DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
11.Wilayah adalah Dusun atau Kappung.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13.Pemilih adalah penduduk desa yang pada saat pemilihan sudah berumur 17 Tahun dan memiliki hak pilih.

BAB II

ANGGOTA BPD

Pasal 2

Persyaratan anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 3

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, sebanyak 5 (lima) orang anggota;
2. b.jumlah penduduk 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang anggota; dan
3. c.lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, sebanyak 9 (Sembilan) orang anggota.

Pasal 4

(1)Pengisian anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara:
1. a.langsung; atau
2. b.musyawarah perwakilan.
(2)Pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:
1. a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah; dan
2. b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
(2)Calon anggota BPD keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih di setiap Wilayah pemilihan.
(3)Calon anggota BPD keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih pada:
1. a.semua wilayah pemilihan untuk pemilihan secara langsung; dan
2. b.musyawarah tingkat desa untuk pemilihan secara musyawarah.

Pasal 6

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
(2)Unsur wakil Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari Wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup Wilayah tertentu dalam desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
(4)Jumlah Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disesuaikan dengan jumlah anggota BPD yang akan dipilih dari unsur wakil wilayah.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
(4)Perempuan warga Desa yang sudah terdaftar sebagai calon anggota perempuan pada keterwakilan perempuan tidak diperbolehkan lagi mengikuti pengisian anggota BPD pada keterwakilan Wilayah.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
(2)Panitia pemilihan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari:
1. a.3 (tiga) orang dari unsur Perangkat Desa; dan
2. b.8 (delapan) orang dari unsur masyarakat Desa.
(4)Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan perwakilan yang berasal dari:
1. a.lembaga kemasyarakatan;
2. b.lembaga adat Desa; dan/atau
3. c.tokoh masyarakat.
(5)Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menyusun tata tertib pemilihan;
2. b.menyusun jadwal pemilihan;
3. c.melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
4. d.menetapkan pembagian Wilayah;
5. e.menetapkan calon dan nomor urut;
6. f.melaksanakan pemilihan;
7. g.menangani sengketa pemilihan;
8. h.menyusun berita acara penetapan hasil pemilihan; dan
9. i.menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan calon anggota BPD:
1. a.keterwakilan Wilayah; dan
2. b.keterwakilan perempuan.
(3)Penentuan calon anggota BPD keterwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit 2 (dua) orang setiap Wilayah pemilihan.
(4)Penentuan calon anggota BPD keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebanyak 1 orang setiap Wilayah pemilihan.

Pasal 10

(1)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang untuk keterwakilan wilayah dan tidak terpenuhi 1 (satu) orang untuk keterwakilan perempuan, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(2)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan untuk keterwakilan Wilayah dan untuk keterwakilan perempuan hanya 1 (satu) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia menetapkan calon tersebut sebagai anggota BPD terpilih.
(3)Dalam hal tidak terdapat calon untuk keterwakilan Wilayah dan untuk keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia menunda pelaksanaan pemilihan anggota BPD sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 11

(1)Nomor urut calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(5)huruf e ditetapkan dengan pengundian.
(2)Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh calon anggota BPD.
(3)Jika calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, dapat diwakili dengan menunjukkan surat kuasa.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…