DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini terdiri atas 24 pasal dan 7 bab: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup; Bab IV Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelaksanaan Jum'at Tertib; Bab V Ketentuan Sanksi Administratif; Bab VI Pembiayaan; Bab VII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.bahwa masyarakat Kabupaten Pidie Jaya merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidup baik pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat; ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI PIDIE JAYA, e.bahwa . . Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan syariat IslamT sebagaimana—diamanatkan dalam Pasal 17 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Jum'at Tertib; Pasal 18 B dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62); Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 09); Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15); Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68). Dengan . Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA dan BUPATI PIDIE JAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN PIDIE JAYA TENTANG JUM'AT TERTIB BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2.Kabupaten Pidie Jaya adalah bagian dari daerah provinsi Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang bupati .
3.Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4.Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Pidie Jaya yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5.Bupati adalah kepala pemerintah kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya di singkat dengan DPRK Pidie Jaya adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemelihan umum.
7.Dinas Syari'at Islam kabupaten Pidie Jaya adalah Dinas yang ditugaskan untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan syariat Islam di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
8.Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat MPU Pidie Jaya adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan DPRK Pidie Jaya.
9.BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya.
10.Masyarakat adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.
11.Kendaraan adalah alat transportasi baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup.
12.Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
13.Ibadah Shalat Jum'at adalah ibadah yang wajib bagi setiap orang muslim yang berada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk dapat meninggalkan Shalat Jum'at.
14.Jum'at Tertib adalah rentang waktu tertentu pada hari Kamis dan Jum'at untuk mengatur aktifitas tertentu masyarakat dalam rangka menciptakan ketenangan dan suasana tertib bagi umat Islam yang akan dan sedang melaksanakan ibadah Shalat Jum'at.
15.Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya adalah satuan kerja yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam Wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pelaksanaan Jum'at tertib berasaskan :

a.keislaman;
b.kepastian hukum;
c.keadilan;
d.kekhusyukan;
e.kemaslahatan;
f.kepentingan umum;dan
g.ketertiban dan keamanan. Pengaturan pelaksanaan Jum'at Tertib yang dimaksudkan adalah sebagai pedoman dan tatanan bagi terselenggaranya aktifitas ibadah shalat jumat dan syiar islam secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka untuk ketertiban dan kekhusyu' kan dalam ibadah. Pengaturan pelaksanaan Jum'at Tertib bertujuan untuk :
a.memelihara, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam beribadah;
b.menciptakan ketenangan dan kekushyukan bagi umat Islam yang melaksanakan Ibadah Shalat Jum'at; dan
c.menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan keagamaan guna menciptakan suasana yang islami.

Pasal 3

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

BAB III . . BAB III RUANG LINGKUP

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Jum'at Tertib meliputi :

a.wilayah dan waktu pelaksanaan;
b.syiar Jum'at tertib;
c.pakaian;dan
d.kewajiban, larangan dan pantangan.

Pasal 6

Pelaksanaan Jum'at Tertib berlaku untuk seluruh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

(1)Waktu pelaksanaan jumat tertib dimulai sejak ba'da ashar hari kamis sampai dengan berakhir pelaksanaan ibadah shalat Jum'at, dengan rentang waktu pelaksanaan sebagai berikut :
1. a.ba'da ashar sampai magrib;
2. b.ba'da magrib sampai isya;
3. c.ba'da isya sampai pukul 23.00 WIB;dan
4. d.ba'da subuh sampai pelaksanaan shalat jum'at.
(2)Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bagian . Bagian Kedua Syi'ar Jum'at Tertib

Pasal 8

Syi'ar jum'at tertib meliputi :

a.seruan dan himbauan;
b.zikir dan taushiah;dan
c.membaca A1 Qur'an.

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten melakukan seruan dan himbauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a melalui :
1. a.surat edaran;
2. b.media cetak dan media elektronik;dan
3. c.siaran keliling yang dilakukan oleh petugas;
(2)Pemerintah Kecamatan, Pemerintahan Mukim dan Pemerintah Gampong menindaklanjuti seruan dan himbauan dari Pemerintah Kabupaten untuk pelaksanaan Jum'at tertib.
(3)Seruan dan himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh petugas aparatur kecamatan, kemukiman dan gampong melalui himbauan keliling atau melalui alat pengeras suara yang ada di masjid, meunasah dan mushalla.
(4)Seruan dan himbauan dapat juga dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat secara sukarela.

Pasal 10

(1)Kegiatan zikir dan Taushiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan di masjid, meunasah, mushalla, dayah dan balai pengajian secara berjamaah.
(2)Waktu pelaksanaan kegiatan zikir dan taushiah diselenggarakan pada salah satu waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…