Pemerintah Kabupaten Pidie
Pemerintah Kabupaten Pidie mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman pembangunan tahunan. RKPD ini menjadi instrumen krusial dalam menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengarahkan program dan anggaran demi kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di wilayah Kabupaten Pidie, termasuk penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD yang memandu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. Fleksibilitas dalam perubahan RKPD juga memastikan adaptasi terhadap perkembangan keadaan dan kebutuhan mendesak.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pidie
Pemerintah Kabupaten Pidie mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Pidie mencakup regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di wilayahnya. Hal ini diwujudkan melalui penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Pidie diintervensi melalui berbagai kegiatan yang terinci dalam RKPD, yang kemudian menjadi dasar pembahasan anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Meskipun detail programnya bervariasi, fokus utamanya adalah pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pemerintah Kabupaten Pidie berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kepatuhan terhadap regulasi nasional, seperti Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menunjukkan komitmennya dalam menjaga keselarasan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari layanan administrasi kependudukan hingga perizinan usaha dan layanan kesehatan. Interaksi ini seringkali melibatkan SKPK yang mengelola anggaran dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebagai pilar utama pemerintahan di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Pidie berperan krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. RKPD menjadi instrumen vital yang memastikan setiap program dan anggaran selaras dengan amanat undang-undang dan kebutuhan lokal, sekaligus mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020
Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal I, Pasal 1, Pasal 3, BAB II Pembentukan UPTD, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal II dan Ketentuan Pasal 13 Dihapus.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kepada Gampong Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup, BAB III Azas Pengelolaan Keuangan Gampong, BAB IV Sumber Dana dan Perencanaan APBG, BAB V Petunjuk Pelaksanaan, BAB VI Para Pihak, BAB VII Pelaporan dan Pertanggungjawaban, BAB VIII Ketentuan Lain-lain, BAB IX Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2018
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Sistematika, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2025
Qanun ini mengatur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2020
Dalam Qanun ini mengatur 65 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Bentuk, BAB III Nama dan Tempat Kedudukan, BAB IV Anak Perusahaan, BAB V Maksud dan Tujuan, BAB VI Kegiatan Usaha, BAB VII Modal BUMD, BAB VIII Kebijakan Perusahaan Umum Daerah, BAB IX Organ Perumda Tirta Mon Krueng Baro, BAB X KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perumda Tirta Mon Krueng Baro, BAB XI Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite lainnya, BAB XII Pembinaan dan Pengawasan, BAB XIII Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, BAB XIV Penetapan Tarif, BAB VX Penggunaan Laba, BAB XVI Pembubaran, BAB XVII Ketentuan Penutup
- Qanun
Qanun Kabupaten Pidie No. 8 Tahun 2015
Dalam Qanun ini diatur tentang Pendapatan sebesar Rp2.101.379.174.888,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.170.486.938.817,00.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal