DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 193

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar yang meliputi: 1. Bentuk Hukum, Nama, Lambang, dan Tempat Kedudukan 2. Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha 3. Modal 4. Organ Perumda Air Minum 5. Pegawai 6. Satuan Pengawas Intern Dan Komite Audit 7. Pembinaan Prestasi Kerja 8. Asuransi dan Jaminan Hari Tua 9. Tahun Buku, Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan 10. Tarif Air Minum 11. Penggunaan Laba Perumda 12. Pembubaran 13. Pembinaan dan Pengawasan BUMD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan air yang bersih, pemerintah daerah mengelola pemberian air bersih kepada masyarakat dengan mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalayo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
c.bahwa dalam perkembangannya pemerintah pusat telah mengundangkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalayo sebagai badan usaha milik daerah yang menyelenggarakan penyediaan air minum wajib menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum dengan peraturan perundang-undangan tersebut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum berkedudukan sebagai pemilik modal yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan dan pengelolaan air minum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.
9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
10.Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minumserta mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minumbaik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Polewali Mandar.
12.Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
13.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
15.Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan kepala daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
16.Air Minum adalah air bersih sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri kesehatan yang berlaku, terkait kualitas air minum.
17.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah.
(2)Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo.

Pasal 3

Lambang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo berkedudukan di Daerah.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Maksud dan Tujuan didirikannya Perumda Air Minum, meliputi :
1. a.menyelenggarakan penyediaan jasa pelayanan air minum untuk memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah;
2. b.menyelenggarakan penyediaan jasa pelayanan air minum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. c.mendorong perkembangan perekonomian daerah; dan
4. d.memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salahsatu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(2)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum melaksanakan kegiatan usaha, yakni :
1. a.memproduksi air minum;
2. b.mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
3. c.mendirikan, membangun, mengelolah, dan memelihara instalasi air minum yang dimiliki oleh Perumda Air Minum;
4. d.membentuk dan mengembangkan unit usaha guna perkembangan dan kemajuan perusahaan untuk mendapatkan laba dan/atau keuntungan bagi Perumda Air Minum atas persetujuan KPM.

BAB IV

MODAL

Pasal 6

(1)Modal Perumda Air Minum merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
(2)Modal Perumda Air Minum ditetapkan sebesar Rp 46.676.415.163,-. (Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
(3)Pemenuhan Modal Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap yang mekanismenya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(4)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

(1)Modal dasar Perumda Air Minum, berasal dari:
1. a.kekayaan daerah yang dipisahkan; dan,
2. b.neraca permulaan Perumda Air Minum yang berasal dari semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalalayo Kabupaten Polewali Mandar;
(2)Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Air Minum, terdiri dari:
1. a.penyertaan modal pemerintah daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan,
4. d.sumber modal lainnya yang didapatkan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari ;
1. a.APBD; dan/atau,
2. b.Konversi dari pinjaman.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari ;
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau,
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari ;
1. a.pemerintah Pusat;
2. b.pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau,
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi ;
1. a.kapitalisasi cadangan; dan,
2. b.keuntungan reveluasi asset.

Pasal 8

(1)Modal Perumda Air Minum yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(4)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
(5)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minumdapat dilakukan untukpengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, danpenugasan Pemerintah Daerah.
(7)Pengurangan modal Daerah pada Perumda Air Minum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Perumda Air Minum dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
(2)Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perumda Air Minum dapat menerima hibah.
(2)Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks193PDFHirarki

Memuat teks peraturan…