1.Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2.Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4.Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5.Dewan!·
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
7.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRK, Dinas, Sadan, Lembaga Teknis Pidie Jaya, dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun.
10.Penerimaan Kabupaten adalah uang yang masuk ke kas Kabupaten.
11.Pengeluaran Kabupaten adalah uang yang keluar dari kas Kabupaten.
12.Pendapatan Kabupaten adalah semua hak Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kabupaten untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Kabupaten guna mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kabupaten dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Kabupaten.
15.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten.
16.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Kabupaten untuk mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
18.Belanja Kabupaten adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20.Pinjaman Kabupaten adalah semua transaksi yang mengakibatkan Kabupaten menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga Kabupaten tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21.Utang Kabupaten yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten dan/ atau kewajiban Pemerintah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22.Pemberian Pinjaman Kabupaten adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
23.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Kabupaten yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.