DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Persyaratan Calon Perangkat Desa, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa, serta Struktur Organisasi Perangkat Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Dusun yang selanjutnya disebut kappung adalah wilayah kerja Kepala Kappung.
11.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, kepala urusan, kepala seksi, serta Kapala Kappung.
12.Calon adalah seseorang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon perangkat desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana operasional tahunan dari program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka- angka rupiah.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah warga desa bersangkutan yang memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
3. c.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum dan atau yang sederajat ;
4. d.berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
5. e.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa setempat;
6. f.sehat jasmani, rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
7. g.tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
8. h.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
9. i.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat;
10. j.bersedia dicalonkan; dan
11. k.Dapat baca Alqur’an bagi pemeluk agama Islam dan bagi pemeluk agama lain dapat baca Kitab sucinya.
(2)Khusus untuk jabatan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa , tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan Istri/Suaminya sampai derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun kesamping serta karena hubungan semenda.
(3)Sekretaris Desa tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Bendahara Desa.
(4)Bagi calon Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memiliki izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(5)Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus cuti dari jabatannya selama masa pencalonan perangkat desa.

BAB III

PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Kepala Desa mengumumkan pendaftaran calon perangkat desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja ditempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat Desa setempat.
(2)Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh bakal calon perangkat desa secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3)Setelah menerima kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat.
(4)Jumlah calon untuk masing-masing jabatan Perangkat Desa adalah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(5)Setelah menerima nama-nama calon untuk masing- masing jabatan Perangkat Desa dari Kepala Desa, Camat memberikan Rekomendasi secara tertulis kepada Kepala Desa yang memuat nama-nama calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan, palinglama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas calon diterima.
(6)Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.
(7)Mekanisme pencalonan perangkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Dalam hal anggota BPD yang ikut pencalonan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan harus mundur dari jabatannya.

Pasal 5

(1)Pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 dan Pasal 4 hanya berlaku bagi jabatan unsur sekretariat desa dan unsur pelaksana teknis.
(2)Untuk jabatan Kapala Kappung, ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan rekomendasi dari Badan Permusyawaratan Desa.
(3)Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetujui oleh minimal 1/2(satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.

Pasal 6

Masa jabatan perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan sisa masa jabatan Kepala Desa pada saat pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Perangkat Desa berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.berhalangan tetap;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;atau
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 8

(1)Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diajukan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh persetujuan.
(2)Persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari total jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
(3)Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa.
(4)Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
(5)Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Paragraf Kedua Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 9

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan register perkaradi pengadilan.

Pasal 10

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, pelanggaran HAM berat, Narkoba, (Judi) ? dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 11

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…