DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai besaran penyertaan modal, penganggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban terkait Iktisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalayo dalam rangka mendorong kinerja dalam mencapai sasaran terhadap pelayanan air minum di Kabupaten Polewali Mandar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalayo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang SALINAN Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Invenstasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Invenstasi Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 7);
10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
7.Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.
8.Modal daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum Lainnya.
9.Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
10.Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
11.Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan dapat Peusahaan Daerah dan/atau Perseroan Terbatas.
13.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang- Undang tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
14.Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar.
15.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16.Kontribusi adalah penerimaan dari bagian yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB II

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2016.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh kontribusi dari PDAM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2)PDAM berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)PDAM berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
(3)PDAM berkewajiban memberikan kontribusi yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkan ke Kas Daerah.
(4)Besarnya kontribusi menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

PDAM menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 7

Akuntansi pengelolaan dengan penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh lembaga akuntan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Pelaporan dan pertanggungjawaban dan penyertaan modal daerah kepada PDAM, harus disampaikan oleh PDAM kepada Bupati secara periodik.
(2)Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dengan dana-dana yang dikelola oleh PDAM selain dana penyertaan modal daerah.
(3)Pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal15 September 2016 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd ANDI IBRAHIM MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal 16 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd ISMAIL AM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 7. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 38 / TAHUN 2016) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 19 September 2016 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Drs. RIJALUL GAIB, MM Pangkat : Pembina TK. I NIP : 196707271994031017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Polewali Mandar dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat, diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal (inventasi daerah) yang besarnya tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wai Tapalayo Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Keuangan) dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Nomor PHD-71/PK/2016 Tanggal 25 April 2016, Besaran hibah dalam sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Sejalan dengan upaya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wai Tapalayo Kabupaten Polewali Mandar untuk terus memacu pengembangan system penyediaan air minum, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat guna memperkuat kelembagaan, perbaikan kinejra dan penyehatan perusahaan sehingga mampu berdaya guna, berhasil guna secara nyata dinamis dan bertanggungjawab, serta dalam rangka mempercepat penyelesaiaan rekonsiliasi dan renstrukturisasi utang PDAM, dan guna memdukung target 100% atas pelayanan akses aman air minum sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, diperlukan tersedianya sarana dan prasarana air minum yang didukung dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Penetapan dan penyesuaian penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wai Tapalayo Kabupaten Polewali Mandar. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…