DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai pembentukan, jenis, dan tipologi perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, dan staf ahli.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang SALINAN Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk untuk membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan adminsitratif
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
8.Inpektorat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk untuk membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
9.Dinas Derah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk untuk membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
10.Badan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk untuk membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
11.Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur teknis badan untuk yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN, JENIS DAN TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten yang terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan.

Pasal 4

Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah Tipe A.
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A.
c.Inspektorat Daerah Tipe A.
d.Dinas Daerah terdiri atas :
1. 1.Dinas Kesehatan Tipe A;
2. 2.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
3. 3.Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tipe A;
4. 4.Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tipe A;
5. 5.Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Tipe A;
6. 6.Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tipe A;
7. 7.Dinas Pertanian Dan Pangan Tipe A;
8. 8.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tipe A;
9. 9.Dinas Kelautan Dan Perikanan Tipe A;
10. 10.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
11. 11.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tipe B;
13. 13.Dinas Sosial Tipe B;
14. 14.Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tipe B;
15. 15.Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tipe B;
16. 16.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Tipe B;
17. 17.Dinas Perhubungan Tipe B;
18. 18.Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Tipe B; dan
19. 19.Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe B.
e.Badan Daerah terdiri atas :
1. 1.Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Tipe A;
2. 2.Badan Keuangan Tipe A;
3. 3.Badan Pendapatan Tipe A;
4. 4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B; dan
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanpa Tipe sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana.
f.Kecamatan terdiri atas :
a.Kecamatan Polewali Tipe A;
b.Kecamatan Binuang Tipe A;
c.Kecamatan Anreapi Tipe A;
d.Kecamatan Matakali Tipe A;
e.Kecamatan Wonomulyo Tipe A;
f.Kecamatan Tapango Tipe A;
g.Kecamatan Mapilli Tipe A;
h.Kecamatan Luyo Tipe A;
i.Kecamatan Campalagian Tipe A;
j.Kecamatan Balanipa Tipe A;
k.Kecamatan Tinambung Tipe A;
l.Kecamatan Limboro Tipe A;
m.Kecamatan Alu Tipe A;
n.Kecamatan Tubbi Taramanu Tipe A;
o.Kecamatan Bulo Tipe A; dan
p.Kecamatan Matangnga Tipe A.

Pasal 5

Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Pasal 6

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah berupa Satuan Pendidikan berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.
(4)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(5)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(6)Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(7)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Kedudukan, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, bupati membentuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintah umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
(3)Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Rumah sakit yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan unit pelaksana teknis rumah sakit daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Penyesuaian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2018.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan/atau Badan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan/atau Badan yang baru.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2025