DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

regulasi_utama

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Golongan Perusahaan,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perizinan usaha perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum perlu pengaturan mengenai izin usaha perdagangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Surat izin Usaha Perdagangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1988 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160) ;
12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/DAK/PER/ 9/2007, tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
16.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 /NPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustirian dan Perdagangan Nomor 159 /NPP/KEP/4/1998;
17.Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M- DAK/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
18.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
6.Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual, beli, sewa beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
8.Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan Induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagaian tugas dari Perusahaan Induknya.
9.Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
10.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
11.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
12.Surat Permintaan Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.
13.Perubahan Perusahaan adalah Perubahan Data Perusahan yang meliputi Perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih (netto) kelembagaan, kegiatan usaha, dan jenis barang / jasa dagang utama.

BAB II

GOLONGAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Perusahan yang melakukan kegiatan perdagangan dibedakan dalam 3 (tiga) golongan usaha :

a.usaha kecil adalah Perusahaan yang mempunyai Modal dan kekayaan bersih (Netto) seluruh sampai dengan Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha;
b.usaha menengah adalah Perusahaan yang mempunyai Modal dan kekayaan bersih (Netto) seluruh diatas Rp.500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha; dan
c.usaha besar adalah Perusahaan yang mempunyai Modal dan kekayaan bersih (Netto) seluruh lebih dari Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

(1)Setiap Perusahaan yang melakukan usaha Perdagangan di daerah wajib memiliki SIUP yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan SIUP dapat berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan di Daerah.
(3)SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar.
(4)Golongan Perusahaan Kecil wajib memilki SIUP Kecil, Golongan Perusahaan Menengah wajib memiliki SIUP Menengah dan Golongan Perusahaan Besar wajib memiliki SIUP Besar.
(5)Bentuk format dan isi SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Perusahaan yang mengajukan SP-SIUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
(2)Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan penerbitkan SIUP.

Pasal 5

(1)SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
(2)Perusahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun ditempat diterbitkan SIUP.

Pasal 6

Di Kecualikan dari Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:

a.cabang perusahaan atau perwakilan perusahaan; dan
b.perusahaan kecil perorangan yang :
1. 1.tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan; dan
2. 2.diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat.
c.pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau perdagangan kaki lima.

Pasal 7

Perusahaan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 8

SIUP Wajib dipasang ditempat Usaha sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SIUP dan ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.

Pasal 9

Perusahaan yang telah memiliki SIUP baik dari Daerah maupun dari luar daerah yang akan membuka cabang dan atau perwakilan didaerah wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Persyaratan permohonan SIUP, meliputi:

a.mengisi formulir permohonan;
b.foto copy akta pendirian dan/atau perubahan badan usaha;
c.laporan keuangan tahun berjalan;
d.foto copy sbu yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;
e.daftar riwayat hidup penanggung jawab badan usaha;
f.foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab badan usaha;
g.foto copy kartu tanda penduduk, ijazah pendidikan formal, NPWP dan NPWPD bagi pemohon yang telah memiliki; dan
h.surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…