DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2017.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: OANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) berupa laporan keuangan memuat: Laporan Realisasi Anggaran: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan €. f. 8.

Pasal 2

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut: a. Pendapatan | Rp 1.349.543.355.199,05

b.Belanja Rp 972.151.227.105,00 Surplus Rp 377.392.128.094,05 c. Pembiayaan:
1. 1.Penerimaan Rp 50.373.086.114,32
2. 2.Pengeluaran Rp 3.974.769.800,00 Surplus Rp 46.398.316.314,32
d.Sisa perhitungan tahun anggaran 2017 Rp 423.790.444.408,37

Pasal 3

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp9.049.319.183,95 dengan rincian sebagai berikut: 1. Angaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.358.592.674.383,00
1. 2.Realisasi Rp 1.349.543.355.199,05 Selisih kurang Rp 9.049.319.183,95
b.Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp432.839.537.403,32 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Angaran belanja setelah perubahan...... Rp 1.404.990.764.508,32
2. 2.Realisasi Rp 972.151.227.105,00 Selisih kurang Rp 432.839.537.403,32
c.Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp330.994.037.968,73 dengan rincian sebagai berikut: l.Angaran surplus defisit setelah perubahan Rp (46.398.090.125,32)
1. 2.Realisasi Rp 377.392.128.094,05 Selisih lebih Rp 330.994.037.968,73
d.Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00,- dengan rincian sebagai berikut: l.Angaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 50.373.086.114,32
1. 2.Realisasi Rp 50.373.086.114,32 Selisih kurang Rp . 0,00 ce. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp226.189,0Odengan rincian sebagai berikut: 1l.Angaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 3.974.995.989,00
2. 2.Realisasi Rp 3.974.769.800,00 Selisih kurang Rp 226.189,00
i.Selisih.. fi. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(226.189,00) dengan rincian sebagai berikut: l.Angaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 46.398.090.125,32
1. 2.Realisasi Rp 46.398.316.314,32 Selisih lebih Rp (226.189,00)
g.Realisasi sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2017 sebesar Rp423.790.444.408,37.

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

a.Jumlah SILPA/SIKPA Rp 423.790.444.408,37
b.Jumlah Lain-lain Rp 0,00
c.Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 423.790.444.408,37

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp 1.961.3803.997.567,99
b.Jumlah Kewajiban Rp 14.801.004.043,00
c.Jumlah Ekuitas Rp 1.947.002.993.524,99

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.Jumlah Pendapatan LO Rp 1.342.502.585.365,45
b.Jumlah Beban LO Rp 848.016.263.834,12 c. Surplus/ Defisit Kegiatan Operasi Rp 494.486.321.531,33 d. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasi Rp (S52.749.308.112,61)
e.Pos Luar Biasa Rp (1.768.893.500,00) Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2017.Rp 439.968.119.918,72

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.Saldo Awal Kas Rp 50.373.086.114,32
b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 611.563.083.289,05 C. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non: Keuangan Rp (235.170.955.195,00)
d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp (2.974.769.800,00)e. Arus Kas dari Aktivitas Investasi non Anggaran Rp 0,00 Saldo Akhir per 31 Desember 2017 Rp 423.790.444.408,37 Pasal 8...

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 1.534.020.043.811,34 b. Surplus/ Defisit LO Rp 439.968.119.918,72
c.Lain-lain Rp (26.616.458.286,07)

Pasal 9

/ Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Oanun ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi, Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan, Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran pendapatan daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan, Lampiran 14 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
c.Lampiran III : Laporan Operasional,
d.Lampiran IV : LPE:
e.Lampiran V : Neraca,
i.Lampiran VI : Laporan Arus Kas,
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan,
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, ii LampiranIX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, j- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir, k. Lampiran XI '” : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, l Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah,
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap:
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, Oo. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah:
g.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek, r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang:
s.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, dan.
t.Lampiran....
t.Lampiran XX :Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2017.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…