dalam PERDA ini diatur mengenai Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:
Uraian laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2013 sebagai berikut:
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut :
Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupuan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah; Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Lampiran II : Neraca; Lampiran III : Laporan Arus Kas; Lampian IV : Catatan Atas Laporan Keuangan.
Lampiran lampiran Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri :
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 10 Juli 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR, ANDI IBRAHIM MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal 20 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ISMAIL, AM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 16 / TAHUN 2014)
Membuka PDF…