DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 24 Pasal yamg terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan, Prinsip, BAB III Prioritas Penggunaan Dana Gampong, BAB IV Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong, BAB V Ketentuan Lain-lain, BAB VI Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2OI9; Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lO92); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 4+ Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor a286); Mengingat b. 1 2. 3. 4. 1

5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6$); 6, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perrrbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2075 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 57r7);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OI4 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569a1;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 1 1 tentang Perubahan Kedua atas Pe Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta Pe an Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 lPMK,oT l2ol6tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor a7$;
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor l6Tahun 2o7B tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2olg (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor V48l;
14.Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2OlI tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2077 Nomor 08, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);
15.Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 Tahun 2ol5 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2015 Nomor 07); MEMUTUSKAN : MCNCtapKan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANGPEDOMAN TEKNIS FASILITASI PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2.Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Pidie.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Kabupaten.
5.Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pernerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampon
8.sekretaris Gampong adalah Perangkat Gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9.Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TpG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahasdan disepakati bersama T\rha Peut Gampong. ll.Keputusan Keuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12.Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara T\rha peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh T\.rha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
13.Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
14.Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
15.Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalahrencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Ralryat.
17.Rekening Kas Daerah yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
18.Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKPG, adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode (satu) tahun.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui oleh r\.rha Peut Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
20.Rekening Kas Umum Gampong yang selanjutnya disingkat RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
21.Dana Gampong merupakan sumber dana bagian dari APBN yang disalurkan melalui RKD yang selanjutnya ditransfer langsung ke RKUG masing-masing gampong. 22.Kewenangan berdasarkan hak asa-l usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
23.Kewenangan lokal berskalala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong. 24.Prioritas penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
25.Padat karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
26.Anak Kerdil (Sfumting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terla-lu pendek untuk usianya. 27 . Pelayanan gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan dimasyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
28.Pelestarian lingkungan hidup adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUANDAN PRINSTP

Pasal 2

Penetapan Prioritas penggunaan Dana Gampong dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pemberd ayaar, masyarakat gampong yang dibiayai dengan Dana Gampong

Pasal 3

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong bertujuan untuk:

a.men]rusun program dan kegiatan berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
b.memberikan pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dapat dibiayai dengan Dana Gampong;
c.memberikan pedoman bagi Pemerintahan Gampong dalam menJrusun perencanaan sesuai dengan prioritas, karakteristik dan kearifan lokal.
d.memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Gampong.

Pasal 4

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilakukan melalui Musyawarah Gampong dengan berlandaskan prinsip-prinsip :

a.Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
b.Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Gampong yan.g lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong;
c.Kewenangan Gampong, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
d.Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
e.Swakelola dan berbasis sumber daya Gampong mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Gampong, mengutamakan tenaga, pikir dan keterampilan warga Gampong dan kearifan lokal; dan

(1)
(2)
(1)
(2)a. b. c. d. Tipologi Gampong, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Gampong yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Gampong.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun Anggaran 2Ol9 untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yaitu:

a.Bidang Pembangunan Gampong; dan
b.Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun Anggaran 2}lg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat Iintas bidang, antara lain: peningkatan kualitas hidup; peningkatan ke sej ahteraan; penanggulangan kemiskinan ; peningkatan pelayanan publik di Gampong;

Pasal 6

Pelaksanaan Dana Gampong untuk program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diarahkan pada program dan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Tahun 2Ol7-2O22. Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:

a.Pembiayaan Program dan Kegiatan pelestarian lingkungan hidup skala Gampong;
b.Pembiayaan untuk penanganan rumah sehat sederhana untuk fakir miskin;
c.Penerapan komitmen Inovasi Gampong atas hasil Bursa Inovasi Gampong;
d.Pelayanan Sosial Dasar sekurang-kurangnya untuk pendidikan skala Gampong dan kesehatan skala Gampon

Pasal 7

(1)Penggunaan Dana Gampong untuk bidang pembangunan Gampong ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
(2)Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pengadaan, Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasararra dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1) lingkungan pemukiman; 2)transportasi; 3)energi; dan 4) informasi dan komunikasi.
2. b.pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1 ) kesehatan masyarakat;dan 2) pendidikan dan kebudayaan,
3. c.pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Gampong, meliputi: 1) usaha pertanian untuk ketahanan pangan, 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong danf atau produk unggulan kawasan antar gampong sekitarnya, dan 3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong danf atau produk unggulan kawasan antar gampong sekitarnya.
4. d.pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial; penanganan bencana alam dan bencana sosial; pelestarian lingkungan hidup. 2) 3) /
(1)
(2)
(1)
(2)

Pasal 8

peningkatan pelayanan publik digampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting). Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.Penyediaan air bersih dan sanitasi;
b.Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk batita;
c.Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu men5rusui;
d.Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berskala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
e.Pengembangan apotik hidup gampong dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
f.Pengembangan ketahanan pangan di gampong;
g.Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 9

Peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) hufuf b untuk menciptakan lapangan kerja yarrg berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli gampong. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan gampong danlatau produk unggulan kawasan antar gampong, BUMG dan/atau BUMG bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga gampong sesuai dengan kewenangan gampong.

(3)Pembangunan sarana olahraga gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempakan unit usaha yang dikelola oleh BUMG atau BUMG bersama.
(4)Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan melal musyawarah gampong.
(1)(21
(3)

Pasal 10

Penanggulangan kemiskinan di gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat gampong yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan stunting. Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilakukan secara swakelola oleh gampong dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di gampong. Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan dari Dana Gampong untuk bidang pembangunan gampong paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk membayar upah kerja masyarakat gampong dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Gampong. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen. Pasal 1 1 Pembiayaan Program dan Kegiatan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup skala gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diantaranya:
1. a.ruang Terbuka Hijau skala gampong dan/atau kawasan lintas Gampong; pembersihan daerah aliran sungai; pemeliharaan hutan bakau atau hutan gampong; perlindungan terumbu karang; penghdauan pada areal hutan gampong/hutan adat, perkebunan, paya, payau, pantai skala gampong; pembibitan danf atau penanaman pohon langka; penanaman tanaman berbuahf tanarnan keras; reboisasi; pengelolaan persampahan; dan program dan kegiatan lainnya sesuai dengan tipologi dan kondisi gampong.
(2)Pedoman Pembangunan Program dan kegiatan penataan pelestarian lingkungan hidup skala gampong sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur tersendiri dalam Peratura Bupati.
(4)(s)
(1)b. c. d. e. f. o D' h. i. j.

Pasal 12

(1)Pembiayaan untuk penanganan rumah sehat sederhana sebagaimana dimaksud da-lam pasal 6 ayat (2) huruf b digunakan untuk:
1. a.pembangunan rumah sehat sederhana untuk fakir miskin; dan/atau;
2. b.perbaikan rumah sehat sederhana untuk fakir miskin;.
(2)Pedoman pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat sederhana untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati.
(3)Rincian inovasi Gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) mencakup Bursa Inovasi Gampong yang menghasilkan Kartu lde dan Kartu Komitmen.
(4)Rincian pelaksanaan kegiatan pelayanan Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) yaitu posyandu terintegrasi yang didalamnya mencakupi PAUD, TKRA, pKK dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gampong.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…