DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan dalam Perda No.9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu mengatur, membentuk,

Menetapkan

menetapkan, pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Perundang-Undangan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. 5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. 6.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. 14.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu;
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. 16.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 9) diubah sebagai berikut:
16. 1.Ketentuan Pasal 1 angka (satu), angka 2 (dua) diubah, disisipkan 1 (satu) angka diantara angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat), dan ditambahkan angka 9 (sembilan) sampai dengan angka 17 (tujuh belas) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. 3.1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga otonom Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Kecamatan dan Kelurahan.
6.Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu berupa Badan dan Kantor sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
8.Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
9.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
11.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan oleh seseorang atau suatu badan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan.
12.Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya (mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen) dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan menganut prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas dan menjamin kepastian biaya, waktu serta kejelasan prosedur.
13.Perizinan adalah suatu jenis pelayanan publik yang memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu yang mempunyai implikasi terhadap hak dan kewajiban pihak lain dalam arti luas.
14.Non perizinan adalah suatu jenis pelayanan publik yang memberikan legalitas kepada seseorang atau badan hukum di luar perizinan.
15.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok BPMPTSP.
16.Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
17.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2.Diantara Pasal 2 huruf g dan huruf h di sisipkan 1 (satu) huruf dan huruf i dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :

a.Inspektorat Kabupaten;
b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
c.Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD);
d.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
e.Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
f.Badan Lingkungan Hidup;
g.Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; g1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP);
h.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
i.Dihapus;
j.Satuan Polisi Pamong Praja; dan
k.Rumah Sakit Umum Daerah.
1. 3.Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Delapan disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh A yang terdiri dari Pasal 17A dan Pasal 17B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

(1)BPMPTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPTSP mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. b.penyelenggaraan pelayanan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. c.pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17B

(1)Susunan Organisasi BPMPTSP, terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Penanaman Modal : 1) Sub Bidang Promosi dan Kemitraan Dunia Usaha; dan 2) Sub Bidang Sarana Prasarana Penanaman Modal.
4. d.Bidang Pelayanan : 1) Sub Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Perlindungan; dan 2) Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
5. e.Bidang Pengolahan dan Pengendalian : 1) Sub Bidang Pengolahan dan Penetapan; dan 2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi BPMPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Bagian Kesembilan dihapus.
5.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
2. b.pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
3. c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. e.pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 6.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri dari:
1. a.Kepala Satuan;
2. b.Sekretariat : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan: 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat: 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan 2) Seksi Kerjasama.
5. e.Bidang Sumber Daya Aparatur: 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan 2) Seksi Teknis Fungsional.
6. f.Bidang Perlindungan Masyarakat: 1) Seksi Satuan Linmas; dan 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. g.Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan;dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)dihapus
(3)Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Penjabaran tugas pokok dan fungsi Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon II.b.
(2)Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan Eselon III a.
(3)Kepala Bidang pada Badan adalah Jabatan Eselon III b.
(4)Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan Eselon IV a.

8.Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Inspektur, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2)Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan Oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 11 Februari 2016 BUPATI POLEWALI MANDAR, ANDI IBRAHIM MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal, 12 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ISMAIL AM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 5 / TAHUN 2016) Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 2 Tahun 2016 Tanggal : 11 Februari 2016 Promosi dan Kemitraan Sub Bidang Dunia Usaha BUPATI POLEWALI MANDAR, Modal Sub Bidang Sarana Prasarana Penanaman Modal ANDI IBRAHIM MASDAR Sub Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Perlindungan Bidang Pelayanan Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pengolahan dan Pengendalian Sub Bidang Pengolahan dan Penetapan Bidang Penanaman BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) KABUPATEN POLEWALI MANDAR Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi KEPALA BADAN Jabatan Fungsional Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 2 Tahun 2016 Tanggal : 11 Februari 2016 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perlindungan MasyarakatAparatur Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Jabatan Fungsional Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian KEPALA SATUAN Unit Pelaksana SATPOL PP Kecamatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Seksi Operasi dan Pengendalian Seksi Kerjasama Bidang Sumber Daya Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ANDI IBRAHIM MASDAR Seksi Satuan Linmas Seksi Bina Potensi Masyarakat Pengawasan dan Penyuluhan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Seksi Pelatihan Dasar Seksi Teknis Fungsional BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN POLEWALI MANDAR BUPATI POLEWALI MANDAR, Seksi Pembinaan

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…