DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 08 Tahun 2018

Nomor: 08
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 385) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 44 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : Dihapus. Pasal44 Pasal II Peraruran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa menindaklanjuti Keputuslln Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8803 Tahun 2016 tcntang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tcntang Retribusi Jzm Usaha Perikanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal I SO ayat (2) Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah, yang mengamanahkan bahwa dalam ha] yang dibatalkan sebagian materi muatan perda kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari setclnh keputusan pembatalait chterima, bupati/walikota harus rncnghennkan petaksa�rda kabupaten/kota yang dibatalkan dengan m�n surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya OPRD bersama bupati/wahkota mengubah perda dimaksud;
b.bahwa berdasarkan perl.lmbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mcnelapkan Peraturan Daerah tcntang Perubahan alas Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan.
l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat II di Sulawesi (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tcntang Perikanan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan alas J Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pcrikanan (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusal dan Pcmerintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarnn Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak Dacrah dan Retribual Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Pcraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesm Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indcneeta Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 lCntang Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admimstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Pcraturan Pcmenntah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Pcnkanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); I I. Pcraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pcngclolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang {Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupoten Pinrang Nomor 295);
13.Pcraturan Daerah Kabupaten Plnrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Usaha Penkanan (Lcmbaran Daerah Kabupaten P!nrang Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Plnrang Nomor 385);
14.Peraturan Dnerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418); J Dcngan Persctujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN OAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI !ZIN USAHA PERI KANAN. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pin rang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribu:si lzin Usaha Pcrikanan (Lembo.ran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 385) diubah sebagai berikul : I. Ketentuan Pasal 44 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Dihapus. Pasal II Pero.turo.n Daero.h lm mulai ber!aku pado. tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Oaerah ini dengan penempatannya dalam L.embaran Oaerah Kabupaten Pinrang. Drundangkan di Pinrang pada tanggal KRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANGTAHUN 2018 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! SU�WESI SE�TAN NOMOR Dcngan Persetujuan Beraama DEWAN PERWAKIJ..A.N RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG BUPATI PINRANG MEMUTUSKAN· Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TEITTANG RETRIBUSJ !ZIN USAHA PERI KANAN. Pasal I Ketentuan dalam Pcraturan Daerah Ka bu paten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Us.aha Perikanan {Lcmbaran Daerah Kabupalen Pinrang Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 385) diubah sebagai bcrikut: I. Ketentuan Pasal 44 dihapus, sehingga berbunyr sebagai berikut:

Pasal 44

Dihapus.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam l.embaran Daerah Kabupalen Pinrang. Diundangkan di Pinrang pada tanggal PJ EKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! SUJ..A.WESI SEI..ATAN NOMOR J Dengan Persctujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dao BUPATI PINRANG MEMVTUSKAN· Mene1apkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PJNRANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUS! IZIN USAHA PERIKANAN. Pasal I Ketenruan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Relribusi lzin Usaha Perikanan (L.embaran Daerah Kabupalen Pinrang Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ptnrang Nomor 385) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 44 drhapus, sehingga berbunyi scbagai berikut :

Pasal 44

Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang. Diundangkan di Pinrang pada tanggal p· SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR J BUPATI PINRANO PROVINS! SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANO RETRIBUSI !ZIN USAHA PERIKANAN DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PINRANG, Menimbang Mengingat

a.bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 188.34-8803 Tahun 2016 tentang Pembatalan Bcberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupeten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi bin Usaha Perikanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 150 ayat !21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengamanahkan bahwa dalam hal yang dibata1kan sebagian materi muatan perda kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, bupati/walikota harus menghentikan pelaksanaan perda kabupaten/kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjumya DPRD bersoma bupati/walikota mengubah perda dimaksud;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retnbusi lzin Usaha Perikanan. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aeara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. 4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebo.gaimana telah diubo.h dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atee J BUPATI PINRANG PROVINS! SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENT ANG RETRIBUSI !ZIN USAHA PERIKANAN OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PINRANG, Menimbe.ng Mengingat
a.bahwa menmdaklanjuti Keputusan Ment.cri Dalam Negen Nomor 188.34-8803 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pmrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi [zin Usaha Penkanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal I SO ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulrum Daerah, yang mengamanahkan bahwa dalam hal yang dibatalkan sebagren materi muatan pcrda kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pcmbatalan diterima, bupati/walikota harus menghentikan pclaksanaan perda kabupaten/kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada pcrangkat daerah dan setaojutnya DPRD bersama bupat1/walikota mengubah perda dimaksud;
b.bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagalmana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. 4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penkanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas J Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pcrikanan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 50731;
4. 5.Undang·Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5049);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kcclua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penge\olaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;
11. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 295);
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 385);
13. 14.Peraturan Daerah Ka bu paten Pin rang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4181, J Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pcnkanan (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
14. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. 6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5049);
16. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;
17. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembarnn Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. 9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pcmerintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5601),
19. 10.Pcraturan Pcmerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 42301;
20. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengetolaan Keuangan Daerah Kabupaten Plnrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2951;
22. 13.Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribus, lzin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Plnrang Nomor 385);
23. 14.Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pcmbcntukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan L.cmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418); J

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 44

Pasal 44

Pasal 11

Pasal 44

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012

Peraturan Daerah tcntang Perubahan alas Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 16 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 44

Pasal 44

Pasal 11

Pasal 44

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012

Peraturan Daerah tcntang Perubahan alas Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 16 Tahun 2012