Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2018
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
Peraturan ini berisi tentang Penambahan APBK Pidie Jaya Tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang Penambahan APBK Pidie Jaya Tahun 2018.
menetapkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2018; Mengingat.. Je Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
wW Ww 10. 11. 12. 13. 14. 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9495); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); w Ww
16. 17. 18. 19. 20. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 ); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Ww Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. 29. 30. 31. 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4); Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4); Ww J Ww Ji Ji Dengan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA dan BUPATI PIDIE JAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 1.189.530.266.695,00,- bertambah sejumlah Rp 105.299.868.576,00,- sehingga menjadi Rp 1.294.830.135.271,00,- dengan rincianWw sebagai berikut :
1) Semula Rp 332.410.785.644,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp__91.379.658.764,37,- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 423.790.444.408,37,-
1) Semula Rp _1.000.000.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 16.000.000,00,- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 1.016.000.000,00,- Jumlah... Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 422.774.444.408,37,- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00,-
1) Semula Rp 70.000.000.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 70.000.000.000,00,-
1) Semula Rp 618.172.475.000,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (29.790.188,00),- Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 618.142.684.812,00,- / wW
1) Semula Rp 169.947.006.051,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp __13.966.000.000,00,- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 183.913.006.051,00,-
1) Semula Rp 6.420.000.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 6.420.000.000,00,- wr
1) Semula Rp 41.392.173.600,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 41.392.173.600,00,-
1) Semula Rp 2.700.000.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 2.700.000.000,00,-
1) Semula Rp 3.000.000.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Zakat setelah Perubahan Rp 3.000.000.000,00,-
1) Semula Rp 16.487.826.400,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp 16.487.826.400,00,-
Db
1) Semula Rp 434.025.584.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Transfer Umum setelah Perubahan Rp 434.025.584.000,00,-
1) Semula Rp 184.146.891.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp (29.790.188,00),- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 184.117.100.812,00,-
1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp _13.966.000.000,00,- Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 13.966.000.000,00,-
1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00,-
1) Semula Rp 18.708.094.051,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp _0,00,- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp 18.708.094.051,00,-
1) Semula Rp 151.238.912.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp Q,00,- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp 151.238.912.000,00,-
1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp 0,00,-
1) Semula Rp 791.975.168.297,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp _28.767.958.651,37,- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 820.743.126.948,37,-
1) Semula Rp 397.555.098.398,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp __76.531.909.925,00,- Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 474.087.008.323,00,- Ww (2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1) Semula Rp 292.902.230.279,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp__14.378.912.501,37,- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 307.281.142.780,37,-
1) Semula Rp 0,00- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00- Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00-
1) Semula Rp 0,00- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00- Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00-
1) Semula Rp 25.899.000.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.830.749.150,00,- Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan’ Rp 31.729.749.150,00,-
1) Semula Rp 283.770.000.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 792.500.000,00,- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 284.562.500.000,00,-
1) Semula Rp 0,00- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00- Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 0,00-
1) Semula Rp 187.969.910.750,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.265.797.000,00,- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 196.235.707.750,00,- wW
1) Semula Rp 1.434.027 .268,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp (500.000.000,00),- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 934.027 .268,00,- /
1) Semula Rp 23.551.995.260,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.470.842.665,00,- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 25.022.837.925,00,-
1) Semula Rp 200.676.310.750,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp _64.264.944.410,00,- Jumlah Belanja Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 264.941.255.160,00,-
1) Semula Rp 173.326.792.388,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp _10.796.122.850,00,- Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 184.122.915.238,00,-
1) Semula Rp 332.410.785.644,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp _91.379.658.764,37,- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 423.790.444.408,37,-
1) Semula Rp 1.000.000.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 16.000.000,00,- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 1.016.000.000,00,-
a
1) Semula Rp 332.410.785.644,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp _91.379.658.764,37,- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 423.790.444.408,37,-
1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Pencairan Dana Cadangan sebelumnya setelah Perubahan Rp 0,00,-
1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00,- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah 1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00,-
1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman L setelah Perubahan Rp 0,00,-
1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp 0,00,-
1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Ww Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir setelah Perubahan Rp 0,00,-
1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Db Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00,-
1) Semula Rp 1.000.000.000,00- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00,-
1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 16.000.000,00,- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang setelah Perubahan Rp 16.000.000,00,-
1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp Q,00,- Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp 0,00,- Ww
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari : l. 2. N DO Lampiran I Lampiran II Lampiran III . Lampiran IV . Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Ringkasan Perubahan APBK; Ringkasan Perubahan APBK menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD; Rincian Perubahan APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Perabiayaan; Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan; Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; Daftar Perubahan Piutang daerah; Daftar Perubahan penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar Perubahan perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Ww 4. 5.
10.Lampiran X Daftar Perubahan perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain: 11.Lampiran XI Daftar Perubahan kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran inl; 12.Lampiran XII Daftar Perubahan dana cadangan daerah; dan 13.Lampiran XIII Daftar Perubahan pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini Ww dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Meureudu pada tanggal 2. November __ 2018 M 24 Shafar 1440 H fiBUPATA PIDIE JAYA A 7 MA Ov YUB ABBAS Diundangkan di Meureudu pada tanggal 2. November 2018 M 24 Shafar 1440 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA, 7 Mer —6 ABD. RAHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 7 Nomor Register Qanun Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh : (7/104/2018)
Membuka PDF…