DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

regulasi_utama

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Syarat, Asas, Tujuan dan Prinsi Pemberdayaan,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang usaha yang kondusif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Perubahan AD Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 30/ Per/ M.KUKM/ VIII/ 2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Pendanaan Melalui Lembaga Modal Ventura;
17.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar.
6.Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang/seorang atau badan atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10.Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
11.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan usaha, mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh pemihakan kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12.Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk meningkatkan praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
13.Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
14.Kegiatan KSP adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
15.Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah Koperasi yang mempunyai beberapa unit usaha.
16.Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai dan prinsip- prinsip koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
17.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

BAB II

SYARAT, ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Koperasi yang akan diberikan pengesahan Akta Pendirian disyaratkan untuk melengkapi:

a.buku wajib 16 (enam belas) koperasi;
b.papan nama koperasi;
c.struktur organisasi;
d.alamat kantor; dan
e.sarana perkantoran lainnya yang mendukung.

Pasal 3

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan :

a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;
d.efesiensi berkeadilan;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kemandirian;
h.keseimbangan kemajuan ; dan
i.kesatuan ekonomi.

Pasal 4

Tujuan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

a.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
b.meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro,kecil dan menengah ;
c.meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif ; dan
d.meningkatkan peran serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumberdaya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 5

(1)Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. a.efektif;
2. b.efisien;
3. c.terpadu;
4. d.berkesinambungan;
5. e.profesional;
6. f.adil;
7. g.transparan;
8. h.akuntabel;
9. i.kemandirian; dan
10. j.etika usaha.
(2)Khusus KSP/USP, baik Pola Konvensional maupun Pola Syariah yang akan membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Polewali Mandar, wajib mendapat izin dari Bupati setelah memperoleh persetujuan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Polewali Mandar.

BAB III

BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Pasal 6

Pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk :

a.memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
b.memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai ketentuan Perundang-Undangan; dan
c.membantu para pelaku usaha Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh Lembaga Keuangan bukan Bank.

Pasal 7

(1)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.telah berbadan hukum koperasi;
2. b.usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. c.memiliki klasifikasi minimal C dan predikat kesehatan koperasi cukup sehat bagi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan/atau hasil pemeringkatan koperasi minimal cukup berkualitas ; dan
4. d.telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
(2)Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 9

(1)Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Usaha Kecil yang berizin dan usaha menengah wajib menyerahkan salinan:
1. a.akte pendirian ;
2. b.izin usaha ;
3. c.tanda daftar perusahaan dan/atau tanda daftar industri;
4. d.nomor pokok wajib pajak ; dan
5. e.laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan perkuatan permodalan, usaha menengah wajib menyerahkan agunan atau jaminan.

Pasal 10

(1)Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, penyalurannya melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.
(2)Tata cara penunjukan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dekopinda dapat diberi peran :

a.menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
b.meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
c.melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
d.mengembangkan kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
e.membantu pemerintah daerahdalam proses pendataan Koperasi;
f.meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi; dan
g.meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…