DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pidie

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019; Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lo92l:' Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OOl; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a633); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat : 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 5. 6, 7. 11. 12. 13. 15. 16. t7. 18. 19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OI+ tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20OO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44881 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 2Ol, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 171, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OLO tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lfl; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 83, Tambahan Lenibaran flrg r^(/1 Republik Indonesia Nomor a7$l;
20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219)'1,
22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;
23.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 t7);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yan;g Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2075 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569a);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1);
26.Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2OI8 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 2251;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl tentang Perubahan Kedua atas Pe Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Pe an Keuangan Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OlL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 45O) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 15);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2Ol8 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7Ol);
30.Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2Ol9 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2Ol9 Nomor 01);
31.Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2079 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 01); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2OI9 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2Ol9 semula berjumlah Rp 2.250.O7O.103.286,00,- bertambah sejumlah Rp 120.000.000,00,- sehingga menjadi Rp 2.250.190.103.286,00,- dengan rincian sebagai berikut : 1. 2. Pendapatan

a.Semula
b.Bertambahl @erkurang) Jumlah Pendapatan setelah Belanja
a.Semula
b.Bertambah/(berkurang) Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp 2.216.416.51 O.959,OO,- Rp 120.00o.000.00.- Perubahan Rp 2.250 .O7O.1 03.286,00,- Rp 12o.OOO.ooO.OO.- Rp 2.216.536.5 10.959,00,- Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/ (Defi sit) setelah Perr.rbahan Rp 2.250. 190. 103.286.00.- Rp (33.653.592.327,OO),- Rp 33.653.592.327,OO,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp O.O0.- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 33.653.592.327,OO,- .). 6
b.Pengeluaran 1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambahl(berkurang) Rp 0.00.- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 0.00,- Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 33.653.592.327,OO,- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Ditetapkan di Pada tanggal pengundangan Peraturan Kabupaten Pidie. :Sigli : ZL Maret 2019 M 17 Rajab 1440 H Diundangkan di Pada tanggal Maret 2079 M 1t Rajab 1440 H Siglr 2Z n SEKRETARIS DAERAH / ( l" KABUPATEN PIDIE , p MULIYADI BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2OI9 NOMOR 1o v z o ,\ ttr z T' H2 ZF r7 tt- ;H; = =0. --(-Y1\-6p(ft Z,=F a; z il ; = = =z=ei e EEE Zz s= D) m= tr -.1 z I m F T' 7t = JZT, Dr-im z=v 8ei >r= N*Z tso@.C ?-{! i0r_> ed= +=! 8ts9 PHM (o(o - o) d 3 OJ =P i u) L^J l. (^J i.J F !.^) H UJ i l-, NJ F l-) P N F lJ i, ts P 5 F F (^,) ts . N F P lJ H z o 3 o C c U OJ =o) @ OJ E. I OJ 2. ! OJ o) = o- OJ =. ! a o =2. o- OJ ! o 3 o -.]-, OJ OJ o o) o OJ ,_ = OJ o OJ f OJ U OJ c -o) * ! o o- f)) E o) + o) f =d OJ J 9. J ! 0) J T' o J CL OJ t 0,, a+ OJ J I OJ o OJ = OJ =m tn OJ ) -t -OJ o ^ C C -t1 OJ ta + o C 3 3 o OJ 5 OJ ! o _-. 3 cr qJ ) otl OJ ) t- o) I 9. = E o f o- o) 1f OJ -OJ = =a o) rD o) o, oq a o) ! o =o -.1-. 3 OJ OJ f N (U -o) t = o) - l/) OJ q OJ o o) = - OJ 2. ! o oa q o OJ o) = o -o) O) o.l U o) o I OJ f OJ f oa I E 6', o) -OJ - OJ 2. P o =.d C 9. o OJ o OJ f - o) 2: ! o) o) o o., o -o) t 0,, = 2 0 OJ o - OJ t T' m z 0 T' z U m 7 J- N C OJ OJ 5 5 N bo o ! ! ! ! in ts o o o o o o 5 N -t(D N b, ! ts N F e o o @ o b o 1., Ol 9o CD o (o o o t) @ P (, ! I Oo (, Ol b o I o o @ 5 :JJ @ N 90 P 5 !, { Ol .F o o !' u) N (l) ro !o o o l' o) 5 o o N) 5 ! i.J N) P @ (,r.) : ! (, I o o ! L,J s (, b ! !o N (, @ o o :^, H o i UJ o F H N r o o : u) (o !D @ O) ts -t o I o o P : H 5 ! i.J O) P ! (, H b o N @ |., N F 5 P ul @ I o o !.r N P F Fr I (/l I (o lJr (o o o w Pra Xo cEr oio ora J tr 3 5 le @ o : \l ! : (, P I O O I o o 5 N) -J(D l-, Ol ! P N) 5 ts o o @ o P io N 1.t C'! F O) o !o o o N) oo @ Ln \.1 I @ (, O) b o .O o o @ 5 (! bo N P H 5 !, \.1 Ol F o o :' I,J l.t tr) (o (o b o -J g) 5 o o N 5 : l\) N I 00 CD : ! (, .9 o o >J C^J 5 (, s { !o NJ (, -00 o o !, H o l- (,A) O F Fr N ts o o : w (o (o b O) P -J o I o o H : P 5 : N) O) P ! (, F o o N @ !..1 N F 5 I lJr @ C'\ o o !.J N p ul u) I ul P (o ul (o o o s 1' 9ta .ro Ero gil oJJ J ) v tl I O o o o o I o O N P o o P o o o o o I o o I o o o o o p o o o o I o o I O o .o O o o o o N P o o I o o o o o (, D t, @ o o, 3 CT 0., J @ o g 0, ) qtl p o o p o O .o o o I o o I o o o o o I o o O o o I o o o o o I o o o o o o o Ol \o o\ J- OJ d 3 o, ; P le Lr) !e l.) N) N i. lJ t, N N) P @ ]-, F \,1 ITJ F Ot f..) r ql Ie i 5 Ie i UJ N r N F' r lJ N N H L,J -l P P Or H i" (, Fr L,r t P z o 3 o c c It C 7 ! C ]n 0 m t6 = C E m F z @ o d = o) o o- OJ @ o il f o' @ o) a o) ,a o- o) =L o) lh OJ @ o d = OJ ! o ,a OJ € o) @ g OJ = 0, 0, =m tn c f oq @ o d f o) I o- o) -lo - o- C qq o) !Ep oo 3il (D= -'. oJ + o) =@oJ oJ Oc olu ti= OJ o- o)^ =o ^Y oJ -i oa og x o E o) o- OJ ! o 6 x o) o E o) o ) x o 4 o) o, f @ o il = OJ @ o) E. - o.) 2, o io OJ o- OJ ! - o f x o) o E o, 4 rD ) x o 4 o.) o- OJ = ! o =o =. t o) o) I rD 6 OJ @ o d f o.) @ o, C o, tn o 2. o) @ o il OJ = (' o) = @ o il or' l.fr c 5 @ o d o, @ 0a o) @ o d or' ! o rc o) € o) E g o, ) q, I CL OJ 0) ) 0! ti c J oq @ m z 0 m v - c - T' m z 0 T' z @ o) f o) f (, OJ o) x o f ,a' o f 2. ! o o- OJ E o) t OJ f t- 9. I 9. f o- OJ o o) 5 @ o) 4 C o) x o OJ =oa o, = o- OJ =. ! -o 2. o) OJ c ! o 3 o =. + o f 0 o o OJ ) il =' (u o OJ OJ ! o o ln C OJ 6' NJ C a o, OJ ) UJ 9r o1 tJl !x gt ro te (^) N o o le N U1 I o P o !x N e C') o o u) H P O) O) ! io Lr) N) i..l N LN O o 5 5 Fr b t-r| I @ ! oo s O) N o o H (.D (D bo { 90 (, 5 N b F -00 o o 00 (o :D tJl (o ).t ut !x ur w (Jr b o (, b o I o o P o o I O o Or H (, b F r (^) LlJ P ul ! O) b o N 5 5 I 5 ro @ b ! I o o H !-, N O I 5 ! !o N (, @ o o :J Lr) @ (.L) b o I O o I o o ts (, P o o I o o I o o I o O ! o >J @ 5 g' O) 5 H 5 F ! b o Lu ul o s l.r (o F :o gr o o t! N (JI I o P o !x N 6 01 o o 1e N I 5 I ul I (o lJr ro o o I o O I o o P (o P N (, P NJ ro P 00 (, -00 o O (, N) (Jl !c (, ts b ts Ot b o I o o lr) dr cEr oro o= or3 J tr 3 OJ t F It u) !x o) ul !x ul (o !., (x N o o !.r N (/l I r0 I o !,lJ N 6 C'T o o (^) P 90 ! O) 1-,) Ol (o N b N J.r' O o 5 s i o \t I P P 90 Ol Ot N o o ts Lr) !o @ ! tr LiJ 5 N' @ 5 _oo o o @ (o (o -l :.J ul 9.' gr w (Jl o o gr o O I O o P o o I o o O) P !, 5 5 P LP L^J P (, ! I o o N b 5 I F (o tr 5 { I o o H t-, N) o I 5 ! !o N) (n @ o o : u) oo (^J b o I o o I O o P ut I o o o b O .o o o .9 O o ! o : oo 5 g' Ol 5 P s 5 s o o irr (Jr o 5 1., (o 5 !o gl o o i! N ur I (o P o l,lJ i., @ Or o o le N I gl UJ I (, P (o (Jl (o o o o o o I o o P r.o P (x ! i N (o I @ LN @ o o (Jl N It \o (, lJ b ts Ol b o I O o 5 ! Ctl .ro cro 9il OJJ J o o o N I o o I o o o o o ro F ! (, I @ o I o O N) !, N) 5 P N o I O o .9 o o N I o o I o o o o o I o o _o O o I o o 9 o o .o o o .o o o O o o I o o o o o N I o o P o o o o o N I o o I o o I o o .9 o o I o o H N) I o o P o o I o O I o o ur n T' @ o OJ 3 CT OJ t tr, (D tr a OJ f 0q o o o o o I o UJ I o F I O o o o p o o _o O o I o o I o O 9 o o I o o I o O o o o o o I o I o o I O o .9 o O o o o Or \o o\ - OJ d 3 o) = L! !x ll) !-^r N) 5 !x l.J L^J !-^r F' N) l-^r I.J H !x N Lr) F ! !r) i O) lr) r (Jl 9) H s 9.' i Lr) !-^r H NJ !^, tr lf 9) ts u) H z o 3 o c a c 2 an m E ! m @ F z z o 6) F z C z @ m v m z 2 2 ! ! m g z z m I o C - T' m z 6) m C D z ! m @ E z ! o 3 5 o =.OJ f = o, 3 o, f o o) o o, ! o 3 5 OJ OJ -o) f ! o -o i- C t OJ oa ! o f o OJ OJ = o o- o, : f o li 4 o, 9. ! o 3 o -4. t o) f o o) o OJ J ! o =o o =+ c F OJ a o) OJ o OJ o- o) f cra OJ ! o =ot| o c OJ OJ ) T' o 3 cr 6' o, OJ f g OJ o 0, J C - T' m z m 7 = z ! m @ E z ! o f o =. 3 o, OJ = -o 3 c' -o_ =' o t t o) 2. o- o) OJ o o ga ! o o =. 3 OJ OJ = =c t o) f oa o uJ o OJ f ! o o =. 3 o) OJ = x rD 3 o o) ! o 3 o --,OJ =f o) 3 OJ ! o o =. 3 o) OJ = T 5 o) 3 o) f o OJ o OJ - o) 9. ! o c OJ d x o =OJ o) o) U OJ o -o) OJ =ga I ! G' OJ f -OJ ! o =o o) ='OJ f U OJ f o) o o.) o- OJ f oa OJ f lJ't 6 o) t- o g',: f ! o f C =oq o) f oa oa o) -o) -t OJ = = f gq oa o) o) Vt o o o 3 f o) ! o J o --. 3 OJ OJ ) T' o 3 g qJ qJ ol = 0 o, o a OJ = ! m @ F z N) C q, OJ ) o o o UJ 9,) C'T ul lrJ ul (o 1-l Ir) N o o o o o I o o I o o I o o I o o u) !x CN ul !x (, (o 1., u) N o o I o o I o o I o o I o o I o o I o o L^J !-^r Ot (Jl UJ Ln (.c) ]-.) qJ N ! o o w !x ql tJl !x lJl (o N ix N o o (r) Fp ccr oio o= oJa = g 3 OJ J 7 E' o o o w !^) C'I ul !x (,r (o f-l (x N o o o o o o O o I o o o o O I o O o o o (x q) bt tJt !r) (/l G' 1., u) N o o I o O o O o o O I o O I O o I O o (.r) Cr) b' (Jl L^J irt (o l-) UJ N s o o u) !x q) (,l !x ul (o 1.1 w N o o A ! A .r'l ;'o Ero gil O.lJ ) o o o o o o o o o I o o I o o .O o o I o o o o o o o o I o o I O O I o o I o o I o o .o o o I o o .9 o o ql v T' @ o f OJ 3 cr 0, , @ o c a 0., J 0q o o o o o o o o o I o O I o o I o o .o o o o o o o o o o b o o O o I o o o o o I o O I O o o o o o o o O) s x @ G E -{ m z, E g m OC (a- o@ f-P q)-E

92.(D 3 (D =- =o) =q) l NN bR o-, ?c rc q3 =f E= -O6 : '5 oG) ax EO) o-l E -iDo =O PX -s-E' f 9o Xo =o)O- s> I O a3. E=. il(!), x o-o o =o C o- C - = S! =^m h" Z. EL TD -D >v a> z,- Eo Qm YV a- 2@ ts> l- 6* z, ! @ x c.t) C o C l OON) P9, NN OO o)o bb bb t- o (r (r (, is is i\) i.Nis OO b (r (I (r Ni. i- sDsra NNJ b o OO oo Ni! OO PP OO :- :- oo -_t N) b P O b I f o) x (D ! (D =o- C o- C o) l o- o f .E (D l o o o o = a. E@@!!@@ 9-q-q-q:mm e.3 e *q E F oJE'E'iisrz.z. Fs B Si F F =il ,= ie" i H 3# s ftA ? E a= F la 6 * ' 3=. E-4 g'a (cI ilq' Ed ilq =qi @@ qq A' AI Dq, ==oo o- cL !L gL 'o o o D o CLq, =.D 2. ! o (cl o o- o o x o 3 !, E o o ! o d d o o o = o 9. = -U o =@ o o o o =-o o 9l o o - 1l o a o - = o 3 ! c lai ! a (.t q, 3 ! o o 0, o .L =.6' A) 9. x(D !t o E CL c -s ! q 9' Fq A' A, A' x o ct o -A' =CL o ! o o it GI GI !, !, s = .L =.6' il o ,GP O:{ a) 3@ o6P 9ci; -: -o o) 4l.-) 21,.n s? >f, -<o-: -=a :J>-E UN= rQ9 !f, 6x -o .. ==. (o = dP N) 6' Pm -o= O@ O (D 'U O=- @= -o) N)O o< !a u-u O o (, o @ @-u o)=. == 66 C. -E s o o --{ NJ O (o .E 'E (Do ff, @@ oo) aa oo o)a) ==-U -U =. =.f,f, oo mx <! oTi @'A T; ='o ilG oa <I aQ -]J -U 9O g-- N= Cf = F -E n z. : -tzi >.^rm z.>n 6)=> 9x= i-n \l*Z too E .-u <=> ><1 #c-o lzo >*8m 19 <oI o) o) =o) = ^ E =c - C) (D o N- Srx N iD' 9e N OA OF s5 @o) tDs (,O so9 coo oo OO c 9. o = (r! I o o P o o o N J' 5 o l$ o o N) I$ (rq i\r i$ s5 oo is i.r oo OO @ F {gr JD @ o o -to so @ O O { iro o : o o o NN (,ro NN 55 oo oo oo N sr N s P l.J o o .I) F {q !o 6 o o (o .9 FI -{{ ()o @@ bo bo OO OO - et- fD 3 o) f (Jr o N) sr s, N) N) is i\) bb ! (o lrsrsrN N)N)tJO isi$isP b b l'') o)o)o bP o :- sr o v(D- qB =.(D (o L c =t- + @ m t- z, L cD@ @ tD N(D(Doq ---(D(I)oo=a\w==-A E € e E'E' E' ti' _o)go,**o tp ro--==Arq, ras== il F l=iae = E ssdBE E a=.<'<s o=E-oc- =a\cc-o =osog)-DD==ra, !9-Ooo d 3 e.2. O-^ *,E x = tnc qg -@JO) a@ o_ =.O 5 ou_ er6 o)= (, P o o P o O o @EE! o.D(Do o)ooi .===!I o,' ts' E' d: Qo @ 6i !g(Dqr= eld il o -'-=X cL(Et* o^C ro'I E=(D toL= 50 @a4 q?o+ =(DcL= o= PA -AI CL ol 5 CL o o 0 n o o =. =A' - N) C 9. o f q I o o P o o o lo or (,t PP oo OO OO bb oo OOo (,t P o o I o o o (r) uD O-U a= { P o o P o o o ss F €€ F bL A oo= oo !{ io i,o oo -{{ b, bt oo oo 5 !'o o ao !'J 5 o e { io o i{ ar, o o 5 -E o C o- Nql qd (of -o @ x P o o P o o o Ss F oro FE F 5L B oEo s N) b N) s o O 5 !'r o @ L o o A !'r o @ !'r 5 o o 5 P o @ L o o o a@ o!g -s og fo (oJ NEo o o-oo E Pil. *. -oo + =-aX{o- 6T<- o il-o = ro92 -gl € o.- 9-Oc -o= =--:tao o o=9. ECD <; g 8-so 5 or' I 3 0:' Ek' .!D U .x -o o s = x o (D =o- C o- C x o) f (o O : O O '@ (D oP PE. =o =.oYd() x O^ eiu 15 2. x -l -U o CN o c -U =- = 7(D o) a n (D o a .-o n T ls o(o N) s o O O) -o (D =(D o) o = F ! n z. : 4Z; >^m z.>n 6)=> 9x= i-n N>z \.,4 E <rB >{--r #c-o -)zo x8m OO x E G E { m z, =o m ! m =q u, -D>n e> =- lu Qm y7 te HP @ !r- z, ! @ x OC (Ee o@ =.E o)-O q- at 3 (D =. - o) -o) = sF rO Fi ?c IG FE A)-u =(D-u3 (D(D f=. (of (D6- O= 6' Or oJ f -Tt 7ic 9d --o .= -o E(D J- x -=. BE €6 ox =o o = C' c q C = o d s f. @ o) @. t o F O I N @ o) o-q) - -u (D =(o o o) o) = x o o C E s (D = -o -E x o -o o) 3 o f o 9D 9D oo o o b b -o -J Eil o= CA uo o@ (Do) =)7C 6-e -ox -oJC @o .= -@Od) 5-o x>d O< a=' <od ; O o - .r N) O (o N) 9 O O P o O o ! m z. m v = z, ! m =@ z, o m v + !! mm z,= frg z,= !9 =mrD70 == z. o m T I @@ mm t- t- z, z, LL -.1 tr 9E x# z. 6) a C z, o @@IEr-1J A)ooDm ===. =' = EPb q X --==a, 00r F = 66E5> rf!!ELZ. EE,E g o lloOr> FF=. g s ++3 P + ==1ro =.=.8 il ==<= t2, 3 E(cI oDan Co != (D =(D 6 tr, o (D o = t- g. o C 1. o l A N) N) l$ l$ PPP P oooo oooo P9P 9 OOOO OOOO oooo -o) o 3 o f -.t o) 'N) D o- 6-a =.(Do ! m =@ z, z, m -{ -.1 o L C = E + t rn z, 6) m t- c v =! m =tr, E =tr, m v I -t m z, 6) m t- c 7 z, ! m =@ z. I m v 4 N) C 1. o) = O o 6 N> o-o a= O o -o o c 5 N(D ail @= -o @ x q c 't I o o (, AF F ltl c= $q =oo = : , ! I I i \ o -o o E. o o) a A) =

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 171, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OLO tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lfl; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 83, Tambahan Lenibaran flrg r^(/1 Republik Indonesia Nomor a7$l;
20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219)'1,
22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;
23.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 t7);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yan;g Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2075 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569a);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1);
26.Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2OI8 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 2251;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl tentang Perubahan Kedua atas Pe Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Pe an Keuangan Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OlL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 45O) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 15);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2Ol8 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7Ol);
30.Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2Ol9 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2Ol9 Nomor 01);
31.Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2079 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 01); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2OI9 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

a.Semula
b.Bertambahl @erkurang) Jumlah Pendapatan setelah Belanja
a.Semula
b.Bertambah/(berkurang) Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp 2.216.416.51 O.959,OO,- Rp 120.00o.000.00.- Perubahan Rp 2.250 .O7O.1 03.286,00,- Rp 12o.OOO.ooO.OO.- Rp 2.216.536.5 10.959,00,- Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/ (Defi sit) setelah Perr.rbahan Rp 2.250. 190. 103.286.00.- Rp (33.653.592.327,OO),- Rp 33.653.592.327,OO,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp O.O0.- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 33.653.592.327,OO,- .). 6
b.Pengeluaran 1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambahl(berkurang) Rp 0.00.- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 0.00,- Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 33.653.592.327,OO,- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

92.(D 3 (D =- =o) =q) l NN bR o-, ?c rc q3 =f E= -O6 : '5 oG) ax EO) o-l E -iDo =O PX -s-E' f 9o Xo =o)O- s> I O a3. E=. il(!), x o-o o =o C o- C - = S! =^m h" Z. EL TD -D >v a> z,- Eo Qm YV a- 2@ ts> l- 6* z, ! @ x c.t) C o C l OON) P9, NN OO o)o bb bb t- o (r (r (, is is i\) i.Nis OO b (r (I (r Ni. i- sDsra NNJ b o OO oo Ni! OO PP OO :- :- oo -_t N) b P O b I f o) x (D ! (D =o- C o- C o) l o- o f .E (D l o o o o = a. E@@!!@@ 9-q-q-q:mm e.3 e *q E F oJE'E'iisrz.z. Fs B Si F F =il ,= ie" i H 3# s ftA ? E a= F la 6 * ' 3=. E-4 g'a (cI ilq' Ed ilq =qi @@ qq A' AI Dq, ==oo o- cL !L gL 'o o o D o CLq, =.D 2. ! o (cl o o- o o x o 3 !, E o o ! o d d o o o = o 9. = -U o =@ o o o o =-o o 9l o o - 1l o a o - = o 3 ! c lai ! a (.t q, 3 ! o o 0, o .L =.6' A) 9. x(D !t o E CL c -s ! q 9' Fq A' A, A' x o ct o -A' =CL o ! o o it GI GI !, !, s = .L =.6' il o ,GP O:{ a) 3@ o6P 9ci; -: -o o) 4l.-) 21,.n s? >f, -<o-: -=a :J>-E UN= rQ9 !f, 6x -o .. ==. (o = dP N) 6' Pm -o= O@ O (D 'U O=- @= -o) N)O o< !a u-u O o (, o @ @-u o)=. == 66 C. -E s o o --{ NJ O (o .E 'E (Do ff, @@ oo) aa oo o)a) ==-U -U =. =.f,f, oo mx <! oTi @'A T; ='o ilG oa <I aQ -]J -U 9O g-- N= Cf = F -E n z. : -tzi >.^rm z.>n 6)=> 9x= i-n \l*Z too E .-u <=> ><1 #c-o lzo >*8m 19 <oI o) o) =o) = ^ E =c - C) (D o N- Srx N iD' 9e N OA OF s5 @o) tDs (,O so9 coo oo OO c 9. o = (r! I o o P o o o N J' 5 o l$ o o N) I$ (rq i\r i$ s5 oo is i.r oo OO @ F {gr JD @ o o -to so @ O O { iro o : o o o NN (,ro NN 55 oo oo oo N sr N s P l.J o o .I) F {q !o 6 o o (o .9 FI -{{ ()o @@ bo bo OO OO - et- fD 3 o) f (Jr o N) sr s, N) N) is i\) bb ! (o lrsrsrN N)N)tJO isi$isP b b l'') o)o)o bP o :- sr o v(D- qB =.(D (o L c =t- + @ m t- z, L cD@ @ tD N(D(Doq ---(D(I)oo=a\w==-A E € e E'E' E' ti' _o)go,**o tp ro--==Arq, ras== il F l=iae = E ssdBE E a=.<'<s o=E-oc- =a\cc-o =osog)-DD==ra, !9-Ooo d 3 e.2. O-^ *,E x = tnc qg -@JO) a@ o_ =.O 5 ou_ er6 o)= (, P o o P o O o @EE! o.D(Do o)ooi .===!I o,' ts' E' d: Qo @ 6i !g(Dqr= eld il o -'-=X cL(Et* o^C ro'I E=(D toL= 50 @a4 q?o+ =(DcL= o= PA -AI CL ol 5 CL o o 0 n o o =. =A' - N) C 9. o f q I o o P o o o lo or (,t PP oo OO OO bb oo OOo (,t P o o I o o o (r) uD O-U a= { P o o P o o o ss F €€ F bL A oo= oo !{ io i,o oo -{{ b, bt oo oo 5 !'o o ao !'J 5 o e { io o i{ ar, o o 5 -E o C o- Nql qd (of -o @ x P o o P o o o Ss F oro FE F 5L B oEo s N) b N) s o O 5 !'r o @ L o o A !'r o @ !'r 5 o o 5 P o @ L o o o a@ o!g -s og fo (oJ NEo o o-oo E Pil. *. -oo + =-aX{o- 6T<- o il-o = ro92 -gl € o.- 9-Oc -o= =--:tao o o=9. ECD <; g 8-so 5 or' I 3 0:' Ek' .!D U .x -o o s = x o (D =o- C o- C x o) f (o O : O O '@ (D oP PE. =o =.oYd() x O^ eiu 15 2. x -l -U o CN o c -U =- = 7(D o) a n (D o a .-o n T ls o(o N) s o O O) -o (D =(D o) o = F ! n z. : 4Z; >^m z.>n 6)=> 9x= i-n N>z \.,4 E <rB >{--r #c-o -)zo x8m OO x E G E { m z, =o m ! m =q u, -D>n e> =- lu Qm y7 te HP @ !r- z, ! @ x OC (Ee o@ =.E o)-O q- at 3 (D =. - o) -o) = sF rO Fi ?c IG FE A)-u =(D-u3 (D(D f=. (of (D6- O= 6' Or oJ f -Tt 7ic 9d --o .= -o E(D J- x -=. BE €6 ox =o o = C' c q C = o d s f. @ o) @. t o F O I N @ o) o-q) - -u (D =(o o o) o) = x o o C E s (D = -o -E x o -o o) 3 o f o 9D 9D oo o o b b -o -J Eil o= CA uo o@ (Do) =)7C 6-e -ox -oJC @o .= -@Od) 5-o x>d O< a=' <od ; O o - .r N) O (o N) 9 O O P o O o ! m z. m v = z, ! m =@ z, o m v + !! mm z,= frg z,= !9 =mrD70 == z. o m T I @@ mm t- t- z, z, LL -.1 tr 9E x# z. 6) a C z, o @@IEr-1J A)ooDm ===. =' = EPb q X --==a, 00r F = 66E5> rf!!ELZ. EE,E g o lloOr> FF=. g s ++3 P + ==1ro =.=.8 il ==<= t2, 3 E(cI oDan Co != (D =(D 6 tr, o (D o = t- g. o C 1. o l A N) N) l$ l$ PPP P oooo oooo P9P 9 OOOO OOOO oooo -o) o 3 o f -.t o) 'N) D o- 6-a =.(Do ! m =@ z, z, m -{ -.1 o L C = E + t rn z, 6) m t- c v =! m =tr, E =tr, m v I -t m z, 6) m t- c 7 z, ! m =@ z. I m v 4 N) C 1. o) = O o 6 N> o-o a= O o -o o c 5 N(D ail @= -o @ x q c 't I o o (, AF F ltl c= $q =oo = : , ! I I i \ o -o o E. o o) a A) =