DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025-2045, yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas dan Tujuan, BAB III Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang, BAB IV Pengendalian dan Evaluasi, BAB V Ketentuan Peralihan, BAB VI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025-2045 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
13.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045;
14.Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014- 2034 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 82); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE dan BUPATI PIDIE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Satuan Keija Perangkat Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Pidie.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. /
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025- 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029 yang singkat disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13.Rencana Keija Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Kabupaten.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pidie.
17.Rencana Tata Ruang Wilayah Pidie Tahun 2014-2034 yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Pidie adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi.
18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21.Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22.Kineija adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
23.Indikator kineija adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kineija suatu program atau kegiatan.
24.Pembangunan Kabupaten adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan keija, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
25.Perencanaan pembangunan Kabupaten adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK yang ditetapkan dengan Qanun. BABII ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)RPJ PD disusun berdasarkan asas:
1. a.manfaat;
2. b.demokrasi;
3. c.berkeadilan;
4. d.keterpaduan;
5. e.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
6. f.transparansi;
7. g.keterbukaan;
8. h.otonomi daerah;
9. i.tata kelola pemerintahan yang baik;
10. j.berkelanjutan;
11. k.berwawasan lingkungan;
12. l.efisien; dan
13. m.efektif.
(2)RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
(3)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada RPJPA dan RPJPN. /

Pasal 3

RPJPD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan Kabupaten melalui:

a.koordinasi antar pelaku pembangunan;
b.integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan Kabupaten maupun pemerintah pusat;
c.partisipasi masyarakat; dan
d.penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 4

RPJPD berfungsi sebagai :

a.pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.pedoman penyusunan visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati untuk periode berkenaan.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Pasal 5

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
4. d.BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
5. e.BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
6. f.BAB VI : PENUTUP
(2)Ketentuan mengenai RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang. /
(3)Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang.
(4)Evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup terhadap realisasi sasaran pokok arah kebijakan dan pen tahapan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang.
(5)Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Kabupaten
(6)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda atau Perangkat Daerah yang melaksanakan Bidang Urusan Perencanaan.
(7)Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa penilaian hasil pelaksanaan RPJPD tidak sesuai dengan target pencapaian kinerja akhir pembangunan jangka panjang, Bappeda atau Perangkat Daerah yang melaksanakan Bidang Urusan Perencanaan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(8)Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
(9)Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD ke DPRK.
(10)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RP1JPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Kabupaten, Bupati yang belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD.
(2)Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBK tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

Pasal 8

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie. Ditetapkan di : Sigli Pada tanggal : !9 Mei_______2025 M 21 Dzulqaidah 1446 H Diundangkan di : Sigli Pada tanggal : !$ Mei_______ 2025 M 21 Dzulqaidah 1446 H SEKERTARIS DAERAH ' KABUPATEN PIDIE, gAMSUL AZHAR LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOROl NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH : (1/35/2025) PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025-2045 L UMUM Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan daerah serta agar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pidie dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif, dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pidie. RPJPD Kabupaten Pidie adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie yang merupakan dokumen yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Pidie untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan dari tahun 2025-2045. Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pidie 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan. RPJPD Kabupaten Pidie digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pidie yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan Kabupaten Pidie, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misis, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang- Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pidie Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945