT DAERAH a Petugas Adm Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ OB 1.500.000 Wakil Pimpinan DPRK dan Sekda b Parntup Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Wakil OB 2.000.000 Pimpinan DPRK dan Sekda C Supir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Wakil OB 2.000.000 Pimpinan DPRK dan d Aiudan Bupati dan Ajudan Pimpinan DPRK OB 2.200.000 e Aiudan Wakil Bupati dan Ajudan Wakil Pimpinan OB 2.100.000 f Aiudan Sekda OB 2.000.000 g Penjaga POS Pengarnanan Pendopo Bupati dan OB 1.000.000 Wakil Bupati h Petugas Adm Asisten Setdakab OB 1.000.000 i Staf Administrasi Bupati, Wak:il Bupati, Pendopo OB 1.500.000 Wabup, Mess Pemda Sekda. lbu Buoati dan !bu j Pramu Tamu Ruang Kerja Bupati Dan Wakil OB 1.500.000 Bupati k Supir Pool Pendopo Bupati, Wakil Bupati OB 1.500.000 I Supir Pool Setdakab /Supir Pool Sekretariat OB 1.000.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 30 HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS/TENAGA KONTRAK/NON PNS a Tenaga Harian Lepas OB 500.000 b THL Merangkap Operator Komputer OB 650.000 THL Dokter Umum dan Dokter Gigi/ Apoteker OB 1.500.000 C / Penata Anestesi d Tenaga Satpol Pamong Praja OB 1.200.000 e Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten OB 1.200.000 f Tenaga Satpam KDH/WKDH, Setdakab dan OB 2.000.000 Sekretariat DPRK Tenaga Satpam SKPK / Petugas Jaga Malam OB 2.000.000 g Keamanan Lingkungan Kantor/ Mess Pemda h Tenaga . " h Tenaga Kebersihan SKPK OB 1.000.000 i Tenaga Kebersihan Tali Air/Got/Saluran OB 1.000.000 J Tenaga Prarnusaji Pendopo/Rumah Dinas OB 1.500.000Jabatan k Tenaga Ahli Profesional OB 2.500.000 I Tenaga Kebersihan Pendopo dan Lingkungan OB 1.500.000Bupati Wakil Bupati, Mess Pemda. Taman m Tenaga Staf Administrasi Keuangan Setdakab OB 1.500.000 n Tenaga Kearsipan Bagian Umum OB 1.000.000 0 Tenaga Caraka Bagian Umum OB 1.000.000 0 Tenaga Staf Asisten OB 1.000.000 a Imam Mesiid Pendono OB 2.000.000 r Khadam dan Bilal Mesjid Pendopo OB 1.500.000 s Petugas Kebersihan Mushalla Kantor Bu pati Pidie OB 1.000.000Java t Tenaga Guru Honorer Daerah Terpencil OB 1.000.000 u Petugas Penjaga Taman dalarn Komplek OB 1.000.000Perkantoran Bupati V Tenaga Fotografer/Videografer dan Protokoler OB 1.500.000 w Petugas Media Center OB 1.000.000 X Tenaga Ahli DPRK OB 2.000.000 y Petugas Lapangan Penertipan Lalu Lintas (PAM OH 25.000 LALIN z Penjagaan Pos Pengamanan Pendopo OB 2.000.000 Bupati/Wakil Bupati (Polisil aa Pamtup Kantor Bupati OB 2.000.000 ab Imam pada Mushalla Setdakab. OB 2.000.000 ac Khadam Pada mushalla Setdakab. OB 1.500.000 ad Petugas Elektrikal OB 1.500.000 ae Supir Dump Truk/Operator Alat OB 1.000.000 Berat /Mekanik/Pengawas Alat Berat af Notulen Ranat Khusus Sekretariat DPRK OB 1.000.000 NO URAJAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 31 STANDAR BIA YA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR a Service AC snlit Unit 200.000 b Service Ac Sentral Unit 610.000 C Service Cao! Tower Unit 560.000 d Service AC Snlit Multi Unit 100.000 e lsi, Tambah dan Ganti Freon Per Kg 250.000 f Ganti Kompressor AC Window 2 PK Buah 2.100.000 g Ganti Kompressor AC Window 1 1 / 2 P K Buah 1.680.000 h Ganti Kompressor AC Window I PK Buah 1.400.000 i Ganti Kampressor AC Window 5 PK Buah 3.500.000 i Ganti Komoressor AC Solit 4 PK Buah 3.350.000 k Ganti Komoressor AC Split 3 PK Buah 3.600.000 I Ganti Kompressor AC Split 2 PK Buah 2.200.000 m Ganti Kompressor AC Split 1 1/2 PK Buah 1.800.000 n Ganti Komoressor AC Solit I PK I Buah 1.200.000 a Ganti PCB Indoor Buah 400.000 p Dinamo/Motor Ven Buah 400.000 a Sensor 1 PK Buah 150.000 r Sensor 2 PK Buah 150.000 s Motor Air Swing Buah 80.000 t Pipa AC/Tubing 1 PK Buah 60.000 u Pipa AC/Tubing 2PK Buah 75.000 V Neppel 1 PK Buah 25.000 w Neppel 2 PK Buah 50.000 X Remote AC Multiguna Buah 70.000 y Evafurator Indoor Buah 300.000 z Overlux Buah 50.000 aa Kaoasitor 1 PK Buah 125.000 ab Kaoasitor 2 PK Buah 180.000 ac Blower Kinas Indoor Buah 400.000 ad Motor Ven Outdoor 1 PK Buah 400.000 ae Motor Ven Outdoor 2 PK Buah 650.000 v af Service.. l af Service dan Perbaikan Mesin Ketik Manual, tidak Unit 170.000 ag Service dan Perbaikan Mesin Ketik Elektrik, tidak Unit 185.000 ah Service dan perbaikan, mesin foto copy per Call ( J Unit 200.000 ai Service Telepon Unit 75.000 aj Service Komputer, diluar Spare Part ak - CPU Unit 150.000 al - Monitor Unit 120.000 am - Printer Unit 120.000 an - Chek All Unit 450.000 ao Service / Perbaikan Filling 4 laci Unit 120.000 ap Pengecatan Filling Kabinet Unit 150.000 Keterangan/ ketentuan. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh: pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer, notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum tennasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya, Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian Toner. NO URAIAN SATUAN BESARAN KETERANGAN 32 STANDAR SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR PER BULAN a Bupati, Wakil Buoati, Ketua dan Wakil Ketua Liter/Bulan 300 b Asisten, Kepala Dinas, Bdan, lnspektur,Sekwan Liter/Bulan 200 C Staf Ahli Liter /Bulan 150 d Eselon Ill Liter /Bulan 150 e Kendaraan Operasional SKPK Liter/Bulan 200 f Kendaraan Pool Tamu Pendopo / Setdakab Liter/Bulan JOO No Jenis Kendaraan Tahun Pembuatan < 2007-2008 2009-2011 2012-2013 2014-2017 2019 33 Standar Biava Pemeliharaan Kendaraan Umum I. Alphard 12.000.000 2 Vellpire 12.000.000
1. 3.Ford Everest - 20.000.000 15.000.000 10.000.000 4 Pajero Sport - 20.000.000 15.000.000 l 0.000.000
2. 5.Fortuner 20.000.000 19.000.000 12.000.000 10.000.000
3. 6.CR-V 15.000.000 12.000.000 10.000.000 9.000.000
4. 7.Double Kabin 13.000.000 12.000.000 10.000.000 6.000.000 5.000.000
5. 8.Inova 13.000.000 J 2.000.000 10.000.000 6.000.000 5.000.000
6. 9.Avanza/Xpander 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000
7. 10.Kijang 10.000.000 - - - - I I. Pick Up 8.000.000 6.000.000 4.500.000 3.000.000 3.000.000 No Jenis Kendaraan Tahun Pembuatan < 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2017 2018 34 Standar Biava Pemeliharaan Kendaraan Khusus I. Hi-Ace - - - - 10.000.000
8. 2.Bus Sekolah 12.000.000 10.000.000 9.000.000 7.000.000 7.000.000
9. 3.Mobil Kebersihan 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 8.000.000
10. 4.Mobil Pemadam 21.000.000 20.000.000 15.000.000 13.000.000 13.000.000
11. 5.Mobil Tangki Air 12.000.000 l 0.000.000 9.000.000 7.000.000 7.000.000
12. 6.Mobil Ambulance 10.000.000 9.000.000 8.000.000 6.000.000 6.000.000
13. 7.Dump Truk 12.000.000 10.000.000 9.000.000 7.000.000 7.000.000 a I) 2) Keterangan / keten tuan: Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan termasuk suku cadang. Operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut, Satuan biaya ini tidak diperuntukkan b a gi : Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekonclisi dan/atau overhaul. I Keterangan / Ketentuan. Untuk bangunan yang ada standarnya harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku. Untuk bangunan yang menggunakan design yang sama secara berulang seluruhnya atau sebagian, digunakan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Kementerian Kimpraswil. Untuk bangunan yang belum ada standarnya, mengikuti ketentuan umum yang berlaku. Saluran/ No Nilai Fisik (Rp) Gedung Jalan dan Drainase Air Jambatan D.1/Persampaha Kelistrikan Bersih n Air Limbah 35 STANDAR BIAYA PERENCANAAN (ASA KONSULTANSI) I. < 500 Juta 4% 4% 4% 4% 4% 501 Juta s/d
14. 2.1 Milyar 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 4%
15. 3.> 1 Milyar 3% 3% 3% 3% 3% Saluran/ No Nilai Fisik (Rp) Gedung Jalan dan Drainase Kelistrikan Air Jambatan D.1/Persampaha Bersih n Air Limbah 36 STANDAR SATUAN HARGA PENGAWASAN (SUPERVISI) JASA KONSULTANS I. < 1 Milyar 3% 3% 3% 3% 3%
16. 2.> 1 Mil var 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 3% Keterangan/ Ketentuan : Untuk bangunan yang ada standarnya harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku. Untuk bangunan yang menggunakan design yang sama secara berulang seluruhnya atau sebagian, digunakan tarif menu run sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Kementerian PUPR. Untuk bangunan yang belum ada standarnya, mengikuti ketentuan umum yang berlaku. Uang Uang No Uraian Satuan Makan Minum (Rp) (Rp) 37 STANDAR SATUAN HARGA VANG MAKAN DAN MINUM, BUPATI, PIM Pl NAN DPRK, WAKIL BUPATI, PNS DAN NON PNS I. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK OH 49.000 15.000
17. 2.Eselon II / Anggota D PRK OH 18.000 6.000
18. 3.PNS dan Non PNS OH 13.000 4.000 Catatan: Uang makan dan minum diberikan kepada Bupati/ Pimpinan DPRK, Wakil Bupati, PNS dan Non PNS ' berdasarkan jumlah hari masuk kerja, ecuali Guru dan para Medis.
19. 2.Besaran satuan biaya uang makan dan minum sudah termasuk pajak. No Uraian Satuan Besaran Keterangan Honorarium Tim Asistensi Pembahasan 38 Rancangan Qanun a Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Qanun OK 5.000.000 No Uraian Satuan Besaran Keterangan 39 Honorarium Saksi/Saksi Ahli a Saksi Perkara Perdata/TUN OK 500.000 b Saksi Ahli Perkara Perdata/TU N OK 1.800.000 No Uraian Satuan Besaran Keterangan 40 HONORARIUM PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 40.1 HONORARIUM PENGURUS UNIT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN (UPP) a Ketua Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Bulan 350.000 Kabuoaten b Sekretaris Unit Pelayanan dan Pengembangan Bulan 250.000 IUPP) Kabupaten C Ketua Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Bulan 250.000 Kecamatan d Sekretaris Unit Pelayanan dan Pengembangan Bulan 150.000 (UPP) Kecamatan 40.2 HONORARIUM PANGLIMA DAN SEKRETARIS PANGLIMA LAOT a Panglima Laot Kabupaten Bulan 500.000 b Sekretaris Panglima Laot Kabupaten Bulan 450.000 C Panglima Laot Lhok dalam Kabupaten Bulan 400.000 d Sekretaris Panglima Laot Lhok dalam Kabupaten Bulan 200.000 No Uraian Satuan Besaran Keterangan 4 1 HONORARIUM TIM INDEPENDEN (AD HOC) PADA SEKRETARIAT DPRK PIDIE a Ketua Bulan 4.500.000 b Sekretaris Bulan 4.000.000 C Anggota Bulan 3.500.000 B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a.UANG HARIAN;
b.BIAYA PENGINAPAN;
c.BIAYA TRANSPORTASI; dan
d.UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS.
a.SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. TABEL UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DALAM KOTA NO. PROVINS! SATUAN LUAR KOTA LEBIH DARI DIKLAT 8 (DELAPAN) JAM ( 1 l (2) (3) (4) (5) (6) l ACEH OH RD 360.000 Rp 140.000 RD 1 1 0 . 0 0 0 2 SUMATERA UTARA OH RD 370.000 Rp 150.000 RD 110.000 3 RIAU OH RD 370.000 RD 150.000 RD 1 1 0 . 0 0 0 4 KEPULAUAN RIAU OH RD 370.000 Rp 150.000 RD 110.000 5 JAMB! OH Rp 370.000 Rp 150.000 Rp 110.000 6 SUMATERA BARAT OH RD 380.000 Rp 150.000 RD 110.000 7 SUMATERA Rp 380.000 Rp 150.000 Rp 1 1 0 . 0 0 0 OH SELATAN • 4 8 LAMPUNG. '\ 8 LAMPUNG OH RD 380.000 RD 150.000 RD 1 1 0 . 0 0 0 9 BENGKULU OH Rp 380.000 RD 150.000 RD 110.000 10 BANGKA BELITUNG OH RD 410.000 RD 160.000 Rp 120.000 1 1 BANTEN OH RD 370.000 Rp 150.000 RD 1 1 0 . 0 0 0 12 JAWA BARAT OH Rp 430.000 RD 170.000 RD 130.000 13 D.K.I. JAKARTA OH Rp 530.000 Rp 210.000 Rp 160.000 14 JAWA TENGAH OH Rp 370.000 Rp 150.000 Rp 110.000 15 D.I. YOGYAKARTA OH Rp 420.000 Rp 170.000 Rp 130.000 16 JAWA TIMUR OH Rp 410.000 Rp 160.000 Rp 120.000 17 BALI OH Rp 480.000 Rp 190.000 Rp 140.000 18 NUSA TENGGARA OH Rp 440.000 Rp 180.000 Rp 130.000 BARAT 19 NUSA TENGGARA OH Rp 430.000 Rp 170.000 Rp 130.000 TIMUR 20 KALIMANTAN OH Rp 380.000 Rp 150.000 Rp 110.000 BARAT 2 1 KALIMANTAN OH Rp 360.000 Rp 140.000 Rp 1 1 0 . 0 0 0 TENGAH 22 KALIMANTAN OH Rp 380.000 Rp 150.000 Rp 110.000 SELATAN 23 KALIMANTAN OH Rp 430.000 Rp 170.000 Rp 130.000 TIMUR 24 KALIMANTAN OH Rp 430.000 Rp 170.000 Rp 130.000 UTARA 25 SULA WES! UTARA OH Rp 370.000 Rp 150.000 Rp 1 1 0 . 0 0 0 26 GORONTALO OH Rp 370.000 Rp 150.000 Rp 110.000 27 SULAWESI BARAT OH Rp 410.000 Rp 160.000 Rp 120.000 28 SULAWESI OH Rp 430.000 Rp 170.000 Rp 130.000 SELATAN 29 SULAWESI TENGAH OH Rp 370.000 Rp 150.000 Rp 110.000 30 SULAWESI OH Rp 380.000 Rp 150.000 Rp 1 1 0 . 0 0 0 TENGGARA 3 1 MALUKU OH Rp 380.000 Rp 150.000 Rp 110.000 32 MALUKU UTARA OH Rp 430.000 Rp 170.000 Rp 130.000 33 PAPUA OH Rp 580.000 Rp 230.000 Rp 170.000 34 PAPUA BARAT OH Rp 480.000 Rp 190.000 Rp 140.000 35 PAPUA BARAT Rp 480.000 Rp 190.000 Rp 140.000 DAYA OH 36 PAPUA TENGAH OH Rp 580.000 Rp 230.000 Rp 170.000 37 PAPUA SELATAN OH Rp 580.000 Rp 230.000 Rp 170.000 38 PAPUA Rp 580.000 Rp 230.000 Rp 170.000 PEGUNUNGAN OH
b.SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negen. Dalam... Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tern pat tujuan. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan / anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara lumpsum. TABEL SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TARIF HOTEL Kepala Daerah / Pejabat Wakil Anggota Pejabat Eselon No Provinsi Satuan Kepala DPRK/ Eselon IV/ Daerah / Pejabat III/ Golongan Ketua / Eselon II Golongan III, II, I, Wakil IV PPPKdan Ketua NON ASN DPRK I 2 3 4 5 6 7 1 Aceh OH 4.420.000 3.526.000 1.533.000 770.000 2 Sumatera Utara OH 4.960.000 2.195.000 1.100.000 699.000 3 Riau OH 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 4 Kepulauan Riau OH 5.344.000 2.318.000 1.297.000 792.000 5 Jambi OH 5.000.000 4.102.000 1.225.000 580.000 6 Sumatera Barat OH 5.236.000 3.332.000 1.353.000 701.000 7 Sumatera Selatan OH 5.850.000 3.083.000 1.955.000 861.000 8 Lampung OH 4.491.000 2.488.000 1.425.000 580.000 9 Bangkulu OH 2.140.000 1.628.000 1.546.000 692.000 10 Bangka Belitung OH 3.827.000 2.838.000 1.957.000 649.000 1 1 Banten OH 5.725.000 2.373.000 1.204.000 724.000 12 Jawa Barat OH 5.381.000 2.755.000 1.201.000 686.000 13 D.K.I. Jakarta OH 8.720.000 2.063.000 992.000 730.000 14 Jawa Tengah OH 5.303.000 1.850.000 1.201.000 750.000 15 D.I. Yogyakarta OH 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 16 Jawa Timur OH 4.449.000 2.007.000 1.153.000 814.000 17 Bali OH 6.848.000 2.433.000 1.685.000 1.138.000 18 NTB OH 4.375.000 2.648.000 1.418.000 907.000 19 NTT OH 3.750.000 2.133.000 1.355.000 688.000 20 Kalimantan Barat OH 2.654.000 1.923.000 1.125.000 538.000 2 1 Kalimantan Tengah OH 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000 22 Kalimantan Selatan OH 4.797.000 3.316.000 1.500.000 697.000 23 Kalimantan Timur OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 24 Kalimantan Utara OH 4.000.000 2.735.000 1.507.000 904.000 25 Gorontalo OH 1.168.000 3.107.000 1.606.000 955.000 26 Sulawesi Utara OH 4.919.000 2.290.000 1.207.000 978.000 27 Sulawesi Barat OH 4.076.000 3.098.000 1.344.000 704.000 28 Sulawesi Selatan OH 4.820.000 1.938.000 1.423.000 745.000 29 Sulawesi Tengah OH 2.309.000 2.027.000 1.679.000 951.000 30 Sulawesi Tenggara OH 3.088.800 2.574.000 1.297.000 786.000 3 1 Maluku.. • 31 Maluku OH 3.467.000 3.240.000 1.059.000 667.000 32 Maluku Utara OH 4 . 6 1 1. 6 0 0 3.843.000 1.160.000 605.000 33 Papua OH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 1.038.000 34 Papua Barat OH 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000 35 Papua Barat Daya OH 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000 36 Papua Tengah OH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 1.038.000 37 Papua Selatan OH 5.673.000 4.847.000 3.706.000 1.526.000 38 Papua Pegunungan OH 5.711.000 4.911.000 3.731.000 1.536.000
c.SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TABEL SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERG! PULANG (PP) KOTA SATUAN BIAYA TIKET NO ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 1 JAKARTA AMBON 13.285.000 7.081.000 2 JAKARTA BALIKPAPAN 7 .4 1 2 . 0 0 0 3.797.000 3 JAKARTA BANDAACEH 7 . 5 1 9 . 0 0 0 4.492.000 4 JAKARTA BANDAR LAMPUNG 2.407.000 1.583.000 5 JAKARTA BANJARMASIN 5.252.000 2.995.000 6 JAKARTA BATAM 4.867.000 2.888.000 7 JAKARTA BENGKULU 4.364.000 2.621.000 8 JAKARTA BIAK 14.065.000 7.519.000 9 JAKARTA DENPASAR 5.305.000 3.262.000 10 JAKARTA GO RO NT ALO 7.231.000 4.824.000 1 1 JAKARTA JAMB! 4.065.000 2.460.000 12 JAKARTA JAYAPURA 14.568.000 8.193.000 13 JAKARTA YOGYAKARTA 4 . 1 0 7 . 0 0 0 2.268.000 14 JAKARTA KENDARI 7.658.000 4 . 1 8 2 . 0 0 0 15 JAKARTA KUPANG 9.413.000 5.081.000 16 JAKARTA MAKASSAR 7.444.000 3.829.000 17 JAKARTA MALANG 4.599.000 2.695.000 18 JAKARTA MAMUJU 7.295.000 4.867.000 19 JAKARTA MANADO 10.824.000 5.102.000 20 JAKARTA MANO KW ARI 16.226.000 10.824.000 2 1 JAKARTA MATARAM 5.316.000 3.230.000 22 JAKARTA MEDAN 7.252.000 3.808.000 23 JAKARTA PADANG 5.530.000 2.952.000 24 JAKARTA PALANGKARA YA 4.984.000 2.984.000 25 JAKARTA PALEMBANG 3.861.000 2.268.000 26 JAKARTA PALU 9.348.000 5 . 1 1 3 . 0 0 0 27 JAKARTA PANGKAL PINANG 3.412.000 2.139.000 28 JAKARTA PEKANBARU 5.583.000 3.016.000 29 JAKARTA PONTIANAK 4.353.000 2.781.000 30 JAKARTA SEMARANG 3.861.000 2 . 1 8 2 . 0 0 0 3 1 JAKARTA... , I 3 1 JAKARTA SOLO 3.861.000 2.342.000 32 JAKARTA SURABAYA 5.466.000 2.674.000 33 JAKARTA TERNATE 10.001.000 6.664.000 34 JAKARTA TIMIKA 13.830.000 7.487.000 35 JAKARTA TANJUNG SELOR 7.424.000 4.057.000 36 AMBON DENPASAR 8.054.000 4.471.000 37 AMBON JAYAPURA 7.434.000 4 . 1 6 1. 0 0 0 38 AMBON KENDARI 4.824.000 2.856.000 39 AMBON MAKASSAR 6.022.000 3.455.000 40 AMBON MANOKWARI 5.177.000 3.027.000 4 1 AMBON PALU 6.140.000 3.508.000 42 AMBON SORONG 3.637.000 2.257.000 43 AMBON SURABAYA 8.803.000 4.845.000 44 AMBON TERNATE 4.022.000 2.449.000 45 BALIKPAPAN BANDA ACEH 12.739.000 6.749.000 46 BALIKPAPAN BATAM 10.354.000 5.305.000 47 BALIKPAPAN DENPASAR 10.739.000 5.648.000 48 BALIKPAPAN JAYAPURA 19.071.000 10.086.000 49 BALI KP APAN YOGYAKARTA 9.669.000 4.749.000 50 BALIKPAPAN MAKASSAR 12.664.000 6.150.000 51 BALIKPAPAN MANADO 15.702.000 7.295.000 52 BALIKPAPAN MEDAN 12.493.000 6.140.000 53 BALIKPAPAN PADANG 10.942.000 5.369.000 54 BALIKPAPAN PALEMBANG 9.445.000 4.749.000 55 BALIKPAPAN PEKANBARU 10.996.000 5.423.000 56 BALIKPAPAN SEMARANG 9.445.000 4.674.000 57 BALIKPAPAN SOLO 9.445.000 4.813.000 58 BALIKPAPAN SURABAYA 10.889.000 5 . 1 1 3 . 0 0 0 59 BALIKPAPAN TIMIKA 18.408.000 9.445.000 60 BANDAACEH DENPASAR 10.835.000 6.279.000 61 BANDAACEH JAYAPURA 19.167.000 1 0 . 7 1 7 . 0 0 0 62 BANDAACEH YOGYAKARTA 9.765.000 5.380.000 63 BANDAACEH MAKASSAR 2.760.000 6.781.000 64 BANDAACEH MANADO 15.798.000 7.926.000 65 BANDAACEH PONTIANAK 9.990.000 5.840.000 66 BANDAACEH SEMARANG 9.530.000 5.305.000 67 BANDAACEH SOLO 9.530.000 5.444.000 68 BANDAACEH SURABAYA 10.985.000 5.744.000 69 BANDAACEH TIMIKA 18.504.000 10.076.000 70 BANDAR LAMPUNG BALIKPAPAN 8 . 1 2 9 . 0 0 0 4.129.000 71 BANDAR LAMPUNG BANDAACEH 8.225.000 4.760.000 72 BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN 6 . 1 9 3 . 0 0 0 3 .4 1 2 . 0 0 0 73 BANDAR LAMPUNG BATAM 5.840.000 3.316.000 74 BANDAR LAMPUNG BIAK 1 4 . 1 1 9 . 0 0 0 7.487.000 75 BANDAR LAMPUNG DENPASAR 6.236.000 3.647.000 76 BANDAR LAMPUNG JAYAPURA 14.568.000 8.097.000 77 BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA 5.155.000 2.760.000 78 BANDAR LAMPUNG KENDA RI 8.354.000 4.482.000 79 BANDAR LAMPUNG MAKASSAR 8 . 1 6 1. 0 0 0 4 . 1 6 1. 0 0 0 80 BANDAR LAMPUNG MALANG 5.594.000 3 . 1 3 4 . 0 0 0 8 1 BANDAR LAMPUNG MANADO 1 1. 1 9 9 . 0 0 0 5.305.000 82 BANDAR LAMPUNG. l 134 BENGKULU . . . 82 BANDAR LAMPUNG MATARAM 6.246.000 3.626.000 83 BANDAR LAMPUNG MEDAN 7.979.000 4.150.000 84 BANDAR LAMPUNG PADANG 6.439.000 3.380.000 85 BANDAR LAMPUNG PALANGKARAYA 5.947.000 3.401.000 86 BANDAR LAMPUNG PALEMBANG 4.931.000 2.760.000 87 BANDAR LAMPUNG PEKANBARU 6.482.000 3.433.000 88 BANDAR LAMPUNG PONTIANAK 5.380.000 3.220.000 89 BANDAR LAMPUNG SEMARANG 4.931.000 2.685.000 90 BANDAR LAMPUNG SOLO 4.931.000 2.824.000 9 1 BANDAR LAMPUNG SURABAYA 6.386.000 3 . 1 2 3 . 0 0 0 92 BANDAR LAMPUNG TIMIKA 13.905.000 7.455.000 93 BANDUNG BATAM 6.289.000 3.583.000 94 BANDUNG DENPASAR 5.626.000 3.252.000 95 BANDUNG JAMB! 5.006.000 2.941.000 96 BANDUNG YOGYAKARTA 3.369.000 2 . 1 2 9 . 0 0 0 97 BANDUNG PADANG 6.129.000 3.508.000 98 BANDUNG PALEMBANG 4.385.000 2.631.000 99 BANDUNG PANGKAL PINANG 4.599.000 2.738.000 100 BANDUNG PEKANBARU 6.525.000 3.701.000 1 0 1 BANDUNG SEMARANG 3.027.000 1.957.000 102 BANDUNG SOLO 3.647.000 2.268.000 103 BANDUNG SURABAYA 4.824.000 2.856.000 104 BANDUNG TANJUNG PANDAN 4.439.000 2.663.000 105 BANJARMASIN BANDA ACEH 10.792.000 6.022.000 106 BANJARMASIN BATAM 8.407.000 4.578.000 107 BANJARMASIN BIAK 16.686.000 8.749.000 108 BANJARMASIN DENPASAR 8.792.000 4.920.000 109 BANJARMASIN JAYAPURA 1 7 . 1 3 5 . 0 0 0 9.359.000 1 1 0 BANJARMASIN YOGYAKARTA 7.723.000 4.022.000 1 1 1 BANJARMASIN MEDAN 10.546.000 5 .4 1 2 . 0 0 0 1 1 2 BANJARMASIN PADANG 9.006.000 4.642.000 1 1 3 BANJARMASIN PALEMBANG 7.498.000 4.022.000 1 1 4 BANJARMASIN PEKANBARU 9.049.000 4.696.000 1 1 5 BANJARMASIN SEMARANG 7.498.000 3.958.000 1 1 6 BANJARMASIN SOLO 7.498.000 4.097.000 1 1 7 BANJARMASIN SURABAYA 8.942.000 4.385.000 1 1 8 BANJARMASIN TIMIKA 16.472.000 8 . 7 1 7 . 0 0 0 1 1 9 BATAM BANDAACEH 10.439.000 5.936.000 120 BATAM DENPASAR 8.450.000 4.824.000 1 2 1 BATAM JAYAPURA 16.782.000 9.263.000 122 BATAM YOGYAKARTA 7.370.000 3.936.000 123 BATAM MAKASSAR 10.375.000 5.337.000 124 BATAM MANADO 1 3 .4 1 3 . 0 0 0 6.482.000 125 BATAM MEDAN 1 0 . 1 9 3 . 0 0 0 5.316.000 126 BATAM PADANG 8.653.000 4.546.000 127 BATAM PALEMBANG 7.145.000 3.936.000 128 BATAM PEKANBARU 8.707.000 4.599.000 129 BATAM PONTIANAK 7.594.000 4.396.000 130 BATAM SEMARANG 7 . 1 4 5 . 0 0 0 3.861.000 1 3 1 BATAM SOLO 7.145.000 4.000.000 132 BATAM SURABAYA 8.600.000 4.300.000 133 BATAM TIMIKA 1 6 . 1 1 9 . 0 0 0 8 . 6 2 1 . 0 0 0 , p 134 BENGKULU PALEMBANG 2.899.000 1.893.000 135 BIAK BALIKPAPAN 18.622.000 9.477.000 136 BIAK BANDA ACEH 1 8 . 7 1 8 . 0 0 0 1 0 . 1 0 8 . 0 0 0 137 BIAK BATAM 16.333.000 8.664.000 138 BIAK DENPASAR 16.729.000 8.995.000 139 BIAK JAYAPURA 3.615.000 2.321.000 140 BIAK YOGYAKARTA 15.648.000 8.108.000 141 BIAK MANADO 11.734.000 6.353.000 142 BIAK MEDAN 18.472.000 9.498.000 143 BIAK PADANG 16.932.000 8.728.000 144 BIAK PALEMBANG 15.424.000 8.108.000 145 BIAK PEKANBARU 16.985.000 8.781.000 146 BIAK PONTIANAK 15.873.000 8.568.000 147 BIAK SURABAYA 12.782.000 7.081.000 148 BIAK TIMIKA 5.808.000 3.444.000 149 DENPASAR JAYAPURA 11.680.000 6.845.000 150 DENPASAR KUPANG 5.091.000 2.952.000 1 5 1 DENPASAR MAKASSAR 4.182.000 2.631.000 152 DENPASAR MANADO 7.851.000 4.278.000 153 DENPASAR MATARAM 1.840.000 1.390.000 154 DENPASAR MEDAN 10.589.000 5.658.000 155 DENPASAR PADANG 9.049.000 4.888.000 156 DENPASAR PALANGKARAYA 8.557.000 4.909.000 157 DENPASAR PALEMBANG 7.541.000 4.278.000 158 DENPASAR PEKANBARU 9.092.000 4.942.000 159 DENPASAR PONTIANAK 7.990.000 4.738.000 160 DENPASAR TIMIKA 1 0 . 1 4 0 . 0 0 0 6.129.000 1 6 1 JAMB! BALI KPAPAN 7.733.000 4.407.000 162 JAMB! BANJARMASIN 7.690.000 4.193.000 163 JAMB! DENPASAR 7.733.000 4.439.000 164 JAMB! YOGYAKARTA 6.653.000 3.551.000 165 JAMB! KUPANG 1 1 .4 3 4 . 0 0 0 6.075.000 166 JAMB! MAKASSAR 9.659.000 4.952.000 167 JAMB! MALANG 7.091.000 3.925.000 168 JAMB! MANADO 12.707.000 6.097.000 169 JAMBI PALANGKARAYA 7.444.000 4 . 1 9 3 . 0 0 0 170 JAMBI PONTIANAK 6.878.000 4 . 0 1 1. 0 0 0 1 7 1 JAMB! SEMARANG 6.428.000 3.476.000 172 JAMB! SOLO 6.428.000 3.615.000 173 JAMBI SURABAYA 7.883.000 3.915.000 174 JAYAPURA YOGYAKARTA 13.274.000 7.690.000 175 JAYAPURA MANADO 2 2 . 1 0 9 . 0 0 0 11.263.000 176 JAYAPURA MEDAN 18.932.000 10 097.000 177 JAYAPURA PADANG 17.381.000 9.327.000 178 JAYAPURA PALEMBANG 15.873.000 8.717.000 179 JAYAPURA PEKANBARU 17.435.000 9.380.000 180 JAYAPURA PONTIANAK 16.322.000 9.177.000 1 8 1 JAYAPURA TIMIKA 3.615.000 2.289.000 182 YOGYAKARTA DENPASAR 3.861.000 2.481.000 183 YOGYAKARTA MAKASSAR 6.525.000 3.893.000 184 YOGYAKARTA MANADO 10.536.000 5.722.000 185 YOGYAKARTA MEDAN 9 . 5 1 9 . 0 0 0 4.770.000 I 186 YOGYAKARTA . . . 186 YOGYAKARTA PADANG 7.969.000 4.000.000 187 YOGYAKARTA PALEMBANG 6.460.000 3.380.000 188 YOGYAKARTA PEKANBARU 8.022.000 4.054.000 189 YOGYAKARTA PONTIANAK 6.910.000 3.840.000 190 YOGYAKARTA TIMIKA 11.894.000 7.038.000 1 9 1 KENDARI BANDA ACEH 12.953.000 7 . 1 0 2 . 0 0 0 192 KENDARI BATAM 10.568.000 5.658.000 193 KEN DARI DENPASAR 5.455.000 3.273.000 194 KENDARI YOGYAKARTA 8.129.000 4.706.000 195 KENDARI PADANG 1 1. 1 6 7 . 0 0 0 5.722.000 196 KENDARI PALEMBANG 9.659.000 5.102.000 197 KENDARI PEKANBARU 1 1 . 2 2 0 . 0 0 0 5.776.000 198 KENDARI SEMARANG 9.659.000 5.027.000 199 KENDARI SOLO 9.659.000 5.166.000 200 KENDARI SURABAYA 1 1. 1 0 3 . 0 0 0 5.466.000 201 KENDARI TIMIKA 18.633.000 9.798.000 202 KUPANG JAYAPURA 14.386.000 8 . 1 0 8 . 0 0 0 203 KUPANG YOGYAKARTA 7.348.000 4.182.000 204 KUPANG MAKASSAR 7.637.000 4 . 3 1 1 . 0 0 0 205 KUPANG MANADO 11.648.000 6.140.000 206 KUPANG SURABAYA 6.749.000 3.722.000 207 MAKASSAR BIAK 8.493.000 4.931.000 208 MAKASSAR JAYAPURA 1 0 . 1 9 3. 0 0 0 5.787.000 209 MAKASSAR KENDARI 2.663.000 1.786.000 2 1 0 MAKASSAR MANADO 5.327.000 2.909.000 2 1 1 MAKASSAR TIMIKA 11.723.000 6.567.000 2 1 2 MALANG BALIKPAPAN 10.108.000 5 . 1 3 4 . 0 0 0 2 1 3 MALANG BANDA ACEH 10.204.000 5.765.000 2 1 4 MALANG BANJARMASIN 8 . 1 6 1. 0 0 0 4.407.000 2 1 5 MALANG BATAM 7.819.000 4 . 3 1 1. 0 0 0 2 1 6 MALANG BIAK 16.087.000 8.482.000 2 1 7 MALANG JAYAPURA 16.536.000 9.092.000 2 1 8 MALANG KENDA RI 10.322.000 5.487.000 2 1 9 MALANG MAKASSAR 10.129.000 5.166.000 220 MALANG MANADO 1 3 . 1 6 7 . 0 0 0 6 . 3 1 1 . 0 0 0 221 MALANG MEDAN 9.958.000 5 . 1 4 5 . 0 0 0 222 MALANG PADANG 8.418.000 4.385.000 223 MALANG PALANGKARAYA 7 . 9 1 5 . 0 0 0 4.407.000 224 MALANG PALEMBANG 6.899.000 3.765.000 225 MALANG PEKANBARU 8.461.000 4.439.000 226 MALANG TIMIKA 15.873.000 8.461.000 227 MANADO MEDAN 15.552.000 7.316.000 228 MANADO PADANG 14.012.000 6.546.000 229 MANADO PALEMBANG 12.504.000 5.926.000 230 MANADO PEKANBARU 14.055.000 6.599.000 231 MANADO PONTIANAK 12.953.000 6.396.000 232 MANADO SEMARANG 12.504.000 5.851.000 233 MANADO SOLO 12.504.000 5.990.000 234 MANADO SURABAYA 9.937.000 5.262.000 235 MANADO TIMIKA 1 6 . 1 8 3 . 0 0 0 8.995.000 236 MATARAM BALIKPAPAN 10.750.000 5.615.000 237 MATARAM BANDA ACEH 10.846.000 6.246.000 ) 238 MATARAM.. 238 MATARAM BANJARMASIN 8.803.000 4.888.000 239 MATARAM BATAM 8.461.000 4.803.000 240 MATARAM BIAK 11.552.000 6.546.000 241 MATARAM JAYAPURA 13.092.000 7.327.000 242 MATARAM YOGYAKARTA 4.417.000 2.781.000 243 MATARAM MAKASSAR 4 . 7 1 7 . 0 0 0 2.909.000 244 MATARAM MANADO 8.717.000 4.738.000 245 MATARAM MEDAN 10.600.000 5.637.000 246 MATARAM PADANG 9.060.000 4.867.000 247 MATARAM PALEMBANG 7.551.000 4.246.000 248 MATARAM PEKANBARU 9 . 1 0 2 . 0 0 0 4.909.000 249 MATARAM PONTIANAK 8.001.000 4.706.000 250 MATARAM SURABAYA 3.829.000 2.321.000 2 5 1 MEDAN BANDA ACEH 3.466.000 2.193.000 252 MEDAN MAKASSAR 1 2 . 5 1 4 . 0 0 0 6.172.000 253 MEDAN PONTIANAK 9.733.000 5.230.000 254 MEDAN SEMARANG 9.284.000 4.696.000 255 MEDAN SOLO 9.284.000 4.835.000 256 MEDAN SURABAYA 10.739.000 5.134.000 257 MEDAN TIMIKA 18.258.000 9.455.000 258 PADANG MAKASSAR 10.974.000 5.402.000 259 PADANG PONTIANAK 8 . 1 9 3 . 0 0 0 4.460.000 260 PADANG SEMARANG 7.744.000 3.925.000 261 PADANG SOLO 7.744.000 4.065.000 262 PADANG SURABAYA 9 . 1 9 9 . 0 0 0 4.364.000 263 PADANG TIMIKA 16.718.000 8.685.000 264 PALANGKARAYA BANDA ACEH 10.546.000 6.022.000 265 PALANGKARAYA BATAM 8 . 1 6 1. 0 0 0 4.578.000 266 PALANGKARAYA YOGYAKARTA 7.477.000 4.022.000 267 PALANGKARAYA MATARAM 8.557.000 4.888.000 268 PALANGKARAYA MEDAN 10.300.000 5.412.000 269 PALANGKARAYA PADANG 8.760.000 4.642.000 270 PALANGKARAYA PALEMBANG 7.252.000 4.022.000 271 PALANGKARAYA PEKANBARU 8.803.000 4.696.000 272 PALANGKARAYA SEMARANG 7.252.000 3.947.000 273 PALANGKARAYA SOLO 7.252.000 4.086.000 274 PALANGKARAYA SURABAYA 8.696.000 4.385.000 275 PALEMBANG BALIKPAPAN 9.894.000 5.220.000 276 PALEMBANG MAKASSAR 9.466.000 4.781.000 277 PALEMBANG PONTIANAK 6.685.000 3.840.000 278 PALEMBANG SEMARANG 6.236.000 3.305.000 279 PALEMBANG SOLO 6.236.000 3.444.000 280 PALEMBANG SURABAYA 7.690.000 3.744.000 281 PALEMBANG TIMIKA 1 5 . 2 1 0 . 0 0 0 8.076.000 282 PALU MAKASSAR 4.268.000 2.578.000 283 PALU POSO 1.957.000 1.423.000 284 PALU SORONG 6.878.000 3.883.000 285 PALU SURABAYA 6.878.000 3.883.000 286 PALU TOLI-TOLI 2 . 9 4 1 . 0 0 0 1.915.000 287 PANGKAL PINANG BALIKPAPAN 9.038.000 4.631.000 288 PANGKAL PINANG BANJARMASIN 7.091.000 3.915.000 289 PANGKAL PINANG BATAM 6.739.000 3.818.000 290 PANGKAL PINANG.. 290 PANGKAL PINANG YOGYAKARTA 6.065.000 3.262.000 291 PANGKAL PINANG MAKASSAR 9.060.000 4.663.000 292 PANGKAL PINANG MANADO 12.097.000 5.808.000 293 PANGKAL PINANG MEDAN 8.888.000 4.653.000 294 PANGKAL PINANG PADANG 7.337.000 3.883.000 295 PANGKAL PINANG PALEMBANG 5.829.000 3.262.000 296 PANGKAL PINANG PEKANBARU 7.391.000 3.936.000 297 PANGKAL PINANG PONTIANAK 6.279.000 3.733.000 298 PANGKAL PINANG SEMARANG 5.829.000 3.187.000 299 PANGKAL PINANG SOLO 5.829.000 3.326.000 300 PANGKAL PINANG SURABAYA 7.284.000 3.626.000 301 PEKANBARU PONTIANAK 8.247.000 4.514.000 302 PEKANBARU SEMARANG 7.797.000 3.979.000 303 PEKANBARU SOLO 7.797.000 4 . 1 1 8 . 0 0 0 304 PEKANBARU SURABAYA 9.241.000 4.407.000 305 PEKANBARU TIMIKA 16.771.000 8.739.000 306 PONTIANAK MAKASSAR 9 . 9 1 5 . 0 0 0 5.241.000 307 PONTIANAK SEMARANG 6.685.000 3.765.000 308 PONTIANAK SOLO 6.685.000 3.904.000 309 PONTIANAK SURABAYA 8 . 1 4 0 . 0 0 0 4.204.000 3 1 0 PONTIANAK TIMIKA 15.659.000 8.535.000 3 1 1 SEMARANG MAKASSAR 9.466.000 4.706.000 3 1 2 SOLO MAKASSAR 9.466.000 4.845.000 3 1 3 SURABAYA DENPASAR 3.198.000 1.979.000 3 1 4 SURABAYA JAYAPURA 12.675.000 7.231.000 3 1 5 SURABAYA MAKASSAR 5.936.000 3.433.000 3 1 6 SURABAYA TIMIKA 11.295.000 6.589.000 Ketentuan mengenai pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagai berikut:
a.Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
b.Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dalam Tabel di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
c.Biaya Pemeriksa Kesehatan lainnya (Swab, PCR dan Rapit Tes) sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
d.Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRK dipertanggungiawabkan secara lumpsum. 1.4 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
a.Keberangkatan 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; 2) dari.. 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan
b.Kepulangan 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel dibawah ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/ anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara lumpsum. TABEL SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 18 NUSA TENGGARA BARATl. NO. PROVINSI SATUAN BESARAN ( 1) (2) (3) (4) 1 ACEH Orang/ Kali Rp 127.000 2 SUMATERA UTARA Orang/Kali Rp 308.000 3 RIAU Orang/Kali Rp 101.000 4 KEPULAUAN RIAU Orang/Kali Rp 165.000 5 JAMBI Orang/Kali Rp 147.000 6 SUMATERA BARAT Orang/Kali Rp 190.000 7 SUMATERA SELATAN Orang/Kali Rp 179.000 8 LAMPUNG Orang/Kali Rp 168.000 9 BENGKULU Orang/Kali Rp 109.000 10 BANGKA BELITUNG Orang/Kali Rp 97.000 1 1 BANTEN Orang/Kali Rp 536.000 12 JAWA BARAT Orang/Kali Rp 200.000 13 D . K. I. JAKARTA Orang/Kali Rp 256.000 14 JAWA TENGAH Orang/ Kali Rp 108.000 15 D.I. YOGYAKARTA Orang/Kali Rp 267.000 16 JAWA TIMUR Orang/Kali Rp 233.000 17 BALI Orang/Kali Rp 227.000 18 NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali Rp 231.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali Rp 1 1 6 . 0 0 0 20 KALIMANTAN BARAT Orang/Kali Rp 171.000 2 1 KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali Rp 134.000 22 KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali Rp 180.000 23 KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali Rp 533.000 24 KALIMANTAN UTARA Orang/Kali Rp 218.000 25 SULA WESI UTARA Orang/Kali Rp 138.000 26 GORONTALO Orang/Kali Rp 265.000 27 SULAWESI BARAT Orang/Kali Rp 313.000 28 SULAWESI SELATAN Orang/Kali Rp 187.000 29 SULAWESI TENGAH Orang/Kali Rp 165.000 30 SULAWESI TENGGARA Orang/Kali Rp 171.000 3 1 MALUKU Orang/Kali Rp 288.000 32 MALUKU UTARA Orang/Kali Rp 215.000 33 PAPUA Orang/Kali Rp 513.000 34 PAPUA BARAT Orang/Kali Rp 236.000 35 PAPUA BARAT DAYA Orang/Kali Rp 236.000 36 PAPUA TENGAH Orang/Kali Rp 513.000 37 PAPUA SELATAN Orang/Kali Rp 513.000 38 PAPUA PEGUNUNGAN Orang/Kali Rp 513.000 1 . 5 SATUAN BIAYA TRANSPORTASl DARAT DARI !BU KOTA PROVINS! KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINS! YANG SAMA (ONE WAY) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota daJam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sarna atau sebaliknya daJam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) bagi pimpinan langgota DPRD dipertanggungjawabkan secara lump sum. Satuan Biaya Transportasi Darat dari !bu Kota Provinsi ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada tabel berikut ini: NO. !BU KOTA KABUPATEN / KOTA SATUAN BESARAN PROVINS! TUJUAN

(1)(2) (3) (4) (5) ACEH 1 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Orang/Kali Rp 275.000,00 2 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Daya Orang/Kali Rp 298.000,00

3.BANDA ACEH/ ' 3 Banda Aceh Kab. Aceh Besar Orang/Kali Rp 183.000,00 4 Banda Aceh Kab. Aceh Jaya Orang/Kali Rp 238.000,00 5 Banda Aceh Kab. Aceh Selatan Orang/Kali Rp 325.000,00 6 Banda Aceh Kab. Aceh Singkil Orang/Kali Rp 420.000,00 7 Banda Aceh Kab. Aceh Tamiang Orang/Kali Rp 315.000,00 8 Banda Aceh Kab. Aceh Tengah Orang/Kali Rp 293.000,00 9 Banda Aceh Kab. Aceh Tenggara Orang/Kali Rp 460.000,00 10 Banda Aceh Kab. Aceh Timur Orang/Kali Rp 289.000,00 1 1 Banda Aceh Kab. Aceh Utara Orang/Kali Rp 270.000,00 12 Banda Aceh Kab. Bener Meriah Orang/Kali Rp 278.000,00 13 Banda Aceh Kab. Bireuen Orang/Kali Rp 220.000,00 14 Banda Aceh Kab. Gayo Lues Orang/Kali Rp 370.000,00 15 Banda Aceh Kab. Nagan Raya Orang/Kali Rp 275.000,00 16 Banda Aceh Kab. Pidie Orang/Kali Rp 190.000,00 17 Banda Aceh Kab. Pidie Jaya Orang/Kali Rp 205.000,00 18 Banda Aceh Kota Langsa Orang/Kali Rp 301.000,00 19 Banda Aceh Kota Lhokseumawe Orang/Kali Rp 240.000,00 20 Banda Aceh Kota Subulussalam Orang/Kali Rp 400.000,00 SUMATERA UTARA 2 1 Medan Kab. Asahan Orang/Kali Rp 259.000,00 22 Medan Kab. Batubara Orang/Kali Rp 225.000,00 23 Medan Kab. Dairi Orang/Kali Rp 270.000,00 24 Medan Kab. Deli Serdang Orang/Kali Rp 186.000,00 25 Medan Kab. Humbang Orang/Kali Rp 300.000,00 Hasundutan 26 Medan Kab. Karo Orang/Kali Rp 200.000,00 27 Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali Rp 287.000,00 28 Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali Rp 360.000,00 Sela tan 29 Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali Rp 300.000,00 Utara 30 Medan Kab. Langkat Orang/Kali Rp 186.000,00 3 1 Medan Kab. Mandailing Natal Orang/Kali Rp 420.000,00 32 Medan Kab. Padang Lawas Orang/Kali Rp 420.000,00 33 Medan Kab. Padang Lawas Orang/Kali Rp 420.000,00 Utara 34 Medan Kab. Pakpak Bharat Orang/Kali Rp 300.000,00 35 Medan Kab. Samosir Orang/Kali Rp 330.000,00 36 Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali Rp 200.000,00 37 Medan Kab. Simalungun Orang/Kali Rp 264.000,00 38 Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali Rp 328.000,00 39 Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali Rp 345.000,00 40 Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp 330.000,00 4 1 Medan Kab.Toba Orang/Kali Rp 300.000,00 42 Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp 180.000,00 43 Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp 225.000,00 44 Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp 345.000,00 45 Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp 285.000,00 46 Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp 203.000,00 RIAU 47 Pekanbaru Kab. Indragiri Hilir Orang/Kali Rp 380.000,00 48 Pekanbaru Kab. Indragiri Hulu Orang/Kali Rp 315.000,00 49 Pekanbaru Kab. Kampar Orang/Kali Rp 200.000,00 50 Pekanbaru Kab. Kuantan Singingi Orang/Kali Rp 300.000,00 5 1 Pekanbaru Kab. Pelalawan Orang/Kali Rp 225.000,00 52 Pekanbaru Kab. Rokan Hilir Orang/Kali Rp 350.000,00 53 Pekanbaru Kab. Rokan Hulu Orang/Kali Rp 322.000,00 54 Pekanbaru Kab. Siak Orang/Kali Rp 350.000,00 55 Pekanbaru Kota Dumai Orang/Kali Rp 400.000,00 KEPULAUAN RIAU 56 Tanjung Pinang Kab. Bin tan Orang/Kali Rp 185.000,00 JAMB! 57 Jambi Kab. Batanghari Orang/Kali Rp 175.000,00 58 Jambi Kab. Bungo Orang/Kali Rp 270.000,00 59 Jambi Kab. Kerinci Orang/Kali Rp 325.000,00 60 Jambi Kab. Merangin Orang/Kali Rp 260.000,00 61 Jambi Kab. Muaro Jambi Orang/Kali Rp 170.000,00 62 Jambi Kab. Sarolangun Orang/Kali Rp 241.000,00 63 Jambi Kab. Tanjung Jabung Orang/Kali Rp 225.000,00 Barat 64 Jambi Kab. Tanjung Jabung Orang/Kali Rp 190.000,00 Timur 65 Jambi Kab. Tebo Orang/Kali Rp 250.000,00 66 Jambi Kota Sungai Penuh Orang/Kali Rp 308.000,00 SUMATERA BARAT 67 Padang Kab. Agam Orang/Kali Rp 225.000,00 68 Padang Kab. Dharmasraya Orang/Kali Rp 250.000,00 69 Padang Kab. Lima Puluh Kota Orang/Kali Rp 225.000,00 70 Padang Kab. Padang Pariaman Orang/Kali Rp 205.000,00 71 Padang Kab. Pasaman Orang/Kali Rp 250.000,00 72 Padang Kab. Pasaman Barat Orang/Kali Rp 250.000,00 73 Padang Kab. Pesisir Selatan Orang/Kali Rp 205.000,00 74 Padang Kab. Sijunjung Orang/Kali Rp 225.000,00 75 Padang Kab. Solak Orang/Kali Rp 210.000,00 76 Padang Kab. Solak Selatan Orang/Kali Rp 250.000,00 77 Padang Kab. Tanah Datar Orang/Kali Rp 220.000,00 78 Padang Kota Bukit Tinggi Orang/Kali Rp 215.000,00 79 Padang Kota Padang Panjang Orang/Kali Rp 210.000,00 80 Padang Kota Pariaman Orang/Kali Rp 200.000,00 81 Padang Kata Payakumbuh Orang/Kali Rp 225.000,00 82 Padang Kota Sawahlunto Orang/Kali Rp 215.000,00 83 Padang Kota Solak Orang/Kali Rp 210.000,00 SUMATERA SELATAN 84 Palembang Kab. Banyuasin Orang/Kali Rp 203.000,00 85 Palembang Kab. Empat Lawang Orang/Kali Rp 315.000,00 86 Palembang Kab. Lahat Orang/Kali Rp 250.000,00 87 Palembang Kab. Muara Enim Orang/Kali Rp 235.000,00 88 Palembang Kab. Musi Banyuasin Orang/Kali Rp 235.000,00 89 Palembang Kab. Musi Rawas Orang/Kali Rp 320.000,00 90 Palembang Kab. Musi Rawas Utara Orang/Kali Rp 325.000,00 9 1 Palembang. ·' I 9 1 Palembang Kab. Ogan Ilir Orang/Kali Rp 205.000,00 92 Palembang Kab. Ogan Komering Ilir Orang/Kali Rp 205.000,00 93 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Orang/Kali Rp 248.000,00 94 Palembang Kab. Ogan Komering Orang/Kali Rp 250.000,00 Ulu Selatan 95 Palembang Kab. Ogan Kornering Orang/Kali Rp 245.000,00 Ulu Timur 96 Palembang Kab. Pali Orang/Kali Rp 265.000,00 97 Palembang Kota Lubuk Linggau Orang/Kali Rp 290.000,00 98 Palembang Kota Pagar Alam Orang/Kali Rp 280.000,00 99 Palembang Kota Prabumulih Orang/Kali Rp 205.000,00 LAMPUNG 100 Bandar Lampung Kab. Lampung Barat Orang/Kali Rp 270.000,00 1 0 1 Bandar Lampung Kab. Lampung Selatan Orang/Kali Rp 234.000,00 102 Bandar Lampung Kab. Lampung Tengah Orang/Kali Rp 246.000,00 103 Bandar Lampung Kab. Lampung Timur Orang/Kali Rp 246.000,00 104 Bandar Lampung Kab. Lampung Utara Orang/Kali Rp 252.000,00 105 Bandar Lampung Kab. Mesuji Orang/Kali Rp 276.000,00 106 Bandar Lampung Kab. Pesawaran Orang/Kali Rp 216.000,00 107 Bandar Lampung Kab. Pesisir Barat Orang/Kali Rp 200.000,00 108 Bandar Lampung Kab. Pringsewu Orang/Kali Rp 222.000,00 109 Bandar Lampung Kab. Tanggamus Orang/Kali Rp 240.000,00 1 1 0 Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Orang/Kali Rp 252.000,00 1 1 1 Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Orang/Kali Rp 267.000,00 Barat 1 1 2 Bandar Lampung Kab. Way Kanan Orang/Kali Rp 270.000,00 1 1 3 Bandar Lampung Kota Metro Orang/Kali Rp 234.000,00 BENGKULU 1 1 4 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Orang/Kali Rp 344.000,00 1 1 5 Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah Orang/Kali Rp 232.000,00 1 1 6 Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Orang/Kali Rp 313.000,00 1 1 7 Bengkulu Kab. Kaur Orang/Kali Rp 385.000,00 1 1 8 Bengkulu Kab. Kepahiang Orang/Kali Rp 298.000,00 1 1 9 Bengkulu Kab. Lebong Orang/Kali Rp 375.000,00 120 Bengkulu Kab. Mukomuko Orang/Kali Rp 423.000,00 1 2 1 Bengkulu Kab. Rejang Lebong Orang/Kali Rp 313.000,00 122 Bengkulu Kab. Seluma Orang/Kali Rp 282.000,00 BANGKA BELITUNG 123 Pangkalpinang Kab. Bangka Orang/Kali Rp 250.000,00 124 Pangkalpinang Kab. Bangka Barat Orang/Kali Rp 275.000,00 125 Pangkal pinang Kab. Bangka Selatan Orang/Kali Rp 275.000,00 126 Pangkalpinang Kab. Bangka Tengah Orang/Kali Rp 250.000,00 BANTEN 127 Serang Kab. Lebak Orang/Kali Rp 208.000,00 128 Serang Kab. Pandeglang Orang/Kali Rp 138.000,00 129 Serang Kab. Serang Orang/Kali Rp 160.000,00 130 Serang Kab. Tangerang Orang/Kali Rp 254.000,00 1 3 1 Serang Kota Cilegon Orang/Kali Rp 160.000,00 132 Serang Kota Tangerang Orang/Kali Rp 313.000,00 133 Serang Kota Tangerang Selatan Orang/Kali Rp 347.000,00 JAWA BARAT.$ t JAWA BARAT 134 Bandung Kab. Bandung Orang/Kali Rp 183.000,00 135 Bandung Kab. Bandung Barat Orang/Kali Rp 275.000,00 136 Bandung Kab. Bekasi Orang/Kali Rp 265.000,00 137 Bandung Kab. Bogar Orang/Kali Rp 185.000,00 138 Bandung Kab. Ciamis Orang/Kali Rp 245.000,00 139 Bandung Kab. Cianjur Orang/Kali Rp 215.000,00 140 Bandung Kab. Cirebon Orang/Kali Rp 280.000,00 1 4 1 Bandung Kab. Garut Orang/Kali Rp 243.000,00 142 Bandung Kab. Indramayu Orang/Kali Rp 275.000,00 143 Bandung Kab. Karawang Orang/Kali Rp 248.000,00 144 Bandung Kab. Kuningan Orang/Kali Rp 275.000,00 145 Bandung Kab. Majalengka Orang/Kali Rp 235.000,00 146 Bandung Kab. Pangandaran Orang/Kali Rp 283.000,00 147 Bandung Kab. Purwakarta Orang/Kali Rp 218.000,00 148 Bandung Kab. Subang Orang/Kali Rp 208.000,00 149 Bandung Kab. Sukabumi Orang/Kali Rp 245.000,00 150 Bandung Kab. Sumedang Orang/Kali Rp 230.000,00 1 5 1 Bandung Kab. Tasikmalaya Orang/Kali Rp 245.000,00 152 Bandung Kota Banjar Orang/Kali Rp 283.000,00 153 Bandung Kota Bekasi Orang/Kali Rp 265.000,00 154 Bandung Kota Bogar Orang/Kali Rp 285.000,00 155 Bandung Kota Cimahi Orang/Kali Rp 168.000,00 156 Bandung Kota Cirebon Orang/Kali Rp 270.000,00 157 Bandung Kota Depok Orang/Kali Rp 275.000,00 158 Bandung Kota Sukabumi Orang/Kali Rp 226.000,00 159 Bandung Kota Tasikmalaya Orang/Kali Rp 245.000,00 JAWATENGAH 160 Semarang Kab. Banjarnegara Orang/Kali Rp 260.000 161 Semarang Kab. Banyumas Orang/Kali Rp 257.000 162 Semarang Kab. Batang Orang/Kali Rp 240.000 163 Semarang Kab. Blora Orang/Kali Rp 270.000 164 Semarang Kab. Boyolali Orang/Kali Rp 240.000 165 Semarang Kab. Brebes Orang/Kali Rp 263.000 166 Semarang Kab. Cilacap Orang/Kali Rp 280.000 167 Semarang Kab. Demak Orang/Kali Rp 230.000 168 Semarang Kab. Grobogan Orang/Kali Rp 235.000 169 Semarang Kab. Jepara Orang/Kali Rp 240.000 170 Semarang Kab. Karanganyar Orang/Kali Rp 250.000 1 7 1 Semarang Kab. Kebumen Orang/Kali Rp 260.000 172 Semarang Kab. Kendal Orang/Kali Rp 230.000 173 Semarang Kab. Klaten Orang/Kali Rp 250.000 174 Semarang Kab. Kudus Orang/Kali Rp 235.000 175 Semarang Kab. Magelang Orang/Kali Rp 240.000 176 Semarang Kab. Pati Orang/Kali Rp 240.000 177 Semarang Kab. Pekalongan Orang/Kali Rp 245.000 178 Semarang Kab. Pemalang Orang/Kali Rp 250.000 179 Semarang Kab. Purbalingga Orang/Kali Rp 270.000 180 Semarang Kab. Purworejo Orang/Kali Rp 250.000 1 8 1 Semarang Kab. Rembang Orang/Kali Rp 250.000 182 Semarang Kab. Semarang Orang/Kali Rp 230.000 183 Semarang Kab. Sragen Orang/Kali Rp 250.00 � 184 Semarang..' 234 Surnbay,t , 184 Semarang Kab. Sukoharjo Orang/Kali Rp 250.000 185 Semarang Kab. Tegal Orang/Kali Rp 260.000 186 Semarang Kab. Temanggung Orang/Kali Rp 240.000 187 Semarang Kab. Wonogiri Orang/Kali Rp 250.000 188 Semarang Kab. Wonosobo Orang/Kali Rp 250.000 189 Semarang Kota Magelang Orang/Kali Rp 240.000 190 Semarang Kota Pekalongan Orang/Kali Rp 245.000 1 9 1 Semarang Kota Salatiga Orang/Kali Rp 235.000 192 Semarang Kota Surakarta Orang/Kali Rp 245.000 193 Semarang Kota Tega! Orang/Kali Rp 260.000 D.I. YOGYAKARTA 194 Yogyakarta Kab. Bantul Orang/Kali Rp 250.000 195 Yogyakarta Kab. Gunung Kidul Orang/Kali Rp 350.000 196 Yogyakarta Kab. Kulon Progo Orang/Kali Rp 350.000 197 Yogyakarta Kab. Sleman Orang/Kali Rp 200.000 JAWA TIMUR 198 Surabaya Kab. Bangkalan Orang/Kali Rp 225.000 199 Surabaya Kab. Banyuwangi Orang/Kali Rp 285.000 200 Surabaya Kab. Blitar Orang/Kali Rp 255.000 201 Surabaya Kab. Bojonegoro Orang/Kali Rp 225.000 202 Surabaya Kab. Bondowoso Orang/Kali Rp 255.000 203 Surabaya Kab. Gresik Orang/Kali Rp 225.000 204 Surabaya Kab. Jember Orang/Kali Rp 261.000 205 Surabaya Kab. Jombang Orang/Kali Rp 235.000 206 Surabaya Kab. Kediri Orang/Kali Rp 235.000 207 Surabaya Kab. Lamongan Orang/Kali Rp 225.000 208 Surabaya Kab. Lumajang Orang/Kali Rp 261.000 209 Surabaya Kab. Madiun Orang/Kali Rp 245.000 2 1 0 Surabaya Kab. Magetan Orang/Kali Rp 253.000 2 1 1 Surabaya Kab. Malang Orang/Kali Rp 228.000 2 1 2 Surabaya Kab. Mojokerto Orang/Kali Rp 225.000 2 1 3 Surabaya Kab. Nganjuk Orang/Kali Rp 245.000 2 1 4 Surabaya Kab. Ngawi Orang/Kali Rp 253.000 2 1 5 Surabaya Kab. Pacitan Orang/Kali Rp 285.000 2 1 6 Surabaya Kab. Pamekasan Orang/Kali Rp 243.000 2 1 7 Surabaya Kab. Pasuruan Orang/Kali Rp 228.000 2 1 8 Surabaya Kab. Ponorogo Orang/Kali Rp 255.000 2 1 9 Surabaya Kab. Probolinggo Orang/Kali Rp 228.000 220 Surabaya Kab. Sampang Orang/Kali Rp 235.000 2 2 1 Surabaya Kab. Sidoarjo Orang/Kali Rp 240.000 222 Surabaya Kab. Situbondo Orang/Kali Rp 255.000 223 Surabaya Kab. Sumenep Orang/Kali Rp 255.000 224 Surabaya Kab. Trenggalek Orang/Kali Rp 245.000 225 Surabaya Kab.Tuban Orang/Kali Rp 245.000 226 Surabaya Kab. Tulungagung Orang/Kali Rp 245.000 227 Surabaya Kota Batu Orang/Kali Rp 242.000 228 Surabaya Kota Blitar Orang/Kali Rp 255.000 229 Surabaya Kota Bojonegoro Orang/Kali Rp 225.000 230 Surabaya Kota Kediri Orang/Kali Rp 235.000 231 Surabaya Kota Madiun Orang/Kali Rp 245.000 232 Surabaya Kota Malang Orang/Kali Rp 228.000 233 Surabaya Kota Mojokerto Orang/Kali Rp 225.000 234 Surabaya Kota Probolinggo Orang/Kali Rp 228.000 BALI 235 Denpasar Kab. Badung Orang/Kali Rp 188.000 236 Denpasar Kab. Bangli Orang/Kali Rp 225.000 237 Denpasar Kab. Buleleng Orang/Kali Rp 265.000 238 Denpasar Kab. Gianyar Orang/Kali Rp 225.000 239 Denpasar Kab. Jembrana Orang/Kali Rp 270.000 240 Denpasar Kab. Karangasem Orang/Kali Rp 263.000 241 Denpasar Kab.Tabanan Orang/Kali Rp 225.000 NUSA TENGGARA BARAT 242 Mataram Kab. Lombok Barat Orang/Kali Rp 325.000 243 Mataram Kab. Lombok Tengah Orang/Kali Rp 450.000 244 Mataram Kab. Lombok Timur Orang/Kali Rp 350.000 NUSA TENGGARA TIMUR 245 Kupang Kab. Belu Orang/Kali Rp 325.000 246 Kupang Kab. Kupang Orang/Kali Rp 175.000 247 Kupang Kab. Timor Tengah Orang/Kali Rp 218.000 Selatan 248 Kupang Kab. Timar Tengah Orang/Kali Rp 275.000 Utara KALIMANTAN BARAT 249 Pontianak Kab. Bengkayang Orang/Kali Rp 270.000 250 Pontianak Kab. Kapuas Hulu Orang/Kali Rp 550.000 251 Pontianak Kab. Kayong Utara Orang/Kali Rp 550.000 252 Pontianak Kab. Ketapang Orang/Kali Rp 550.000 253 Pontianak Kab. Kubu Raya Orang/Kali Rp 185.000 254 Pontianak Kab. Landak Orang/Kali Rp 270.000 255 Pontianak Kab. Melawi Orang/Kali Rp 430.000 256 Pontianak Kab. Mempawah Orang/Kali Rp 230.000 257 Pontianak Kab. Sambas Orang/Kali Rp 300.000 258 Pontianak Kab. Sanggau Orang/Kali Rp 303.000 259 Pontianak Kab. Sekadau Orang/Kali Rp 343.000 260 Pontianak Kab. Sin tang Orang/Kali Rp 392.000 261 Pontianak Kota Singkawang Orang/Kali Rp 257.000 KALIMANTAN TENGAH 262 Palangkaraya Kab. Barito Selatan Orang/Kali Rp 290.000,00 263 Palangkaraya Kab. Bari to Timur Orang/Kali Rp 333.000,00 264 Palangkaraya Kab. Bari to Utara Orang/Kali Rp 425.000,00 265 Palangkaraya Kab. Gunung Mas Orang/Kali Rp 300.000,00 266 Palangkaraya Kab. Kapuas Orang/Kali Rp 275.000,00 267 Palangkaraya Kab. Katingan Orang/Kali Rp 250.000,00 268 Palangkaraya Kab. Kotawaringin Barat Orang/Kali Rp 425.000,00 269 Palangkaraya Kab. Kotawaringin Timur Orang/Kali Rp 300.000,00 270 Palangkaraya Kab. Lamandau Orang/Kali Rp 525.000,00 2 7 1 Palangkaraya Kab. Murung Raya Orang/Kali Rp 448.000,00 272 Palangkaraya Kab. Pulau Pisau Orang/Kali Rp 250.000,00 273 Palangkaraya Kab. Seruyan Orang/Kali Rp 328.000,00 274 Palangkaraya Kab. Sukamara Orang/Kali Rp 525.000,00 KALIMANTAN SELATAN 275 Banjarmasin Kab. Balangan Orang/Kali Rp 230.000 276 Banjarmasin Kab. Banjar Orang/ Kali Rp 170.000 277 Banjarmasin Kab. Bari to Kuala Orang/Kali Rp 200.000 3 1 8 Makassac.7 ' 278 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Orang/Kali Rp 200.000 Selatan 279 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Orang/Kali Rp 212.000 Tengah 280 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Orang/Kali Rp 218.000 Utara 281 Banjarmasin Kab. Kota Baru Orang/Kali Rp 290.000 282 Banjarmasin Kab. Tabalong Orang/Kali Rp 234.000 283 Banjarmasin Kab. Tanah Bumbu Orang/Kali Rp 300.000 284 Banjarmasin Kab. Tanah Laut Orang/Kali Rp 200.000 285 Banjarmasin Kab. Tapin Orang/Kali Rp 189.000 286 Banjarmasin Kota Banjarbaru Orang/Kali Rp 225.000 KALIMANTAN TIMUR 287 Samarinda Kab. Kutai Barat Orang/Kali Rp 1.500.000 288 Samarinda Kab. Kutai Kartanegara Orang/Kali Rp 500.000 289 Samarinda Kab. Kutai Timur Orang/Kali Rp 1.350.000 290 Samarinda Kab. Paser Orang/Kali Rp 1.650.000 291 Samarinda Kab. Penajam Paser Orang/Kali Rp 650.000 Utara 292 Samarinda Kota Balikpapan Orang/Kali Rp 550.000 293 Samarinda Kota Bontang Orang/Kali Rp 600.000 SULAWESI UTARA 294 Manado Kab. Bolaang Orang/Kali Rp 250.000 Mongondow 295 Manado Kab. Bolaang Orang/Kali Rp 275.000 Mongondow Selatan 296 Manado Kab. Bolaang Orang/Kali Rp 250.000 Mongondow Timur 297 Manado Kab. Bolaang Orang/Kali Rp 300.000 Mongondow Utara 298 Manado Kab. Minahasa Orang/Kali Rp 180.000 299 Manado Kab. Minahasa Selatan Orang/Kali Rp 180.000 300 Manado Kab. Minahasa Tenggara Orang/Kali Rp 200.000 301 Manado Kab. Minahasa Utara Orang/Kali Rp 175.000 302 Manado Kota Bi tung Orang/Kali Rp 175.000 303 Manado Kota Kotamobagu Orang/Kali Rp 250.000 304 Manado Kota Tomohon Orang/Kali Rp 170.000 GORONTALO 305 Gorontalo Kab. Boalemo Orang/Kali Rp 400.000 306 Gorontalo Kab. Gorontalo Orang/Kali Rp 300.000 307 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Orang/Kali Rp 350.000 308 Gorontalo Kab. Pahuwato Orang/Kali Rp 650.000 SULAWESI BARAT 309 Mamuju Kab. Majene Orang/Kali Rp 240.000 3 1 0 Mamuju Kab. Mamasa Orang/Kali Rp 359.000 3 1 1 Mamuju Kab. Mamuju Tengah Orang/Kali Rp 200.000 3 1 2 Mamuju Kab. Pasangkayu Orang/Kali Rp 270.000 3 1 3 Mamuju Kab. Polewali Mandar Orang/Kali Rp 260.000 SULAWESI SELATAN 3 1 4 Makassar Kab. Bantaeng Orang/Kali Rp 235.000 3 1 5 Makassar Kab. Barru Orang/Kali Rp 210.000 3 1 6 Makassar Kab. Bone Orang/Kali Rp 240.000 3 1 7 Makassar Kab. Bulukumba Orang/Kali Rp 240.000 3 1 8 Makassar Kab. Enrekang Orang/Kali Rp 250.000 3 1 9 Makassar Kab. Gowa Orang/Kali Rp 175.000 320 Makassar Kab. Jeneponto Orang/Kali Rp 230.000 321 Makassar Kab. Luwu Orang/Kali Rp 350.000 322 Makassar Kab. Luwu Timur Orang/Kali Rp 375.000 323 Makassar Kab. Luwu Utara Orang/Kali Rp 365.000 324 Makassar Kab. Maros Orang/Kali Rp 170.000 325 Makassar Kab. Pinrang Orang/Kali Rp 230.000 326 Makassar Kab. Sidenreng Rappang Orang/Kali Rp 230.000 327 Makassar Kab. Sinjai Orang/Kali Rp 235.000 328 Makassar Kab. Soppeng Orang/Kali Rp 235.000 329 Makassar Kab. Takalar Orang/Kali Rp 190.000 330 Makassar Kab. Tanatoraja Orang/Kali Rp 350.000 331 Makassar Kab. Toraja Utara Orang/Kali Rp 350.000 332 Makassar Kab. Wajo Orang/Kali Rp 230.000 333 Makassar Kota Palopo Orang/Kali Rp 350.000 334 Makassar Kota Pare- Pare Orang/Kali Rp 225.000 SULAWES! TENGAH 335 Palu Kab. Luwuk Orang/Kali Rp 400.000 336 Palu Kab. Buol Orang/Kali Rp 472.000 337 Palu Kab. Donggala Orang/Kali Rp 130.000 338 Palu Kab. Morowali Orang/Kali Rp 400.000 339 Palu Kab. Morowali Utara Orang/Kali Rp 400.000 340 Palu Kab. Parigi Moutong Orang/Kali Rp 250.000 341 Palu Kab. Poso Orang/Kali Rp 280.000 342 Palu Kab. Sigi Orang/Kali Rp 219.000 343 Palu Kab. Tojouna-Una Orang/Kali Rp 350.000 344 Palu Kab. Toli-Toli Orang/Kali Rp 412.000 SULA WES! TENGGARA 345 Kendari Kab. Bombana Orang/Kali Rp 355.000 346 Kendari Kab. Kolaka Orang/Kali Rp 370.000 347 Kendari Kab. Kolaka Timur Orang/Kali Rp 300.000 348 Kendari Kab. Kolaka Utara Orang/Kali Rp 425.000 349 Kendari Kab. Konawe Orang/Kali Rp 300.000 350 Kendari Kab. Konawe Selatan Orang/Kali Rp 305.000 351 Kendari Kab. Konawe Utara Orang/Kali Rp 300.000 MALUKU UTARA 352 Sofifi Kab. Halmahera Barat Orang/Kali Rp 850.000 353 Sofifi Kab. Halmahera Tengah Orang/Kali Rp 1.000.000 354 Sofifi Kab. Halmahera Timur Orang/Kali Rp 1.250.000 355 Sofifi Kab. Halmahera Utara Orang/Kali Rp 900.000 PAPUA 356 Jayapura Kab. Jayapura Orang/Kali Rp 600.000 357 Jayapura Kab. Keerom Orang/Kali Rp 900.000 358 Jayapura Kab. Sarmi Orang/Kali Rp 2.700.000 PAPUA BARAT 359 Manokwari Kab. Teluk Bintuni Orang/Kali Rp 900.000 360 Manokwari Kab. Manokwari Selatan Orang/Kali Rp 750.000 361 Manokwari Kab. Pegunungan Arfak Orang/Kali Rp 2.650.000 1.6 SATUAN/, 1 . 6 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DK! JAKARTA KE KABUPATEN /KOTA SEKITAR (ONE WAY) Satuan biaya transportasi dari DK! Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DK! Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya transportasi dari DK! Jakarta ke kabupaten/ kota sekitar bagi pimpinan / anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DK! Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel berikut ini: NO IBU KOTA KABUPATEN/KOTA SATUAN BESARAN PROVINS! TUJUAN ( 1) (2) (3) (4) (5) 1 Jakarta Kota Bekasi Orang/Kali Rp 284.000 2 Jakarta Kab. Bekasi Orang/Kali Rp 284.000 3 Jakarta Kab. Bogor Orang/Kali Rp 300.000 4 Jakarta Kota Bogor Orang/Kali Rp 300.000 5 Jakarta Kota Depok Orang/Kali Rp 275.000 6 Jakarta Kota Tangerang Orang/Kali Rp 286.000 7 Jakarta Kota Tangerang Orang/Kali Rp 286.000 Selatan 8 Jakarta Kab. Tangerang Orang/Kali Rp 310.000 9 Jakarta Kepulauan Seribu Orang/Kali Rp 428.000

d.SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat padajabatan. Uang.. / Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. TABEL UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA No URAIAN SATUAN LUAR KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM 1 1 \ (2) 13\ (4) (5l
1. 1.PEJABAT NEGARA, PEJABAT OH Rp.250.000,00 Rp. 125.000,00 DAERAH
2. 2.PEJABAT ESELON I OH Rp.200.000,00 Rp. 100.000,00
3. 3.PEJABAT ESELON II OH Rp.150.000,00 Rp.75.000,00 Jw' K gs1D MULYADI :

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…