DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan dalam Perda No.15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007 Nomor 15) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) diantara huruf a dan huruf b yakni huruf a.1 dan huruf m dihapus serta ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf t, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

a.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. a.1 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
b.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
c.Dinas adalah Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Polewali Mandar.
d.Ternak adalah hewan piaraan yang terdiri dari kuda, sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.
e.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
f.Pemilik ialah seseorang atau badan hukum tertentu yang secara hukum dapat berbuat sesuatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak secara tertentu.
g.Tempat pengembalaan adalah sebidang tanah rerumputan yang ditentukan oleh Bupati untuk digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan/tempat makanan ternak.
h.Surat pemberitahuan jumlah ternak (SPJT) adalah kartu/surat keterangan yang memuat secara rinci jumlah dan jenis ternak yang dimiliki seseorang atau Badan Hukum Pengelola.
i.Buku pendataan ternak adalah buku tempat mencatat jumlah dan jenis ternak yang dimiliki oleh setiap orang pada setiap Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Polewali Mandar.
j.Penyidik ialah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
k.Pemeliharaan ternak adalah perlakuan khusus secara teknis oleh pemilik terhadap hewan/ternak besar dan kecil yang dimiliki dengan jalan memberi makanan, minuman, mengandangkan, mengembangbiakkan, mengobati bila sakit dan melakukan pencegahan terhadap penyakit hewan menular.
l.Penertiban ternak adalah mencegah ternak besar dan ternak kecil peliharaan, lepas dan berkeliaran di alam bebas yang dapat mengganggu lingkungan hidup, dengan jalan melakukan pemeliharaan, didaftar dan diberikan kartu ternak (KPT) dan dicap.
m.Dihapus.
n.Kartu Pemilikan Ternak (KPT) adalah kartu identitas kepemilikan seekor ternak besar yang memuat ciri-ciri berikut dengan cap sesuai kode wilayah kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan alamat domisili ternak dan pemiliknya.
o.Kandang ternak adalah sebuah bangunan yang dibuat khusus sebagai tempat pemeliharaan seekor ternak besar dan kecil sesuai teknis.
p.Rumah tahanan ternak adalah sebuah bangunan yang dibuat khusus sebagai tempat penahanan ternak besar atau kecil yang ditangkap oleh petugas yang ditunjuk apabila ternak tersebut lepas dan berkeliaran tanpa pengembala dan dapat mengganggu/merusak lingkungan hidup.
q.Ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda.
r.Ternak kecil adalah kambing, domba dan babi.
s.Tempat penggembalaan adalah sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemilik disesuaikan dengan batas jumlah ternak yang digembala dan lapangan perumputan yang tersedia serta tempat pengandangan yang memenuhi syarat teknis.
t.Unit Pelaksana Tenis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Tenis Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi peternakan.
1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Peternak harus mengandangkan ternaknya sesuai dengan habitat kehidupan ternaknya.
(2)Penempatan kandang atau pengembalaan harus jauh dari:
1. a.pemukiman penduduk;
2. b.rumah ibadah;
3. c.tempat pendidikan;
4. d.sungai dan/atau sumber air bersih yang berada diwilayah Kabupaten Polewali Mandar;
5. e.pasar;
6. f.terminal; dan
7. g.tempat keramaian lainnya.
  1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Peternak harus menempatkan kandang pada lahan milik sendiri atau milik orang lain atas persetujuan pemiliknya dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh teknis peternakan.

4.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Radius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk populasi :
1. a.ternak besar paling banyak 30 (tiga puluh) ekor dan ternak kecil paling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor, jarak kandang dari pemukiman penduduk paling sedikit 100 (seratus) meter, dan jarak dengan peternakan lain yang sejenis paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter; dan
2. b.ternak besar lebih dari 30 (tiga puluh) ekor dan ternak kecil lebih dari 150 (seratus lima puluh) ekor, jarak kandang dari pemukiman paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan jarak dengan peternakan lain yang sejenis paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter.
(2)Dihapus
(3)Setiap ternak yang berusia 1 (satu) tahun harus memiliki Kartu Pemilik Ternak (KPT), Tanda Cap Kartu Pengenal sesuai ketentuan yang berlaku.

5.Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembalaan dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh aparat desa/kelurahan, Masyarakat dan/atau Polisi Pamong Praja.
(2)Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disimpan paling lama 1 (satu) hari pada tempat yang disediakan oleh Dinas sebelum diserahkan kepada UPTD untuk diamankan.
(3)Ternak yang diserahkan kepada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditampung pada rumah tahanan ternak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Ternak yang ditangkap dan telah ditahan pada tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikenakan biaya pemeliharaan dan pengamanan untuk setiap ekor dan dipungut dari pemiliknya.
(2)Biaya pemeliharaan dan pengamanan untuk setiap ekor ternak yang ditangkap akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Ternak yang ditangkap segera diumumkan melalui media cetak dan media elektronik dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak ada seorangpun mengaku sebagai pemilik ternak, maka ternak tersebut dianggap tidak ada pemiliknya dan dapat dilelang atau dijual secara umum.
(4)Seluruh hasil penerimaan yang dimaksud pada ayat (1) secara bruto disetor ke kas Daerah.

7.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) di ubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Peternak wajib menjaga kesehatan ternak dari gangguan penyakit ternak.
(2)Untuk menjamin kesehatan ternak, pemilik ternak wajib menvaksinasi ternaknya secara teratur.
(3)Untuk mendukung kesehatan ternak dan mencegah terjangkitnya penyakit kepada manusia, maka kandang dibuat sesuai dengan persyaratan teknis dari instansi terkait.

8.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali padatanggal15 September 2016 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd ANDI IBRAHIM MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal 16 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd ISMAIL. AM. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 6. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 37 / TAHUN 2016. Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 19 September 2016 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN ttd Drs. RIJALUL GAIB, MM Pangkat : Pembina TK. I NIP : 196707271994031017

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…