Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah Otonomi yang selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
N 10. 11 13. 4- Bupatiataupejabatyangberwenangadalahpejabatyangberhak mengesahkanpengangkatandanpemberhentianKepalaDesa. DewanPerwakilan RakyatDaerahyang selanjutnyadisingkatDPRD adalahlembagaperwakilanrakyatdaerahsebagaiunsur penyelenggarapemerintahandaerah. Camatadalahmerupakanunsurperangkatdaerahsebagaipemimpin Kecamatanyangmelaksanakanpelimpahansebagianwewenang Bupatidalamrangkapengawasan,pengendalian, pelaporandan evaluasi. Kecamatanadalah wilayahkerjaCamatsebagaiPerangkatDaerah Kabupaten. Desa adalahkesatuanmasyarakathukumyangmemilikibatas wilayah yangberwenanguntukmengaturdanmengurusurusan pemerintahan, kepentinganmasyarakatsetempatberdasarkan prakarsamasyarakat,hakasalusul,dan/atauhaktradisionalyang diakuidandihormatidalamsistempemerintahanNegaraKesatuan Kepala Desaadalah seorang yangdipilihlangsungolehmasyarakat desayangbersangkutanatauPemilihanKepalaDesaantarwaktu melaluimusyawarahdesa,danberdasarkansuarayangterbanyak diangkatdandisahkanolehBupatiuntukmemimpinmasyarakat Desanyadengansegalahak,wewenang,dankewajibannyadalam masajabatan6(enam) tahun,ataudiartikan sebagai pejabat PemerintahDesa yangmempunyaiwewenang,tugas dankewajiban untukmenyelenggarakan rumahtangga Desanya dan melaksanakantugasdariPemerintahdanPemerintahDaerah. Pemilihankepaia desaadaiahpelaksanaan kedaulatanrakyatdi desadalam rangka memilihkepaladesayangbersifatlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. .Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. .Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk 5- Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 13a.Panitia Pengawas Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepaia Desa,
14.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15.Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar dalam daftar pemilih daerah pemilihan.
16.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
18.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19.Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa.
20.Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
21.Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
NgNX2. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
23.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan dan kepemimpinan.
24.Kampanyeadalahkegiatan yangdilakukanolehcalonyangberhak dipilihuntuk menariksimpati pemilihdengancaramenyampaikan programapabilayangbersangkutanterpilihmenjadiKepalaDesa. 25.TempatPemungutanSuaraatauyangselanjutnyadisingkatTPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :