DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 05 Tahun 2017

Nomor: 05
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pinrang

regulasi_utama

Ringkasan

BAB VI PENG A WASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Isi peraturan

Pasal 51

(1)Pegawai negeri sipil yang telah beristri/bersuami dan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari :
1. a.pejabat pembina kepegawaian; dan
2. b.istri/ suami.
(2)Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
(3)Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi PNS yang menjadi Kepala Desa diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat.
(5)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 53 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENG AWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 53

(1)Pengawasan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh PANWAS.
(2)PANWAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.PANWAS Kecamatan; dan
2. b.PANWAS Kabupaten.
(3)PANWAS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diusulkan oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Anggota PANWAS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling tinggi 2 (dua) orang, terdiri dari :
1. a.unsur PNS / Staf Kecamatan; dan
2. b.unsur Tokoh Masyarakat.
(5)PANWAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Anggota PANWAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari:
1. a.unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. b.unsur LSM/Ormas; dan
3. c.unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait. l
  1. 4.Ketentuan Pasal 54 ayat (2) dun ayat (3) huruf d diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1)PANWAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), mempunyai tugas dan wewenang :
1. a.mengawasi semua tahapan pemilihan Kcpala Uesa;
2. b.menerima laporan atau pengaduan terhadap dugaan pclanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Dcsa;
3. c.menindaklanjuti dan mcnyclcsaikan laporan atau pcngaduari, pcngajuan keberatan serta sengketa/ perrnasalahan yang terjadi dalarn pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
4. d.melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tcrkait dalarn rangka penyelesaian serigkct a z pcrma sala hu n yang rcrjadi dalarn pclaksariaan pemilihan Kepala De sa,
(2)Pihak terkait sebagaiman.i dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, wajib memberikan kemudahan kepada PANWAS untuk memperoleh keterangan atau informasi yang dibutuhkan scsuai dcngan ketcntuan Pcraturan Perundang-undangan.
(3)PANWAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mcmpunyai kewajiban:
1. a.memperlakukan calon Kcpa la Dc sa sccara ad il da n sctara;
2. b.melakukan pcngawa san pcmilihan Kcpa la De sa sccara akt.if;
3. c.menindaklanjuti laporan atau pengaduan, te m ua n pelanggaran, pengajuan keberatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Dcsa; da n
4. d.menyampaikan laporan pelaksariaan tugas kcpada Bupati mclalui Dinas Pembcrdayaan Masyarakat dan Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mcngcnai uraian tugas dan hubungan kerja antara PANWAS Kecarnatan dan PANWAS Kabupatcn diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya mcmcriritahkan pcngunciangan Peraturan Daerah ini dengan pcnempatarmya dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang . ..__. Diundangkan di Pinrang pada tanggal 7 �os;-b>s :zo'7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, SYARIFUDDIN SIDE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! SUL/\WESI SELATAN : 6.t-!\<.\-¥M.S .s-i, 17 1/

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 51

(1)Pegawai negeri sipil yang telah beristri/bersuami dan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari :
1. a.pejabat pembina kepegawaian; dan
2. b.istri/ suami.
(2)Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
(3)Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi PNS yang menjadi Kepala Desa diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat.
(5)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 53 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENG AWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 53

(1)Pengawasan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh PANWAS.
(2)PANWAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.PANWAS Kecamatan; dan
2. b.PANWAS Kabupaten.
(3)PANWAS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diusulkan oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Anggota PANWAS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling tinggi 2 (dua) orang, terdiri dari :
1. a.unsur PNS / Staf Kecamatan; dan
2. b.unsur Tokoh Masyarakat.
(5)PANWAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Anggota PANWAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari:
1. a.unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. b.unsur LSM/Ormas; dan
3. c.unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait. l
  1. 4.Ketentuan Pasal 54 ayat (2) dun ayat (3) huruf d diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1)PANWAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), mempunyai tugas dan wewenang :
1. a.mengawasi semua tahapan pemilihan Kcpala Uesa;
2. b.menerima laporan atau pengaduan terhadap dugaan pclanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Dcsa;
3. c.menindaklanjuti dan mcnyclcsaikan laporan atau pcngaduari, pcngajuan keberatan serta sengketa/ perrnasalahan yang terjadi dalarn pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
4. d.melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tcrkait dalarn rangka penyelesaian serigkct a z pcrma sala hu n yang rcrjadi dalarn pclaksariaan pemilihan Kepala De sa,
(2)Pihak terkait sebagaiman.i dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, wajib memberikan kemudahan kepada PANWAS untuk memperoleh keterangan atau informasi yang dibutuhkan scsuai dcngan ketcntuan Pcraturan Perundang-undangan.
(3)PANWAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mcmpunyai kewajiban:
1. a.memperlakukan calon Kcpa la Dc sa sccara ad il da n sctara;
2. b.melakukan pcngawa san pcmilihan Kcpa la De sa sccara akt.if;
3. c.menindaklanjuti laporan atau pengaduan, te m ua n pelanggaran, pengajuan keberatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Dcsa; da n
4. d.menyampaikan laporan pelaksariaan tugas kcpada Bupati mclalui Dinas Pembcrdayaan Masyarakat dan Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mcngcnai uraian tugas dan hubungan kerja antara PANWAS Kecarnatan dan PANWAS Kabupatcn diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya mcmcriritahkan pcngunciangan Peraturan Daerah ini dengan pcnempatarmya dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang . ..__. Diundangkan di Pinrang pada tanggal 7 �os;-b>s :zo'7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, SYARIFUDDIN SIDE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! SUL/\WESI SELATAN : 6.t-!\<.\-¥M.S .s-i, 17 1/