DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 24 Pasal yamg terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup, BAB III Sumber Dana dan Perencanaan APBG, BAB IV Petunjuk penggunaan, BAB V Pertanggungjawaban dan pelaporan, BAB VI Keterbukaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, BAB VII Ketentuan Lain-lain, BAB VIII Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Bupati Pidie tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Gampong. Dalam pelaksanaan tugas, TPK dapat diberikan biaya operasional dan pelaporan serta biaya perencanaan (Desain dan RAB).

(4)Dalam hal keterbatasan kemampuan penyusunan Desain dan RAB, TPK dapat melakukan kerjasama teknis dengan pih ketiga yang disertai dengan perjanjian kontrak sederhana.
(1)
(2)
(3)
(5)Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas yang menguasai desain/RAB dan mengetahui perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang disertai dengan perjanjian kontrak sederhana. Pasal 1 1 Pen5rusunan dokumen perencanaan/Desain dan RAB yang sifatnya tidak sederhana dengan nilai nominal diatas Rp. 1OO.OO0.OO0,- wajib berkonsultasi dengan Dinas Teknis Terkait dan/atau pendamping profesional (PDTI).

Pasal 12

Biaya operasional dan pelaporan, biaya perencanaan dan biaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dianggarkan dalam APBG sebagai berikut:

a.untuk biaya operasional, pelaporan dan penerimaan hasil pekerjaan setinggi-tingginya 2o/o dari nilai belanja kegiatan pada bidang pembangunan;
b.untuk biaya perencanaan ,dianggarkan dalam kegiatan pembangunan Gampong setinggi-tingginya l,5o/o, kecuali untuk perencanaan pembangunan gedung , jembatan dan jembatan gantung dapat dianggarkan setinggi-tingginya 2%o;
c.untuk biaya pengawasan dianggarkan dalam kegiatan pembangunan setinggi-tinggi ny a 2o/o;

Pasal 13

Ketua dan anggota Tuha Peut Gampong tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Keuchik dapat membentuk kepanitiaan dan dapat menganggarkan honorarium.

Pasal 15

Jumlah anggota dan honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, setinggi- tingginya berjumlah Lima Orang dan honorarium sebagai berikut:

a.kegiatan dengan anggaran Rp. 1.OO0.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dapat dianggarkan honorarium setinggi- tingginya sejumlah Lima Ratus Ribu Rupiah,
b.kegiatan dengan anggaran diatas Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.00O.O00,- dapat dianggarkan honorarium seting tingginya sejumlah Satu Juta Rupiah. c. d. kegiatan dengan anggaran diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- dapat dianggarkan honorarium setinggi-tingginya sejumlah Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah kegiatan dengan anggaran Rp. 20.000.000 keatas dapat dianggarkan honorarium setinggi-tingginya sejumlah Dua Juta Rupiah.

Pasal 16

(1)RKUG pada bank pemerintah merupakan satu-satunya rekening resmi milik pemerintah gampong dan tidak dibenarkan terdapat rekening gampong lainnya.
(2)Dalam memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Gampong, Bendahara Gampong dapat menyimpan uang tunai dalam Kas bendahara (cash on handl setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

Pertanggungjawaban Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungj awaban APBG. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBG adalah sebagai berikut :

a.Laporan berkala Laporan mengenai pelaksanaan APBG dibuat setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran I belal:ja Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b.Laporan akhir tahun anggaran 2079 dalam bentuk Qanun Gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban APBG Tahun Anggaran 2OL9 mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2O2O.
c.Laporan Konsolidasi Realisasi penggunaan Dana Gampong wajib disusun dan dilaporkan sesuai dengan tahapan penyaluran, yang menggambarkan Uraian Output Kegiatan, Volume Output, Cara Pengadaan, Besaran Anggaran, Realisasi Anggaran, Persentase Capaian Output, serta dilengkapi foto-foto pelaksanaan.
d.Setiap Gampong harus membuat dokumentasi pelaksana kegiatan baik fisik ataupun non fisik dengan ketentuan :

(1)
(2)_10_ 1). Foto yang ditampilkan merupakan foto dari seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan diberikan catatan atau keterangan ringkas. 2). Foto yang ditampilkan meliputi Foto kondisi 0% (nol per seratus), 5oo/o (lima puluh per seratus, dan kondisi terakhir I kondisi IOOyo (seratus per seratus) yang diambil dari titik dan sudut yang sama.
(3)Selain Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Gampong juga wajib menJrusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (LppG) dan Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Gampong (LKppG).
(4)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati pidie tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong dan laporannya disampaikan secara berjenjang mulai dari Gampong ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Kabupaten.
(5)Dokumen surat pertanggungjawaban (spJ) dan pelaporan, disusun dan ditatakelola oleh pemerintah gampong sebagai satu kesatuan kelengkapan administrasi pelaksanaan ApBG.

BAB VI

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 18

Untuk menghindari penyalahgunaan gampong berkewajiban menyampaikan penggunaan APBG kepada masyarakat harus menunjukan informasi:

a.Jumlah Pendapatan bersumber dari: 1) PAG; 2) Dc; 3) ADG; 4) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Daerah; 5) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh danl atau Pemerintah Kabupaten; 6) Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak bersifat mengikat; dan 7) Pendapatan gampong lainnya yang sah.
b.Jumlah Belanja setiap kegiatan pada: 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan; APBG, Pemerintah informasi (publikasi) sekurang-kurangnya dan Hasil Retribusi / 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong; 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan 5) Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak gampong.
c.Pembiayaan termasuk dana sil,pA tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 19

Pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan APBG hartrs didasarkan pada Elzas praduga tak bersa-lah dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat gampong melalui Tuha Peut Gampong, Kecamatan, Kabupaten, dan ApIp Inspektorat Kabupaten Pidie.

Pasal 20

(1)Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat secara tertulis dengan memuat identitas pelapor serta melampirkan bukti-bukti dugaan penyalahgunaan APBG.
(2)Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan.

Pasal 21

Untuk melayani pengaduan masyarakat, ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Pelayanan Pengaduan Pengelolaan APBG yang terdiri dari:

a.Unsur DPMG;
b.Unsur Inspektorat;
c.Unsur Bagian Hukum Setdakab; dan
d.Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Pidie

Pasal 22

Tim Pelayanan Pengaduan Pengelolaan APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas:

a.menerima seluruh laporan masyarakat;
b.mencatat, menganalisa dan memberikan rekomendasi penyelesaian atas pengaduan yang disampaikan;
c.menginventarisir dan melaporkan seluruh permasalahan dan proses penyelesaiannya kepada Bupati Pidie mel Sekretaris Daerah.

(1)
(2)-t2-

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…