DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

regulasi_utama

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Pemanfaatan Energi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa listrik merupakan salasatu jenis komoditas yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia modern, tenaga listrik juga dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda manusia, oleh karena itu instalasi sarana penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus aman, handal dan akrab lingkungan yang dibangun dan dipasang sesuai dengan ketentuan teknis dibidang ketenagalistrikan;
c.bahwa dalam upaya lebih meningkatan kemampuan daerah dalam hal penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan daerah dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Badan Usaha, koperasi atau sekelompok masyarakat dalam bentuk swadaya untuk menyediakan tenaga listrik;
d.bahwa dalam batas kapasitas tertentu, pengadaan tenaga listrik harus mendapatkan pengawasan yang mencakup aspek teknik, keselamatan, keamanan, keandalan, standardisasi dan kelestarian fungsi lingkungan, juga harus memperhatikan aspek pelayanan, aspek kelangsungan usaha dan aspek harga jual tenaga listrik;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394); diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN DAN PEMANFAATAN ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Dinas Pertambangan Energi dan Mineral adalah Dinas Pertambangan Energi dan Mineral Kabupaten Polewali Mandar.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Mineral Kabupaten Polewali Mandar.
7.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
8.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Polewali Mandar.
9.Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
10.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut UKS adalah Usaha Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri.
11.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan Kepala Daerah kepada Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
12.Pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, selanjutnya disebut PIUKS adalah Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya yang telah mendapatkan izin dari Bupati untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
13.Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKU adalah Usaha Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
14.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUKU adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada BUMN/BUMD, Koperasi atau Swasta yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
15.Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, selanjutnya disebut PIUKU adalah Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD yang mendapatkan Izin untuk melakukan usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.
16.Instalasi Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut Instalasi, adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkit, konversi transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
17.Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 Volt.
18.Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan diatas 35.000 Volt.
19.Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai beserta alat-alat yang diperlukan.
20.Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
21.Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
22.Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).
23.Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi meliputi:

a.pemanfaatan energi untuk pembangkit tenaga listrik;
b.pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
c.pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU);
d.pemberian Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL);
e.pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pemberian rekomendasi/persetujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketenagalistrikan.

BAB III

PEMANFAATAN ENERGI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Pasal 3

(1)Setiap pembangkit listrik memprioritaskan pemanfaatan sumber energi primer setempat, baik yang tak terbarukan maupun yang terbarukan dengan memperhatikan keekonomisannya.
(2)Ketentuan mengenai prioritas pemanfaatan sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kebijakan energi yang berlaku.

BAB IV

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah daerah menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah.
(2)Dalam menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat setempat.
(3)Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah mengacu pada pedoman rencana umum ketenagalistrikan daerah yang ditetapkan pemerintah.
(4)Pada wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, badan usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat rencana penyediaan tenaga listrik daerah berdasarkan rencana umum ketenagalistrikan daerah.

BAB V

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 5

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik, meliputi:
1. a.usaha penyediaan tenaga listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS); dan
2. b.usaha penyediaan tenaga listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU).
(2)Jenis usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembangkit tenaga listrik;
2. b.transmisi tenaga listrik; dan
3. c.distribusi tenaga listrik.

Pasal 6

(1)Setiap usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) harus memperoleh izin dari Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS); dan
2. b.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU).
(3)IUKS untuk UKS dengan kapasitas 200 KVA keatas, sedangkan kapasitas dibawah 200 KVA harus terdaftar pada Dinas Pertambangan dan Energi.
(4)IUKS yang diberikan oleh Bupati adalah untuk UKS yang tidak termasuk dalam jaringan transmisi (grid) Nasional dan bukan lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1)IUKS dan atau IUKU diberikan kepada Badan Usaha.
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah :
1. a.koperasi;
2. b.badan hukum swasta;
3. c.BUMN/BUMD, atau
4. d.lembaga negara lainnya yang diserahi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan UKS dan/atau UKU.

Pasal 8

IUKU dan IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan, terdiri dari :

a.penggunaan utama;
b.penggunaan cadangan;
c.penggunaan darurat; dan
d.penggunaan sementara.

Pasal 9

(1)Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus diajukan secara tertulis Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
(2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.akta pendirian perusahaan;
2. b.gambar tata letak lingkungan;
3. c.gambar denah instalasi;
4. d.gambar diagram garis tunggal instalasi;
5. e.uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik; dan
6. f.persetujuan studi AMDAL, UKL/UPL.
(3)Permohonan IUKS wajib membuat surat pernyataan diatas kertas materai, bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai dengan peruntukannya.
(4)Bentuk dan tatacara pengisian formulir akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf a dapat disetujui apabila permohonan izin telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan mempertimbangkan :
1. a.rekomendasi dari PKUK atau PIUKU mengenai kemampuan penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya;
2. b.keandalan dan mutu penyediaan tenaga listrik yang disyaratkan pemohon memenuhi dengan keandalan dan mutu yang disediakan oleh PKUK atau PIUKU;
3. c.kelayakan ekonomis dan kelaikan teknis atas penggunaan pembangkit tenaga listrik;
4. d.penggunaan Energi Primer untuk pembangkit yang akan digunakan;
5. e.dipenuhi aspek keselamatan kerja, keamanan instalasi, standardisasi;
6. f.lingkungan; dan
7. g.studi Kelayakan.
(2)Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a tidak disetujui, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…