DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur 28 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Nama, Objek, Subjek, dan Golongan Retribusi; BAB III Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Tarif Retribusi; BAB IV Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; BAB V Peninjauan Tarif Retribusi; BAB VI Wilayah Pungutan; BAB VII Tata Cara pembayaran; BAB VIII Tata Cara Penagihan, BAB IX Keberatan; BAB X Pengembalian Kelebihan Pembayaran; BAB XI Kedaluarsa; BAB XII Pemeriksaan; BAB XIII Pemanfaatan; BAB XIV Insentif Pemungutan; BAB XV Penyidikan; BAB XVI Ketentuan pidana; BAB XVII Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pemanfaatan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor .116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4633);
3.Undang-Undang
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
11.Undang-Undang...
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
14.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tarpbahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
15.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
16.Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 33); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk :

a.operasional rumah sakit; dan
b.jasa pelayanan rumah sakit.

Pasal 3

Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional untuk operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar 50% dan penggunaannya di sesuaikan dengan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA).

Pasal 4

Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar 50% penggunaannya untuk :

a.Jasa Pelayanan direktur;
b.Jasa Pelayanan Manajemen;
c.Jasa Pelayanan dokter;
d.Jasa Pelayanan Pengelola JKN;
e.Jasa Pelayanan Petugas Poliklinik;
f.Jasa Pelayanan Petugas Rawat Inap;
g.Jasa Pelayanan Petugas IGD;
h.Jasa Pelayanan Petugas Kamar Operasi/ IBS;
i.Jasa Pelayanan Petugas ICU/HCU;
j.Jasa Pelayanan Petugas NICU/ PICU
k.Jasa Pelayanan Petugas Tenaga Penunjang;
1. 1.Jasa Kompensasi; dan
m.Jasa Pelayanan Ambulance.

Pasal 5

Pemanfaatan Jasa Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan skor jabatan dan di tambah 2 skor untuk yang menjabat pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pejabat penata usaha keuangan (PPK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tim teknis kegiatan yang dimaksud pada LampiranIadalah pejabat pembuat komitmen (PPK), Pejabat pengadaan barangjasa, tim pemeriksaan barang dan tim PHO.

Pasal 7

Pemanfaatan Jasa Pengelola JKN rumah sakit di atur oleh Ketua JKN dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit. Pasal 8.

Pasal 8

Pemanfaatan jasa paramedis berdasarkan penghasilan ruangan dan kebersamaan (ruang rawat inap, ICU/HCU, NICU/PICU, Kamar Bedah/IBS, IGD, VK dan Poliklinik) di bagi oleh masing-masing kepala ruangan dan poliklinik disetujui oleh kepala bidang pelayanan medis dan kepala bidang keperawatan.

Pasal 9

Pemanfaatan jasa paramedis/petugas kebersamaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah untuk :

1.Paramedis/Petugas ruang rawat inap; 2 . Paramedis/ Petugas Poliklinik:
3.Paramedis/Petugas ICU/ HCU;
4.Paramedis/Petugas NICU/PICU;
5.Paramedis/Petugas Kamar Bedah/IBS;
6.Paramedis/Petugas IGD;
7.Paramedis/Petugas VK; dan
8.Petugas Pendorong Pasien

Pasal 10

Pembagian jasa kebersamaan paramedis adalah dibagi sama kepada semua paramedis ruangan, poliklinik dan instalasi seperti yang tercantum dalam Pasal 9.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…