DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007 Nomor 13) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 huruf o, huruf r diubah dan huruf w di hapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

o.Hutan Hak/Hutan Rakyat adalah hutan yang berada diatas tanah yang dibebani hak atas tanah.
r.Pengelolaan Hutan Rakyat adalah upaya terpadu pemanfaat hutan yang meliputi tahap perencanaan (pemetaan dan inventarisasi), penanaman, pemeliharaan, pemungutan/ pemanenan, pemanfaatan, pengusahaan, pengawasan dan pengendalian.
w.Dihapus.
1. 2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Keberadaan hutan rakyat merupakan hutan yang di budidayakan berupa hutan tanaman dan dapat berupa hutan yang tumbuh secara alami diatas lahan yang dibebani hak milik/hak lainnya.
(2)Keberadaan hutan rakyat yang berada diatas lahan/tanah yang dibebani hak milik dibuktikan dengan surat-surat bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah/lahan tersebut dan keberadaannya berada diluar kawasan hutan dibuktikan dengan instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

3.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Pengelolaan hutan rakyat mencakup aspek kegiatan perencanaan, penanaman, pemeliharaan penebangan, pengelolaan, pemanfaatan, pemasaran dan pengembangan dengan tatacara pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Pengelolaan hutan rakyat yang telah dilaksanakan oleh penduduk setempat menurut tatacara/budaya setempat, tetap diperhatikan dalam rangka kelestarian dan peningkatan produktifitas hasil hutan.
(3)Dinas Kehutanan wajib memfasilitasi kegiatan pengelolaan hutan rakyat biayanya di bebankan kepada APBD dan APBN maupun dari sumber-sumber lain yang sah.

4.Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) diubah dan Pasal 5 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) di hapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemanfaatan kayu dari hutan rakyat di laksanakan oleh pemilik dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dan aspek kelestarian.
(2)Hasil produksi hutan rakyat baik berupa kayu maupun non kayu sepenuhnya menjadi hak pemilik, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk diperdagangkan.
(3)Terhadap hutan rakyat baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh secara alami, pemanfaatan hasil produksinya diperlukan pemeriksaan fisik oleh kepala desa dan dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Setiap pemilik/pemegang izin pemanfaatan hasil hutan rakyat wajib melaporkan realisasi produksi kepada Kepala Desa/Lurah dan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.
(2)Setiap pemilik hutan rakyat wajib melaksanakan penanaman kembali terhadap tanah/lahan yang telah dilakukan penebangan dengan tanaman budidayaat aupun tanaman-tanaman non budidaya kehutanan sebanyak 10 pohon/2 M3
(3)Setiap Pemilik izin hutan rakyat wajib menjaga, mencegah, menanggulangi kerusakan hutan, kebakaran dan menjaga kelestarian kawasan konservasi, sehingga hutan dan lahan tetap terjaga sesuai dengan peruntukannya.
(4)Terhadap pemanfaatan jenis kayu hutan yang berasal dari hutan alami yang non budidaya dikenakan kewajiban membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sesuai ketentuan yang berlaku.
(5)Setiap hasil hutan rakyat yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan disekitar tebangan ketujuan, wajib dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang merupakan dokumen angkutan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Barangsiapa dengan sengaja:

a.tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi berupa penghentian layanan;
b.tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.mengangkut hasil hutan tanpa disertai / dilengkapi bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;dan
d.memungut hasil hutan diluar areal yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
1. 7.Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VIIIA sehingga BAB VIIIA berbunyi sebagai berikut:
2. 8.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.
(2)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
1. a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
2. b.melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
3. c.memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
4. d.melakukan penggeledahan dan pernyataan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
5. e.meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
6. f.menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. g.membuat dan menandatangani berita acara;
8. h.menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
(3)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 2 Juli 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR ANDI IBRAHIM MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal 18 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ISMAIL, AM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 14 / TAHUN 2014) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT I. UMUM Dalam rangka untuk menciptakan lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan (sekitar hutan), meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dan kesempatan berusaha, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangannya perlu diatur oleh karena keberadaan potensi hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu dari hutan rakyat cukup besar dan potensial, sehingga pemerintah sangat menaruh perhatian dan harapan agar supaya produksi hasil hutan rakyat dapat turut menyumbang pemenuhan kebutuhan kayu dan bukan kayu untuk kepentingan local dan nasional, akan bahan baku kayu industry perkayuan, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar dan pada umumnya di Sulawesi Barat. Keberadaan hutan rakyat mempunyai fungsi pendukung lingkungan, konservasi tanah dan perlindungan tata air, sehingga sangat diperlukan pengaturan produksi hasil hutan rakyat terutama produksi kayunya yang dikaitkan dengan pengaturan, pengembangan, dan pengelolaan terhadap tanah/lahan sesuai pertimbangan social ekonomi, budaya dan lingkungan sesuai dengan peruntukannya. Bagi Pemerintah Daerah, pengaturan, pengembangan dan pengelolaan hutan rakyat dengan budidaya tanaman kehutanan dan non kehutanan secara optimal dan lestari serta berkelanjutan diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat pedesaan dan masyarakat sekitar hutan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bukti kepemilikan yang dimaksud adalah sertifikat hak milik, letter C atau girik, hak guna usaha, hak pakai atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Negara (BPN).

Pasal 4

Ayat (1) Perencanaan yang dimaksud adalah mulai dari penataan areal sampai pengadaan bibit. Ayat (2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…