DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisikan 11 BAB dan 40 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Kawasan Tanpa Rokok, BAB III Larangan dan Kewajiban, BAB IV Peran Serta Masyarakat, BAB V Larangan Menyelenggarakan Reklame Rokok, BAB VI Pembinaan dan Pengawasan, BAB VII Kerjasama dan Koordinasi, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Ketentuan Penyidikan, BAB X Sanksi, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
c.bahwa-t·
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Ketentuan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok serta Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok di provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota serta

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Kawasan Tanpa Rokok;
1. 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 3 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4683); 4 . Undang-Undang. ~ 1 J
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380) ;
6. 7.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. 8.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
8. 9.Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan tanpa Rokok (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Aceh Nomor 124); Dengant · Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA dan BUPATI PIDIE JAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan QANUN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Pi.die Jaya.
2.Pemerintahan Daerah Kabupaten Pi.die Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 3 . Pemerintah Daerah Kabupaten Pi.die Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4.Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintahan kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pi.die Jaya. 6 . Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat pemerintah kabupaten.
7.Rokokt '
7.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tobacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. 8 . Merokok adalah kegiatan membakar dan/ atau menghisap rokok. 9 . Electronic cigarette (rokok elektronik) adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru- parunya, rokok elektrik umumnya mengandung nikotin, zat kimia lain, serta perasa/flavour dan toksik/racun.
10.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan dan/ atau mempromosikan produk tembakau atau Electronic cigarette (rokok elektronik).
11.Kawasan adalah daerah tertentu yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu
12.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghlsap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
13.Fasilitas kesehatan adalah suatu sarana dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
14.Tempat khusus untuk merokok yang selanjutnya disebut TKM adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada dalam kawasan tanpa rokok (KTR). ~
15.Tempat... }
15.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat urnum dan/ atau ternpat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Seperti pasar moderen, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, dan bandar udara.
16.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
17.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
18.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.
19.Ternpat kerja adalah tiap ruangan a tau lapangan tertu tu p a tau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dimana terdapat sumber bahaya atau sumber-sumber bahaya .
20.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara dengan dipungut/ tidak dipungut bayaran.

Pasal 2

Qanun ini berasaskan:

a.prinsip maqashid syari'ah; b . pelindungan dan keselamatan;
c.penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk hidup sehat; d . keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan; e . kemanfaatan umum;
f.keterpaduan;
g.keserasian;
h.kelestariant
h.kelestarian dan keberlanjutan;
1. 1.partisipatif;
j.keadilan;
k.transparansi dan akuntabilitas; dan
1. 1.kepastian hukum.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/ atau perokok pasif; b . memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung terutama melindungi Masyarakat yang rentan yaitu; bayi, anak-anak, remaja, lansia, ibu hamil;
d.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
e.untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
f.untuk mencegah perokok pemula.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi: a . KTR;

b.larangan dan kewajiban;
c.peran serta masyarakat;
d.larangan menyelenggarakan reklame rokok;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.kerjasama dan koordinasi;
g.pembiayaan; h . ketentuan penyidikan;
1. 1.sanksi; dan J . ketentuan penutup.

(1)KTR meliputi:

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

a.fasilitas pelayanan kesehatan; b . lembaga penclidikan formal, informal dan nonformal; c . area permainan anak; d . tempat ibadah; e . angkutan umum;
f.area olahraga;
g.tempat kerja; h . lingkungan keluarga/ rumah tangga;
1. 1.SPBU / SPBE; dan J. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(2)Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana climaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.
(3)Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j , clitetapkan oleh Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR.

Pasal 6

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dilarang menyecliakan Tempat Khusus Merokok dan merupakan KTR yang dibebaskan dari asap Rokok hingga batas terluar.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan Kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
(3)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf j , yang berupa ruangan atau lapangan tertutup merupakan Kawasan yang bebas dari asap Rokok.
(4)KTR sebagaimana climaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, yang berupa ruangan atau lapangan terbuka menyediakan Tempat Khusus Rokok, kecuali SKPK yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan dilarang menyediakan TKM.
(5)KTR.., 1
(5)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 a yat (1) huruf h , merupakan kawasan lingkungan rumah tangga sampai batas pagar rumah dan/atau pintu masuk ke dalam rumah.
(6)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aya t (1) huruf j, yang berupa ruangan atau lapangan terbuka dapat menyediakan TKM.
(7)TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6 ), ditetapkan oleh penanggung jawab KTR dengan memenuhi persyaratan: a . merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
1. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/ atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
2. c.jauh dari pintu masuk dan/ atau pintu keluar;
3. d.jauh dari tempat orang dan kendaraan berlalu-lalang;
4. e.jauh dari area parkir kendaraan;
5. f.memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
6. g.memiliki atap dan/ atau tanpa a tap;
7. h.dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung Rokok;
  1. 1.dilengkapi dengan data dan informasi bahaya Merokok bagi kesehatan; dan j . diberi tanda/ simbol tempat Merokok.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a , meliputi:

a.rumah sakit;
b.rumah bersalin;
c.poliklinik;
d.puskesmas;
e.balai pengobatan;
f.laboratorium;
g.posyandu; h . tempat ...
h.tempat praktek kesehatan swasta;
1. 1.apotek; J. toko obat;
k.rumah tunggu kelahiran; dan
1. 1.tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 8

Lembaga Penclidikan Formal, Informal dan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.pesantren/ dayah;
b.Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Balai Pengajian, dan Sekolah Pendidikan Khusus;
c.sanggar kegiatan belajar;
d.balai pendidikan dan pelatihan; e . balai latihan kerja;
f.tempat bimbingan belajar;
g.tempat kursus; dan
h.tempat proses belajar mengajar lainnya.

Pasal 9

Area permainan anak sebagaimana climaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf c, meliputi:
1. a.area bermain anak;
2. b.penitipan anak;
3. c.kelompok bermain; dan
4. d.tempat anak bermain lainnya.

Pasal 10

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampong meliputi:

a.masjid; dan
b.meunasah.t '
b.meunasah/ mushalla.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…