DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pidie

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: Anggaran Pendapatan dan berikut :

1.Pendapatan Daerah
2.Belanja Daerah
27.Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OL9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22sl; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ort Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2078 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OIt tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor a65l; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2OI7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor LO67); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2Ol8 tentang Pedoman PenSrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 7Ol); 29. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE Dan BUPATI PIDIE MEMUTUSKAN: QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2Ol9 sebagai 31. Rp. 2.216.416.5 10.959,00,- Rp. 2.250.O7O. 103.286.O0.- Rp. (33.653.s92.327,Oo),- / Surplus/ (Defisit) 6-

3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp. 33.653.592.927,OO,-
b.Pengeluaran Rp. O.- Pembiayaan Netto Rp. 33.653.592.327.00.- Sisa lebih Pembi,ayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 0,00,-

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 282.2L4.74o.sg6,00,-
2. b.Dana Perimi:angan sejumlah Rp L.tS2.3gg.OOt.T64,OO,-
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 801.802.768.609,00,-
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah
2. b.Retribusi Daerah sejumlah dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp 3.101.301.L27,0O,
4. d.Zakatsejumlah
5. e.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 247 .220.837 .7 56,00,-
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud jenis pendapatan:
1. a.Transfer Umum sejumlah
2. b.Transfer Khusus sejumlah pada ayat (1) huruf b terdiri dari (a) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
3. a.Hibah sejumlah
4. b.Dana Darurat sejumlah
5. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah
6. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah b, Belanja Langsung sejumlah
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Bunga sejumlah
3. c.Belanja Subsidi sejumlah
4. d.Belanja Hibah sejumlah
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah
7. g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 17. 747 .260.75 1,00,- Rp 7.399.861.700,00,- yang Dipisahkan sejumlah Rp. 7.345 .479.258,OO,- Rp 843.828.145.7 64,OO,- Rp 288. 570.856.000,00,- Rp 42.792.678.247,OO,- Rp o,- Rp 42.8O7.777.510,00,- Rp L.35O.472.949.751,00,- Rp 899.597.153.535,00,- pada ayat (1) huruf a terdiri RpZ 07 .845.64 L.447,OO,- Rp o,- Rp 150.000.000,00,- Rp 7.383.000.000,00,- Rp 1 2.206.479.258,00,- Rp 2.446-498.47O,OO,- Rp6 1 5.44 l. 33O. 576,O0,- Rp 5.000.O00.000,O0,- pada ayat (1) huruf b terdiri dari
3. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 525.951.016.000,00,-
4. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp 190.25 1.296.858,00,-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : Rp 139.878.342,848,00, Rp 441.O5O.878 .462,OO, 7
1. c.Belanja Modal sejumlah Rp 3 18.667.932.225,00,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
2. a.Penerimaan sejumlah
3. b.Pengeluaran sejumlah sejumlah
4. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 33.653.592.327,OO,- Rp o,- Rp 33.653.592.327,OO,- Rp o,-
5. c.Hasil Penjua-lan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,-
6. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,-
7. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp O,-
8. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumiah Rp 0,-
9. g.Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sejumlah Rp 0,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,-
2. b.Penyertaatt Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 0,-
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp o,-
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBK;
2.Lampiran II Ringkasan APBK menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7.Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; lO.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; ll.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran mu 12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie. Ditetapkan di Pada tanggal: : Sigli tB Januari 2019M lL Jumadil Awal l44OH Diundangkan di : Sigli Pada tanggal : 18 Januari 2OL9M 12 Jumadil Awal l44O H EKRETARIS DAERA KABUPATEN PIDIE, LEMBARAN KABUPATEN PrDrE TAHUN 2079 NOMOR ot NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (tl4l2otgl MULIYADI

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…