DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2019

Nomor: 23
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 5 Pasal yang memuat defenisi rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie JayaTahun 2020.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi oleh prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Pidie Jaya Tahun 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan. huruf b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penetapan Rencana Keija Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Pidie Jaya Tahun 2020; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang ..j\ 1
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20Q5- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan.// I
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Keija Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); lO.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
11.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
12.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
13.Qanun 1
13.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014-2019 di Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3); 14.Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 16); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA SKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : J. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

2.Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
4.Rencana. Keija Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Rencaria Keija Satuan Keija Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah Dokumen Perencanaan Satqan Keija Perangkat Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Satuan Keija Perangkat Kabupaten.

Pasal 2

. I 1

Pasal 2

Renja SKPK Pidie Jaya Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk tahun 2020 yang ditetapkan sesuai nomor Renja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja SKPK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPK yang berpedoman pada Renstra SKPK dan RKPK.

Pasal 4

Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman SKPK dalam menyusun RKA Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Ditetapkan di Meureudu pada tanggal 18 September 2019 M 18 Muharram 144 1 H JPATI PIDIE/OAYAJ ifAIYUglflN ABÿAS Diundangkan di Meureudu pada tAnggal 18 September 2019 M 18 Muharram 1441 H SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA, ABD. RAHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR ..25 1 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR : 23 TAHUN 2019 TANGGAL : 18 September 2019 M 18 Muharram 1441 H RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA SKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2020 NO NOMOR RENJA SKPK 1 2 3

1.Renja/01/IX/2019 Dinas Pendidikan
2.Renja/02/IX/2019 Dinas Ke'sehatan dan Keluarga Berencana
3.Renja/03/IX/2019 Rumah Sakit Umum Daerah
4.Renja/04/IX/2019 Dinas Pekerjaan Umum
5.Renja/05/IX/2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.Renja/06/IX/2019 Dinas Perhubungan
7.Renja/07/IX/2019 Dinas Lingkungan Hidup
8.Renja/08/IX/2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9.Renja/09/IX/2019 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perepipuan dan Perlindungan Anak
10.Renja/ 10/IX/2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
11.Renja/ ll/IX/2019 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
12.Renja/ 12/IX/2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Poiitik
13.Renja/ 13/IX/2019 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
14.Renja/ 14/IX/2019 Sekretariat Daerah Kabupaten
15.Renja/ 15/IX/2019 Sekretariat DPRK
16.Renja/ 16/IX/2019 Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
17.Renja/ 17/IX/2019 Inspektorat
18.Renja/ 18/IX/2019 Kecamatan Bandar Baru
19.Renja/ 19/IX/2019 Kecamatan Panteraja
20.Renja/20/IX/2019 Kecamatan Trienggadeng
21.Renja/21/IX/2019 Kecamatan Meureudu 22, Renja/22/lX/2019 Kecamatan Meurah Dua 23-. Renja/23/IX/ 2019 Kecamatan Ulim
24.Renja/24/IX/2019 Kecamatan Jangka Buya
25.Renja/25/IX/2019 Kecamatan Bandar Dua
26.Renja/26/DC/2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.Renja/27/IX/2019 Dinas Syariat Islam
28.Renja/28/IX/2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29.Renja ... • NO NOMOR RENJA SKPK 1 2 3
29.Renja/29/IX/2019 Dinas Pendidikan Dayah
30.Renja/30/IX/2019 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
31.Renja/31/IX/2019 Sekretariat Majelis Adat Aceh
32.Renja/32/IX/2019 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
33.Renja/33/IX/2019 Sekretariat Baitul Mai
34.Renja/34/IX/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
35.Renja/35/IX/2019 Dinas Pertanian dan Pangan
36.Renja/36/IX/2019 Dinas Perkebunan dan Peternakan
37.Renja/ 37/IX/2019 Dinas Kelautan dan Perikanan
38.Renja/38/IX/2019 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ÿBUPATI PIDIE JAVA Owf AIYUB BIN ABBAS i

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…