DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 241

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini terdiri dari 241 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pengelolan Keuangan Daerah, BAB III tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, BAB IV tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan, BAB VI tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya, BAB VII tentang Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BAB VIII tentang Kekayaan dan Utang Daerah, BAB IX tentang Badan Layanan Umum Daerah, BAB X tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, BAB XI tentang Informasi Keuangan Daerah, BAB XII tentang Pembinaan dan Pengawasan, BAB XIII tentang Pengaturan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB XIV tentang Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka perlu mengatur kembali pengelolaan keuangan Daerah dalam Qanun;
b.bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat--r • Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8 . Undang-Undang .. -r · 8 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wak:il Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 604 1);
14.Peraturan ..t·
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Norn or 106);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 2);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1067);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggun~awaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21.Peraturan .. -j . L
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 431);
24.Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5); Dengan Persetujuan Sersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA dan Menetapkan BUPATI PIDIE JAYA MEMUTUSKAN: QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BABLr

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Gubemur adalah Gubemur Aceh.
2.Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
3.Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
5.Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, yang terdiri dari Bupati/ Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, p enganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyirnpanan uang Daerah yang ditentukan oleh bupati untuk m enampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. 9 . Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 11 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah r encana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan d engan Qanun.
12.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
14.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15.Dana Transfer Umum a dalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
16.Danar
16.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 1 7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
18.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang b ersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai k ebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
19.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Kabupaten Pidie Jaya yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
21.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar k embali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, ba..ik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
23.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Kabupaten Pidie Jaya dan/atau kewajiban Kabupaten Pidie Jaya yang dapat dinilai d engan uang berdasarkan peraturan p erundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
24.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Kabupaten Pidie Jaya pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
25.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendana..i kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
26.Beban a dalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang m enurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsurnsi aset atau timbulnya kewajiban.
27.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJ MD a dalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28.Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabu paten dan yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29.Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
30.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
31.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
32.Kerangka Pen geluaran Jangka Menengah a dalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prak:iraan maju.
33.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Kabupaten atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kabupaten Pidie Jaya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
34.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
35.Kegiatan Tahu n Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
36.Keluaran a dalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
37.Hasil..l .
37.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran d ari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
38.Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
39.Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
40.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 41 . Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBK.
42.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
43.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/ atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
44.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
45.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
46.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPK.
47.Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA SKPK yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
48.Surat Perintah Membayar Ganti Vang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SK.PK yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
49.Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA SK.PK, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
50.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerhitan surat perintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA SKPK kepada pihak ketiga.
51.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Behan APBK.
52.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Behan APBK atau herasal dari perolehan lainnya yang sah.
53.Sisa Lehih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lehih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
54.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Kabupaten Pidie Jaya dan/ atau hak Kahupaten Pidie Jaya yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akihat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
55.Qanun adalah Qanun Kabupaten Pidie Jaya.
56.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Pidie Jaya.
57.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pernerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
58.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK rnenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repuhlik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
59.Urusan Pemerintahan Wajih adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
60.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
61.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
62.Standar. · r·
62.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
63.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Kabupaten atau unit satuan kerja perangkat Kabupaten pada satuan kerja perangkat Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
64.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Kabupaten Pidie Jaya yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
65.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pidie Jaya yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
66.Unit SKPK adalah bagian SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
67.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten adalah Bupati Kabupaten yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
68.Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten yang karena jabatannya mempunyai peran dan fungsi membantu Bupati untuk menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
69.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
70.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
71.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
72.Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
73.Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK.
74.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
75.Bendahara.t '
75.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
76.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
77.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
78.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
79.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
80.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
81.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
82.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
83.Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBK dalam setiap periode.
84.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
85.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
86.Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SAPK adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
87.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Kabupaten Pidie Jaya.
88.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Keuangan Daerah. meliputi:

a.hak Daerah. untuk memungut pajak daerah. dan retribusi daerah. serta melakukan pinjaman; b . kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintah.an daerah. dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.Penerimaan Daerah;
d.Pengeluaran Daerah.;
e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah. yang dipisahkan; dan/atau
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah.an Daerah. dan/ atau kepentingan umum.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonornis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan Keuangan Daerah. s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBK.
(3)APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah..
(4)Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah. keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5)Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah. pengelolaan keuangan daerah. harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program sesuai target yang telah. ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
(7)Efisien.-t .
(7)Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk men capai keluaran tertentu.
(8)Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
(9)Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memun gkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
(10)Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
(11)Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
(12)Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
(13)Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

(1)Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Kabupaten Pidie Jaya dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a . menyusun rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
1. b.m engajukan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun t entang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK untuk dibahas bersama;
2. c.menetapkan ..J·
3. c.menetapkan Qanun ten tang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang telah mendapat persetujuan bersama DPRK;
4. d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
6. f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBK;
7. g.menetapkan KPA;
8. h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
9. i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; J. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
10. k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  1. 1.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
1. a.sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
2. b.kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.kepala SKPK selaku PA.
(5)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang m emerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

Kewenangan lain bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf m paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

( 1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

a.koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah; b . koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBK, rancangan perubahan APBK, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBK;
d.memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPK;
e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.memimpin TAPK.

(2)Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
1. a.koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; b . koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi Kabupaten Pidie Jaya; dan
2. c.koordinasi dalam p enyusunan laporan keuangan Kabupaten Pidie Jaya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
(4)Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 7

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b adalah Kepala SKPK yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Kabupaten Pidie Jaya yang m elaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
(2)Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.m enyusun dan melaksanakan k e bijakan pengelolaan keuangan daerah; b . menyusun .. -r .
2. b.menyusun rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
3. c.melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Qanun; d . melaksanakan fungsi BUD; dan
4. e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf d , berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
2. b.mengesahkan DPA-SKPK;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan xviiystem penerirnaan dan pengeluaran kas daerah;
5. e.m elaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. f.menetapkan anggaran kas dan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pem erintah Kabupaten Pidie Jaya;
8. h.melaksanakan xviiystem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. i.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
10. j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
(4)Selain kewenangan sebagaimana disebutkan pada ayat (3), terdapat kewenangan lain yaitu:
1. a.mengelola investasi;
2. b.menetapkan anggaran kas;
3. c.melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
4. d.membuka rekening Kas umum daerah;
5. e.membuka rekening penerimaan;
6. f.membuka rekening pengeluaran; dan
7. g.menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
(5)Pemungutan pajak daerah sebagairnana yang dirnaksud pada ayat (3) huruf e, dapat dilakukan oleh SKPK sesuai dengan k etentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD.
(6)Pengelolaan inves tasi sebagairnana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
(7)Pengelolaan. -t ,
(7)Pengelolaan investasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), dapat dilakukan oleh SKPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD.

Pasal 8

(1)PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2)Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Kuasa BUD m empunyai tugas:
1. a.menyiapkan anggaran kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
6. f.menyimpan uang daerah;
7. g.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi
8. h.melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBK;
9. i.melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Kabupaten Pidie Jaya;
10. j.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
11. k.melakukan penagihan piutang daerah.
(4)Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPK untuk ditetapkan oleh BUD;
2. b.melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
3. c.menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
(5)Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.
(6)Bupati atas u sul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan b esaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
(7)Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, be ban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Bupati.

Pasal 9

(1)Kepala SKPK selaku PA mempunyai tugas:
1. a.menyusun RKA-SKPK; b . menyusun DPA-SKPK;
2. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan;
3. d.melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
4. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f . melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
5. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
6. h.menandatangani 8PM;
7. i.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
8. j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya;
9. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya; I. menetapkan PPTK dan PPK-SKPK;
10. m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan n . melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPK selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
1. a.menyusun anggaran kas SKPK;
2. b.melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
3. c.menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); d . menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
4. e.menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah t ersebut; dan
5. f.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
(3)Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi: a . menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesu ai ketentuan peraturan perundang-undangan; b . menandatangani .. \ ,
1. b.menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
2. c.menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial; d . menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah ; dan
3. e.menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4)Dalam hal dibentuk SKPK tersendiri yang m elaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan p emungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPK.
(6)Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
1. a.pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
2. b.hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
4. d.kewajiban lainnya yang m enjadi b eban SKPK yang hams dianggarkan pada APBK setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
1. a.perjanjian atau p erikatan; b . berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. c.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
3. d.piutang lainnya yang menjadi hak SKPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
(11)Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan pengelolaan k euangan.

Pasal 10

(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
(2)Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
(3)Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/ sub kegiatan dilakukan oleh SKPK yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.
(4)Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPK yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/ atau Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan p erundang-undangan.
(5)Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usulan kepala SKPK.
(6)Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran Unit SKPK yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
(8)Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah k epada KPA.
(9)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPK selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
(10)Dalam hal menga dakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA b ertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai d engan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Kornitmen dapat dibantu oleh pegawai yang m erniliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat kornitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
1. a.menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
2. b.menyusunt'
3. b.menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
4. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
5. d.melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
6. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
7. f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
8. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
9. h.menandatangani SPM;
10. i.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
11. j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
12. k.mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
  1. 1.menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPK;
13. m.menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
14. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(13)Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPK selaku KPA.

Isi peraturan

Teks241PDFHirarki

Memuat teks peraturan…