Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2019
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 4 Pasal
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 4 Pasal
menetapkan harga satuan yang berlaku khusus pada Tahun Anggaran 2Ol9; bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2Ol9 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2OI9, Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi daerah dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Standar Harga Satuan Khusus terhadap Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Akreditasi dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2Ol9; Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 10921; l. b. C. -1 Mengingat :
Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa\$; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor so63); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OLl tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran l.legara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2OI3 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomo 62); 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 81); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor L392); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2Ol3 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 1400); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2074 tentang Penggunan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 589); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2OL9 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor ll7); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS TERHADAP BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL), JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN), AKREDITASI DAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
12. 13. t4. 15. 4/
Standar Harga satuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasa,l 2 digunakan untuk pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Akreditasi dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dalam Kabupaten Pidie mulai bulan Januari 2079. Standar Harga Satuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah termasuk pajak dan pungutan lainnya. (1) (2)
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie. diundangkan. memerintahkan penempatannya Ditetapkan di : Pada tanggal : Sigli 23 Februari 2019 M ?? Jr;rmadil Akhir l44O H Diundangkan di : Sigli Pada tanggal : ZZ Februan 2OL9 M 4 Jumadil Akhir l44O OD SpxnETARIS DAERAH / KABUPATEN PIDIE, P MULIYADI BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2OI9 NOMOR 11
Soesialis Rp 500.000 11 Biaya Penggalti Transport Kader Kesehatan di Desa Ro 25.000 t2 Honor Penganggung Jawab BOK Puskesmas /bulan Rp 750.000 13 Honor Pengelola BOK I Bulan Rr: 300.000 lPkm 3 Ore Pengelola t4 PMT Penyuluhan/ balita dan lansia Rp 3.000 i5 PMT Pemulihan Balita 6- 59 Bulan Balita Gizi Buruk/ Hari Rp 5.OOO 16 Biaya Alat Peraga Sesuai Kebutuhan Disesuaikan L7 Biaya Perjalanan Dinas Dari Puskesmas Ke kabupaten atau sebaliknya Menggunakan SPPD sesuai densan standart SAB Kabupaten Pidie 18 Paket Meeting Full Day/ Orang Ro 180.000 l9 Paket Meeting HaJf Day / Orang Rp 17O.OOO 20 Uang Harian Rp 85.000 2l Uang Transport Peserta Rp 150.000 22 Biaya Kebersihan Ruangan Pertemuan Rp 200.000 23 Biaya Transport/ Rujukan Ambulan/ Puskesmas Keliling Dari Rumah Ke RTK / Faskes dan Atau Sebaliknva < 1O Km = 85.0O0 > 10 km = 8.50o/km 24 Biaya Transport/ Rujukan Ambulan/ Puskesmas Keliling Dari Faskes dan atau RTK Kerumah Sakit dan 1O Km = 85.OOO 10 Km = 8500/Km 25 Biaya Sewa Rumah T\rnggu Kelahiran/ Tahun s/d Rp.25.000.000 26 Biaya Pramuwisma Rumah Tunggu Kelairan / Bulan Rp 1.500.000 Perbulan 27 Biaya Makan Pendamping di Rumah Tunggu Kelahiranl Hari Rp 75.000 28 Biaya Makan Pasien Di Rumah T\rnggu Kelahiran I Han Rp 75.000 29 Biaya Bidan Pendamping/ Hari (yang mendampingi pasien di Rumah Tunezu) Rp 250.000 30 Biaya Air / Listrik RTK Secukupnya 31 Honor Tim Penselola Keuanean BOK Penassune Jawab Rp 1.500.000 Ketua Rp 1.200.O0O Anggota Rp 800.000 32 Honor Tim Pelaksana Telmis BOK Ketua Rp 1.200.000 Sekretaris Rp 1.000.000 anggota Rp 800.000 JJ Honor Tim Pendamping/ Pembinaan Puskusmas/ Bina wilayah dan tim sekretariat pendampin/ pembinaan ouskesmas / bina wilavah Penagzung Jawab Rp 1.500.000 Ketua Ro 1.200.0OO Anggota Rp 800.000 34 Transport Pendamping / Pembinaan Puskesmas/ Bina wilavah Rp 200.000 35 Iransport Pendamping Lokmin Rp 200.000 36 HonorTim Monitorine dan evaluasi BOK Penaguns Jawab Rp 1.500.000 Ketua Rp 1.200.000 Sekretaris Rp 1.000.000 Anggota Rp 800.OOO 37 Honor Tim PIS-PK Kabunaten Penagzung iawab Rp 1.500.000 Koordinator Rp 1.20O.OOO Peniab Sosialisasi Rp 1.0OO.OOO Pen ab Data, Analisis dan informasi Rp 1.000.000 Pen ab Monev dan Pelaooran Rp 1.000.000 Pen ab Sumber Daya Kesehatan Rp 1.000.000 Peniab Teknis Ro 1.0O0.0O0 38 Honor tim Akreditasi Kabuoaten Penasuns Jawab Rp 1.5O0.00O Ketua Rp 1.2OO.O0O Sekretaris Rp 1.000.000 Anggota Rp 800.000 39 Honor Pendampingan Akreditasi Puskesmas ( self Assesment, pen) rsunarl Dokumen, Implementasi Dokumen) Rp 300.000 Honor Perjam 40 Honor tim Prasurvey Rp 900.000 Peqarnl Perorang Sesuai Dengan Juknis Akreditasi 47 Honor Tim Survey Rp 900.000 Perjam/ Perorang Sesuai Dengan Juknis Akreditasi 42 Biaya Perjalanan tim surveior disesuaikan dengan SAB Kabupaten Pidie Seti nskat Eselon III 43 Pengganti Transport Peserta Untuk Pertemuan/ Sosialisasi/ pelatihan bagi Puskesmas jarak dekat ke kabuoaten ( kota dan oidie) Rp 100.000 44 Pengganti Transport Peserta Untuk Pertemuan/ Sosialisasi/ pelatihan bagi Puskesmas jarakSedang ke kabupaten ( Indrajaya, Peukan Baro, Mutiara Barat, Mutiara Timur, Ujong Rimba Glp. Tiga,Teupie Raya Glp.Baro, kembang Tanjong,Sp Tiga, Grong2, Batei, Padang Tiji Reubee, delima, Mila, Sakti, Titeu, Keumala Dan Tiro) Rp 150.000 45 Pengganti Transport Peserta Untuk Pertemuan/ Sosialisasi/ pelatihan bagi Puskesmas jarak Jauh ke kabupaten ( Tangse, Mane, Geumpang Dan Muara Tioa.) Rp 2o0.00O 46 Biaya Persalinan Tarif Untuk RSU Tipe D
Membuka PDF…