DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang beberapa perubahan atas Peraturan Daerah Kab Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, yaitu: menyisipkan angka 13a di dalam Pasal 1, mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan menghapus ketentuan Pasal 5 ayat (3), menambahkan ketentuan huruf g pada Pasal 10 ayat (5), mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (1), menambahkan ketentuan huruf e pada Pasal 16 ayat (2), menghapus ketentuan huruf g pada Pasal 31, menambahkan ketentuan ayat (3a), (3b), (3c), dan (3d) dalam Pasal 33, mengubah ketentuan Pasal 39, mengubah ketentuan Pasal 41 ayat (3), mengubah ketentuan Pasal 51 ayat (2), mengubah ketentuan Pasal 61, menambahkan 5 pasal yaitu Pasal 67a, Pasal 67b, Pasal 67c, Pasal 67d, Pasal 67e, menambah dua Pasal yaitu Pasal 69a dan Pasal 69b.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor & Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwatodi Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 3- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221),

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARAKLIK VV LA MA IYE NPIN PP KL ISIN IL ILINNA LEX PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 150) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 disisipkan satu angka antara angka 13 dan 14 yakni angka 13a, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Otonomi yang selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pohuwato. N 10. 11 13. 4- Bupatiataupejabatyangberwenangadalahpejabatyangberhak mengesahkanpengangkatandanpemberhentianKepalaDesa. DewanPerwakilan RakyatDaerahyang selanjutnyadisingkatDPRD adalahlembagaperwakilanrakyatdaerahsebagaiunsur penyelenggarapemerintahandaerah. Camatadalahmerupakanunsurperangkatdaerahsebagaipemimpin Kecamatanyangmelaksanakanpelimpahansebagianwewenang Bupatidalamrangkapengawasan,pengendalian, pelaporandan evaluasi. Kecamatanadalah wilayahkerjaCamatsebagaiPerangkatDaerah Kabupaten. Desa adalahkesatuanmasyarakathukumyangmemilikibatas wilayah yangberwenanguntukmengaturdanmengurusurusan pemerintahan, kepentinganmasyarakatsetempatberdasarkan prakarsamasyarakat,hakasalusul,dan/atauhaktradisionalyang diakuidandihormatidalamsistempemerintahanNegaraKesatuan Kepala Desaadalah seorang yangdipilihlangsungolehmasyarakat desayangbersangkutanatauPemilihanKepalaDesaantarwaktu melaluimusyawarahdesa,danberdasarkansuarayangterbanyak diangkatdandisahkanolehBupatiuntukmemimpinmasyarakat Desanyadengansegalahak,wewenang,dankewajibannyadalam masajabatan6(enam) tahun,ataudiartikan sebagai pejabat PemerintahDesa yangmempunyaiwewenang,tugas dankewajiban untukmenyelenggarakan rumahtangga Desanya dan melaksanakantugasdariPemerintahdanPemerintahDaerah. Pemilihankepaia desaadaiahpelaksanaan kedaulatanrakyatdi desadalam rangka memilihkepaladesayangbersifatlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. .Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. .Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk 5- Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 13a.Panitia Pengawas Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepaia Desa,
14.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15.Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar dalam daftar pemilih daerah pemilihan.
16.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
18.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19.Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa. 20.Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
21.Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa. NgNX2. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
23.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan dan kepemimpinan. 24.Kampanyeadalahkegiatan yangdilakukanolehcalonyangberhak dipilihuntuk menariksimpati pemilihdengancaramenyampaikan programapabilayangbersangkutanterpilihmenjadiKepalaDesa. 25.TempatPemungutanSuaraatauyangselanjutnyadisingkatTPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2016.
(2)Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang berikutnya selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati.
(3)Dihapus. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) ditambahkan satu huruf yakni huruf (g), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(2)Sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan seleksi bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang dan maskimal 9 (sembilan) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. a.Ketua merangkap anggota,
2. b.Sekretaris merangkap anggota,
3. c.Bendahara merangkap anggota, dan
4. d.Anggota. Yl Ta
(4)Seleksi PanitiaPemilihanKepalaDesasebagaimana dimaksudpada ayat(2)denganmenyiapkanadministrasiberupa: a.SuratpermohonankepadaBadanPermusyawaratanDesa, b.FotoCopyKartuTandaPenduduk, c.FotoCopyIjazahterakhirminimalSLTP/Sederajatyang dilegalisir, d.SuratPernyataanakanmenyelenggarakanpemilihansecarajujur, rahasia,adil,dantidakmendukungsalahsatuCalon Kepala Desa. e.SuratPernyataantidakdalamkepengurusanpartaipolitik.
(5)PanitiaPemilihanKepala Desasebagaimana dimaksudpadaayat(1) keanggotaannyaberasaldariDesasetempat,yangmemenuhisyarat administratifsesuaidenganayat(4)terdiridari: a.Unsur pengurus lembagakemasyarakatan, b.Tokohadat, c.Tokohagama, d.Tokohwanita, Tokohpemuda,?
1. f.'Pemuka-pemuka masyarakat lainnya, dan
2. g.Unsur perangkat desa. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Badan Permusyawaratan Desa, dan Kepala dan/atau Penjabat Kepala Desa tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(2)Apabila diantara anggota panitia pemilihan kepala desa ada yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa dan/atau berhalangan, maka keanggotaannya digantikan oleh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5)
(3)Penggantian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPD. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) ditambahkan satu huruf yakni huruf (e), sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
2. b.Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
3. d.Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum e. disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk, dan Bukan anggota TNI/ POLRI aktif. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
  1. 6.Ketentuan Pasal 31 huruf (g) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

a.warga negara Republik Indonesia, b. Cc. ba» pat « . bertakwa kepada tuhan yang maha esa, memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, dihapus, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 9- palingsingkat5(lima)tahunataulebih,kecuali5(lima)tahun setelahselesaimenjalani pidanapenjara danmengumumkansecara jujurdanterbukakepadapublikbahwayangbersangkutanpernah dipidanasertabukansebagaipelakukejahatan berulang-ulang: j.tidaksedangdicabuthakpilihnya sesuaidengan putusan pengadilanyangtelahmempunyaikekuatan hukurnietap, k.berbadansehat, l.tidakpernahsebagaiKepalaDesa selama3(tiga)kalimasajabatan berturut-turutdan/atautidakberturut-turut, m.berkelakuanbaik, n.menguasaidanmampumenerapkanbidangpemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatanmelalui uji kompetensi. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah dan ditambahkan empat ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d), sehingga keseluruhan pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1)Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
(2)Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
(3)Administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) yang wajib dipenuhi meliputi :
1. a.surat permohonan/iamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai,
2. b.surat pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Cc. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel ataukertasbermateraicukupsesuaiketentuan peraturanperundang-undangan, .fotocopyijasahformaldaritingkatdasarsampai denganijazah terakhiryangtelahdilegalisirolehinstansiyangberwenangatau SuratKeteranganyangdikeluarkanolehPejabatyang berwenangbagiyangtidakdapatmenunjukanijasah asiatau bagiyang ijasahnyarusak, .fotocopyAktekelahiranyangdisahkanolehpejabatyang berwenang, suratketeranganberbadansehatdaridokterPemerintah, .suratketeranganbebasNarkobadaridokterataulembagayang berwenang,
3. h.surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian, surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, daftar riwayat hidup, . surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai, surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai,
4. m.surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa, . foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang, . foto copy buku nikah bagi yang sudah menikah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang: . pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar, . surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai: surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik diatas kertas bermaterai: . surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai, (Sa) (3b) (Se) (Sd) (Se) afi t.suratpernyataansiapmenerimadanmengakuihasilproses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai:
5. u.surat ijin dari istri/suami yang sah bagi yang sudah menikah dan dibuat diatas kertas bermaterai,
6. v.surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai, dan
7. w.melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 juga harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, setelah mendapat rekomondasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 31, juga harus mendapat izin tertulis dari Bupati bagi Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa. Pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, juga harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten dan siap mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertulis telah mengundurkan diri dari Pengurus Partai Politik . Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 31, juga harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. en
(39)MengundurkandirisebagaiTenagaKontrak, Honor,ataupun sebutanlainnyayanganggaranhonorariumnyabersumberdari keuangannegara,yangdinyatakandengansuratpengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. : :aeenaMaesaNaa akTnaran 8.KetentuanPasal39diubah,sehinggakeseluruhanPasal39berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di tingkat Kabupaten dan/atau aparat lain dilingkungan instansi vertikal/TNI/POLRI, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 41 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1)Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana pada Pasal 40 ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
(2)Dalam hai calon kepaia desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3)Apabila bakal calon atau calon Kepala Desa hanya 2 (dua) orang dan salah satu bakal calon atau calon Kepala Desa meninggal dunia atau sakit yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan yang ditunjuk oleh panitia kabupaten, dilakukan proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36.

10.Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1)Anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai hak pilih serta Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. 11. 12.
(2)Calon Kepala Desa yang bukan penduduk desa tempat pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak mempunyai hak pilih pada pemungutan suara pemilihan Kepala Desa bersangkutan. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga keseluruhan pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…