DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang akan digunakan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri: a. pendahuluan; b. gambaran umum daerah; c. visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah; d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan e. penutup.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
4.Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang akan digunakan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

(2)RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai:
1. a.pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. b.pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Strategis Daerah Tahun 2025-2029;dan
3. c.instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

(1)RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum daerah;
3. c.visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
4. d.program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
5. e.penutup.
(2)Dokumen RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2025-2029.

Pasal 5

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 dapat diubah apabila :

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 12 September 2025 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd SAMSUL MAHMUD Diundangkan di Polewali pada tanggal 12 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd NURSAID LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 11-15/2025 / TAHUN 2025). Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 12 September 2025 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025-2029 RPJMDRPJMD i DAFTAR ISI Daftar Isi..………………………………………………………………………………………………….. i BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang............................................................................…. 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan................................................................ 4 1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya ............................................ 8 1.4 Maksud dan Tujuan……................................................................. 11 1.5 Sistematika Penulisan................................................................... 12 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH........................................................... 14 2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..................................... 14 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.............................................. 14 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat...........................................47 2.1.3 Aspek Daya Saing……........................................................... 67 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum…...................................................... 80 2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH............................................. 159 2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah 5 (Lima) Tahun Terakhir....................................................................................... 159 2.2.2. Pengelolaan Keuangan Masa Lalu......................................... 175 2.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah 5 (Lima) Tahun Ke Depan ........... 177 2.3 PERMASALAHAN DAN SU STRATEGIS...................................... 189 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah..................................... 189 2.3.2 Isu Strategis Daerah............................................................. 206 BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH……………………………............................................................ 226 3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran…………….………………....................... 226 3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah................................................................... 257 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH………........................ 303 4.1 Program Perangkat Daerah……...................................................... 303 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah……………………………….. 328 BAB V PENUTUP......................................................................................... 356 Halaman ii 5.1 Kaidah Pelaksanaan....................................................................... 356 5.2 Manajemen Resiko........................................................................ 357 5.3 Perubahan RPJMD......................................................................... 358 5.4 Pedoman Transisi…………………………………………………………………….. 359 BAB 11 PENDAHULUAN TAHUN 2025-2029TAHUN 2025-2029 RPJMDRPJMD KABUPATEN POLEWALI MANDARKABUPATEN POLEWALI MANDAR RANCANGAN AKHIRRANCANGAN AKHIR 1 1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, s as ar an, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sehingga RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu H. Samsul Mahmud dan Hj. Andi Nursami Masdar yang telah ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Masa Jabatan Tahun 2025-2030 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan secara resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Penyusunan RPJMD merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 65 dan Pasal 264 mengamanatkan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahun pertama didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045. Pada tahapan atau periode ini, pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Transformasi sosial diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, 2 pendidikan, dan perlindungan sosial. Sementara itu, transformasi ekonomi diarahkan untuk hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset dan inovasi yang didukung oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja terutama tenaga kerja lokal. Transformasi tata kelola pada tahap ini dilakukan dengan memperkuat kelembagaan pemerintah daerah yang tepat fungsi dan kolaboratif, meningkatkan kualitas ASN, penerapan regulasi secara efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dalam Pasal 10 mengamanatkan bahwa penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Sehingga penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 harus selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029. Penyelarasan antara RPJMD dengan RPJMN mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) asta cita, 17 (tujuh belas) 3 program prioritas, dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan yaitu meliputi antara lain : (1)persiapan penyusunan RPJMD;

(2)penyusunan rancangan awal (ranwal) RPJMD; (3)pelaksanaan forum konsultasi publik ranwal RPJMD; (4)pembahasan dan penyepakatan ranwal RPJMD dengan DPRD; (5)penyusunan rancangan RPJMD; (6) pelaksanaan musrenbang RPJMD; (7)perumusan rancangan akhir RPJMD; (8)pembahasan Ranperda RPJMD, dan (9) penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik- tematik, integratif, dan spasial. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman kerja bagi Kepala Daerah terpilih beserta perangkatnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama 5 (lima) tahun mendatang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan juga digunakan sebagai tolok ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menilai pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. RPJMD akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. 4 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 dilakukan dengan berlandaskan kepada sejumlah peraturan perundang- undangan, antara lain :

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 5 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 9 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209)
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan 6 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang P e r u b a h a n K e d u a a t a s P e r a t u r a n K e d u a a t a s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (Berita Negara Republik 7 Indonesia Tahun 2018 Nomor459);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32);
24.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 12);
26.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor ….. Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 20… Nomor …);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 8 12);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 1). 1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta program perangkat daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 harus berpedoman dan selaras dengan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, serta RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029. Agar RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta harus selaras dan 9 sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Gambar 1.1 Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan pembangunan menghasilkan beberapa jenis dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, penyusunannya berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2045. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025–2029 merupakan tahap pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025–2045. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032, telah ditetapkan arah pengembangan pembangunan dan tata RENJA PD Kabupaten RKPD Kabupaten RENSTRA PD Kabupaten RPJMD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025 - 2029 dipedomani dipedomani dipedomani dijabarkandijabarkan diacu 10 ruang wilayah sehingga penyusunan RPJMD memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RTRW melalui penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pola pemanfaatan ruang kabupaten. RPJMD menyajikan hasil evaluasi capaian kinerja keuangan dan pembangunan daerah yang dicapai selama satu periode sebelumnya untuk selanjutnya dirumuskan permasalahan dan isu strategis yang menjadi tantangan sarta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan ke depan. Capaian kinerja tersebut mencakup semua aspek, mulai dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, hingga aspek pelayanan umum. Aspek-aspek tersebut harus diintegrasikan dengan sejumlah perundangan tekait, antara lain terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan lain sebagainya. Pada saat yang sama harus mampu dikonsistenkan dengan sejumlah dokumen strategis lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal, antara lain : Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan dokumen-dokumen penting terkait lainnya. RPJMD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode perencanaan, RPJMD sebagai dokumen strategik dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD. RKPD Kabupaten Polewali Mandar akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Polewali Mandar. 11 Dokumen RPJMD ini juga berhubungan dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Saerah (RIPJPID). RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah yang tersaji dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. RIPJPID disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. RIPJPID disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD. 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 adalah : • Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar masa jabatan 2025-2030 yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029; • Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 adalah : • Menjadi arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025-2029; • Menjadi acuan resmi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 12 (RKPD) selama tahun 2025 sampai 2029, dan dokumen perencanaan sektoral lainnya; • Memastikan terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Polewali Mandar; • Menjadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah; • Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025- 2029 diuraikan sebagai berikut : BAB 22 GAMBARAN UMUM DAERAH TAHUN 2025-2029TAHUN 2025-2029 RPJMDRPJMD KABUPATEN POLEWALI MANDARKABUPATEN POLEWALI MANDAR RANCANGAN AKHIRRANCANGAN AKHIR 14 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Polewali Mandar disusun untuk memberikan deskripsi awal mengenai karakteristik fisik, geografis, dan posisi strategis wilayah sebagai dasar dalam proses perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Aspek ini mencerminkan kondisi aktual dan tantangan ekologis maupun sosial yang dihadapi, sehingga arah kebijakan pembangunan dapat dirumuskan secara adaptif, berbasis potensi wilayah dan risiko lingkungan yang teridentifikasi secara sistematis melalui kajian keberlanjutan. 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Secara geografis, Kabupaten Polewali Mandar berada di wilayah pesisir barat Pulau Sulawesi, yang secara administratif termasuk dalam Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi topografi Kabupaten Polewali Mandar sangat bervariasi, terdiri atas wilayah pantai, dataran rendah, hingga kawasan berbukit dan pegunungan. Keberadaan daerah aliran sungai (DAS) yang membelah kawasan daratan dari timur ke barat menjadi karakter penting wilayah ini, di mana daerah hulu umumnya berada di bagian timur dan tengah, sedangkan bagian hilir dan wilayah pesisir terletak di sisi barat yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Pola spasial Kabupaten Polewali Mandar membentuk struktur bentang alam yang berjenjang, dari dataran rendah di pesisir hingga ke perbukitan di bagian timur. Kondisi ini membentuk konfigurasi ruang yang unik, namun juga menimbulkan kerentanan ekologis, terutama di wilayah yang mengalami tekanan konversi lahan dan perubahan tutupan vegetasi. Di sisi lain, kawasan pesisir memiliki fungsi vital, baik secara ekologis sebagai wilayah penyangga dan tempat hidup biota laut (termasuk kawasan mangrove dan terumbu karang), maupun secara sosial-ekonomi sebagai wilayah pemukiman dan aktivitas utama masyarakat nelayan. Identifikasi tutupan lahan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tutupan hutan lahan kering sekunder dan semak belukar masih mendominasi kawasan hulu dan tengah, sedangkan kawasan hilir dan pesisir cenderung terkonversi menjadi pemukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya pada wilayah DAS dan kawasan sempadan pantai yang 15 mengalami peningkatan intensitas penggunaan lahan. 2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Kabupaten Polewali Mandar memiliki posisi geografis yang penting karena berada pada wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Posisi pesisir ini menjadikan wilayah Polewali Mandar memiliki potensi sekaligus tantangan ekologis, terutama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya laut. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan serta zonasi kawasan rawan bencana dan kawasan lindung, wilayah ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya pada wilayah dataran rendah, pesisir, dan daerah tangkapan air di kawasan hulu. Peran strategis Kabupaten Polewali Mandar juga tercermin dari keberadaannya sebagai wilayah yang memiliki ekosistem penting seperti hutan lindung, mangrove, daerah aliran sungai, serta potensi kawasan konservasi lainnya yang menjadi bagian dari sistem pendukung kehidupan masyarakat. Konektivitas ekologis antara kawasan hulu–tengah–hilir menjadi aspek strategis dalam mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim. Oleh karena itu, integrasi pemanfaatan ruang dengan konservasi sumber daya alam menjadi kunci dalam penguatan posisi strategis Kabupaten Polewali Mandar dalam konteks pembangunan berkelanjutan 2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Polewali Mandar memiliki kekayaan sumber daya alam yang tersebar di daratan, pegunungan, perairan darat, hingga wilayah pesisir dan laut. Keberagaman geografis dan ekosistemnya menjadikan Polewali Mandar sebagai salah satu wilayah strategis di Sulawesi Barat dalam konteks pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. 2.1.1.2.1 Potensi Kawasan Hutan dan Konservasi Berdasarkan data sebaran penggunaan lahan, Kabupaten Polewali Mandar memiliki total kawasan penggunaan lahan seluas 207.650,32 hektare, yang terdiri dari beberapa fungsi kawasan sebagai berikut: - Hutan Lindung : 70.223,37 hektare - Hutan Produksi Terbatas : 23.030,95 hektare 16 - Taman Hutan Raya (Tahura) : 778,98 hektare - Areal Penggunaan Lain (APL) : 113.627,50 hektare Distribusi kawasan hutan ini menunjukkan adanya potensi ekologis yang besar, terutama pada beberapa kecamatan yang memiliki dominasi hutan: Kecamatan Tubbi Taramanu merupakan kawasan dengan potensi hutan lindung tertinggi, yaitu 22.213,64 hektare, dan 4.865,28 hektare hutan produksi terbatas. Kecamatan Matangnga memiliki 13.847,38 hektare hutan lindung dan 2.502,48 hektare hutan produksi terbatas. Kecamatan Tapango menyumbang 4.736,15 hektare hutan lindung dan 833,97 hektare hutan produksi terbatas. Sementara kecamatan lainnya seperti Polewali, Tinambung, dan Wonomulyo memiliki luasan kawasan hutan yang relatif kecil. Meskipun lokasi Taman Hutan Raya (Tahura) seluas 778,98 hektare tidak dijelaskan secara spesifik per kecamatan, keberadaannya tetap memberikan kontribusi penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem lokal. Potensi kawasan hutan ini memberikan manfaat ekologis berupa konservasi keanekaragaman hayati, penopang sistem hidrologi, serta penyediaan jasa lingkungan seperti udara bersih, pengendali banjir, dan pelindung mata air. Namun, tingginya proporsi APL menandakan adanya tekanan pemanfaatan ruang yang perlu dikendalikan melalui perencanaan ruang yang Lestari. 2.1.1.2.2 Potensi Topografi dan Sumber Daya Lahan Secara topografi, Polewali Mandar didominasi oleh bentang berbukit hingga bergunung, mencakup 69,50% dari luas kabupaten, sedangkan lahan datar hanya mencakup sekitar 2% wilayah. Komposisi ini menunjukkan tantangan sekaligus potensi dalam pengembangan komoditas pertanian lereng, kehutanan rakyat, dan konservasi tanah serta air. Tingkat kemiringan lahan mempengaruhi arah penggunaan ruang dan teknologi budidaya yang tepat. Kawasan pegunungan sangat potensial untuk pengembangan agroforestri, pertanian organik, dan konservasi tanah air. 2.1.1.2.3 Potensi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sumber Daya Air Kabupaten Polewali Mandar memiliki total luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 17 sebesar 397.214,08 hektare, dengan DAS terbesar adalah DAS Mapilli seluas 235.677,47 hektare, dan DAS terkecil adalah DAS Malunda dengan luas 67.692,30 hektare. DAS ini menjadi sumber daya vital dalam mendukung sistem irigasi pertanian, pasokan air bersih, dan konservasi ekosistem air. Potensi air ini sangat penting untuk mendukung kegiatan pertanian, budidaya perikanan air tawar, serta kebutuhan rumah tangga dan industri. Oleh karena itu, keberlanjutan fungsi DAS harus dijaga dengan perlindungan vegetasi penyangga dan pengendalian konversi lahan. 2.1.1.2.4 Potensi Kelautan dan Perikanan Polewali Mandar memiliki garis pantai sepanjang 101,99 km yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar, serta wilayah laut seluas 460 km². Hal ini memberikan potensi besar dalam sektor perikanan tangkap, budidaya laut, dan pariwisata pesisir. Perairan laut dan pesisir ini menjadi lokasi penting untuk pengembangan tambak rakyat, rumput laut, ekowisata bahari, dan penguatan sentra produksi perikanan. Wilayah pesisir juga berperan penting sebagai zona perlindungan ekosistem mangrove dan terumbu karang. 2.1.1.2.5 Potensi Wilayah Budidaya dan Kawasan Peruntukan Pemerintah daerah telah mengarahkan kawasan budidaya ke dalam beberapa kategori strategis, yaitu: A. Kawasan peruntukan pertanian: menyasar lahan produktif di dataran rendah dan lereng. B. Kawasan peruntukan kehutanan: terutama hutan produksi terbatas dan hutan rakyat. C. Kawasan peruntukan perikanan: di pesisir dan DAS dengan potensi air yang mencukupi. D. Kawasan pertambangan dan industri: diarahkan secara selektif pada wilayah yang memiliki potensi mineral tertentu. E. Kawasan pariwisata dan permukiman: dikembangkan secara terpadu agar tidak mengganggu ekosistem sensitif. 18 Keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di Polewali Mandar. 2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan daya dukung lingkungan hidup sebagai kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta menjaga keseimbangan di antara keduanya. Sementara itu, daya tampung lingkungan diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menimbulkan kerusakan. Secara prinsip, konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan mencerminkan ketidakseimbangan antara sisi pasokan (supply) yang bersifat terbatas—yakni kapasitas ekosistem menyediakan jasa lingkungan dan sisi permintaan (demand) yang cenderung tidak terbatas, yaitu kebutuhan manusia. Daya dukung lingkungan menunjukkan batas kemampuan suatu wilayah dalam menopang aktivitas manusia berdasarkan kondisi alam dan kapasitas ekosistemnya. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan akan menghasilkan keputusan yang lebih ramah lingkungan dan mampu meminimalkan kerusakan ekosistem. Untuk menjaga fungsi dan stabilitas ekosistem, pemanfaatan lingkungan tidak boleh melebihi daya dukung dan daya tampung yang dimilikinya. Status daya dukung suatu wilayah dapat dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand). Jika supply lebih kecil dari demand, maka status daya dukung dinyatakan "terlampaui". Sebaliknya, bila supply lebih besar, maka daya dukung masih dalam batas aman. Dalam laporan ini, penghitungan daya dukung lingkungan dilakukan dengan pendekatan berbasis jasa lingkungan. Berdasarkan ketersediaan data, analisis dilakukan terhadap dua komponen utama, yaitu daya dukung penyediaan air dan daya dukung penyediaan pangan. Penjabaran lengkap untuk masing-masing komponen disampaikan pada bagian berikut. 2.1.1.3.1 Daya Dukung Penyediaan Air 19 Daya dukung penyediaan air mengacu pada kemampuan sistem atau infrastruktur sumber daya air dalam menyediakan air bersih yang cukup dan berkualitas untuk berbagai kebutuhan, baik domestik, pertanian, industri, maupun kegiatan lainnya. Analisis ini dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah ketersediaan air di Kabupaten Polewali Mandar mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan wilayah. Penghitungan status daya dukung air dilakukan dengan membandingkan antara jumlah ketersediaan dan kebutuhan air. Data ketersediaan dihimpun berdasarkan potensi wilayah sungai yang dimodelkan dalam sistem grid serta menggunakan indeks jasa lingkungan untuk memetakan distribusi air. Sementara itu, kebutuhan air dihitung berdasarkan jumlah penduduk per wilayah grid, menggunakan standar konsumsi air sebesar 800 m³/kapita/tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009. Selanjutnya, kebutuhan air untuk sektor pertanian juga diperhitungkan guna mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait total kebutuhan air per wilayah. Hasil analisis ini menghasilkan peta spasial yang menggambarkan distribusi kebutuhan dan ketersediaan air di Kabupaten Polewali Mandar. Di samping itu, dilakukan pula estimasi jumlah maksimum penduduk yang masih dapat dilayani oleh ketersediaan air di masing-masing wilayah (carrying capacity). Informasi ini menjadi landasan dalam merancang kebijakan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, serta sebagai bahan pertimbangan dalam mitigasi risiko kekurangan air di masa mendatang. Tabel 2.1 menyajikan data rinci mengenai jumlah ketersediaan dan kebutuhan air di setiap kecamatan, baik untuk tahun 2024 maupun proyeksi tahun 2030. Pemetaan spasial lebih lanjut disajikan melalui Tabel 2.1 hingga Gambar 3.22. 20 Tabel 2. 1 Jumlah Ketersediaan dan kebutuhan Air di Kabupaten Polewali Mandar KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK (Jiwa tahun) KETERSEDIAAN (m3 tahun) KEBUTUHAN (m3 tahun) SELISIH KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN (m3 tahun) 2024 2030 2024 2030 2024 2030 2024 2030 Alu 15.787,00 17,573 214.709.955,33 214.709.955,33 24,882,489.63 26,767,289.63 189.371.465,70 30,695,645,092 Anreapi 11.921,00 13,132 104.607.035,90 104.607.035,90 20,085,362.59 21,330,162.59 84.245.673,31 14,038,077,755 Balanipa 31.219,00 34,398 39.451.155,00 39.451.155,00 35,986,341.24 39,398,341.24 2.596.013,76 -18,076,478,287 Binuang 43.573,00 49,465 176.658.475,01 176.658.475,01 65,465,435.30 71,884,635.30 109.487.439,71 2,919,538,024 Bulo 11.248,00 12,506 260.122.424,30 260.122.424,30 9,744,904.81 11,210,504.81 249.918.319,49 54,539,679,866 Campalagian 69.125,00 75,747 148.810.752,97 148.810.752,97 126,072,053.44 133,844,853.44 20.263.499,52 -25,750,612,591 Limboro 20.214,00 21,563 84.179.732,29 84.179.732,29 34,987,607.42 36,468,407.42 48.790.524,86 693,956,998 Luyo 35.393,00 39,026 154.119.164,45 154.119.164,45 82,614,231.09 86,457,431.09 70.568.133,36 2,559,056,235 Mapilli 36.416,00 40,267 142.423.795,72 142.423.795,72 95,760,941.98 100,200,141.98 45.304.453,74 1,523,014,437 Matakali 30.271,00 34,326 98.037.343,20 98.037.343,20 75,605,045.10 79,989,045.10 21.292.298,10 -4,312,308,454 Matangnga 6.165,00 6,789 275.999.007,16 275.999.007,16 8,107,899.61 8,684,699.61 267.813.507,55 63,142,154,872 Polewali 70.310,00 76,773 41.501.244,62 41.501.244,62 74,825,554.23 81,892,754.23 -35.221.109,61 -50,287,244,680 Tapango 27.278,00 29,979 156.945.890,95 156.945.890,95 57,377,187.58 60,027,587.58 99.079.103,37 14,642,320,113 Tinambung 25.568,00 26,903 31.715.811,25 31.715.811,25 36,164,856.39 37,645,656.39 -4.861.845,14 -14,114,618,042 Tubbi Taramanu 25.155,00 28,218 509.607.849,26 509.607.849,26 26,989,212.53 30,307,612.53 481.750.636,73 87,368,478,179 Wonomulyo 53.510,00 56,498 116.503.978,60 116.503.978,60 116,761,747.88 119,843,347.88 -948.969,29 -17,002,173,837 Grand Total 513.153,00 563,163 2.555.393.616,00 2.555.393.616,00 891,430,870.83 945,952,470.83 1.649.449.145,17 142,578,485,680 Sumber: Analisis Tim Penyusun Tahun 2023 Secara umum, hasil analisis menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kebutuhan air pada seluruh kecamatan hingga tahun 2030. Hal ini menjadi indikasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk merumuskan strategi antisipatif, terutama dalam menghadapi potensi krisis air bersih sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi. 21 Sumber: Analisis Tim Penyusun Tahun 2023 Gambar 2. 2 Peta Ketersediaan Air di Kabupaten Polewali Mandar Sumber: Analisis Tim Penyusun Tahun 2023 Gambar 2. 1 Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Polewali Mandar 22 Hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yang disajikan pada Gambar 2.2, kemudian digunakan untuk menghitung status daya dukung penyediaan air terlampaui atau tidak terlampaui. Adapun perhitungan status daya dukung daya tampung penyediaan air di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 dan tahun Proyeksi 2045 dapat dilihat pada Grafik 2.1. Grafik 2. 1 Daya Dukung Daya Tampung Tahun 2024 dan Tahun 2030 di Kabupaten Polewali Mandar dirinci menurut Kecamatan Kebutuhan 2024 Kebutuhan 2030 200,000,000.00 180,000,000.00 160,000,000.00 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 Sumber: Analisis Tim Penyusun Tahun 2023 Grafik 2.1 menggambarkan sebuah tren yang perlu menjadi perhatian serius bagi 23 wilayah tersebut. Dengan meningkatnya kebutuhan air di setiap kecamatan hingga tahun 2045, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi kemungkinan krisis air bersih di masa depan. Fenomena ini mencerminkan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang dapat memicu peningkatan kebutuhan akan sumber daya air. Sebagai contoh, peningkatan aktivitas industri dan urbanisasi dapat mengakibatkan peningkatan permintaan akan air bersih untuk keperluan domestik, industri, dan komersial. Untuk menghadapi tantangan ini, langkah-langkah pencegahan dan mitigasi harus segera diambil. Pertama, diperlukan peningkatan efisiensi penggunaan air melalui edukasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan air. Selain itu, pengembangan teknologi dan infrastruktur untuk pengelolaan air yang lebih efisien juga diperlukan. Investasi dalam sistem penyediaan air bersih, seperti pengembangan sumber air alternatif, pengolahan air limbah, dan rehabilitasi sumber air alami, perlu diprioritaskan. Perlu diingat bahawa analisis daya dukung ini bersifat lokal, sedangkan manusia memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya dari wilayah lain. Selain itu, langkah-langkah konservasi lingkungan dan pemeliharaan ekosistem harus diperkuat untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air. Perlindungan terhadap kawasan hutan, sungai, dan daerah resapan air menjadi kunci dalam menjaga ketersediaan air yang berkelanjutan. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan yang dapat merusak lingkungan, seperti deforestasi dan pencemaran air, juga harus dilakukan secara ketat. Tabel 2. 2 Luasan (ha) Status Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Polewali Mandar Menurut Kecamatan Kecamatan Tahun 2024 Tahun 2030 Belum Terlampaui % Terlampaui % Belum Terlampaui % Terlampaui % Alu 17.237,34 9.41 125,17 0.51 17,172.8 9.46 189.7 0.73 Anreapi 8.593,99 4.69 515,45 2.10 8,564.5 4.72 545.0 2.09 Balanipa 2.438,41 1.33 865,21 3.52 2,425.0 1.34 878.6 3.37 Binuang 12.642,54 6.90 1.946,86 7.93 12,535.4 6.90 2,054.0 7.89 Bulo 22.813,83 12.46 24,61 0.10 22,793.7 12.55 44.8 0.17 Campalagian 7.868,91 4.30 3.728,38 15.19 7,560.8 4.16 4,036.5 15.50 Limboro 5.809,41 3.17 696,85 2.84 5,631.9 3.10 874.4 3.36 Luyo 10.568,12 5.77 1.802,43 7.34 10,385.7 5.72 1,984.8 7.62 24 Kecamatan Tahun 2024 Tahun 2030 Belum Terlampaui % Terlampaui % Belum Terlampaui % Terlampaui % Mapilli 7.356,35 4.02 2.926,04 11.92 7,238.5 3.99 3,043.9 11.69 Matakali 4.623,79 2.53 2.644,47 10.77 4,534.2 2.50 2,734.1 10.50 Matangnga 23.617,23 12.90 62,67 0.26 23,606.0 13.00 73.9 0.28 Polewali 1.013,83 0.55 2.031,88 8.28 1,000.3 0.55 2,045.4 7.85 Tapango 10.922,00 5.96 1.828,31 7.45 10,843.0 5.97 1,907.3 7.32 Tinambung 1.332,44 0.73 874,13 3.56 1,319.0 0.73 887.6 3.41 Tubbi Taramanu 42.703,79 23.32 352,35 1.44 42,511.4 23.41 544.8 2.09 Wonomulyo 3.570,29 1.95 4.123,72 16.80 3,495.4 1.92 4,198.6 16.12 Grand Total 183.112,26 100 24.548,54 100 181,617.6 100 26,043.2 100 Sumber: Analisis Tim Penyusun Tahun 2023 Gambar 2. 1 Peta Daya Dukung Penyediaan Air Kabupaten Polewali Mandar Sumber: Analisis Tim Penyusun Tahun 2023 Strategi pengelolaan dapat mencakup edukasi publik tentang efisiensi penggunaan air, pembangunan infrastruktur air bersih, pengembangan sumber air alternatif, serta penguatan perlindungan lingkungan. Upaya konservasi kawasan hulu 25 dan daerah resapan air, pengelolaan DAS, serta pengendalian deforestasi menjadi komponen kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. 2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator komposit yang menggambarkan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat. Indeks ini mencerminkan kinerja suatu wilayah dalam menjamin ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Di Kabupaten Polewali Mandar, capaian Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Secara rinci, perkembangan IKP Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut: Grafik 2. 2 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 Sumber : RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 Berdasarkan data dalam RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2045, nilai indeks pada tahun 2020 tercatat sebesar 73,27, dan terus meningkat menjadi 73,57 pada tahun 2021, 74,17 pada tahun 2022, 74,59 pada tahun 2023, dan mencapai 75,87 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja ketahanan pangan daerah dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, dokumen RPJPD tidak merinci secara khusus faktor-faktor penyebab atau intervensi program yang mendasari peningkatan indeks tersebut. 2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas 2.1.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 73,27 73,57 74,17 74,59 75,87 2020 2021 2022 2023 2024 26 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ukuran komposit yang merepresentasikan kondisi kualitas lingkungan suatu wilayah berdasarkan lima parameter utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Nilai IKLH dinyatakan dalam satuan poin (0–100), di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin baik kualitas lingkungan hidup. Selama periode lima tahun terakhir (2020–2024), IKLH Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai IKLH tercatat sebesar 69,22 poin, kemudian mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut, yaitu menjadi 66,63 poin pada tahun 2021 dan 65,58 poin pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dengan capaian 71,40 poin, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, nilai tersebut kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 68,36 poin. Grafik 2. 3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2024 Fluktuasi ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi tantangan, baik dalam menjaga kualitas air, udara, maupun tutupan lahan. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2023 kemungkinan merupakan hasil dari intervensi kebijakan atau program pemulihan lingkungan, meskipun data tersebut memerlukan verifikasi lanjutan. Sementara itu, 27 penurunan kembali pada tahun 2024 memperkuat pentingnya konsistensi dalam pengelolaan lingkungan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Strategi ke depan perlu difokuskan pada peningkatan efektivitas pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran, rehabilitasi kawasan kritis, serta edukasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. 2.1.1.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dalam periode tahun 2021 hingga 2024. Data pada tahun 2020 tidak tersedia. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 620 rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman dari total 112.710 rumah tangga, sehingga persentasenya sebesar 0,55%. Pada tahun 2022, jumlah rumah tangga berakses sanitasi aman tetap 620 rumah tangga, namun karena jumlah rumah tangga keseluruhan menurun menjadi 117.641 rumah tangga, persentasenya meningkat menjadi 1,05%. Tabel 2. 3 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Persen) NO URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah rumah tangga berakses sanitasi aman KK N/A 620 620 809 1685 2 Jumlah rumah tangga KK 112.710 112.710 117.641 119.788 119.788 Persentase rumah tangga berakses sanitasi Persen - 0,55 1,05 1,71 2,60 Sumber : Pokja PKP Kabupaten Polewali Mandar, 2025 Pada tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah rumah tangga berakses sanitasi aman menjadi 809 rumah tangga dari total 119.788 rumah tangga, atau 1,71%. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah rumah tangga berakses sanitasi aman mencapai 1.685 rumah tangga, dengan persentase 2,60% dari total 119.788 rumah tangga. Dengan demikian, data menunjukkan tren kenaikan secara bertahap dalam jumlah maupun persentase rumah tangga yang memiliki akses 28 sanitasi aman di Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2021–2024. 2.1.1.5.3 Jumlah Timbunan Sampah dan Persentase Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Timbulan sampah merupakan jumlah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Data menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah timbulan sampah tercatat sebesar 69.865.964 kg, meningkat menjadi 70.571.874 kg pada 2021, dan terus naik menjadi 71.451.524 kg pada 2022 serta 72.324.166 kg pada 2023 dan tetap pada angka yang sama pada 2024. Tabel 2. 4 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (Persen) NO. URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kg/Orang 37.035.948 30.225.934 16.826.834 16.403.121 9.915.644 2 Jumlah timbulan sampah Kg/Orang 69.865.964 70.571.874 71.451.524 72.324.166 72.324.166 Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Persen 53,01 42,83 23,55 22,68 13,71 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, 2025 Namun demikian, volume sampah yang berhasil diolah di fasilitas pengolahan sampah mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah sampah yang terolah mencapai 37.035.948 kg atau 53,01% dari total timbulan sampah. Persentase ini turun menjadi 42,83% pada 2021, kemudian menurun lebih drastis menjadi 23,55% pada 2022, dan menjadi 22,68% pada 2023. Pada tahun 2024, proporsi sampah yang terolah hanya sebesar 13,71%, dengan jumlah sebesar 9.915.644 kg. Penurunan persentase pengolahan sampah ini terjadi meskipun volume timbulan sampah meningkat, sehingga menunjukkan penurunan kinerja fasilitas pengolahan dalam menangani sampah yang dihasilkan. 29 2.1.1.5.4 Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Cakupan layanan persampahan di Kabupaten Polewali Mandar pada periode 2020–2024 menunjukkan penurunan kinerja yang signifikan, baik ditinjau dari luas area pelayanan maupun dari proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah. Berdasarkan Tabel 2.4, pada tahun 2020 luas area pelayanan pengumpulan sampah tercatat sebesar 2.823,07 hektar dari total luas area terbangun 6.789,63 hektar, sehingga cakupan layanan berada pada level 41,58%. Cakupan ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 52,61% dan tetap stagnan di angka tersebut hingga tahun 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis cakupan layanan menjadi hanya 25%, dengan luas area pelayanan yang berkurang menjadi 1.697,89 hektar. Tabel 2. 5 Cakupan Layanan Persampahan (Persen) No. Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas Area Pelayanan Ha 2.823,07 3.569,08 3.569,08 3.569,08 1697,89 2 Luas Area Terbangun Ha 6.789,63 6.789,63 6.789,63 6.789,63 6.789,63 Persentase cakupan layanan Persen 41,58 52,61 52,61 52,61 25 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, 2025 Penurunan cakupan layanan juga tergambar pada data proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah. Sebagaimana ditampilkan pada Grafik 2.5, proporsi tersebut mengalami penurunan secara berturut-turut: dari 10,60% pada tahun 2020 menjadi 8,57% pada 2021, kemudian turun menjadi 4,71% pada 2022, 4,54% pada 2023, dan mencapai titik terendah pada tahun 2024 sebesar 3,55%. Grafik 2. 4 Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (Persen) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, 2025 10,6 8,57 4,71 4,54 3,55 0 5 10 15 2020 2021 2022 2023 2024 Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah 30 Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam aspek pengumpulan dan cakupan layanan. Penurunan luas area pelayanan dan rendahnya proporsi rumah tangga yang dijangkau layanan pengumpulan sampah menegaskan perlunya perbaikan sarana dan prasarana persampahan secara menyeluruh, termasuk ketersediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta infrastruktur pendukung lainnya. 2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 2.1.1.6.1 Penurunan Intensitas Emisi GRK Gas rumah kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah, dengan meningkatnya GRK di atmosfer dapat menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah. Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Polewali Mandar baru dilaksanakan pada tahun 2024 lalu sehingga base line data 5 tahun terakhir tidak dapat disajikan. Intesitas emisi GRK pada tahun 2024 adalah 29,34 Persen. Kabupaten Polewali Mandar salah satu daerah penghasil sumber emisi gas rumah kaca yang bersumber dari sektor energi, pertanian, kehutanan, dan limbah sedangkan dari sektor IPPU tidak memiliki sumber emisi karena Kabupaten Polewali Mandar belum memiliki jenis industri yang dipersyaratkan seperti yang termuat dalam Permen LHK No.73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Penyumbang emisi tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar berasal dari sektor limbah, kemudian dari sektor petanian, sektor energi dan sektor kehutanan. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi salah satu sasaran utama pembangunan daerah menuju Net Zero Emission. Berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Polewali Mandar 2025–2045, kondisi intensitas emisi GRK pada tahun 2023 tercatat sebesar 30,90 persen, ditetapkan sebagai baseline 40,87 persen pada tahun 2025, dan ditargetkan menurun hingga 73,29 persen pada tahun 2045. 31 Gas rumah kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah, dengan meningkatnya GRK di atmosfer dapat menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah. Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Polewali Mandar baru dilaksanakan pada tahun 2024 lalu sehingga base line data 5 tahun terakhir tidak dapat disajikan. Intesitas emisi GRK pada tahun 2024 adalah 29,34 Persen. Kabupaten Polewali Mandar salah satu daerah penghasil sumber emisi gas rumah kaca yang bersumber dari sektor energi, pertanian, kehutanan, dan limbah sedangkan dari sektor IPPU tidak memiliki sumber emisi karena Kabupaten Polewali Mandar belum memiliki jenis industri yang dipersyaratkan seperti yang termuat dalam Permen LHK No.73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Penyumbang emisi tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar berasal dari sektor limbah, kemudian dari sektor petanian, sektor energi dan sektor kehutanan. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi salah satu sasaran utama pembangunan daerah menuju Net Zero Emission. Berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Polewali Mandar 2025–2045, kondisi intensitas emisi GRK pada tahun 2023 tercatat sebesar 30,90 persen, ditetapkan sebagai baseline 40,87 persen pada tahun 2025, dan ditargetkan menurun hingga 73,29 persen pada tahun 2045. Tabel 2. 6 Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahun Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) Kondisi Tahun 2023 30,90 Baseline 2025 40,87 Target 2045 73,29 Sumber: RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2045 32 2.1.1.6.2 Indeks Risiko Bencana Indeks Risiko Bencana diperoleh dari hasil kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Secara konseptual, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Posisi geografis, topografi wilayah, dan kondisi alam Kabupaten Polewali Mandar cukup rentan terhadap bencana alam. Wilayah rawan bencana alam di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain: A. Bencana tanah longsor meliputi wilayah Kecamatan Alu, Tubbi Taramanu, Balanipa, Mapilli, Anreapi, Bulo, Tapango, Matangnga dan Binuang; B. Abrasi dan erosi pantai tersebar di wilayah pesisir meliputi Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang; C. Kawasan gelombang pasang dan banjir rob tersebar di wilayah pesisir meliputi Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang; D. Kawasan rawan banjir meliputi wilayah Kecamatan Tinambung, Limboro, Campalagian, Luyo, Mapilli, Wonomulyo, Tapango, Matakali, Binuang dan Polewali; E. Kawasan rawan gempa bumi berdasarkan riwayat kegempaan terutama di wilayah Kecamatan Wonomulyo, Mapilli, Luyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu dan Tubbi Taramanu; F. Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang sering terjadi gerakan tanah pada kawasan perbukitan terjal tersebar di Kecamatan Alu, Tubbi Taramanu, Bulo, Anreapi, dan Matangnga; G. Kawasan rawan tsunami adalah kawasan pantai yang berada pada zona kerawanan tinggi dengan daerah topografi yang landai dengan ketinggian <10 33 meter di atas permukaan laut, terutama di bagian pesisir Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, dan Wonomulyo; H. Kawasan rawan intrusi air laut meliputi wilayah pesisir Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang. Grafik 2. 5 Indeks Risiko Bencana (Poin) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 - 2024 Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Polewali Mandar, 2025 Berdasarkan grafik, dalam lima tahun terakhir nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren fluktuatif namun tetap berada dalam kategori sedang (rentang nilai 13–144). Pada tahun 2020 dan 2021, nilai indeks tercatat stabil sebesar 140,81. Selanjutnya, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 135,81. Namun, pada tahun 2023 nilai tersebut kembali meningkat sedikit menjadi 135,93, dan mengalami kenaikan tipis lagi pada tahun 2024 menjadi 135,98. 2.1.1.6.3 Indeks Ketahanan Daerah Indeks ketahanan daerah adalah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. 34 Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Grafik 2. 6 Indeks Ketahanan Daerah (Poin) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 - 2024 Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Polewali Mandar, 2025 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Polewali Mandar selama 5 (lima) tahun terakhir berada pada angka 0,40 - 0,52 poin. Angka ini menunjukkan bahwa ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana berada pada range kelas sedang (nilai 0,40 – 0,80). Dari grafik data di atas terlihat bahwa tren angka indeks ketahanan daerah cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2020, nilai indeks ketahanan daerah ialah 0,40 poin lalu meningkat menjadi 0,41 poin pada Tahun 2021 dan 0,52 poin pada Tahun 2022. Namun pada Tahun 2023 terjadi penurunan nilai menjadi 0,48 poin setelah tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan dan pada Tahun 2024 nilai capaian ini tidak mengalami perubahan (konstan). 2.1.1.7 Demografi Kondisi demografi menjadi aspek fundamental dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah karena mencerminkan karakteristik dasar penduduk yang akan menjadi subjek sekaligus objek dari pembangunan. Data dan analisis demografi berperan penting dalam merumuskan kebijakan sektoral yang tepat sasaran, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga pengendalian 35 lingkungan dan penyediaan infrastruktur. Pada bagian ini, gambaran demografis Kabupaten Polewali Mandar disajikan secara menyeluruh melalui tujuh subbagian. Pertama, disampaikan data jumlah dan laju pertumbuhan penduduk sebagai indikator dinamika populasi selama lima tahun terakhir. Kedua, komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dianalisis untuk memahami struktur usia produktif dan beban ketergantungan. Ketiga, dijelaskan keberadaan masyarakat adat yang menjadi bagian penting dari keberagaman sosial dan kultural daerah. Keempat, laju pertumbuhan penduduk dipaparkan sebagai indikator keberlanjutan populasi dan implikasinya terhadap daya dukung wilayah. Kelima, analisis rasio penduduk, baik rasio jenis kelamin maupun rasio ketergantungan, digunakan untuk menilai keseimbangan struktural dalam demografi wilayah. Keenam, data kepadatan penduduk disajikan guna menggambarkan sebaran dan konsentrasi penduduk antarwilayah kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar. Terakhir, bagian ini ditutup dengan penyajian proyeksi dan analisis penduduk lima tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam RPJPD, sebagai acuan perencanaan jangka menengah dalam RPJMD 2025–2029. 2.1.1.7.1 Jumlah dan Laju Penduduk Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar selama periode tahun 2005 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, jumlah penduduk tercatat sebesar 362.900 jiwa dan terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai 495.370 jiwa pada tahun 2023. Peningkatan signifikan terjadi pada beberapa periode tertentu, salah satunya antara tahun 2009 ke 2010 yang melonjak dari 373.263 jiwa menjadi 396.120 jiwa. Pertumbuhan yang relatif stabil juga terlihat sepanjang tahun 2011 hingga 2019, di mana jumlah penduduk bertambah secara bertahap dari 401.277 jiwa (2011) menjadi 442.576 jiwa (2019). 36 Grafik 2. 7 Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005 - 2023 Lompatan besar lainnya tercatat pada tahun 2020, dengan jumlah penduduk meningkat tajam dari 442.576 jiwa menjadi 478.534 jiwa, yang mencerminkan dinamika pertumbuhan penduduk pasca-sensus dan proses updating data administrasi kependudukan. Setelah itu, tren pertumbuhan kembali stabil dengan angka 483.920 jiwa di tahun 2021, 490.493 jiwa di tahun 2022, dan 495.370 jiwa pada tahun 2023. Perkembangan ini menjadi dasar penting dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan, mengingat jumlah penduduk secara langsung mempengaruhi kebutuhan pelayanan dasar, infrastruktur, serta perencanaan jangka menengah dan panjang daerah. 2.1.1.7.2 Komposisi Penduduk Komposisi penduduk Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 mencerminkan struktur demografi yang masih didominasi oleh kelompok usia produktif. Berdasarkan data dari Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2025, jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 492.339 jiwa, terdiri dari 246.600 jiwa penduduk laki- laki dan 245.739 jiwa penduduk perempuan. Dengan perbandingan tersebut, rasio jenis kelamin berada pada tingkat yang seimbang, yaitu sekitar 100,35, menunjukkan bahwa setiap 100 perempuan terdapat 100–101 laki-laki. Jika dirinci menurut kelompok umur, jumlah penduduk usia 0–4 tahun sebanyak 38.158 jiwa, usia 5–9 tahun sebanyak 44.514 jiwa, dan usia 10–14 tahun sebanyak 46.461 jiwa. Ini mencerminkan bahwa sekitar 26,2% penduduk Kabupaten Polewali Mandar 37 merupakan kelompok usia muda (0–14 tahun). Jumlah yang cukup besar ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap perencanaan pendidikan dasar dan layanan kesehatan anak. Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Kelompok Umur Laki-Laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Jumlah Penduduk (Jiwa) 0 – 4 19.825 18.333 38.158 5 – 9 22.928 21.586 44.514 10 – 14 23.806 22.655 46.461 15 – 19 24.406 23.096 47.502 20 – 24 24.308 23.263 47.571 25 – 29 20.871 19.790 40.661 30 – 34 18.260 17.410 35.670 35 – 39 17.315 17.047 34.362 40 – 44 16.245 16.427 32.672 45 – 49 14.508 15.502 30.010 50 – 54 14.241 14.697 28.938 55 – 59 10.723 11.667 22.390 60 – 64 7.463 8.458 15.921 65 – 69 4.548 5.935 10.483 70 – 74 3.242 4.230 7.472 75+ 3.911 5.643 9.554 TOTAL 246.600 245.739 492.339 Sumber: Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2025 dalam LPPD Polman 2024 Sementara itu, kelompok usia produktif (15–64 tahun) berjumlah 335.697 jiwa, atau setara dengan 68,2% dari total populasi. Kelompok ini tersebar merata mulai dari usia 15–19 tahun sebanyak 47.502 jiwa, usia 20–24 tahun sebanyak 47.571 jiwa, dan menurun secara bertahap hingga usia 60–64 tahun yang mencapai 15.921 jiwa. Dominasi usia produktif ini menandakan bahwa Kabupaten Polewali Mandar saat ini berada dalam fase bonus demografi, yang jika dikelola dengan baik, dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 38 Penduduk lansia (65 tahun ke atas) terdiri dari 10.483 jiwa (65–69 tahun), 7.472 jiwa (70–74 tahun), dan 9.554 jiwa (75 tahun ke atas), dengan total sebanyak 27.509 jiwa atau sekitar 5,6% dari total penduduk. Meningkatnya proporsi penduduk lansia menjadi salah satu indikator awal transisi demografi menuju populasi menua, sehingga Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan kebijakan dan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan kelompok lanjut usia, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, jaminan sosial, serta lingkungan yang ramah lansia. Secara umum, struktur komposisi penduduk Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 menggambarkan arah demografi yang strategis untuk perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Komposisi ini menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta penguatan program-program pembangunan keluarga. Dengan proyeksi demografi yang menunjukkan kecenderungan dominasi usia produktif, maka pemanfaatan momentum bonus demografi perlu dioptimalkan melalui perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis data. 2.1.1.7.3 Keberadaan Masyarakat Adat Hingga saat ini, data yang tersedia mengenai keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Polewali Mandar masih terbatas dan belum terdokumentasi secara sistematis dalam satu basis data resmi. Meskipun demikian, informasi yang dihimpun dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 menunjukkan bahwa aktivitas pemberdayaan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) telah dilaksanakan secara terfokus di beberapa wilayah. Lokasi yang menjadi prioritas kegiatan tersebut antara lain Desa Puppuring di Kecamatan Alu serta Desa Taramanu Tua dan Desa Taloba di Kecamatan Tutar. Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan pada tahun 2024 menargetkan seluruh individu dalam komunitas adat tersebut agar memperoleh akses terhadap program dukungan sosial dan ekonomi berbasis komunitas. Program pemberdayaan bagi KAT tersebut diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus penguatan kapasitas ekonomi melalui pendekatan partisipatif. Selain itu, terdapat juga inisiatif melalui pemberian bantuan dalam bentuk 39 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diarahkan kepada keluarga miskin potensial di dalam komunitas adat tersebut. Pendekatan ini mengedepankan skema bantuan stimulan guna menciptakan keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang dari proses pemberdayaan, khususnya di wilayah yang memiliki ketergantungan ekonomi tinggi dan tingkat keterisolasian geografis. Program-program tersebut dijalankan dalam kerangka besar Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, yang menjadi salah satu sasaran strategis dalam meningkatkan ketahanan ekonomi desa dan mendorong berkembangnya usaha ekonomi lokal. Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp450.000.000, dengan tingkat realisasi mencapai 94,83 persen, atau sebesar Rp426.712.706. Kegiatan utama yang dilakukan mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) serta Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat yang berfungsi sebagai pilar sosial di tingkat komunitas. Upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia desa turut dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), dan workshop yang menyasar perangkat desa maupun masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendorong peningkatan persentase desa maju dan mandiri sebagai indikator keberhasilan program, serta untuk mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi berbasis kearifan lokal. Meskipun data spasial dan kultural terkait keberadaan masyarakat hukum adat di Polewali Mandar masih terbatas, keberadaan program dan kegiatan pemberdayaan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengakui eksistensi dan kebutuhan khusus komunitas adat. Oleh karena itu, langkah strategis ke depan adalah melakukan pendataan yang lebih terstruktur, pemetaan sosial-budaya, serta pelembagaan peran Lembaga Adat secara formal, agar kebijakan pembangunan dapat dirancang lebih responsif dan inklusif terhadap masyarakat adat. 40 2.1.1.7.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator penting dalam menganalisis dinamika kependudukan dan perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar, perkembangan laju pertumbuhan penduduk selama periode tahun 2005 hingga 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan beberapa lonjakan dan penurunan signifikan yang mencerminkan dinamika demografis yang kompleks. Pada periode 2005–2008, laju pertumbuhan cenderung stabil dalam kisaran rendah, yaitu antara 0,68% hingga 0,49%. Namun pada tahun 2009, terjadi sedikit kenaikan menjadi 0,94%. Lonjakan signifikan pertama tercatat pada tahun 2010 dengan laju pertumbuhan mencapai 5,77%, yang merupakan angka tertinggi sebelum tahun 2020. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan perubahan dalam cakupan pendataan atau migrasi masuk dalam jumlah besar. Setelah tahun 2010, laju pertumbuhan kembali turun ke level yang lebih stabil, berada di kisaran 1,30% hingga 1,27% selama periode 2011–2017. Tahun 2018 mencatat pertumbuhan sebesar 1,15%, dan kembali naik sedikit menjadi 1,24% pada 2019. Lonjakan drastis kedua terjadi pada tahun 2020, di mana laju pertumbuhan melonjak tajam hingga 8,12%. Kenaikan ekstrem ini kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan metode pencatatan, pemutakhiran data, atau peningkatan angka migrasi masuk yang signifikan. Namun, pascalonjakan tersebut, laju pertumbuhan kembali menurun secara drastis pada tahun 2021 ke angka 1,13%, dan mengalami fluktuasi kecil selama tiga tahun terakhir yaitu 1,36% pada 2022, 0,99% pada 2023, dan 1,20% pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan kondisi demografis yang dinamis di Kabupaten Polewali Mandar. Meski secara umum jumlah penduduk terus mengalami peningkatan, namun laju pertumbuhan menunjukkan tren melambat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan mulai stabilnya faktor-faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Penurunan laju pertumbuhan ini juga bisa menjadi refleksi dari keberhasilan program pengendalian penduduk dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keluarga. Pemantauan dan pengelolaan laju pertumbuhan penduduk menjadi krusial dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, 41 terutama dalam pengadaan infrastruktur, pelayanan sosial dasar, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk di masa depan. Grafik 2. 8 Laju Pertumbuhan Penduduk (persen) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005 – 2023 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 2.1.1.7.5 Rasio Penduduk Rasio jenis kelamin atau sex ratio merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu, yang dinyatakan dalam angka per 100. Nilai rasio jenis kelamin di atas 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, sebaliknya jika di bawah 100 berarti jumlah perempuan lebih banyak. Rasio ini penting sebagai indikator dasar dalam analisis kependudukan, karena berdampak pada struktur sosial, perencanaan pembangunan berbasis gender, dan proyeksi kebutuhan pelayanan publik jangka panjang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020– 2024, rasio penduduk menunjukkan tren yang relatif stabil dengan nilai yang selalu berada di atas 99. Pada tahun 2020, rasio penduduk tercatat sebesar 99,17, yang menurun secara berturut-turut menjadi 99,09 pada 2021 dan 99,01 pada 2022. Tren penurunan ini mencerminkan sedikit dominasi jumlah penduduk perempuan dibanding laki-laki selama dua tahun berturut-turut. Namun, pada tahun 2023, rasio penduduk kembali meningkat signifikan menjadi 99,25, dan mengalami kenaikan lanjutan 0,68 1,32 0,49 0,49 0,94 5,77 1,3 2,09 0,69 1,3 1,27 1,12 1,11 1,15 1,24 8,12 1,13 1,36 0,99 1,2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 42 menjadi 99,27 pada tahun 2024. Grafik 2. 9 Rasio Penduduk (persen) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 - 2024 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi tahunan, distribusi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Polewali Mandar cenderung seimbang. Ketimpangan gender dalam jumlah penduduk tidak terlalu signifikan, sehingga memberikan dasar yang stabil bagi perencanaan program pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kedua jenis kelamin secara proporsional. Tabel 2. 8 Rasio Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Polewali Mandar Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2025 2.1.1.7.6 Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk merupakan indikator demografis yang menggambarkan distribusi jumlah penduduk dalam satuan luas wilayah tertentu, dalam hal ini jumlah jiwa per kilometer persegi (jiwa/km²). Indikator ini penting untuk menggambarkan tekanan penduduk terhadap ruang dan sumber daya, serta menjadi dasar dalam perencanaan tata ruang, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Jumlah penduduk Laki-Laki Perempuan Rasio Penduduk (Laki- Laki /Perempuan) 2020 478.534 238.274 240.260 99,17 2021 483.920 240.860 243.060 99,09 2022 490.493 244.032 246.461 99,01 2023 495.371 246.748 248.623 99,25 2024 501.319 249.736 251.583 99,27 99,17 99,09 99,01 99,25 99,27 2020 2021 2022 2023 2024 43 tahun 2025, terlihat bahwa kepadatan penduduk di wilayah ini mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2023, sebelum sedikit menurun pada tahun 2024. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk tercatat sebesar 230,65 jiwa/km², kemudian meningkat menjadi 233,24 jiwa/km² pada tahun 2021. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai kepadatan sebesar 236,41 jiwa/km², dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan angka 239,00 jiwa/km². Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan kepadatan menjadi 237,00 jiwa/km², yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pergerakan penduduk antar wilayah, perubahan komposisi penduduk, atau kebijakan spasial yang berdampak pada distribusi permukiman. Meskipun demikian, secara umum, pola kepadatan penduduk selama lima tahun terakhir mencerminkan tren pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang cukup stabil dan konsisten dengan arah pembangunan wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Grafik 2. 10 Kepadatan Penduduk (orang/km) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 - 2024 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 Kondisi kepadatan yang cenderung meningkat ini menuntut perhatian dalam pengelolaan tata ruang, peningkatan pelayanan dasar, serta penguatan strategi pengendalian urbanisasi dan migrasi internal agar beban wilayah tertentu tidak menjadi terlalu tinggi, khususnya di pusat-pusat pertumbuhan yang terus berkembang pesat. 2.1.1.7.7 Proyeksi dan Analisis Penduduk 2.1.1.7.8 Proyeksi Jumlah Penduduk Proyeksi penduduk merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan 230,65 233,24 236,41 239,00 237,00 2020 2021 2022 2023 2024 44 pembangunan kependudukan. Proyeksi ini merupakan hasil perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi mengenai komponen pertumbuhan penduduk, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Melalui proyeksi ini, dapat disajikan gambaran tentang jumlah, struktur, dan komposisi penduduk di masa mendatang, yang sangat berguna sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. Asumsi utama yang digunakan dalam proyeksi penduduk meliputi tiga komponen dasar demografi: kelahiran, kematian, dan migrasi. Tingginya tingkat kelahiran menunjukkan potensi pertambahan penduduk, sementara tingginya angka kematian menunjukkan potensi penurunan. Adapun migrasi—baik masuk maupun keluar—juga turut memengaruhi dinamika jumlah penduduk secara signifikan. Metode yang digunakan dalam penyusunan proyeksi ini adalah metode komponen, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dari Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, proyeksi jumlah penduduk disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2. 9 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) 2023 495.371 2025 506.184 2030 529.357 2035 550.336 2040 570.214 2045 590.106 Sumber: Hasil Olahan Balitbangren Kab. Polewali Mandar, 2024 Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2023, jumlah penduduk tercatat sebesar 495.371 jiwa, yang kemudian diproyeksikan meningkat menjadi 506.184 jiwa pada tahun 2025. Selama periode 2025 hingga 2045, jumlah penduduk terus mengalami kenaikan hingga mencapai 590.106 jiwa. 45 Meskipun laju pertumbuhan tergolong moderat, tren peningkatan ini menandakan bahwa Kabupaten Polewali Mandar tetap menjadi daerah yang menarik sebagai tempat tinggal dan berkegiatan ekonomi. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan potensi peningkatan kebutuhan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur. 2.1.1.7.9 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin memberikan informasi penting terkait distribusi penduduk laki-laki dan perempuan, yang sangat relevan untuk perencanaan sosial dan ekonomi. Berikut disajikan proyeksi jumlah penduduk menurut jenis kelamin: Tabel 2. 10 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 -2045 Tahun Laki-Laki Perempuan Rasio (L/P x 100) 2023 246.748 248.623 99,25 2025 251.473 254.711 98,73 2030 262.588 266.769 98,43 2035 272.685 277.651 98,21 2040 282.280 287.934 98,04 2045 291.892 298.214 97,88 Sumber: Hasil Olahan Balitbangren Kab. Polewali Mandar, 2024 Dari proyeksi tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan selalu sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Rasio jenis kelamin cenderung menurun secara bertahap dari 99,25 pada tahun 2023 menjadi 97,88 pada tahun 2045. Penurunan ini relatif wajar dan mencerminkan pola demografi yang umum, di mana angka harapan hidup perempuan umumnya lebih tinggi. Informasi ini penting dalam konteks perencanaan layanan yang responsif gender, termasuk dalam bidang 46 kesehatan reproduksi, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. 2.1.1.7.10 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Pembagian penduduk berdasarkan kelompok umur penting untuk menilai tingkat ketergantungan dan potensi produktivitas suatu daerah. Berikut disajikan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan kelompok umur: Tabel 2.10 Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2045 Kelompok Umur 2023 2025 2030 2035 2040 2045 0–14 Tahun 134.926 133.936 132.286 129.659 126.302 125.693 15–64 Tahun 330.201 338.941 357.051 372.247 385.921 397.141 >65 Tahun 30.244 33.307 40.019 48.430 57.991 67.272 Angka Ketergantungan (%) 50,02 49,34 48,26 47,84 47,75 48,59 Sumber: Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2024 Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok usia 0–14 tahun mengalami penurunan dari 134.926 jiwa pada tahun 2023 menjadi 125.693 jiwa pada tahun 2045. Sebaliknya, kelompok usia produktif (15–64 tahun) meningkat signifikan dari 330.201 jiwa menjadi 397.141 jiwa pada tahun yang sama. Kelompok lansia (>65 tahun) menunjukkan lonjakan drastis, dari 30.244 jiwa pada tahun 2023 menjadi 67.272 jiwa pada tahun 2045. Angka ketergantungan juga mengalami penurunan dari 50,02% menjadi 48,59%, yang berarti bahwa beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk menopang penduduk usia tidak produktif relatif menurun. Namun demikian, meningkatnya jumlah lansia menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan adaptasi kebijakan lansia. Implikasi dari tren ini sangat penting bagi strategi pembangunan jangka menengah dan panjang. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang 47 proaktif, termasuk pengembangan sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja, penguatan sistem jaminan sosial, serta layanan kesehatan usia lanjut untuk memastikan bahwa perubahan struktur penduduk dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Polewali Mandar. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Polewali Mandar. Subbab ini menyajikan data perkembangan kesejahteraan dalam lima tahun terakhir (2020–2024), meliputi indikator ekonomi (pertumbuhan, kemiskinan, pengangguran, PDRB, dan gini ratio), kesehatan (usia harapan hidup, stunting, dan indeks keluarga sehat), pendidikan (lama sekolah, literasi, numerasi), perlindungan sosial, serta indeks keberagamaan, kebudayaan, gender, anak, dan pemuda. Informasi ini menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan daerah 2025–2029. 2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi Bagian ini menjelaskan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Polewali Mandar melalui indikator-indikator utama seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan IPM. Analisis dilakukan untuk memahami daya beli, distribusi pendapatan, dan kualitas hidup masyarakat sebagai dasar perumusan arah kebijakan ekonomi daerah. 2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir cenderung melambat. Setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 (-1,58%) akibat adanya Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar belum kembali ke level sebelum Pandemi. Proses pemulihan ekonomi berjalan lambat, meskipun menunjukkan tren meningkat pasca Pandemi. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi hanya mencatat angka 5,94 persen. Secara rata-rata, ekonomi hanya tumbuh 2,88 persen per tahun pasca Pandemi Covid-19, jauh berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum Pandemi. Catatan positifnya, pertumbuhan ekonomi terus bergerak naik yang mengindikasikan proses pemulihan ekonomi sudah berada di jalur yang tepat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali 48 Mandar masih digerakkan oleh empat sektor ekonomi utama, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan. Grafik 2.12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar, 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.2.1.2 Tingkat Kemiskinan Secara umum, grafik menunjukkan tren peningkatan tingkat kemiskinan dari tahun 2020 hingga 2022, sebelum akhirnya mengalami penurunan pada 2023 dan 2024. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 15,26 persen, kemudian meningkat menjadi 15,66 persen pada tahun 2023. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga menunjukkan peningkatan, dari 68.180 orang pada tahun 2020 menjadi 70.420 orang pada tahun 2024, atau bertambah sebanyak 2.240 orang. Fakta ini menjadi menarik karena angka kemiskinan justru meningkat di saat pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, angka pengangguran bergerak turun, dan laju inflasi melambat. (1,58) 20242023202220212020 1,86 3,59 4,58 5,94 Grafik 2. 11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar, 2020-2024 49 Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025 Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita Dalam lima tahun terakhir, PDRB Per Kapita Kabupaten Polewali Mandar tetap menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, PDRB Per Kapita Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp 27,80 juta. perekonomian daerah yang terus bertumbuh membuat PDRB Per Kapita mulai bergerak naik hingga mencapai Rp 35,45 juta. Peningkatan PDRB Per Kapita dimungkinkan karena PDRB-ADHB bergerak naik lebih akseleratif ketimbang pertumbuhan jumlah penduduk. Secara umum, peningkatan PDRB Per Kapita mengindikasikan membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. 16,39 16,08 15,68 15,66 15,26 2020 2021 2022 2023 2024 72,87 71,92 70,42 69,32 68,18 2020 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 13 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Polewali Mandar, 2020-2024 (Ribu Jiwa) Grafik 2. 12 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Polewali Mandar, 2020-2024 50 Grafik 2. 14 PDRB Per Kapita Kabupaten Polewali Mandar, 2020-2024 (Rp Juta) Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi dengan tren menurun. Pada tahun 2020, TPT di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 3,15 persen. TPT bergerak naik hingga mencapai angka 3,38 persen pada tahun 2021. Namun di tahun berikutnya, TPT bergerak turun di level 2,16 persen. Penurunan TPT terus berlanjut di tahun berikutnya hingga mencapai angka 1,95 persen, kemudian kembali meningkat menjadi 3,10 di tahun
2024.Untuk gambaran lebih lengkapnya dapat dilihat di gambar berikut. Grafik 2. 15 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Polewali Mandar, 2020-2024 (Persen) Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025 35,4 532,3 0 27,8 0 28,5 2 30,2 6 2020 2021 2022 2023 2024 3,15 3,38 3,10 2,16 1,95 2020 2021 2022 2023 2024 51 2.1.2.1.5 Indeks Gini Indeks Gini di Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2019, Indeks Gini menunjukkan angka 0,362 dan kemudian menurun menjadi 0,330 pada tahun 2023. Penurunan Indeks Gini ini mengindikasikan membaiknya distribusi pendapatan antar kelompok penduduk. Atau dengan kata lain, ketimpangan distribusi pendapatan cenderung menyempit di Kabupaten Polewali Mandar. Kemajuan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dapat dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok penduduk. Grafik 2. 16 Indeks Gini Kabupaten Polewali Mandar, 2019-2023 0,362 0,345 0,352 0,329 0,330 2019 2020 2021 2022 2023 Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2024 2.1.2.1.6 Indeks Modal Manusia / IPM IPM Kabupaten Polewali Mandar mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2020-2024. Peningkatan IPM terbesesar terjadi pada kurun waktu 2022-2023 yaitu sebesar 0,82 poin, dan terendah selama kurun waktu 2020-2021 yaitu sebesar 0,38 poin. IPM terus bergerak naik dari 67,47 pada tahun 2020 menjadi 69,88 pada tahun 2024 atau meningkat 2,41 poin. 52 Berdasarkan kriteria United Nation Development Program (UNDP), IPM Kabupaten Polewali Mandar termasuk dalam kategori sedang (60<IPM<70). Sebagai catatan tambahan, UNDP mengelompokkan pencapaian IPM ke dalam empat kategori, yaitu sangat tinggi (IPM≥80), tinggi (70≤IPM<80), sedang (60≤IPM<70), dan rendah (IPM<60). Maka dengan demikian sesuai dengan kriteria tersebut, IPM Kabupaten Polewali Mandar tergolong dalam kategori sedang. Dengan nilai IPM Kabupaten Polewali Mandar sebesar 69,88 pada tahun 2024. Grafik 2. 17 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar, 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua Pembangunan kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar diarahkan untuk memastikan seluruh penduduk memperoleh layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas. Transformasi daerah di bidang kesehatan difokuskan pada perluasan upaya promotif dan preventif, percepatan penanganan stunting dan penyakit menular, pemenuhan tenaga kesehatan yang merata khususnya di wilayah 3T, serta pengembangan sistem layanan berbasis teknologi (telemedisin) dan jaminan sosial. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemajuan aspek ini antara lain: Usia Harapan Hidup (UHH), kesehatan ibu dan anak (AKI dan prevalensi stunting), 69,88 69,24 68,42 67,85 67,47 2020 2021 2022 2023 2024 53 penanganan tuberkulosis (cakupan dan tingkat keberhasilan pengobatan), serta cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. 2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat secara umum, yang mencerminkan rata-rata perkiraan umur hidup penduduk sejak lahir apabila pola mortalitas yang berlaku tetap berlangsung. Di Kabupaten Polewali Mandar, tren UHH menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), UHH pada tahun 2020 tercatat sebesar 70,01 tahun dan meningkat berturut-turut menjadi 70,15 tahun (2021), 70,48 tahun (2022), 70,82 tahun (2023), hingga mencapai 71,08 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan perbaikan layanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, serta penurunan angka kematian. Peningkatan Usia Harapan Hidup juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam memperkuat upaya promotif dan preventif, serta menjangkau layanan kesehatan ke wilayah-wilayah terpencil dan rentan. Meskipun tren ini menunjukkan kemajuan positif, perlu terus dilakukan penguatan terhadap sistem pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif agar kualitas hidup masyarakat terus meningkat di masa mendatang. Sumber : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025 70,01 70,15 70,48 70,82 71,08 2020 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 18 Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 54 2.1.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan keluarga berdasarkan sejumlah variabel, seperti perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), akses terhadap layanan kesehatan, status gizi anggota keluarga, hingga kepesertaan jaminan kesehatan. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai alat bantu monitoring dan evaluasi dalam mengukur keberhasilan intervensi pembangunan kesehatan berbasis keluarga di tingkat kabupaten/kota. Namun demikian, hingga saat ini data mengenai capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Polewali Mandar belum tersedia secara resmi. Ketiadaan data ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem pencatatan dan pelaporan di tingkat layanan primer serta integrasi lintas sektor dalam pengumpulan informasi keluarga sehat. Ke depan, penguatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan optimalisasi peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan dasar menjadi kunci penting untuk mendapatkan data IKS yang valid dan representatif sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran. 2.1.2.2.3 Prevalensi Stunting Prevalensi Stunting Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, prevalensi stunting tercatat sebesar 39,40%, kemudian menurun menjadi 36,00% pada 2021. Namun, angka tersebut kembali naik ke 39,26% pada tahun 2022. Perbaikan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan penurunan tajam menjadi 28,09%, dan kembali menurun meskipun tipis menjadi 27,81% di tahun 2024. Data ini menunjukkan efektivitas intervensi percepatan penurunan stunting dalam dua tahun terakhir, meskipun masih dibutuhkan upaya konsisten untuk mencapai target nasional. (Sumber: SSGI dan SKI, 2024). 55 Sumber : SSGI dan SKI, 2024 2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta menjadi kunci dalam memutus rantai kemiskinan dan ketimpangan antargenerasi. Oleh karena itu, arah pembangunan di bidang pendidikan Kabupaten Polewali Mandar difokuskan pada terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata. Transformasi pendidikan diarahkan untuk memastikan seluruh satuan pendidikan menghasilkan lulusan dengan kompetensi minimal yang setara serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kebijakan transformasi daerah mencakup beberapa aspek utama, antara lain: peningkatan kualitas asesmen kompetensi minimum siswa, penguatan manajemen dan kualitas tenaga pendidik, peningkatan akses pendidikan vokasi sesuai potensi lokal, dan percepatan partisipasi pendidikan dasar. Untuk mengukur capaian tersebut, ditetapkan sejumlah indikator utama seperti persentase literasi membaca dan numerasi, harapan lama sekolah, proporsi penduduk berpendidikan tinggi, serta rata- rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun. Sebagaimana tercantum dalam dokumen baseline tahun 2025, nilai literasi membaca di Polewali Mandar tercatat sebesar 49,04 persen, sedangkan numerasi baru mencapai 19,89 persen. Harapan lama sekolah berada di angka 13,62 tahun, dengan proporsi penduduk berpendidikan tinggi sebesar 10,71 persen dan rata-rata lama sekolah sebesar 7,88 tahun. Capaian ini menjadi dasar arah kebijakan selanjutnya 39,40 36,00 39,26 28,09 27,81 2020 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 19 Prevalensi Stunting (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 56 guna mendorong pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar. 2.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat pencapaian pendidikan penduduk, khususnya usia 15 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk dalam mengikuti pendidikan formal, dan menjadi salah satu proksi dalam mengukur kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar, rata- rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 7,41 tahun, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 7,44 tahun pada 2021, 7,60 tahun pada 2022, dan 7,71 tahun pada 2023. Hingga tahun 2024, indikator ini mencapai 7,72 tahun. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan masyarakat Polewali Mandar, meskipun masih terdapat tantangan dalam mendekati target nasional rata-rata 9 tahun wajib belajar. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, mengurangi angka putus sekolah, serta memperkuat pendidikan dasar dan menengah sangat dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan indikator ini ke depan. Sumber : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan estimasi jumlah tahun sekolah yang dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke depan, 7,41 7,44 7,60 7,71 7,72 2020 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 20 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 57 dengan asumsi bahwa pola partisipasi pendidikan saat ini terus berlangsung. Indikator ini menjadi ukuran penting untuk menilai potensi pengembangan sumber daya manusia di suatu daerah dalam jangka panjang. Di Kabupaten Polewali Mandar, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan tren kenaikan HLS selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 13,06 tahun dan mengalami lonjakan signifikan menjadi 13,38 tahun di tahun 2021. Selanjutnya, peningkatan berjalan lebih stabil dengan nilai 13,39 tahun pada 2022, naik menjadi 13,48 tahun di 2023, dan mencapai 13,50 tahun pada tahun 2024. Kenaikan HLS ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pendidikan, baik dari sisi akses, kualitas, maupun keberlanjutan pendidikan, yang berdampak pada peningkatan ekspektasi pendidikan anak-anak di Polewali Mandar. Meski demikian, upaya terus-menerus masih diperlukan untuk memastikan kesetaraan pendidikan dan meminimalkan disparitas antarwilayah dan kelompok sosial. Sumber : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2024 2.1.2.3.3 Angka Literasi/Numerisasi Angka literasi di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang tersedia, belum terdapat angka tercatat untuk tahun 2020 dan 2021. Namun, pada tahun 2022, angka literasi mulai tercatat sebesar 17,36 persen dan mengalami lonjakan drastis menjadi 40,66 persen pada tahun 2023. Kinerja positif ini terus berlanjut dengan peningkatan hingga 48,02 persen pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan peningkatan efektivitas program pendidikan dasar, literasi masyarakat, serta perbaikan mutu pembelajaran di jenjang sekolah dasar dan menengah pertama. 13,06 13,38 13,39 13,48 13,50 2020 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 21 Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 58 Tren angka numerasi di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Data numerasi mulai tersedia sejak tahun 2022 dengan capaian awal sebesar 17,46 persen. Angka ini meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 29,00 persen, yang mencerminkan penguatan kapasitas peserta didik dalam berpikir logis dan pemahaman matematika dasar. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 18,64 persen. Penurunan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pendekatan pembelajaran numerasi, kualitas asesmen, serta intervensi kurikulum yang lebih terarah. 2.1.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar mulai terukur sejak tahun 2022 dengan nilai 40,89, meningkat menjadi 43,50 pada 2023, 17,46 29,00 18,64 2022 2023 2024 Grafik 2. 22 Angka Numerasi (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 59 namun menurun menjadi 34,25 di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan perlunya penguatan kembali akses, fasilitas, dan program literasi masyarakat secara berkelanjutan. 2.1.2.3.5 Indeks Literasi Digital Sampai saat ini, Kabupaten Polewali Mandar belum memiliki data resmi terkait Indeks Literasi Digital. Padahal, indikator ini penting untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi secara aman dan produktif. Ketiadaan data ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem pemantauan literasi digital di daerah. Ke depan, pemerintah daerah perlu menjalin koordinasi dengan Kementerian Kominfo dan BPS untuk menyusun baseline dan mengintegrasikan pengukuran literasi digital dalam perencanaan pembangunan. 2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif Pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Polewali Mandar diarahkan untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif, inklusif, dan menjangkau kelompok-kelompok masyarakat paling rentan. Pendekatan ini menekankan penguatan perlindungan bagi kelompok miskin, lansia tidak mampu, penyandang disabilitas, serta pekerja informal yang belum terlindungi. Melalui transformasi kebijakan daerah, perlindungan sosial diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan, antara lain dengan memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dan memastikan keterlibatan aktif penyandang disabilitas 0 0 40,89 43,50 34,25 2020 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 23 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 60 dalam sektor formal. Selain itu, pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menjadi fondasi penting untuk menjamin ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial. Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu mengoptimalkan efektivitas intervensi, sehingga bantuan sosial dan program jaminan dapat menjangkau individu dan keluarga yang benar-benar membutuhkan. Tiga indikator utama yang menjadi tolok ukur arah pembangunan ini adalah tingkat kemiskinan (%), cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat kabupaten (%), serta persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%). 2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Grafik 2.24 memperlihatkan tren peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, cakupan kepesertaan tercatat sebesar 30 persen, kemudian meningkat bertahap menjadi 37 persen pada tahun 2021, 40 persen pada tahun 2022, 45 persen pada tahun 2023, dan mencapai 50 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran yang tumbuh dan upaya nyata dari pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal. Hal ini juga mencerminkan efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong keikutsertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan adaptif. Grafik 2. 24 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kab. Polewali Mandar, 2025 30 37 40 45 50 2020 2021 2022 2023 2024 61 2.1.2.4.2 Indikator lainnya Sesuai Konteks Daerah 2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya diarahkan untuk memperkuat kerukunan sosial serta memajukan peradaban lokal yang harmonis dan inklusif. Di Kabupaten Polewali Mandar, arah pembangunan pada aspek ini mencakup dua dimensi utama, yakni penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama, serta penguatan modal sosial melalui pelestarian budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemajuan arah kebijakan ini antara lain adalah persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi, dengan baseline tahun 2025 tercatat sebesar 15,02%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup luas untuk peningkatan pengakuan dan perlindungan terhadap warisan budaya daerah. Selain itu, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) menjadi ukuran penting lainnya dalam mencerminkan stabilitas sosial dan kohesi antarumat beragama. Pada tahun 2025, IKUB Kabupaten Polewali Mandar mencapai angka 76,08, menandakan tingkat kerukunan yang relatif tinggi dan perlu terus dijaga melalui kebijakan yang inklusif dan partisipatif, termasuk pendidikan karakter sejak usia dini dan upaya pencegahan terhadap praktik-praktik sosial yang merugikan seperti perkawinan anak. Dengan pijakan ini, arah pembangunan “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju” tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga membentuk fondasi sosial yang kokoh dalam mendukung transformasi daerah secara berkelanjutan. 2.1.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama Pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan lokal merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berdaya saing. Di Kabupaten Polewali Mandar, arah pembangunan dalam dimensi ini diarahkan pada dua hal utama: penguatan pendidikan yang menjunjung kerukunan antar etnis dan agama, serta pelestarian budaya dan penguatan karakter masyarakat berbasis kearifan lokal. 62 Salah satu indikator utama yang digunakan dalam mengukur dimensi ini adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana umat beragama di suatu wilayah dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan berkolaborasi dalam menjaga keharmonisan sosial. IKUB menjadi penting terutama di wilayah yang memiliki keragaman keagamaan, karena tingginya indeks ini mencerminkan stabilitas sosial yang kuat serta kemampuan masyarakat dalam mencegah konflik horizontal. Berdasarkan baseline tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Polewali Mandar, nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama tercatat sebesar 76,08. Capaian ini mencerminkan kondisi sosial yang relatif kondusif dan perlu dijaga serta ditingkatkan melalui kebijakan berbasis pendidikan kerukunan, penguatan nilai toleransi, serta pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam agenda pembangunan sosial. 2.1.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menunjukkan tingkat perkembangan aspek kebudayaan dalam suatu wilayah. IPK disusun berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditetapkan secara nasional dan dihitung secara berkala oleh instansi berwenang. Berdasarkan Grafik 2.26, nilai IPK Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai IPK tercatat sebesar 29,98, lalu mengalami penurunan menjadi 29,58 pada tahun 2021, dan kembali 29,98 29,58 29,01 31,32 32,26 2020 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 25 Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 63 menurun menjadi 29,01 pada tahun 2022. Setelah itu, terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dengan nilai 31,32, dan berlanjut meningkat menjadi 32,26 pada tahun 2024. Data ini menunjukkan adanya tren peningkatan IPK dalam dua tahun terakhir setelah mengalami penurunan selama dua tahun sebelumnya. Nilai IPK tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam mengevaluasi capaian pembangunan kebudayaan di daerah serta menjadi dasar penyusunan kebijakan penguatan sektor kebudayaan ke depan. 2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga pada kualitas keluarga, keadilan gender, serta keterlibatan kelompok rentan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga dan penciptaan lingkungan sosial yang inklusif menjadi bagian integral dalam agenda transformasi pembangunan daerah. Ketahanan keluarga yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat menjadi fondasi untuk memperkuat struktur sosial masyarakat, serta mendukung pengasuhan yang berkualitas dan adaptif terhadap tantangan zaman. Di sisi lain, pemenuhan hak-hak kelompok rentan termasuk anak, perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan lansia menjadi prioritas yang tidak terpisahkan. Upaya ini dilakukan melalui mekanisme perlindungan yang meliputi perawatan, pembentukan resiliensi, dan pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Pendekatan pembangunan yang mengedepankan kesetaraan gender dan inklusivitas akan memperkuat modal sosial masyarakat dan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan. Dua indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan arah kebijakan ini adalah Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Keduanya menjadi parameter penting dalam memantau tingkat kesejahteraan keluarga serta kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki secara adil dan setara. 64 2.1.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak Indeks Perlindungan Anak merupakan indikator yang mencerminkan tingkat pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak di suatu wilayah, termasuk aspek pemenuhan hak anak, perlindungan dari kekerasan, serta jaminan atas tumbuh kembang anak secara optimal. Indeks ini menjadi salah satu alat ukur penting dalam menilai komitmen daerah terhadap pembangunan yang responsif terhadap anak. Berdasarkan Grafik 2.27, capaian Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi pada awal periode, namun menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2021. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 57,24, kemudian mengalami penurunan menjadi 52,25 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, indeks kembali naik ke angka 57,24 dan terus meningkat menjadi 62,24 pada tahun 2023. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, dengan capaian indeks sebesar 67,23. Kenaikan yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya penguatan program-program perlindungan anak di tingkat daerah, baik melalui regulasi, kelembagaan, maupun intervensi langsung kepada kelompok anak rentan. Hal ini juga merefleksikan meningkatnya kesadaran dan kapasitas pemangku kepentingan daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak 2.1.2.6.2 Indeks Ketimpangan Gender Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai 57,24 52,25 57,24 62,24 67,23 2020 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 26 Indeks Perlindungan Anak (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 65 dimensi pembangunan, khususnya pada bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta akses terhadap pasar tenaga kerja. Semakin rendah nilai indeks, maka semakin kecil tingkat ketimpangan gender yang terjadi di suatu wilayah. Berdasarkan data pada Grafik 2.28, capaian IKG Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren penurunan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, IKG berada pada angka 0,48 dan sedikit meningkat menjadi 0,49 pada tahun 2021. Namun, sejak tahun 2022, indeks mulai mengalami penurunan kembali ke angka 0,48, kemudian menurun signifikan ke 0,43 pada tahun 2023 dan tetap stabil di angka yang sama pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender, baik dari sisi akses pendidikan, partisipasi perempuan dalam sektor formal, maupun peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Stabilitas capaian di tahun 2023 dan 2024 juga memperlihatkan bahwa kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di Kabupaten Polewali Mandar mulai menunjukkan dampak positif secara berkelanjutan. Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2024 2.1.2.6.3 Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang mempertimbangkan kesetaraan gender, terutama dalam tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPG merupakan turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disesuaikan untuk mencerminkan pencapaian relatif antara laki-laki dan 0,48 0,49 0,48 0,43 0,43 2020 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 27 Indeks Ketimpangan Gender (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 66 perempuan. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Grafik 2.29, capaian IPG Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren peningkatan konsisten selama periode 2021–2024. IPG tercatat sebesar 91,82 pada tahun 2021, meningkat menjadi 92,10 pada tahun 2022, kemudian naik lagi menjadi 92,38 pada tahun 2023, dan mencapai 93,00 pada tahun 2024. Peningkatan IPG ini mencerminkan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, yang dapat diartikan sebagai keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang setara. Capaian ini juga menandakan bahwa pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar mulai bergerak ke arah yang lebih inklusif dan responsif terhadap dimensi gender. Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2024 2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Pemuda Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator komposit yang menggambarkan capaian pembangunan pemuda dalam berbagai dimensi strategis seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan ketenagakerjaan. Di Kabupaten Polewali Mandar, perkembangan IPP menunjukkan dinamika yang signifikan dalam periode 2020–2024. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2020 hingga 2022, nilai IPP tercatat sebesar 0, atau belum tersedia nilai terukur. Namun, mulai tahun 2023 terjadi 91,82 92,10 92,38 93,00 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 28 Indeks Pembangunan Gender (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 67 lonjakan drastis dengan nilai IPP mencapai 58,90, dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 60,00 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan potensi pemuda di Polewali Mandar mulai terukur dan menunjukkan hasil positif sejak tahun 2023. Kenaikan tajam ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari mulai diterapkannya program-program strategis yang menyasar pemberdayaan dan pelibatan pemuda dalam pembangunan daerah. Meski demikian, tren ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan kebijakan lintas sektor yang berpihak pada pemuda agar keberlanjutan pembangunan generasi muda lebih terjamin. Grafik 2. 29 Indeks Pembangunan Pemuda (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah Aspek daya saing mencerminkan kapasitas Kabupaten Polewali Mandar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kualitas SDM, sektor unggulan, inovasi, dan keterhubungan kawasan. Peningkatan daya saing diperlukan agar daerah mampu beradaptasi dengan tantangan global dan memaksimalkan potensi lokal secara berkelanjutan. 2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia Daya saing SDM berfokus pada kualitas, kuantitas, dan struktur penduduk usia produktif. Penguatan SDM menjadi fondasi utama dalam memanfaatkan bonus demografi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis tenaga kerja unggul. 0 0 0 58,90 60,00 2020 2021 2022 2023 2024 68 2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2024 Angka ketergantungan (dependency ratio) merupakan indikator demografi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Semakin rendah angka ketergantungan, maka semakin besar proporsi penduduk yang produktif secara ekonomi, yang dapat menjadi modal penting dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020–2024, angka ketergantungan relatif stagnan pada level 0,37 selama empat tahun berturut-turut (2020 hingga 2023). Angka ini mencerminkan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif, terdapat sekitar 37 penduduk usia non-produktif yang menjadi tanggungan. Namun pada tahun 2024, terjadi penurunan nilai menjadi 0,35, yang menunjukkan perbaikan dalam komposisi demografi, yaitu semakin banyaknya penduduk usia produktif dibandingkan dengan yang non-produktif. Penurunan angka ketergantungan ini dapat menjadi peluang strategis bagi Polewali Mandar untuk memanfaatkan bonus demografi. Jika dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penyediaan lapangan kerja, maka potensi pertumbuhan ekonomi daerah dapat lebih ditingkatkan. 2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Subbab ini membahas peran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptek) dalam mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan penguatan struktur 0,37 0,37 0,37 0,37 0,35 2020 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 30 Angka Ketergantunganr (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 69 ekonomi jangka panjang di daerah. Pemanfaatan Iptek yang efektif akan mempercepat pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta akomodasi dan makanan-minuman. Produktivitas juga tercermin dari rasio kewirausahaan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan capaian indeks inovasi daerah yang merefleksikan kapasitas adaptif daerah terhadap perubahan dan daya saing ekonomi jangka panjang. 2.1.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan Rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren meningkat secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 15,24 persen, kemudian naik menjadi 15,45 persen (2021), 15,65 persen (2022), 15,83 persen (2023), dan mencapai 16,00 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, yang menandakan penguatan struktur ekonomi daerah menuju sektor hilir yang lebih produktif dan bernilai tambah Grafik 2. 31 Rasio PDRB Industri Pengolahan (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 2.1.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Rasio PDRB sektor akomodasi serta makanan dan minuman di Kabupaten Polewali Mandar tidak menunjukkan kontribusi pada tahun 2020 hingga 2023, tercatat sebesar 0 persen selama empat tahun berturut-turut. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 10,17 persen. Kenaikan tajam ini menandakan munculnya aktivitas ekonomi baru di sektor pariwisata dan jasa kuliner, yang berpotensi menjadi sektor unggulan daerah ke depan apabila didukung dengan pengembangan infrastruktur, promosi wisata, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal. 15,24 15,45 15,65 15,83 16,00 2020 2021 2022 2023 2024 70 Grafik 2. 32 Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 2.1.3.2.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif 2.1.3.2.4 Rasio Kewirausahaan Rasio kewirausahaan di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Setelah sempat turun dari 3,07 persen pada tahun 2020 menjadi 2,23 persen pada 2021, rasio ini menunjukkan tren kenaikan signifikan pada tahun-tahun berikutnya: 4,40 persen (2022), 4,61 persen (2023), hingga mencapai 4,87 persen pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya minat dan kapasitas masyarakat dalam berwirausaha, yang dapat menjadi pendorong penting bagi kemandirian ekonomi lokal dan perlu terus difasilitasi melalui pelatihan, akses modal, dan pendampingan usaha. 0 0 0 0 10,17 2020 2021 2022 2023 2024 3,07 2,23 4,40 4,61 4,87 2020 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 33 Rasio Kewirausahaan (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 71 2.1.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 71,39 persen dan menurun menjadi 68,98 persen pada tahun 2021. Selanjutnya, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 76,13 persen. Namun, angka ini kembali menurun menjadi 73,40 persen pada tahun 2023 dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 70,62 persen. Perubahan dari tahun ke tahun menunjukkan dinamika keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja di daerah ini. Grafik 2. 34 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.3.2.6 Indeks Inovasi Daerah Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat secara umum. Pada tahun 2020, indeks masih berada di angka 0. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2021 menjadi 35,91. Kenaikan ini berlanjut di tahun 2022 dengan capaian 43,67. Meskipun sempat menurun pada 2023 ke angka 41,64, nilai tersebut kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 45,32. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa secara umum terdapat penguatan dalam kapasitas inovasi yang dilakukan pemerintah daerah, baik dalam hal kelembagaan, kebijakan, maupun pelayanan publik berbasis inovasi. Grafik 2.36 secara visual memperlihatkan dinamika capaian indeks inovasi daerah tersebut. 71,39 68,98 76,13 73,4 70,62 2020 2021 2022 2023 2024 72 Grafik 2. 35 Indeks Inovasi Daerah (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 Sumber: Kemendagri RI, 2025 2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 2.1.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau Indeks Ekonomi Hijau merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana transformasi ekonomi suatu wilayah mengarah pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Indeks ini mencakup aspek investasi hijau, efisiensi sumber daya, serta penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Namun demikian, hingga saat ini data Indeks Ekonomi Hijau untuk Kabupaten Polewali Mandar belum tersedia. 2.1.3.3.2 Indeks Ekonomi Biru Indeks Ekonomi Biru Indonesia bertujuan untuk mengukur kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah secara berkelanjutan, mencakup pemanfaatan sumber daya laut, perlindungan ekosistem, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Saat ini, Kabupaten Polewali Mandar belum memiliki data resmi terkait capaian Indeks Ekonomi Biru. 2.1.3.3.3 Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer menggambarkan komitmen dan capaian suatu wilayah dalam mendorong transisi energi yang berkelanjutan dan rendah karbon. Namun, untuk Kabupaten Polewali Mandar, data terkait proporsi EBT dalam bauran energi primer belum tersedia. 2.1.3.4 Transformasi Digital Transformasi digital merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong 0 35,91 43,67 41,64 45,32 2020 2021 2022 2023 2024 73 efisiensi tata kelola, peningkatan kualitas layanan publik, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi di era digital. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, memperluas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta memperkuat adopsi teknologi di berbagai sektor pembangunan daerah. Untuk mengukur kemajuan dalam transformasi digital, salah satu indikator utama yang digunakan secara nasional adalah Indeks Masyarakat Digital. Indeks ini mencerminkan tingkat keterhubungan, penggunaan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat dalam ruang digital, termasuk aspek akses, kecakapan digital, dan keterlibatan dalam aktivitas ekonomi digital. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), nilai baseline Indeks Masyarakat Digital untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 45,62 poin. Angka ini menjadi titik awal penting dalam menilai kesiapan dan arah pembangunan digital Kabupaten Polewali Mandar, serta menjadi referensi bagi perencanaan strategis dan kebijakan transformasi digital di masa mendatang. Tabel berikut menyajikan data baseline yang dimaksud: Tabel 2. 11 Baseline Indeks Masyarakat Digital tahun 2025 No Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Baseline 2025 1 Terwujudnya Transformasi Digital Indeks Masyarakat Digital (Indeks) 45,62 Selanjutnya, peningkatan indeks ini akan membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur TIK hingga ke desa, serta inklusi digital yang merata di seluruh lapisan masyarakat. 2.1.3.4.1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan infrastruktur, akses, dan pemanfaatan teknologi informasi di suatu wilayah. IP-TIK menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan daerah menghadapi era digital. Untuk Kabupaten Polewali Mandar, data 74 resmi terkait IP-TIK hingga tahun 2024 belum tersedia. 2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Dalam rangka mendukung arah pembangunan jangka panjang nasional, Kabupaten Polewali Mandar perlu menyesuaikan arah transformasi daerah menuju integrasi ekonomi domestik dan global. Fokus utama dari arah ini adalah pengembangan kawasan, baik perkotaan maupun perdesaan, secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan memperhatikan karakteristik wilayah serta aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penguatan konektivitas ekonomi antarwilayah, serta peningkatan keterlibatan dalam rantai pasok dan perdagangan nasional maupun internasional, menjadi strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Sebagai pijakan awal pengukuran, terdapat tiga indikator utama yang mencerminkan kondisi integrasi ekonomi daerah, yaitu:
1.Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang merepresentasikan kestabilan harga sebagai faktor kunci ketahanan ekonomi rumah tangga. Nilai baseline untuk indikator ini pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,17 persen.
2.Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai Persentase terhadap PDRB, yang mencerminkan kapasitas investasi produktif dalam mendukung transformasi struktural ekonomi. Capaian awal Kabupaten Polewali Mandar untuk indikator ini adalah 24,88 persen pada tahun 2025.
3.Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB, yang menggambarkan sejauh mana daerah telah terlibat dalam perdagangan barang dan jasa, baik antarwilayah maupun dengan pasar nasional dan global. Angka baseline pada tahun 2025 berada di angka 3,91 persen. Ketiga indikator tersebut menjadi dasar untuk memetakan posisi awal Kabupaten Polewali Mandar dalam kerangka integrasi ekonomi dan sekaligus menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan lanjutan. Meskipun belum tersedia target lima tahunan secara spesifik, baseline ini penting untuk evaluasi awal dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang terarah dan terukur. Ke depan, penyusunan 75 roadmap kebijakan dan penguatan sistem data statistik diperlukan agar indikator- indikator ini dapat dimonitor secara periodik dan ditindaklanjuti secara strategis. 2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Grafik 2.37 menunjukkan tren pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Polewali Mandar pada periode 2020–2024. Nilai PMTB terus meningkat dari Rp1.250 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.467 miliar pada tahun
2024.Kenaikan ini konsisten setiap tahun: 2021 sebesar Rp1.300 miliar, 2022 mencapai Rp1.350 miliar, dan 2023 naik menjadi Rp1.400 miliar. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya peningkatan investasi pada barang modal seperti bangunan, peralatan, dan infrastruktur yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan PMTB yang stabil juga menunjukkan potensi daya saing daerah dalam menarik investasi jangka panjang dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Grafik 2. 36 Pembentukan Modal tetap Bruto (Milyar Rupiah) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa Dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, salah satu arah kebijakan strategis yang diusung adalah industrialisasi koperasi. Strategi ini bertumpu pada tiga elemen utama, yaitu hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan koperasi, serta adopsi 1,250 1,300 1,350 1,400 1,467 2020 2021 2022 2023 2024 76 teknologi yang relevan. Tujuannya adalah untuk mendorong koperasi agar tidak hanya menjadi wadah ekonomi rakyat, tetapi juga mampu naik kelas sebagai pelaku utama dalam rantai pasok industri daerah. Upaya hilirisasi diarahkan agar hasil produksi lokal tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah yang berdaya saing tinggi. Sementara itu, kelembagaan koperasi diperkuat melalui pelatihan, akses pendanaan, dan fasilitasi pemasaran agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Penerapan teknologi menjadi kunci akselerasi efisiensi dan inovasi dalam tata kelola koperasi dan proses produksi. Sebagai gambaran awal, capaian indikator ekspor barang dan jasa sebagai persentase terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2025 berada pada angka 3,91 persen. Angka ini mencerminkan kontribusi sektor perdagangan luar daerah terhadap perekonomian lokal, dan sekaligus menjadi titik awal untuk mengukur kemajuan dalam mendorong keterbukaan ekonomi serta daya saing produk lokal di pasar regional dan nasional. Meskipun saat ini data lanjutan untuk target tahapan belum tersedia, angka baseline tersebut penting sebagai pijakan awal perencanaan program dan kegiatan penguatan koperasi dan UMKM unggulan berbasis komoditas daerah. Ke depan, pengumpulan data berkala dan evaluasi indikator ini akan sangat penting untuk menilai efektivitas arah kebijakan industrialisasi koperasi secara konkret. 2.1.3.6 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kemajuan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar bisa diukur dengan capaian indeks infrastruktur, akses hunian layak, dan peningkatan jumlah status desa mandiri. 2.1.3.6.1 Indeks Infrastruktur Indeks infrastruktur adalah indeks yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari indeks infrastruktur wilayah dan indeks infrastruktur permukiman. Indeks infrastruktur wilayah menggambarkan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur telekomunikasi dan rasio elektrifikasi. Sedangkan indeks infrastruktur permukiman menggambarkan kondisi layanan akses air minum, 77 sanitasi, serta PSU perumahan dan kawasan permukiman diantaranya prasarana persampahan, penerangan jalan umum dan drainase. Indeks Infrastruktur di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2020, indeks ini berada pada angka 71,67 persen, kemudian terus meningkat hingga mencapai 72,94 persen pada tahun 2023, kemudian mengalami penurunan menjadi 71,32 persen pada tahun 2024. Capaian indeks ini menggambarkan bahwa adanya penurunan kondisi infrastruktur waktu lima tahun terakhir. Faktor yang paling berpengaruh terhadap penurunan indeks infrastruktur tersebut adalah menurunnya kondisi kemantapan jalan kabupaten. Grafik 2. 37 Indeks Infrastruktur (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 Sumber: Balitbangren Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.3.6.2 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 2.1.3.6.3 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Hunian layak di kabupaten Polewali Mandar masih diukur dengan kriteria kondisi bangunan utama antara lain kondisi atap, kondisi lantai dan kondisi dinding. Berdasarkan data yang ada, proporsi rumah tanggan dengan akses hunian layak di kabupaten polewali mandar terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 78 Grafik 2. 38 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.3.6.4 Persentase Desa Mandiri Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Polewali Mandar, 2025 Pada tahun 2020 hingga 2022, persentase desa mandiri di Kabupaten Polewali Mandar belum tercatat atau masih nol. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan capaian sebesar 11,11 persen, yang kemudian meningkat pesat menjadi 22,92 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan desa, khususnya dari aspek kapasitas ekonomi, sosial, dan ekologi yang menjadi indikator desa mandiri. - - - 11,11 22,92 2020 2021 2022 2023 2024 81,96 82,31 83,81 84,54 85,05 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 2020 2021 2022 2023 2024 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Grafik 2. 39 Persentase Desa Mandiri (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 79 2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro 2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Polewali Mandar mengalami tren penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 102,85%, namun menurun menjadi 96,97% pada tahun 2021. Meskipun sempat meningkat menjadi 100,23% di tahun 2022, tren kembali menurun hingga mencapai 91,65% pada 2023 dan 88,99% pada
2024.Data ini menunjukkan penurunan efektivitas kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai tambah bruto wilayah, yang perlu mendapat perhatian dalam upaya penguatan fiskal daerah. Grafik 2. 40 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.3.7.2 Tingkat Inflasi Grafik 2. 41 Tingkat Inflasi (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 Sumber: TPID Kabupaten Polewali Mandar, 2024 102,85 96,97 100,23 91,65 88,99 2020 2021 2022 2023 2024 2,84 4,27 2,96 2,02 1,82 2020 2021 2022 2023 2024 80 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan publik di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan berbagai kemajuan dalam hal tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kualitas regulasi, reformasi birokrasi, serta digitalisasi sistem pemerintahan. Hal ini tercermin dari capaian indeks reformasi hukum, indeks SPBE, dan indeks pelayanan publik yang menjadi tolok ukur transformasi birokrasi modern. Selain itu, aspek integritas pemerintahan juga dipantau melalui berbagai instrumen nasional seperti Indeks Integritas (SPI), dan tingkat maturitas SPIP. Penilaian terhadap penegakan hukum, capaian aksi HAM, dan partisipasi demokratis juga menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola yang inklusif dan akuntabel, meskipun sebagian indikator seperti IDI dan Indeks Rasa Aman masih belum tersedia datanya secara spesifik. Di bidang kerja sama antarwilayah, peningkatan daya saing daerah menjadi perhatian utama. Capaian Indeks Daya Saing yang menunjukkan tren positif mengindikasikan bahwa berbagai intervensi pembangunan mulai berdampak pada produktivitas dan efisiensi pelayanan publik. Komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang ketenteraman dan perlindungan masyarakat pun memperlihatkan kinerja yang sangat baik dan konsisten. 2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Regulasi dan tata kelola yang berintegritas serta adaptif menjadi fondasi penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Polewali Mandar. Transformasi birokrasi dilakukan secara bertahap melalui perbaikan regulasi, penguatan sistem digital pemerintahan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di setiap lini layanan. Beberapa indikator kunci digunakan untuk memantau kemajuan tersebut, seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Indeks Pelayanan Publik. Di sisi lain, penguatan integritas diwujudkan melalui penilaian Indeks Integritas Nasional, termasuk survei penilaian integritas (SPI), dan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 81 Capaian indikator-indikator tersebut tidak hanya menggambarkan efektivitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana birokrasi di Polewali Mandar mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman, lebih responsif, terbuka, dan berbasis data. 2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren penurunan tipis dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, indeks tercatat sebesar 87,14, kemudian menurun menjadi 86,70 pada tahun 2024. Penurunan ini meskipun relatif kecil, tetap perlu menjadi perhatian karena dapat mencerminkan perlambatan dalam upaya penyederhanaan regulasi, penataan kelembagaan hukum, atau pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam aspek hukum daerah. Untuk menjaga kualitas tata kelola yang berintegritas dan adaptif, dibutuhkan langkah evaluatif terhadap strategi reformasi hukum, termasuk penguatan koordinasi antar instansi hukum dan percepatan digitalisasi layanan berbasis regulasi yang efisien. 2.1.4.1.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada periode 2020–2024, capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren yang positif. Indeks ini sempat menurun dari 3,30 pada tahun 2020 menjadi 2,71 pada tahun 2021. Namun, setelahnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 3,58 di tahun 2022, lalu naik kembali menjadi 3,86 pada 2023, dan mencapai 3,88 pada tahun 2024. Perkembangan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan 87,14 86,70 2023 2024 Grafik 2. 42 Indeks Reformasi Hukum (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 82 digital, termasuk aspek layanan publik digital, manajemen data, serta efisiensi dan transparansi administrasi pemerintahan. Sumber: Kementerian Kominfo RI, 2025 2.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Polewali Mandar dalam rentang tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, namun secara umum menunjukkan tren peningkatan. Indeks tercatat sebesar 3,49 pada tahun 2020, kemudian meningkat berturut-turut menjadi 3,54 pada 2021 dan 3,59 pada 2022. Meskipun terjadi penurunan kembali ke angka 3,49 pada tahun 2023, perbaikan signifikan terlihat pada tahun 2024 dengan lonjakan indeks menjadi 3,92. Kenaikan ini mencerminkan upaya perbaikan kualitas layanan publik yang konsisten, baik dari sisi aksesibilitas, kecepatan, maupun akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Sumber: Kementerian PAN RB RI, 2025 3,30 2,71 3,58 3,86 3,88 2020 2021 2022 2023 2024 3,49 3,54 3,59 3,49 3,92 2020 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 43 Indeks SPBE (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 Grafik 2. 44 Indeks Pelayanan Publik (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 83 2.1.4.1.4 Indeks Intregritas Nasional Upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas di Kabupaten Polewali Mandar tercermin dalam perkembangan tiga indikator utama integritas nasional, yaitu: (1) Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI), (2) Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, dan (3) Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pertama, berdasarkan data Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK, terlihat bahwa Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan skor dari 3,04 pada tahun 2020 menjadi 3,11 di tahun 2021. Selanjutnya, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 3,53, meskipun sedikit menurun menjadi 3,45 di tahun 2023. Pada tahun 2024, indeks kembali menguat menjadi 3,51. Pola fluktuatif ini menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan prinsip integritas di lingkungan birokrasi dan pelayanan publik, meskipun tren jangka menengahnya tetap positif. Kedua, pada indikator Nilai MCP KPK, terjadi peningkatan tajam dari 0 (belum tersedia data) di tahun 2020 dan 2021, menjadi 67,07 pada tahun 2022. Kenaikan ini menandai awal dari pemantauan sistematis oleh KPK terhadap kepatuhan pemerintah daerah terhadap area intervensi antikorupsi. Tren ini terus menunjukkan perbaikan di tahun-tahun berikutnya, yakni 71,31 pada 2023 dan naik tipis menjadi 71,77 pada
2024.Konsistensi ini mencerminkan peningkatan komitmen dan implementasi tindakan pencegahan korupsi oleh Pemkab Polewali Mandar melalui sembilan area MCP yang mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan APIP. Ketiga, pada aspek Indeks Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP, nilai Polewali Mandar juga menunjukkan dinamika. Pada tahun 2020, nilai indeks berada di angka 61,33 dan meningkat signifikan menjadi 77,73 pada 2021, kemudian tetap tinggi di angka 77,35 pada tahun 2022. Namun, indeks mengalami penurunan pada 2023 menjadi 60,00, sebelum kembali meningkat ke 63,50 di tahun 2024. Penurunan pada 2023 perlu menjadi perhatian untuk evaluasi internal dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah agar tata kelola dan akuntabilitas tetap terjaga. 84 Secara keseluruhan, ketiga grafik tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah mengupayakan penguatan sistem integritas, baik melalui instrumen pengawasan eksternal oleh KPK dan BPKP, maupun melalui penguatan nilai dan praktik antikorupsi di tingkat internal. Konsistensi peningkatan nilai MCP dan SPI menjadi modal penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi ke depan. Namun, adanya fluktuasi dalam nilai SPIP menunjukkan perlunya penguatan kapasitas pengawasan internal dan pembinaan manajerial pada seluruh perangkat daerah. - - 67,07 71,31 71,77 2020 2021 2022 2023 2024 61,33 77,73 77,35 60,00 63,50 2020 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 45 Indeks Integrasi Nasional (Indeks Survey Penilaian Integritas), (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 Grafik 2. 46 Indeks Integrasi Nasional (Nilai MCP KPK), (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 85 2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Demokrasi Substansial Aspek hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, serta demokrasi yang substansial merupakan fondasi utama dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang stabil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Polewali Mandar, upaya untuk mewujudkan tata kelola yang menjunjung prinsip keadilan hukum, menjamin rasa aman, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi terus menjadi prioritas. Hal ini tercermin dalam indikator-indikator kunci seperti persentase penegakan Peraturan Daerah, capaian aksi HAM, dan penguatan kualitas demokrasi lokal. Meskipun terdapat sejumlah tantangan seperti belum tersedianya data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Rasa Aman secara spesifik, pemerintah daerah terus menunjukkan komitmen melalui pelaporan indikator lain yang relevan dan upaya peningkatan koordinasi lintas sektor. Dalam konteks ini, pembangunan sistem hukum yang inklusif dan tegaknya supremasi hukum, serta partisipasi publik yang bermakna dalam proses demokratis, menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil, aman, dan berdaulat secara demokratis. 2.1.4.2.1 Penegakan Perda Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Polewali Mandar secara umum menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dalam kurun waktu 2020–2024. 3,04 3,11 3,53 3,45 3,51 2020 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 47 Indeks Integrasi Nasional (Indeks Maturitas SPIP), (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 86 Pada tahun 2020, capaian berada pada angka 100,00%, kemudian sempat menurun menjadi 93,44% pada tahun 2021. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024, persentase penegakan Perda kembali stabil di angka 100,00% secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Stabilitas ini mencerminkan upaya yang optimal dari aparat pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi yang telah ditetapkan. Konsistensi ini perlu dipertahankan dan diperkuat dengan peningkatan kualitas sosialisasi hukum serta koordinasi lintas sektor agar efektivitas penegakan Perda terus berkelanjutan. Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.2.2 Aksi Hak Asasi Manusia Persentase capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan fluktuasi signifikan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, capaian mencapai angka tertinggi sebesar 64,18%, namun mengalami penurunan tajam menjadi 30,56% di tahun 2022. Selanjutnya, terjadi pemulihan pada tahun 2023 dengan peningkatan capaian menjadi 48,16%, meskipun sedikit menurun kembali pada tahun 2024 menjadi 47,83%. Variasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Aksi HAM masih menghadapi tantangan konsistensi dan keberlanjutan di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar-perangkat daerah, integrasi data pelaporan, serta monitoring berkelanjutan agar capaian Aksi HAM dapat ditingkatkan secara stabil dan 100,00 93,44 100,00 100,00 100,00 2020 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 48 Persentase Penegakan Perda (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 87 merata dari tahun ke tahun. Sumber: Kementerian HAM Sulawesi Barat, 2025 2.1.4.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia Pada saat penyusunan dokumen ini, data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Kabupaten Polewali Mandar belum tersedia dalam publikasi resmi baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun instansi terkait lainnya. Padahal, IDI merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana prinsip- prinsip demokrasi, seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, dan peran lembaga demokrasi, telah dijalankan di suatu wilayah. Ketiadaan data IDI ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta mendorong peningkatan kapasitas dalam pengumpulan dan pelaporan data yang relevan. Hal ini penting agar kualitas tata kelola pemerintahan dan pelibatan masyarakat dalam proses demokratis dapat diukur dan ditingkatkan secara berkelanjutan. 2.1.4.2.4 Indeks Rasa Aman Data mengenai Indeks Rasa Aman untuk Kabupaten Polewali Mandar saat ini belum tersedia secara spesifik dalam basis data nasional maupun daerah. Indeks ini seharusnya merepresentasikan persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan pribadi maupun lingkungan tempat tinggal, serta ketakutan terhadap kejahatan atau gangguan sosial lainnya. Absennya data ini menjadi catatan penting bahwa aspek rasa aman perlu 64,18 30,56 48,16 47,83 2021 2022 2023 2024 Grafik 2. 49 Persentase Capaian Aksi HAM (Persen) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 88 menjadi perhatian dalam agenda pembangunan sosial. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pelaksanaan survei atau kerja sama lintas sektor, khususnya dengan lembaga kepolisian, BPS, dan lembaga riset, guna menghadirkan data yang valid untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan berbasis rasa aman warga. 2.1.4.2.5 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Hingga dokumen ini disusun, tidak terdapat data spesifik terkait Indeks Ketenteraman dan Ketertiban di Kabupaten Polewali Mandar. Padahal, indikator ini penting dalam mencerminkan stabilitas sosial dan tertibnya kehidupan bermasyarakat, termasuk penegakan hukum, pencegahan konflik, serta penanganan pelanggaran sosial. Ketiadaan data ini dapat menghambat proses pemantauan terhadap kondisi sosial yang harmonis di daerah. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan sistem pelaporan dan integrasi data dari berbagai unsur, termasuk perangkat daerah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat, agar indikator ini dapat tersedia secara rutin dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ketenteraman wilayah. 2.1.4.2.6 Indikator lainnya sesuai konteks Daerah 2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Upaya untuk memperkuat posisi strategis daerah di kawasan diwujudkan melalui peningkatan kerja sama daerah serta penguatan daya saing wilayah. Hingga tahun 2025, jumlah kerja sama daerah yang telah terjalin di Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebanyak 15 kerja sama, mencerminkan fondasi awal dalam menjalin kolaborasi antardaerah maupun lintas batas administratif dalam kerangka penguatan diplomasi daerah. Selain itu, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada baseline tahun 2025 berada pada angka 5,00. Capaian ini menunjukkan tren peningkatan signifikan dari angka 3,16 pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai intervensi pembangunan daerah telah berdampak positif terhadap aspek produktivitas, efisiensi birokrasi, kualitas SDM, serta infrastruktur penunjang daya saing ekonomi daerah. 89 2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan perkembangan positif sejak tahun 2022. Setelah tidak tercatat pada tahun 2020 dan 2021, indeks ini mulai terukur pada tahun 2022 dengan nilai 2,88, kemudian meningkat menjadi 3,06 pada 2023, dan mencapai 3,21 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan penguatan kapasitas daerah dalam aspek ekonomi, kelembagaan, dan infrastruktur sebagai faktor utama penentu daya saing wilayah. Grafik 2. 50 Indeks Daya Saing Daerah (Angka) Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2020-2024 2.1.4.4 Urusan Pendidikan 2.1.4.4.1 Angka Partisipasi Kasar PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Polewali Mandar cenderung fluktuasi dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020, APK PAUD sebesar 52,09 persen, dan pada tahun 2024 APK PAUD meningkat signifikan sebesar 75,15 persen. Ini menunjukkan bahwa Jumlah anak terlayani program PAUD juga mengalami peningkatan selama 5 tahun dari 23.348 orang anak pada tahun 2020 menjadi 26.135 orang anak pada tahun 2024 artinya terjadi kenaikan sebanyak 2.787 orang anak atau 0,89%. Dengan nilai APK PAUD Kabupaten Polewali Mandar sebesar 75,15 pada tahun 2024, Capaian ini merupakan capaian tertinggi dari 6 Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat dan diatas dari capaian APK PAUD Provinsi Sulawesi Barat sebesar 57,25 pada tahun 2024. 0 0 2,88 3,06 3,21 2020 2021 2022 2023 2024 90 Grafik 2. 51 Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.4.2 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, dan SMA Dalam kurun waktu 2020-2022, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah SD/MI relatif tinggi lebih tinggi ketimbang APK Sekolah SMP/MTS dan APK Sekolah SMA/MA. Kondisi APK pada jenjang SMP dan SMA terus meningkat pada tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa jumlah murid pada jenjang SMP dan jenjang SMA lebih banyak daripada jumlah penduduk usia SMP/MTS dan penduduk usia SMA/MA di Kabupaten Polewali Mandar. Grafik 2. 52 Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.4.4.3 Angka Tidak Sekolah Jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun). Semakin tinggi Jumlah 120 100 80 100,08 99,1 100,24 78,56 110,70 109,25 96,84 109,81 96,75 6,34 60 40 20 2020 2021 2022 2023 2024 APK SD/MI APK SMP/MTS APK SMA/MA 89,7788,03 90,51 84,94 86,2 10 75,04 75,15 62,44 62,12 52,09 2020 2021 2022 2023 2024 91 Anak Tidak Sekolah (ATS) menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka ATS semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin membaik. Jumlah ATS tahun 2021 menunjukkan Jumlah terbesar, baik pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS, maupun SMA/MA. Kondisi ATS cenderung fluktuatif pada tahun 2022-2024. Pada jenjang pendidikan SD/MI, ATS meningkat dari 420 anak menjadi 1.340 anak. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP, ATS meningkat dari 490 anak menjadi 1.813 anak. Jumlah ATS terbesar pada jenjang SMA/MA dari 109 anak menjadi 2.905 anak. Berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya ATS antara lain; jarak lokasi tempat tinggal dengan fasilitas sekolah, pernikahan dini, membantu orang tua mencari nafkah, dan lain-lain. Grafik 2. 53 Angka Putus Sekolah SD dan SMP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024 Sumber: BKBN (2021), DIKNAS (2022-2023) Kemendikbud Ristek (2024) 2.1.4.4.4 Angka Melanjutkan Sekolah Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar cenderung fluktuatif dengan tren menurun selama rentang waktu tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, Angka Melanjutkan Pendidikan mencapai 86,62 persen, berlanjut pada tahun 2021- 2022 mencapai 98,87 persen. Namun pada tahun 2023-2024 Angka Melanjutkan Pendidikan kembali menurun ke level 92,83 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari seluruh lulusan SD/MI atau Sederajat pada tahun 2023 hanya 92,83 persen yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs atau Sederajat. 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 6620 5294 3132 2905 1813 1340 680 750 408 420 490 109 2021 2022 2023 2024 Usia 7-12 Tahun Usia 13-15 Tahun Usia 16-18 Tahun 92 Tabel 2. 12 Angka Melanjutkan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 No. Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 1 Siswa Baru SMP/MTS Sederajat 7.087 5.327 7.087 7.087 8.094 2 Lulusan SD/MI Sederajat 8.182 7.536 8.103 7.444 8719 3 Persentase 86,62 98,74 98,87 95,20 92,83 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar 2025 2.1.4.4.5 Fasilitas Pendidikan Fasilitas pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar dalam kondisi baik menunjukkan tren fluktuatif untuk semua jenjang pendidikan. Fasilitas pendidikan Pra Sekolah (PAUD/KB/TK/RA/PLB) dari 5 indikator, capaian yang masih rendah pada kondisi toilet sebesar 2,82 persen di tahun 2024 dari total 605 satuan pendidikan (PAUD/KB/TK/RA/PLB). Pada periode yang sama, fasilitas pendidikan SD/MI dari 8 indikator, capaian yang masih rendah pada laboraturium computer sebesar 53 di tahun 2024 dari total 421 satuan pendidikan SD/MI. Begitu pula fasilitas pendidikan SMP/MTs dari 5 indikator, capaian yang paling rendah pada Laboraturium IPA sebesar 47 di tahun 2024 dari total 152 satuan pendidikan SMP/MTS. Tabel 2. 13 Sekolah Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan 2020 2021 202 2 2023 2024 Sarana Pendidikan PAUD 1 Kondisi Ruang Kelas Jumlah 766 1068 746 746 786 2 Kondisi Akses Listrik Jumlah - 372 375 490 514 3 Kondisi Akses Internet Jumlah - 372 128 131 182
4.Kondisi Sarana Cuci Tangan Persen - 92,86 70,4 5 71,15 73,26 5 Kondisi Toilet Persen - 3,06 2,56 2,88 2,82 Sarana Pendidikan SD/MI 1 Kondisi Ruang Kelas Jumlah 1617 1024 1196 1196 1195 2 Kondisi Akses Listrik Jumlah 287 326 327 328 329 3 Kondisi Akses Internet Jumlah 91 166 200 220 220 4 Kondisi Sarana Cuci Tangan Persen 52,72 56,63 72,8 9 68,37 68,37 5 Kondisi Toilet Jumlah 402 446 508 513 578 6 Kondisi Perpustakaan Jumlah 117 149 156 174 244 93 No Indikator Satuan 2020 2021 202 2 2023 2024 7 Kondisi UKS Jumlah 8 33 55 46 107 8 Kondisi Laboraturium Komputer Jumlah 119 152 156 28 53 Sarana Pendidikan SMP/MTS 1 Kondisi Ruang Kelas Jumlah 479 325 228 266 275 2 Kondisi Akses Listrik Jumlah 71 86 85 84 84 3 Kondisi Akses Internet Jumlah 25 86 62 56 56 4 Kondisi Sarana Cuci Tangan Persen 58,63 61,63 75,5 8 70,59 70,59 5 Kondisi Toilet Jumlah 28 81 349 368 407 6 Kondisi Perpustakaan Jumlah 10 33 41 37 101 7 Kondisi UKS Jumlah 13 15 17 49 98 8 Kondisi Laboraturium Komputer Jumlah 10 21 21 30 56 9 Kondisi Laboraturium IPA Jumlah 27 32 36 44 47 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.4.6 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Rasio Guru-Murid Pendidikan SD dan SMP Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengidentifikasi kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar cenderung meningkat, baik pada jenjang pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, Rasio Ketersediaan Sekolah menurun dari 76,79 pada tahun 2020 menjadi 76,02 pada tahun 2024. Berbeda dengan jenjang pendidikan SD/MI, Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs justru meningkat dari 50,39 menjadi 54,40 pada periode yang sama. Peningkatan Rasio Ketersediaan Sekolah ini menunjukkan bahwa jumlah murid untuk setiap sekolah secara rata-rata cenderung meningkat. Tabel 2. 14 Rasio Ketersediaan Sekolah, Guru/Murid Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 No. JENJANG PENDIDIKAN 2020 2021 2022 2023 2024 94 1 SD/MI 1.1 Jumlah gedung sekolah 416 406 418 419 421 1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 54.177 52.222 52.932 53.456 55.383 1.3 Rasio ketersediaan sekolah 76,79 77,75 78,97 78,38 76,02 1.4 Jumlah Guru 4.410 4.334 4.352 4.554 4.776 1.5 Jumlah Murid 53.506 51.548 52.671 51.820 48.207 1.6 Rasio Guru terhadap Murid 12,13 11,89 12,10 11,38 10,09 2 SMP/MTs 2.1 Jumlah gedung sekolah 149 143 150 151 152 2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 29.569 27.938 28.318 28.598 27.937 2.3 Rasio ketersediaan sekolah 50,39 51,18 52,97 52,80 54,40 2.4 Jumlah Guru 2.341 2.564 2.336 2.642 2.663 2.5 Jumlah Murid 26.074 24.736 23.860 23.365 22.131 2.6 Rasio Guru terhadap Murid 11,13 9,65 10,21 8,84 8,31 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar, 2025 Rasio murid terhadap guru (RMG) digunakan untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas, karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Secara keseluruhan Rasio murid per guru dari kurun waktu tahun 2020-2024 sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disyaratkan Kemendikbud yaitu 1 guru melayani 15 – 30 murid per kelas untuk jenjang SD/MI, untuk SMP/MTs 1 guru melayani 12 – 25 murid per kelas. 2.1.4.4.7 Mutu dan Kualitas Tenaga Pendidikan Jumlah Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah Guru ASN yang bersertifikat hanya sebanyak 2.059 orang, kemudian meningkat menjadi 5.556 orang pada tahun 2024. Sertifikasi guru ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan martabat guru, dan menjamin kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya. Tabel 2. 15 Guru Aparat Sipil Negara yang Bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO JENJANG PENDIDIKAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 PAUD Orang 665 417 471 760 936 2 SD Orang 1.042 1.064 1.142 1.224 3.240 3 SMP Orang 531 517 536 681 1.381 95 Jumlah Orang 2.238 1.998 2.149 2.665 5.556 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.4.8 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar relatif cukup baik pada PAUD dan Pendidikan Dasar. Pada tahun 2024, capaian SPM PAUD dan Pendidikan Dasar masing-masing sebesar 92,05 persen dan 92,96 persen. Capaian ini juga terus meningkat mendekati angka 100 persen, yang merupakan target SPM. Namun capaian SPM Pendidikan Keseteraan telah mencapai angka 100 persen. Tabel 2. 16 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2024 No Jenis Pelayanan Dasar Target Realisasi Belum Terlayani Capaian (%) 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 17.198 15.830 1.368 92,05 2 Pendidikan Dasar 81.447 75.714 5.733 92,96 3 Pendidikan Kesetaraan 2.081 2.081 0 100 Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.5 Bidang Kesehatan 2.1.4.5.1 Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Polewali Mandar mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2020, AKB sebesar 11,82 bayi per 1.000 kelahiran hidup, kemudian naik menjadi 14,90 bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Sedangkan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan angka yang cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa persentase bayi yang lahir hidup dan mampu bertahan hidup hingga usia satu tahun tidak mengalami perubahan selama rentang waktu 2020-2024. Tabel 2. 17 Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Kematian Bayi, AKB dan AKHB Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Lahir Hidup 8.294 8.234 8.144 7.524 6.842 2 Jumlah Kematian Bayi 98 86 78 81 102 3 Angka Kematian Bayi (AKB) 11,82 10,44 9,58 10,76 14,9 96 4 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) 988 990 991 989 985 Sumber: Dinas kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.5.2 Rasio Posyandu per Satuan Balita Rasio Posyandu per satuan balita di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan angka yang cenderung menurun. Pada tahun 2020, setiap Posyandu secara rata-rata harus melayani sebanyak 80 balita. Rasio ini menurun di tahun 2024, dimana setiap Posyandu secara rata- rata hanya melayani 20 balita. Membaiknya rasio balita per Posyandu ini karena meningkatnya jumlah Posyandu di satu sisi, dan menurunnya jumlah balita di sisi lain. Capaian ini sudah mencukupi standar 1 (satu) Posyandu melayani 100 balita. Tabel 2. 18 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024
1.Jumlah Posyandu 657 657 657 675 675
2.Jumlah Balita 52.790 56.277 39.978 34.835 33.274
3.Rasio Balita Per Posyandu 80 86 61 52 20 Sumber: Dinas kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.5.3 Jumlah Prevalensi Anak Stunting Angka prevalensi stunting di Kabupaten Polewali Mandar mengalami penurunan. Penurunan paling tajam terjadi ada tahun 2023, dimana angka prevalensi stunting berkurang dari 39,26 persen pada tahun 2022 menjadi 28,09 persen pada 2023 yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Capaian ini mengindikasikan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Polewali Mandar cukup berhasil dan diharapkan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Grafik 2. 54 Prevalensi Stunting di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2019-2023 97 Sumber: 2019 data SSGBI, 2021 dan 2022 data SSGI dan 2023 data SKI 2.1.4.5.4 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Per Satuan Penduduk di Kabupaten Polewali Mandar cenderung membesar. Pada tahun 2020, setiap fasilitas kesehatan (Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu) melayani 5.696 penduduk, kemudian membesar menjadi 5.897 penduduk pada tahun 2023. Membesarnya rasio ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan pertambahan jumlah fasilitas kesehatan. Selama lima tahun terakhir, jumlah fasilitas kesehatan sama sekali tidak bertambah. Meskipun demikian, rasio ini masih berada dalam rentang ideal. Tabel 2. 19 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024
1.Jumlah Puskesmas 20 20 20 20 20
2.Jumlah Poliklinik 8 8 8 8 0
3.Jumlah Pustu/Poskesdes 56 56 56 56 155
4.Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu 84 84 84 84 76
5.Jumlah Penduduk 478.534 483.920 490.493 495.371 ****
6.Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk 5.696 5.761 5.839 5.897 *** Sumber: Dinas kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2025 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 39,40 39,26 36,00 28,09 0,00 2019 2020 2021 2022 2023 98 2.1.4.5.5 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Jumlah Rumah Sakit per satuan penduduk di Kabupaten Polewali Mandar mengalami penambahan dalam lima tahun terakhir. Penambahan 1 (satu) unit Rumah Sakit Umum (Pemerintah) terjadi pada tahun 2020. Sedangkan penambahan 1 (unit) Rumah Sakit Umum (Swasta) terjadi pada tahun 2024. Penambahan 2 (dua) unit Rumah Sakit dimaksud adalah Rumah Sakit Hajjah Andi Depu yang berada di Kecamatan Polewali dan Rumah Sakit Pratama yang berada di Kecamatan Wonomulyo. Penambahan 2 (dua) unit Rumah Sakit ini menyebabkan Rasio Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk mengecil, yang mengindikasikan kondisi yang membaik. Tabel 2. 20 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah) 1 2 2 2 2 2 Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah 0 0 0 0 0 3 Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/ POLRI 0 0 0 0 0 4 Jumlah Rumah Sakit Umum (Swasta) 2 2 2 3 3 5 Jumlah Seluruh Rumah Sakit 3 4 4 5 4 6 Jumlah Penduduk 478.534 483.9200 490.4930 495.371 *** 7 Rasio (5/6) 0,0001 0,0061 0,0081 0,008 *** Sumber: Dinas kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.5.6 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Polewali Mandar terus menurun. Pada tahun 2019, setiap dokter harus melayani 3.688 penduduk, kemudian menurun menjadi 3.280 penduduk pada tahun 2023. Penurunan rasio ini terjadi karena jumlah dokter bertambah lebih cepat ketimbang pertambahan jumlah penduduk. Selama lima tahun terakhir, jumlah dokter bertambah sebanyak 31 orang. Penurunan rasio ini menunjukkan kondisi layanan kesehatan yang semakin membaik. 99 Tabel 2. 21 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Dokter (Umum, Ahli, Gigi) 140 159 159 151 191 2 Jumlah Penduduk 478.534 483.920 490.493 495.371 *** 3 Rasio Dokter per Penduduk 3.418 3.043 3.085 3.280 *** Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.5.7 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Rasio tenaga medis (bidan, perawat, dan lainnya) per satuan penduduk di Kabupaten Polewali Mandar mengalami penurunan secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, setiap tenaga medis harus melayani 682 penduduk, kemudian menurun drastis menjadi 185 penduduk. Penurunan rasio ini terjadi karena adanya peningkatan bidan empat kali lipat dan peningkatan perawat hampir tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir. Juga dalam tiga terakhir ada rekruitmen tenaga kesehatan lainnya yang menyebabkan total jumlah tenaga medis meningkat empat kali lipat selama periode 2019-2023. Tabel 2. 22 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 NO URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023
1.Bidan 264 214 974 1.067 993
2.Bidan PTT 0 0 0 0 0
3.Perawat 385 642 1.030 1.090 1.041
4.Tenaga Kesehatan Lainnya - - 562 529 635
5.Jumlah tenaga Medis 649 856 2.566 2.676 2.669
6.Jumlah Penduduk 442.576 478.534 483.920 490.493 495.371 Rasio Tenaga Medis Per Penduduk 682 557 188 183 185 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2024 2.1.4.5.8 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan pelayanan kesehatan dasar lainnya mencakup cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan desa Universal Child Immunization 100 (UCI), persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, dan cakupan Balita pneumonia yang ditangani. Dari data yang tersedia, seluruh indikator yang terkait dengan cakupan pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan. Beberapa indikator, seperti cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, sebenarnya membaik selama rentang waktu 2020- 2022, namun kemudian menurun pada dua tahun terakhir yakni 2023 dan 2024. Indikator yang mengalami penurunan paling tajam adalah persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, yaitu dari 48,70 persen (2020) menjadi 27,80 persen

(2023). Namun, kembali naik hingga 53,6% di 2024. Tabel 2. 23 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 81,00% 88,5% 89,4% 74,3% 66,5% 2 Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 82,20% 93,1% 90% 71% 65,5% 3 Cakupan desa UCI 43,70% 38,32 51% 53,3% 27,5% 4 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 48,70% 73.8% 78,6% 27,8% 53,6% 5 Cakupan Balita pneumonia yang ditangani 14,21% 9,37% 21,24% 23,16% 55,80% Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.5.9 Jumlah Kasus TBC dan Pasien TB Jumlah kasus TBC (baru dan lama) di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023, setelah sempat menurun dalam empat tahun sebelumnya. Jumlah pasien TB paru BTA yang sembuh malah menurun, sementara jumlah pasien TB paru yang meninggal justru meningkat. Namun berita baiknya, jumlah pasien TB BTA yang mendapat pengobatan DOTS semakin meningkat dalam lima tahun terakhir. 101 Grafik 2. 55 Jumlah Kasus TBC dan Pasien TB di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2024 2.1.4.5.10 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (DBD, Diare, Malaria dan HIV/AIDS) Secara umum, cakupan pelayanan kesehatan penyakit menular (DBD, Diare, Malaria, dan HIV/AIDS) di Kabupaten Polewali Mandar cukup baik. Meskipun persentase penderita diare yang ditangani mengalami sedikit penurunan, namun cakupan penanganan penderita DBD, angka kejadian penyakit malaria, tingkat kematian akibat malaria, dan prevalensi HIV/AIDS menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Dalam lima tahun terakhir, semua penderita penyakit DBD 100 persen tertangani dan tidak ada kematian akibat penyakit malaria. Tabel 2. 24 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (DBD, Diare, Malaria, dan HIV/AIDS) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100 100 100 100 100 2 Penderita diare balita yang ditangani 39,24 26,09 38,90 62,03 225,64 3 Angka kejadian malaria 0,88 4,90 4,20 0,76 0,1 4 Tingkat kematian akibat malaria 0 0 0 0 0 5 Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi 1,22 0,82 0,007 0,08 0,02 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.5.11 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar, secara umum, relatif baik. Beberapa jenis layanan dasar, seperti 921 633 757 785 1197 21 18 28 33 64 485 475 223 264 401 853 560 583 715 1116 853 475 583 715 841 0 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah kasus TBC (baru dan Lama) Jumlah Pasien TB Yang Meninggal Jumlah Pasien TB paru BTA yang sembuh Jumlah Pasien TB BTA yang Mendapat Pengobatan DOTS 102 pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan ibu bersalin, dan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, menunjukkan capaian di atas 70 persen. Bahkan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis mencapai angka 100 persen, yang berarti bahwa semua penderita dapat tertangani atau terlayani. Tabel 2. 25 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2023 No. Jenis Layanan Dasar Target Realisasi Belum terlayani Capaian (%) 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 10.726 6.600 4.126 61,53 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 10.240 7.296 2.944 71,25 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 9.753 7.285 2.468 74,69 4 Pelayanan kesehatan balita 44.205 35.810 8.395 81,01 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 76.284 29.906 46.378 39,20 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 329.770 163.717 166.053 49,65 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 48.549 30.297 18.252 62,40 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 24.667 18.591 6.076 75,37 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 4.651 4.651 0 100 10 Pelayanan kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat 981 864 117 88,07 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 7.490 7.490 0 100 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) 11.772 6.659 5.113 56,57 Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Polewali Mandar, 2024 2.1.4.6 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.1.4.6.1 Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Proporsi jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) di Kabupaten Polewali Mandar mengalami tren penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, proporsi jalan dalam kondisi baik dan sedang mencapai 71,48%, kemudian sedikit meningkat menjadi 73,51% pada 2021. Namun, 103 sejak 2022, persentase ini terus menurun hingga 52,43% pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya panjang jalan dalam kondisi baik, dari 570,561 km pada tahun 2020 menjadi hanya 359,857 km pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah jalan rusak dan rusak berat terus meningkat secara signifikan, terutama pada tahun 2023 dan 2024, dengan jalan rusak naik dari 49,855 km pada tahun 2020 menjadi 195,750 km pada tahun 2024, serta jalan rusak berat yang bertambah dari 199,665 km menjadi 243,012 km dalam periode yang sama. Selain itu, total panjang jalan Kabupaten sesuai Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Polewali Mandar Nomor 221 Tahun 2023 mengalami penambahan pada di Tahun 2023, namun tidak diiringi dengan perbaikan kondisi secara keseluruhan. Rehabilitasi jalan yang mengalami degradasi signifikan juga yang menjadi penyebab terjadinya penurunan, meningkatnya penyebab kerusakan jalan, seperti beban kendaraan berlebih, faktor cuaca dan bencana alam, serta kurangnya pemeliharaan berkala tiap tahun. Tabel 2. 26 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kondisi Jalan Baik Km 570,561 580,098 533,14 409,893 359,857 2 Kondisi Jalan Sedang Km 54,685 62,937 89,656 133,779 123,641 3 Kondisi Jalan Rusak Km 49,855 40,375 68,124 185,835 195,75 4 Kondisi Jalan Rusak Berat Km 199,665 191,356 183,846 192,753 243,012 5 Total Km 874,766 874,766 874,766 922,26 922,26 Proporsi Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap ((1+2)/5) 71,48% 73,51% 71,20% 58,95% 52,43% Sumber: Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.6.2 Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk Rasio panjang jairingan jalan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2020 hingga 2024. Rasio ini menggambarkan seberapa besar ketersediaan infrastruktur jalan dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Pada tahun 2024, rasio tercatat sebesar 0,0037 km per jiwa atau 3,66 Meter per jiwa, yang menunjukkan tingkat ketersediaan jalan yang relatif stagnan dengan kecenderungan menurun oleh karena jumlah 104 penduduk mengalami peningkatan dari 478.534 jiwa pada tahun 2020 menjadi 495.371 jiwa pada tahun 2024. Hal ini dapat menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan agar mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk di masa mendatang. Rasio panjang jalan per kapita idealnya 5-10 orang per kapita. Tabel 2. 27 Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024

1.Panjang Jalan Km 1.832,89 1.832,89 1.832,89 1.811,98 1.811,98
2.Jumlah Penduduk Jiwa 478.534 483.920 490.493 495.371 495.371 3. Rasio Jalan Terhadap Penduduk Km/jiwa 0,0038 0,0038 0,0037 0,0037 0,0037 Sumber: Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.6.3 Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Penurunan proporsi jalan dalam kondisi mantap dari 73,29% pada Tahun 2020 menjadi 67,76% pada Tahun 2024. Kondisi jalan rusak dan rusak berat terjadi peningkatan pada tahun 2022 sampai tahun 2024, yang berdampak pada turunnya kondisi mantap jalan. Tren penurunan tersebut diakibatkan masih banyak ruas jalan di bawah kewenangan kabupaten yang mengalami kerusakan akibat usia jalan, semakin berkurangnya pemeliharaan dan terjadinya bencana alam (banjir dan longsor). Tabel 2. 28 Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024
1.Kondisi Jalan Baik Km 1.237,43 1.296,16 1.242,83 1.123,41 1.078,61
2.Kondisi Jalan Sedang Km 105,96 150,93 119,97 164,53 149,16
3.Kondisi Jalan Rusak Km 59,64 81,49 82,27 201,11 211,03
4.Kondisi Jalan Rusak Berat Km 429,85 304,3 387,82 322,93 373,19 5 Total Km 1.832,89 1.832,89 1.832,89 1.811,98 1.811,98 105 Proporsi Jaringan Jalan Kondisi Mantap (1+2/5) 73,29% 78,95% 74,35% 71,08% 67,76% Sumber: Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.6.4 Persentase Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 53,61%, kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 56,25% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 49,83%. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya panjang drainase dalam kondisi baik, yang turun dari 124.161 km pada tahun 2023 menjadi 95.503 km pada tahun 2024. Selain itu, total panjang drainase perkotaan juga mengalami penyusutan dari 220.745 km pada tahun 2020-2023 menjadi 191.654 km pada
2024.Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya kerusakan atau perubahan sistem drainase yang menyebabkan penurunan kualitas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya perbaikan dan pemeliharaan drainase perkotaan secara lebih intensif agar kondisi drainase tetap optimal dan mampu mendukung sistem tata air perkotaan secara efektif. Tabel 2. 29 Persentase Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Panjang Drainase Perkotaan Kondisi Baik 118.331 122.628 123.671 124.161 95.503 2 Panjang Drainase Perkotaan 220.745 220.745 220.745 220.745 191.654 3 Persentase Drainase Perkotaan Kondisi Baik 53,61% 55,55% 56,02% 56,25% 49,83% Sumber: Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.6.5 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, hanya 82,07% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi, namun angka ini meningkat pesat menjadi 92,54% pada tahun 2021 dan 106 terus bertambah hingga mencapai 95,56% pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi, dari 87.279 KK pada tahun 2020 menjadi 99.808 KK pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah total rumah tangga di Kabupaten Polewali Mandar relatif stabil, dengan sedikit fluktuasi pada tahun 2021, sebelum akhirnya tetap di angka 104.445 KK sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Tren positif ini merupakan keberhasilan program peningkatan sanitasi di Kabupaten Polewali Mandar, baik melalui pembangunan fasilitas sanitasi, peningkatan kesadaran masyarakat, maupun program pemerintah yang mendukung akses sanitasi yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga berupaya menghilangkan akses sharing. Namun, masih ada sekitar 4,44% rumah tangga (sekitar 4.637 KK) pada tahun 2024 yang belum memiliki akses sanitasi yang memadai. Tabel 2. 30 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah rumah tangga berakses Sanitasi KK 93.657 96.318 98.249 98.750 99.808 2 Jumlah rumah tangga KK 104.084 104.084 104.445 104.445 104.445 Persentase rumah tangga berakses sanitasi Persen 89,51% 92,54% 94,07% 94,54% 95,56% Sumber: Pokja PKP Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.4.6.6 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, hanya 8,64% bangunan yang memiliki IMB, kemudian mengalami kenaikan secara bertahap hingga mencapai 10,60% pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah bangunan ber-IMB dari 9.094 unit pada tahun 2020 menjadi 11.491 unit pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah total bangunan di wilayah tersebut juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 105.298 unit pada tahun 2020 menjadi 108.360 unit pada tahun 2024. Meskipun tren rasio bangunan ber-IMB meningkat, angka ini masih tergolong rendah, mengingat bahwa pada 2024 hanya sekitar 10,60% dari total bangunan yang memiliki IMB. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak bangunan yang belum memiliki izin resmi, yang dapat berdampak pada 107 aspek legalitas, tata ruang, dan keamanan bangunan. Tabel 2. 31 Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024
1.Jumlah bangunan ber-IMB Unit 9.094 10.015 10.325 10.720 11.491
2.Jumlah bangunan Unit 105.298 106.219 106.529 107.533 108.360 Rasio Bangunan ber-IMB Persen 8,64 9,42 9,69 9.96 10,6 Sumber: Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.6.7 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, kondisi jaringan irigasi yang baik mencapai 81,50%, namun mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2021 (73,04%) dan tahun 2022 (64,66%). Setelah itu, terdapat sedikit perbaikan pada tahun 2023 (69,01%) dan tahun 2024 (69,89%), meskipun belum kembali ke tingkat awal tahun 2020. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh kondisi bendung, yang mengalami kemerosotan drastis dari 100% pada 2020 menjadi hanya 45,45% pada tahun 2022. Meskipun ada sedikit pemulihan hingga 59,09% pada tahun 2024, angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara itu, saluran irigasi dan pintu air mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun, dengan persentase saluran irigasi baik naik dari 61,92% pada tahun 2020 menjadi 65,21% pada tahun 2024, serta pintu air dalam kondisi baik meningkat dari 82,58% menjadi 85,37% dalam periode yang sama. Tabel 2. 32 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020- 2024 NO URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Persen 61,92 63,22 64,39 64,85 65,21 2 Persentase Bendung dalam Kondisi Baik Persen 100 72,73 45,45 56,82 59,09 3 Persentase Pintu Air dalam Kondisi Baik Persen 82,58 83,18 84,15 85,37 85,37 4 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (Rata- rata) Persen 81,50 73,04 64,66 69,01 69,89 108 Sumber: Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.6.8 Rasio Jaringan Irigasi Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, rasio jaringan irigasi terhadap luas areal sawah tercatat sebesar 9,14%, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 11,06% pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya panjang jaringan irigasi dari 169.253 meter pada tahun 2020 menjadi 187.174 meter pada tahun 2024. Sementara itu, luas areal sawah mengalami sedikit penurunan dari 18.509 hektar pada tahun 2020 menjadi 16.919 hektar pada tahun 2024. Secara keseluruhan, peningkatan rasio jaringan irigasi dipengaruhi adanya perbaikan atau pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih optimal dalam mendukung sektor pertanian. Namun, dengan adanya penurunan luas areal sawah, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan efektivitas penggunaan jaringan irigasi, seperti perbaikan sistem distribusi air, peningkatan efisiensi irigasi, serta pengendalian konversi lahan pertanian agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Tabel 2. 33 Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Panjang Jaringan Irigasi Meter 169.253 182.874 182.874 185,278 187.174 2 Luas Areal Sawah Hektar 18.509 16.738 16.941 16.941 16.919 3 Rasio Jaringan Irigasi Persen 9,14 10,92 10,80 10,90 11,06 Sumber: Hasil Olahan Balitbangren Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.6.9 Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jumlah RTLH di Kabupaten Polewali terus berkurang. Jumlah RTLH yang telah ditangani dalam 5 tahun terakhir sebanyak 3.525 unit. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga terus mengupayakan penanganan RTLH baik itu melalui pembiayaan APBD maupun kolaborasi dengan pemerintah pusat dan swasta. Sampai dengan tahun 2024, masih terdapat 17.908 unit RTLH yang belum mendapatkan penanganan. 109 Tabel 2. 34 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024
1.Database RTLH Unit 21.433 20.333 19.934 19.047 18.518
2.RTLH Tertangani Unit 1.100 399 887 529 610 3. Jumlah RTLH Belum Tertangani Unit 20.333 19.934 19.047 18.518 17.908 Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.6.10 Cakupan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Jumlah perumahan formal di Kab. Polewali Mandar terus mengalami peningkatan dari 35 unit (2020) menjadi 57 unit (2024). Namun pembangunan perumahan formal tidak sejalan dengan kualitas PSU yang terbangun. Sehingga pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan pembangunan PSU Perumahan Formal. Tabel 2.28 Jumlah Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Perumahan Formal yang mendapatkan Bantuan PSU Lokasi 0 3 6 8 3 2 Jumlah Perumahan Formal Lokasi 35 39 48 52 57 3 Persentase Perumahan Formal yang mendapatkan PSU Persen 0 7,5 12,24 15,09 5,17 Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.6.11 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, 83,80% penduduk memiliki akses terhadap air minum layak, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada 2021 (84,77%). Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 78,95%, yang menunjukkan adanya kendala dalam akses air minum layak pada tahun tersebut. Setelah mengalami penurunan, persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak 110 kembali meningkat menjadi 84,44% pada 2023, dan melonjak signifikan pada 2024 menjadi 91,61%, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki akses air minum layak, dari 400.993 jiwa pada 2020 menjadi 453.795 jiwa pada
2024.Sementara itu, jumlah total penduduk juga mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk berakses air minum layak. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan gangguan dalam penyediaan air bersih atau infrastruktur air minum pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, tren peningkatan akses air minum layak pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan air bersih, baik dari segi cakupan jaringan maupun kualitas distribusi. Tabel 2. 35 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Penduduk Berakses Air Minum Layak Jiwa 400.993 410.242 387.251 418.310 453.795 2 Jumlah Penduduk Jiwa 478.534 483.920 490.493 495.371 495.371 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Persen 83,8 84,77 78,95 84.44 91,61 Sumber: Dinas PUPR Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.6.12 Persentase Luas Areal Permukiman Kumuh Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Polewali Mandar selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami perubahan SK kumuh sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Tahun 2020 dan 2024. Dalam SK Bupati Nomor 624 Tahun 2020 luasan permukiman kumuh adalah sebesar 280,22 Ha. Luasan ini kemudian berkurang menjadi 160,54 Ha dalam SK Bupati Nomor 2320 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penanganan kumuh di Kabupaten Polewali Mandar cukup optimal karena selama Tahun 2020-2024 terjadi pengurangan luasan kumuh yang signifikan yaitu sebesar 119,68 Ha atau berkurang 42,71 persen. Tabel 2. 36 Persentase Luas Areal Permukiman Kumuh di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 111 1 Luas Permukiman Kumuh Ha 280,22 280,22 280,22 280,22 160,54 2 Luas Permukiman Kumuh yang Tertangani Ha 15,42 90,08 0,74 0,49 0 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Perkotaan yang Tertangani Persen 5,5 32,15 0,26 0,17 0 Sumber: Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Polewali Mandar, 2025 Dari sisi penanganan, luas permukiman kumuh yang berhasil ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, luasan kumuh yang tertangani ialah sebesar 15,42 Ha dan meningkat drastis pada Tahun 2021 menjadi 90,08 Ha. Tetapi, capaian ini menurun signifikan pada Tahun 2022 dan 2023 yang hanya sebesar 0,74 Ha dan 0,49 Ha kawasan tertangani. Konsistensi pemerintah daerah dalam menangani kawasan permukiman kumuh terus berlanjut pada Tahun 2024, namun kegiatan yang dilakukan tidak memberikan pengaruh terhadap indikator kumuh sehingga capaian pengurangan kumuh pada tahun tersebut ialah 0 Ha. 2.1.4.6.13 Peta Lokasi Kawasan Kumuh Hasil pemetaan terbaru yang dituangkan dalam SK Bupati Nomor 2320 Tahun 2024 terdapat 18 (delapan belas) lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Polewali Mandar. Kawasan kumuh ini tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Polewali, Matakali, Wonomulyo, Campalagian dan Tinambung dengan total luasan sebesar 160,54 Ha. Adapun luas kawasan kumuh kewenangan kabupaten (luasan dibawah 10 Ha) ialah sebesar 41.08 Ha yang terdiri dari 12 (dua belas) kawasan. 112 Gambar 2. 3 Peta Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Sumber: Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2024 113 Gambar 2. 2 Peta Lokasi Sebaran Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten Tahun 2024 2.1.4.6.14 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar terlihat bahwa rasio rumah ibadah per satuan penduduk terus menurun. Dalam lima tahun terakhir, rasio rumah ibadah per satuan penduduk menurun dari 441 orang per rumah ibadah menjadi 410 orang per rumah ibadah. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa jumlah rumah ibadah bertumbuh lebih cepat ketimbang jumlah penduduk. Tabel 2. 37 Rasio Tempat Ibadah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 NO. URAIAN SATUAN 2019 2020 2021 2022 2023
1.Jumlah tempat ibadah Unit 1.003 1.003 1.139 1.215 1.208
2.Jumlah penduduk Jiwa 442.576 478.534 483.920 490.493 495.371 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Rasio 441 477 430 403 410 Sumber : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2024 114 2.1.4.6.15 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan indikator penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik menunjukkan capaian kinerja 100 persen. Sedangkan dua indikator SPM lainnya, tidak dilaksanakan karena tidak adanya korban bencana yang membutuhkan rehabilitasi rumah dan juga tidak adanya masyarakat yang terkena relokasi rumah akibat program pemerintah daerah. Tabel 2. 38 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Target Realisasi Belum terlayani Capaian (%) 1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 2125 SR 2125 SR 0 100 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 1412 RT 1412 RT 0 100 3 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yg Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota - - - - 4 Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - - Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Polewali Mandar, 2024 2.1.4.7 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2.1.4.7.1 Indeks Risiko Bencana Capaian Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Polewali Mandar relatif cukup baik, yang ditandai dangan angka Indeks Risiko Bencana yang terus menurun. Pada tahun 2020, capaian Indeks Risiko Bencana berada di angka 140,81, kemudian menurun menjadi 135,98 pada tahun 2024. Meskipun menurun dari segi angka indeks, namun dari segi kategori, tetap berada di kategori sedang. 115 Tabel 2. 39 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
1.Indeks Resiko Bencana 140,81 140,81 135,81 135,93 135,98
2.Kategori Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025 2.1.4.7.2 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Polewali Mandar tidak mengalami perubahan selama rentang waktu 2020-2024. Angkanya tetap bertahan di 59 persen. Angka ini dapat diintrepretasi bahwa dari total luas wilayah kabupaten, hanya sekitar 60 persen yang berada dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran. Sekitar 40 persen selebihnya tidak bisa ditangani karena berupa wilayah pegunungan atau wilayah terpencil yang sangat sulit untuk dijangkau. Tabel 2. 40 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Wilayah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN SATUA N 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran Ha 120.137 120.137 120.137 120.137 120.137
2.Luas Wilayah kabupaten Ha 202.230 202.230 202.230 202.230 202.230 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota % 59% 59% 59% 59% 59% Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.4.7.3 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir relatif baik. Ini terlihat dari tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK yang terus meningkat. Pada tahun 2024, angka penanganan kebakaran dalam jangkauan WMK telah mencapai 100 persen, yang berarti bahwa semua bencana kebakaran yang terjadi dalam WMK dapat ditangani dengan tingkat waktu tanggap kurang dari 15 menit. 116 Tabel 2. 41 Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit Kali 20 19 46 88 48 2. Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK Kali 23 22 46 88 48 Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK 86,9% 86,3% 100% 100% 100% Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.7.4 Persentase Penegakan PERDA Penegakan peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Polewali Mandar tampak berjalan dengan baik. Catatam positifnya bahwa jumlah pelanggaran Perda terus menurun. Pada tahun 2023, jumlah pelanggaran Perda hanya 105 kasus, menurun dari 380 kasus yang terjadi lima tahun sebelumnya. Dalam dua tahun terakhir, seluruh pelanggaran Perda dapat diselesaikan seluruhnya, sehingga persentase penegakan Perda mencapai 100 persen. Tabel 2. 42 Persentase Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024
1.Jumlah penyelesaian penegakan PERDA 55 341 104 105 73
2.Jumlah Pelanggaran PERDA 64 467 104 105 73 Persentase Penegakan PERDA 86% 73% 100% 100% 100% Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.7.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibum dan Linmas Secara umum pada Tahun 2024, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar memperlihatkan kinerja yang sangat baik. Pada tabel 2.37 dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) indikator SPM, tingkat capaian kinerja semua jenis pelayanan dasar ialah sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sepenuhnya. 117 Tabel 2. 43 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Polewali Mandar,Tahun 2024 No. Jenis Pelayanan Dasar Target Realisasi Belum Terlayani Capaian (%) 1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 134 134 0 100 2 Pelayanan informasi rawan bencana 30 30 0 100 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 30 30 0 100 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 86 86 0 100 5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 68 68 0 100 Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.8 Urusan Sosial 2.1.4.8.1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, sebanyak 612 orang menerima bantuan, meningkat signifikan pada 2021 menjadi 1.982 orang. Namun, pada 2022 jumlahnya turun menjadi 1.309 orang sebelum meningkat lagi di 2023 menjadi 3.639 orang. Tahun 2024, jumlah penerima bantuan menurun drastis menjadi 615 orang atau masih terdapat 86,78 persen yang tidak memperoleh bantuan sosial. Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial tetap konstan di angka 4.652 jiwa setiap tahun. Tabel 2. 44 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial (Jiwa) 612 1.982 1.309 3.639 615 2 Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial (Jiwa) 4.652 4.652 4.652 4.652 4.652 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 13,16% 42,60% 28,13% 78,22% 13,22% Sumber: Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar, 2025 118 2.1.4.8.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten Polewali Mandar sangat impresif. Seluruh indikator yang terkait dengan SPM bidang sosial menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 persen. Terdapat satu indikator yang tidak dilaksanakan karena tidak adanya gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti yang membutuhkan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial. Tabel 2. 45 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2024 No Jenis Pelayanan Dasar Target Realisasi Belum terlayani Capaian (%) 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti 40 100 40 100 2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti 70 100 70 100 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti 80 100 80 100 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti 0 0 0 0 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota 79 100 79 100 Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.9 Urusan Tenaga Kerja 2.1.4.9.1 Persentase Tenaga Kerja yang Terserap Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Polewali Mandar terus meningkat dari tahun ke tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Namun pencari kerja perempuan menurun pada Tahun 2024, peningkatan jumlah pencari kerja laki-laki lebih cepat ketimbang peningkatan jumlah perempuan. Dari seluruh pencari kerja yang terdaftar, tidak semuanya dapat terserap di pasar kerja. Bahkan persentase tenaga kerja yang terserap relatif rendah, terutama tenaga kerja laki- laki. 119 Tabel 2. 46 Persentase Tenaga Kerja yang Terserap Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR 1 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar 283 233 495 189 1548 502 756 392 911 288 2 Jumlah Pencari Kerja Terserap 64 94 16 37 247 163 151 190 205 66 Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap 22,61 40,34 3,23 19,57 15,98 32,47 19,97 48,46 22,50 22,91 Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.9.2 Jumlah Penganggur Jumlah penganggur di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi dengan tren menurun. Pada tahun 2020, jumlah penganggur mencapai 7.298 orang. Jumlah pengnggur bergerak naik hingga mencapai 7.644 orang pada tahun 2021. Namun, mulai tahun 2022, terjadi penurunan jumlah penganggur yang cukup tajam, dan terus berlanjut hingga tahun
2023.Jumlah penganggur pada tahun 2023 sisa 5.182 orang yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Kemudian kembali naik menjadi 8.042 orang pada tahun 2024. Tabel 2. 47 Jumlah Penganggur di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024
1.Jumlah Angkatan Kerja 231.686 226.409 252.376 265.301 259.446
2.Jumlah Bekerja 224.388 218.765 246.925 260.119 251.424
3.Jumlah Penganggur 7.298 7.644 5.451 5.182 8.042 Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar Tahun, 2025 2.1.4.9.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kesalamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2020- 2024 mengalami perubahan. Ini setidaknya terlihat dari jumlah perusahaan perusahaan yang menerapkan K3 di tahun 2021, dengan pemulihan menuju angka yang lebih baik mulai tahun 2022 hingga 2024. Meskipun jumlah perusahaan yang menerapkan K3 mengalami penurunan, total jumlah perusahaan 120 menunjukkan lonjakan signifikan di tahun 2022, namun berkurang pada tahun
2024.Akibatnya, Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami perubahan dengan tren peningkatan di tahun 2024, yang mencerminkan upaya progresif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja. Tabel 2. 48 Keselamatan dan Perlindungan Kerja di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 358 28 130 184 184
2.Jumlah Perusahaan 553 541 2.624 2.624 1306 Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan K3 64,74% 5,18% 4,95% 7,01% 14,08% Sumber : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.9.4 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Jumlah tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan kerja di Kabupaten Polewali Mandar terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan kerja hanya 25 orang, maka angka tersebut naik signifikan pada tahun 2024 menjadi 964 orang. Jenis pelatihan kerja yang diberikan cukup bervariasi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan pasar kerja. Grafik 2. 56 Jumlah Tenaga Kerja yang Sudah Mendapatkan Pelatihan Kerja di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kab. Polewali Mandar, 2025 20242023202220212020 194 105 25 364 964 121 2.1.4.10 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 2.1.4.10.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Baik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) maupun Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Polewali Mandar terus meningkat dalam lima tahun terakhir. IDG bergerak naik dari 72,21 pada tahun 2019 menjadi 74,87 pada tahun
2023.Begitu pula IPG bergeser ke atas dari 91,75 menjadi 92,14 pada periode yang sama. Peningkatan ini dapat dimaknai sebagai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengarusutamakan isu gender dalam pembangunan daerah. Grafik 2. 57 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 91,75 91,56 91,63 91,92 92,14 72,21 71,94 71,13 71,81 74,87 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Perempuan (IPG) Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Polewali Mandar, 2024 2.1.4.10.2 Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Polewali Mandar menurun drastis. Penurunan dimaksud dari 63 kasus pada tahun 2019 menjadi hanya 2 kasus di tahun 2023. Itu sebabnya rasio KDRT terhadap jumlah rumah tangga juga menurun drastis. Ini mengindikasikan membaiknya kesadaran masyarakat untuk menghindari KDRT. Proses penyadaran dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan 122 Perlindungan Anak dapat diniali cukup efektif. Tabel 2. 49 Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 NO URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023
1.Jumlah KDRT 63 3 9 17 2
2.Jumlah Rumah Tangga 98.929 106.341 106.341 106.341 90.405 Rasio KDRT terhadap Jumlah RT 0,00064 0.00003 0.00008 0.00015 0.00002 Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Polewali Mandar, 2024 2.1.4.11 Urusan Pangan 2.1.4.11.1 Skor Pola Pangan Harapan Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren menanjak, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Pada tahun 2024, SPPH mencatat angka 88,50 persen, Angka ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Polewali Mandar telah terjadi keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok makanan yang menjadi prasyarat untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Tabel 2. 50 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. KELOMPOK PANGAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Padi-padian 25 25 25 25 25 2 Umbi-umbian 0,8 1,02 1.00 1,1 1,0 3 Pangan hewani 14,8 24 23.92 21,9 22,4 4 Minyak dan Lemak 4 4,6 4.19 5,0 5,0 5 Buah/ Biji berminyak 0,7 1 1.00 0,8 0,7 6 Kacang-kacangan 2,7 6,8 7.00 4,8 5,9 7 Gula 1,8 1,14 1.25 0,8 0,9 8 Sayur dan Buah 28,2 24,3 24.63 28,7 27,5 9 Lain-lain 0 0 0 0 0 Total 77,80 87,87 87.99 88,15 88,50 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.11.2 Status Kewaspadaan Gizi dan Pangan Per Kecamatan Secara umum, status kewaspadaan gizi dan pangan di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar berstatus Waspada. Artinya, 3 (tiga) indikator utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap 123 pangan, dan pemanfaatan pangan, tidak terpenuhi dengan baik di hampir seluruh kecamatan. Bedasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan, hanya terdapat empat kecamatan dalam status aman yaitu Kecamatan Alu, Mapilli, Tapango, dan Binuang. Tabel 2. 51 Status Kewaspadaan Gizi dan Pangan Per-Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. KECAMATAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tinambung Aman Aman Aman Aman Waspada 2 Balanipa Waspada Waspada Waspada Aman Waspada 3 Limboro Aman Aman Waspada Aman Waspada 4 Tubbi Taramanu Waspada Aman Waspada Aman Waspada 5 Alu Waspada Aman Aman Aman Aman 6 Campalagian Aman Aman Aman Aman Waspada 7 Luyo Aman Aman Aman Aman Waspada 8 Wonomulyo Aman Aman Aman Aman Waspada 9 Mapilli Aman Aman Aman Aman Aman 10 Tapango Aman Aman Aman Aman Aman 11 Matakali Aman Aman Aman Aman Waspada 12 Polewali Aman Aman Aman Aman Waspada 13 Binuang Aman Aman Aman Aman Aman 14 Anreapi Aman Aman Aman Aman Waspada 15 Matangnga Aman Aman Aman Aman Waspada 16 Bulo Waspada Aman Waspada Aman Waspada Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.12 Urusan Pertanahan Hasil kegiatan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan gambaran yang menarik. Perkembangan jenis sertifikat tanah menunjukkan gambaran yang bervariasi. Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Namun sebaliknya, Sertifikat Hak Guna Pakai cenderung meningkat. Konflik Tanah yang Ditindaklanjuti juga menunjukkan tren positif. 124 Tabel 2. 52 Jumlah Sertifikat dan Konflik Tanah yang Ditindaklanjuti di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Sertifikat Hak Milik Bidang 6.622 6.622 7.663 3.319 151.596 2 Sertifikat Hak Guna Pakai Bidang 17 17 194 21 820 3 Sertifikat Hak Guna Bangunan Bidang 592 592 573 544 9.716 4 Konflik Tanah yang Ditindaklanjuti Bidang 10 10 6 11 0 Sumber : Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.13 Urusan Lingkungan Hidup 2.1.4.13.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH Kabupaten Polewali Mandar cenderung berfluktuasi dengan tren meningkat. Pada tahun 2024, IKLH Kabupaten Polewali Mandar mencatat angka 68,36 turun dari 71,40,55 pada tahun 2023. Dari tiga indeks komposit pembentuk IKLH, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) menunjukkan kinerja paling buruk, bukan hanya karena mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir tetapi juga menunjukkan angka yang relatif paling rendah. Memburuknya IKTL disebabkan oleh pembukaan lahan, alih fungsi lahan, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Tabel 2. 53 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Kualitas Air (IKA) Persen 68,00 52,35 50,80 61,35 55,91 2 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Persen 40,77 44,41 44,40 48,97 49,80 3 Indeks Kualitas Udara (IKU) Persen 85,74 88,56 90,76 92,87 89,96 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Persen 69,22 65,28 65,58 71,40 68,36 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, 2025 125 2.1.4.13.2 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan Rasio ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar masih sangat terbatas dan tidak mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Namun secara fungsional, terdapat banyak tanaman atau tumbuhan hijau di kawasan perkotaan yang dapat menggantikan fungsi RTH. Tabel 2. 54 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 Luas Ruang Terbuka Hijau Ha 169,03 169,03 169,03 169,03 169,03 Luas Wilayah ber HPL/HGB Ha 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 Rasio RTH Persen 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.13.3 Jumlah Timbulan Sampah dan Persentase Sampah Tertangani Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Polewali Mandar terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga dan penduduk. Peningkatan aktivitas ekonomi, terutama kegiatan perdagangan, perindustrian, hotel, dan restoran juga turut memperbesar jumlah timbulan sampah. Tabel 2. 55 Jumlah Timbulan Sampah dan Persentase Sampah Tertangani di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO . URAIAN SATUA N 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah sampah tertangani M3 115.557,8 7 100.874, 60 60.289 51.153,0 3 33.052,5 7 2 Jumlah timbulan sampah M3 217.971, 67 235.507, 73 238.007, 27 238.007, 27 241.080, 57 Persentase sampah tertangani Persen 53,02 42,83 25,33 22 13,71 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.13.4 Cakupan Layanan Persampahan Hingga tahun 2021, layanan persampahan di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya angkutan sampah dari rumah tangga ke TPA, TPS, atau TPS3R, mencakup 126 wilayah perkotaan yang terletak di sepanjang pesisir. Cakupan layanan ini disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Di luar area layanan, pengelolaan sampah masih dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan berbagai metode yang belum sesuai dengan standar pengelolaan persampahan. Sejak akhir tahun 2021, layanan angkutan sampah mengalami penurunan drastis akibat tidak beroperasinya TPA. Ketiadaan tempat pengolahan akhir menyebabkan sampah tidak dapat diangkut dan diolah sebagaimana mestinya, sehingga cakupan layanan angkutan sampah terus berkurang dari tahun ke tahun. Sebagai alternatif sementara, sempat dilakukan upaya pengolahan sampah di beberapa lokasi lain. Namun, solusi ini hanya berlangsung dalam waktu singkat karena selalu mendapat penolakan dari warga sekitar. Tabel 2. 56 Cakupan Layanan Persampahan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 No. Uraian Satua n 2020 2021 2022 2023 2024 1 Luas Area Pelayanan Ha 2.823,07 3.569,08 3.569,08 3.569,08 1697,89 2 Luas Area Terbangun Ha 6.789,63 6.789,63 6.789,63 6.789,63 6.789,63 Persentase cakupan layanan Persen 41,58 52,61 52,61 52,61 25 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.14 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara umum, layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Polewali Mandar terus membaik. Persentase ketersediaan database kependudukan, persentase kepemilikan kartu keluarga, dan persentase kepemilikan akta kelahiran terus meningkat dari tahun ke tahun. Satu-satunya layanan administrasi kependudukan yang belum menunjukkan kinerja yang baik adalah persentase enrollment KTP-e. Tabel 2. 57 Jumlah Penduduk dan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. JENIS DATA SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Penduduk : Jiwa 484.112 486.236 488.857 488.698 490.029 127 NO. JENIS DATA SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024

a.Laki-laki Jiwa 241.400 242.917 244.968 244.815 245.371 (%) Persen 49,86 49,96 % 50,11% 50,09% 50,07%
b.Perempuan Jiwa 242.712 243.319 243.889 243.883 244.658 (%) Persen 50,14 % 50,04 % 49,89% 49,90% 49,93 % 2 Persentase ketersediaan data base kependudukan Persen 100 100 100 100 100 3 Persentase enrollment KTP-el Persen 94,13 97,02 64,78 93.30 4 Persentase kepemilikan kartu keluarga Persen 90,74 96,09 96,70 99,74 99,29 5 Persentase kepemilikan akta kelahiran Persen 88,43 90,36 95,89 95,66 96,84 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.15 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.1.4.15.1 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Polerasiowali Mandar tidak mengalami perubahan berarti dalam lima tahun terakhir. Semua indikator pemberdayaan masyarakat dan desa mengalami stagnasi. Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan kemasyarakatan, persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif, dan jumlah BUMDES tidak mengalami perubahan. Satu-satunya indikator yang mengalami peningkatan yaitu jumlah bahan peralatan/hasil expo Teknologi Tepat Guna (TTG). Tabel 2. 58 Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi 1 penataan dan pengembangan 167 167 167 167 167 Kemasyarakatan 2 Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif 86 86 86 86 87 3 Jumlah bahan peralatan/hasil expo Teknologi Tepat Guna (TTG) 9 10 12 13 14 128 NO. URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 4 Jumlah BUMDES 144 144 144 144 144 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.15.2 Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan kemajuan berarti selama rentang waktu 2020-2024. Pada tahun 2024, sudah terdapat 33 desa dengan status Desa Mandiri, padahal di tahun-tahun sebelumnya belum ada. Pada saat yang sama, jumlah desa dengan status Desa Tertinggal sisa 8 desa, padahal lima tahun yang lalu masih berjumlah 43 desa. Ini berarti bahwa desa-desa di Kabupaten Polewali Mandar terus membaik kondisinya sehingga mampu bergerak dari status yang rendah (sangat tertinggal) ke status yang tinggi (mandiri). Kabupaten Polewali Mandar mengalami perkembangan positif dalam pembangunan desa. Grafik 2. 58 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.16 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.1.4.16.1 Jumlah Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Jumlah Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah Tenaga Penyuluh KB meningkat empat kali lipat, dari 21 orang pada tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Mandiri 0 0 0 16 33 Maju 12 8 45 59 48 Berkembang 89 94 83 59 55 Tertinggal 43 38 16 10 8 Sangat Tertinggal 0 0 0 0 0 129 2019 menjadi 89 orang pada tahun 2023. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan yang cukup tajam pada jumlah Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB). Sementara jumlah Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPKLB/Koordinator) tidak mengalami penambahan. Tabel 2. 59 Jumlah Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 NO. URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 1 PPLKB/Koordinator 16 15 16 16 16 2 PKB/PLKB 5 3 7 66 73 Jumlah 21 18 23 82 89 Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Polewali Mandar, 2024 2.1.4.16.2 Persentase Peserta KB Aktif Persentase Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan penurunan selama periode 2019-2023. Penurunannya bergerak dari 75,40 persen pada tahun 2019 menjadi 56,96 persen pada tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena berkurangnya jumlah peserta KB aktif dari 50.970 orang menjadi 36.937 orang pada periode yang sama. Tabel 2. 60 Persentase Peserta KB Aktif di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 NO. URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah Peserta KB Aktif 50.970 49.142 63.926 28.550 36.937 2 Jumlah Pasangan Usia Subur 67.592 66.635 78.566 57.627 64.836 3 Persentase Peserta KB Aktif 75,40 73,75 81,38 49,54 56,96 Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Polewali Mandar, 2024 2.1.4.17 Urusan Perhubungan 2.1.4.17.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Bus) Jumlah orang yang menggunakan jasa angkutan umum di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan trend menurun. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, jumlah penumpang angkutan umum menurun dari 73.541 orang menjadi 27.332 orang dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini 130 27332 2024 Grafik 2. 59 Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar untuk menggunakan alat transportasi pribadi dalam menjalankan aktivitasnya. Tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan tajam (lebih dari 50%), setelah itu jumlah penumpang tidak mengalami peningkatan signifikan, dapat dilihat pada tahun 2022, 33.816 jiwa yang tahun sebelumnya 33.501 jiwa, dimana keadaan angkutan umum mengalami sedikit kenaikan. Pada tahun 2024 kembali turun, yang mungkin menunjukkan berkurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum atau bertambahnya kendaraan pribadi. Masyarakat semakin jarang menggunakan transportasi umum, kemungkinan karena kenyamanan kendaraan pribadi, kualitas layanan angkutan umum, atau kebijakan transportasi yang berubah. 80000 73541 70000 60000 50000 40000 30000 33501 33816 33814 20000 10000 0 2020 2021 2022 2023 Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.17.2 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Polewali Mandar, terlihat bahwa angka kecelakaan mengalami knaikan signifikan sejak tahun 2022. Lonjakan terbesar terjadi antara tahun 2022 ke 2023, dengan peningkatan sebesar 89 kejadian. Sementara itu, dari 2023 ke 2024, angka kecelakaan masih meningkat, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya. Fluktuasi di Awal Periode (2020-2021), tahun 2020 mencatat 168 kejadian, dan 131 jumlah ini sedikit menurun pada 2021 menjadi 166 kejadian. Lonjakan Signifikan pada tahun 2022 jumlah kecelakaan meningkat tajam menjadi 218 kejadian (+52 kejadian dari tahun sebelumnya). Kenaikan ini bisa menandakan peningkatan aktivitas lalu lintas, mungkin akibat mobilitas yang lebih tinggi setelah pandemi atau faktor lainnya. Puncak Lonjakan pada tahun 2023, mencatat lonjakan terbesar, dengan 307 kejadian (+89 kejadian dibanding 2022). Ini merupakan peningkatan drastis yang mengindikasikan adanya faktor-faktor baru yang berkontribusi terhadap kecelakaan, seperti kepadatan lalu lintas, kondisi jalan, atau faktor pengemudi. Stabilisasi pada tahun 2024 masih menunjukkan peningkatan menjadi 312 kejadian, tetapi kenaikannya relatif kecil dibanding tahun sebelumnya (hanya +5 kejadian). Ini mungkin menunjukkan bahwa angka kecelakaan mulai mencapai titik keseimbangan atau ada intervensi tertentu yang menahan pertumbuhannya. Grafik 2. 60 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 Sumber: Polres Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.4.17.3 Rasio Ijin Trayek Jumlah izin trayek angkutan umum jalan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sangat bervariasi antar tahun. Pada tahun 2022 menjadi puncak penerbitan izin trayek, dengan 211 izin dikeluarkan, mungkin karena peningkatan kebutuhan transportasi pasca-pandemi. Namun, tahun 2023 mengalami penurunan tajam, dan pada tahun 2024, tidak ada satu pun izin trayek yang 307 312 218 168 166 2020 2021 2022 2023 2024 132 dikeluarkan. Ini menunjukkan perubahan kebijakan dari Dinas Perhubungan, menurunnya permintaan transportasi umum, atau regulasi baru yang membatasi izin trayek. Hal ini bisa menjadi peringatan bagi sektor transportasi di Kabupaten Polewali Mandar. Tabel 2. 61 Rasio Izin Trayek Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan Buah 5 57 211 34 0 Jumlah Penduduk Jiwa 442.576 486,339 488,857 495.371 490.030 Rasio izin trayek terhadap jumlah penduduk Buah/Jiwa 0,00001 0,00011 0,04316 0.000069 0,00 Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.17.4 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Dalam lima tahun terakhir, jumlah kendaraan angkutan umum yang mengikuti uji KIR di Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuasi tajam. Pada tahun 2020, hanya 48,52% kendaraan yang diuji, namun pada tahun 2021, kepatuhan melonjak drastis hingga 80,48%, menandakan peningkatan kesadaran atau pengetatan regulasi. Tren ini tidak bertahan. Pada tahun 2022 mencatat sedikit penurunan (67,71%), tetapi pada tahun 2023, kepatuhan anjlok ke titik terendah, hanya 34,30%. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan atau hambatan dalam proses uji KIR. Pada tahun 2024, kepatuhan mulai membaik menjadi 53,01%, namun masih jauh dari angka tertinggi di tahun 2021. Jika tren ini tidak ditangani, risiko kendaraan tidak layak jalan meningkat, yang dapat berdampak pada keselamatan lalu lintas. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan edukasi agar kepatuhan kembali stabil. Tabel 2. 62 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Buah 2.308 2.874 2.418 1.255 1.893 133 Jumlah Kendaraan Roda Empat Unit 4.757 3.571 3.571 3.571 3.571 Persentase Jumlah Uji KIR dengan Jumlah kendaraan % 48,52% 80,48% 67,71% 34.30% 53.01% Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.18 Urusan Komunikasi dan Informatika 2.1.4.18.1 Jaringan Komunikasi Dalam lima tahun terakhir, jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Polewali Mandar cenderung berkurang, akibat penurunan jumlah jaringan telepon seluler. Meski demikian, jumlah desa yang belum terjangkau jaringan internet menurun drastis, dari 63 desa di tahun 2020 menjadi sisa 33 desa di tahun 2024. Diharapkan dalam lima tahun ke depan, tidak ada lagi desa yang tidak terjangkau jaringan internet. Tabel 2. 63 Jaringan Komunikasi di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Jaringan Telepon Seluler 7 7 5 4 4 2 Jumlah Jaringan Telepon Stasioner 1 1 1 1 1 3 Total Jaringan Komunikasi 8 8 6 5 5 4 Jumlah Desa yang belum terjangkau Jaringan Internet 63 63 47 39 33 Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.18.2 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Jumlah surat kabar (koran) yang beredar di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak empat jenis koran yang kesemuanya merupakan koran terbitan lokal. Berubahnya format koran, dari koran paper ke koran digital, menyebabkan jumlah koran yang beredar di Kabupaten Polewali Mandar berkurang secara signifikan. 134 Tabel 2. 64 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional 5 5 8 - - 2 Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal 5 5 6 4 4 3 Total Jenis Surat Kabar 10 10 14 4 4 Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi, Statistika dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.4.18.3 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kabupaten Polewali Mandar hampir tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir. Jumlah radio lokal dan nasional masing-masing 1 unit, jumlah penyiaran TV lokal 1 unit. Namun, Jumlah penyiaran TV Nasional dari 17 unit menjadi 14 unit di tahun 2024. Tabel 2. 65 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Penyiaran Radio Lokal 1 1 1 1 1 2 Jumlah Penyiaran Radio Nasional 1 1 1 1 1 3 Jumlah Penyiaran TV Lokal 1 1 1 1 1 4 Jumlah Penyiaran TV Nasional 17 17 17 17 14 5 Total Penyiaran Radio/TV Lokal 20 20 20 20 17 Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.4.19 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Persentase koperasi aktif di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, persentase koperasi aktif sebesar 53,56 persen, kemudian meningkat selama dua tahun berikutnya hingga mencapai angka 54,86 persen pada tahun 2022, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Memasuki tahun 2023 dan 2024, jumlah koperasi terus meningkat menjadi 261 dan 264, tetapi persentase koperasi aktif hanya mencapai 33,72% dan 34,47% secara berturut-turut. Hal ini menandakan bahwa meskipun jumlah koperasi bertambah, tidak diiringi dengan peningkatan jumlah koperasi yang aktif. 135 Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Ka. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.20 Urusan Penanaman Modal 2.1.4.20.1 Jumlah PMA dan PMDN Dari data yang tersedia, kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) tidak ada di Kabupaten Polewali Mandar. Di Kabupaten Polewali Mandar terdapat kegiatan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang nilainya menunjukkan tren meningkat selama periode 2020-2024. Total nilai PMA dan PMDN pada tahun 2024 sudah menembus angka Rp 657,55 miliar. Tabel 2. 66 Indikator Capaian Kinerja Penanaman Modal di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Investasi Penanaman Modal Asing (Rp) - - - - 924.500.917 2 Investasi Penanaman Modal dalam Negeri 78.957.486.000 79.507.530.000 186.523.356.799 651.234.944.128 656.632.116.292 Total ( Rp) 494.552.801.000 78.957.486.000 79.507.530.000 651.234.944.128 657.556.617.209 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Polewali Mandar, 2025 Grafik 2. 61 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 136 2.1.4.20.2 Jenis dan Jumlah Izin yang Dilayani Jenis dan jumlah izin yang dilayani di Kabupaten Polewali Mandar terus bertambah dalam lima tahun terakhir. Selama periode 2020-2024, perizinan masih didominasi oleh SIUP, izin praktek perawat dan izin penelitian. Pada tahun 2024 terdapat penambahan jenis izin sebanyak 7 jenis dengan jumlah izin yang dilayani mencapai 1.875. Tabel 2. 67 Jenis dan Jumlah Izin yang Dilayani Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. JENIS IZIN 2020 2021 2022 2023 2024 1 IGTU - - - - - 2 IUJK 46 3 - - - 3 SIUP 473 370 2000 - - 4 TDP - - - - - 5 SIUI 5 5 740 - - 6 TDG 7 16 1 5 11 7 IMB 1035 1009 321 - - 8 Izin Pelataran - - - - - 9 Izin Reklame - - - - - 10 Trayek (Karwas) - - - - - 11 SIUSP/TDUP - 14 - - - 12 Izin Praktek Dokter 67 138 150 111 78 13 Izin Praktek Dokter Gigi 12 - 3 19 11 14 Izin Praktek Dokter Spesialis 16 - - 71 60 15 Izin Praktek Bidan 109 307 305 453 366 16 Izin Praktek Perawat 114 175 343 606 403 17 Izin Usaha Sarana Pariwisata - - - - - 18 Izin Apotik 19 23 24 - - 19 Izin Toko Obat 1 1 2 3 - 20 Izin Pendirian Apoteker - - - - - 21 TDU/Penggilingan Padi 2 1 - - - 22 Izin Penelitian 379 896 821 808 946 23 Izin Prinsip - - - - - 24 Izin Lokasi 3 1 - - - 25 Izin Lingkungan 7 3 - - - 26 IUSP 1 - - - - 27 Izin Operasional PAUD/TK 14 - - - 5 28 Izin Operasional .PKBM,TBM & LKP 7 - - - 6 29 Izin Pendirian Klinik - - - - - 30 Izin Mendirikan Rumah Sakit - - - - - 31 Izin Terapis Gigi & Mulut 9 - 2 9 13 32 SIP – ATML 7 23 11 28 33 137 NO. JENIS IZIN 2020 2021 2022 2023 2024 33 Izin Kerja Tehnis Farmasi 4 26 23 35 17 34 Izin Optik - - - - - 35 Izin K. REFRAKSIONIS OPTISIEN/ OPTOMETRIS - - 1 1 2 36 Izin Praktik Tenaga Giizi - 3 9 7 7 37 I. Praktek Radiografer - 4 6 9 - 38 Izin Operasional. SD DAN SMP - - - - - 39 Izin Apoteker 30 68 - .57 49 40 Izin Operasional Klinik - 3 1 1 - 41 Izin Penyelenggaraan Puskesmas 1 - 1 - - 42 TDI - 2 - - - 43 Izin Laboratorium Klinik - - - - - 44 Izin Praktik Fisioterafis - 3 7 3 9 45 Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisatawan - - - - - 46 Tanda Daftar Usaha Jasa Makan Minum 5 - - - - 47 Tanda Daftar Penyediaan Akomodasi 4 - - - - 48 Izin Penyimpangan Sementara Limbah B3 1 - - - - 49 Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 7 - 4 6 8 50 Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D 3 - 1 - - 51 Izin Usaha Industri Rumah Tangga Pangan 29 - - - - 52 Izin Pendirian Puskemas 1 - - - - 53 Izin Toko Alat Kesehatan 1 - - - - 54 Tanda Daftar Usaha Perjalanan Pariwisata 1 - - - - 55 Surat Pencabutan Izin Apoteker 4 - - - - 56 Izin Praktik Elektromedis - 2 1 - - 57 Izin Paraktik Tenaga Kesehatan Tradisional - 1 - - - 58 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga - 45 - - - 59 Izin Pengelolaaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet - 1 - - - 60 Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil - 1 - - - 61 izin koperasi simpan pinjam - 3 3 - - 62 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal - 79 122 49 - 63 Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal 138 NO. JENIS IZIN 2020 2021 2022 2023 2024 - 7 1 - 11 64 Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Formal - 1 - 1 2 65 Izin Kerja Ortotis Prostesis - - 2 - - 66 Izin Praktik Penata Anestesi - - 7 2 7 67 Tanda Daftar Usaha Pariwisata - - 7 - - 68 Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaat Ruang (KKPR) - - 12 9 5 69 Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) - - 1 5 2 70 Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk perpanjangan - - - 65 2 71 Kartu Pencari Kerja - - - 1153 1186 72 Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial - - - 1 - 73 Izin Operasional Puskesmas - - - 10 - 74 Izin Praktek Dokter Intensip - - - 38 40 75 Izin Praktek Gigi Spesialis - - - 6 6 76 Izin Praktik Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) - - - 18 11 77 Izin Kerja Perekaman Medis - - - 7 2 78 Pencabutan Izin - - - 41 - 79 Izin Operasional Apotek - - - 21 - 80 Izin Sektor Kesehatan (OSS) - - - 81 121 81 Izin Sektor Pariwisata (OSS) - - - 964 612 82 Izin Sektor Perindustrian (OSS) - - - 7760 3202 83 Izin Sektor Perdagangan (OSS) - - - 1669 193 84 Izin Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (OSS) - - - 136 251 85 Izin Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (OSS) - - - 266 317 86 Izin Sektor Pertanian (OSS) - - - 483 661 87 Izin Sektor Perikanan dan Kelautan (OSS) - - - 461 224 88 Izin Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (OSS) - - - 26 12 89 Izin Sektor Perhubungan (OSS) - - - 37 31 90 Izin Sektor Koperasi dan UKM (OSS) - - - 7 - 91 Izin Sektor Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (OSS) - - - 20 11 92 Izin Sektor Kominikasi dan Informasi (OSS) - - - 26 24 93 Izin Sektor Ketenagakerjaan - - - 15 7 139 NO. JENIS IZIN 2020 2021 2022 2023 2024 (OSS) 94 Izin Sektor Agama (OSS) - - - 4 4 95 Izin Sektor Otoritas Jasa Keuangan (OSS) - - - 4 10 96 Izin Sektor Bank Indonesia (OSS) - - - 2 1 97 Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) - - - 391 358 98 Izin Sektor Kepolisian Negara - - - - 1 99 Izin Sektor Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal - - - - 7 100 Izin Sertifikat Laik Fungsi (SLF) - - - - 35 101 Pencabutan Izin (Non OSS) - - - - 412 102 Izin Praktik Tehnisi Kardiovaskuler - - - - 1 103 Promosi Kesehatan - - - - 1 104 Fisikawan Medis - - - - 1 JUMLAH 2.424 3234 4973 15870 11519 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.21 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Pembinaan generasi muda terus dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar dengan melakukan fasilitasi/pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian bagi pemuda. Pembinaan tersebut telah melahirkan pemuda kader dan pemuda wirausaha yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Tabel 2. 68 Jumlah Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020- 2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pemuda Kader 750 800 800 800 800 2 Pemuda Pelopor 65 65 40 40 40 3 Pemuda wirausaha 400 450 450 480 510 Sumber: Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Polewali Mandar, 2025 Selain pembinaan generasi muda, pembinaan olahraga juga terus dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Pembinaan tersebut telah menyebabkan jumlah atlet berprestasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 40 atlet pada tahun 140 2020 menjadi 638 atlet pada tahun 2024. Tampaknya peningkatan atlet berprestasi ini terjadi karena pemerintah daerah lebih berfokus pada pembinaan beberapa cabang olah raga saja. Tabel 2. 69 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 NO URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina 18 31 5 6 6 2 Jumlah Cabang Olah Raga 59 59 59 28 28 3 Jumlah Atlet Berprestasi 40 18 55 230 638 4 Persentase cabang olah raga yang dibina 30,50% 52,54% 8,47% 64,00% 35,00% Sumber: Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Polewali Mandar, 2024 2.1.4.22 Urusan Statistik Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Polewali Mandar digambarkan oleh capaian indikator kinerja urusan statistik berupa pengumpulan data sektoral, verifikasi data sektoral, pengolahan data sektoral, analisis data sektoral, diseminasi dan publikasi data, pengelolaan data makro, penyusunan standar data, penyusunan meta data, fasilitasi polewali mandar satu data, penghargaan data award, fasilitasi forum satu data, pengelolaan data berbasis spasial, dan interoperabilitas data. 2.1.4.23 Urusan Kebudayaan Seluruh indikator kebudayaan di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, penyelenggaraan festival seni dan budaya sudah dilakukan dua kali, dimana sebelumnya hanya sekali. Begitu pula, jumlah organisasi/kelompok kesenian/kebudayaan yang dibina menurun ditahun 2024 dari 62 organisasi kesenian menjadi 30 kesenian organisasi. Sedangkan jumlah organisasi kesenian dan budaya yang berperan aktif dalam pengembangan seni dan budaya juga mengalami penurunan dari 62 organisasi kesenian menjadi 30 organisasi kesenian. 141 Tabel 2. 70 Indikator Kebudayaan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. JENIS DATA 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya - - 2 kali 2 kali 2 kali 2 Jumlah organisasi/kelompok kesenian/ kebudayaan yang dibina 22 20 32 62 30 3 Jumlah organisasi kesenian dan budaya yang berperan aktif dalam pengembangan seni dan budaya 29 20 135 62 30 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar, 2025 Penyelenggaraan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan upaya pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk mengajak masyarakatnya mengenal dan melestarikan kesenian dan kebudayaan asli Kabupaten Polewali Mandar yang beragam. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Polewali Mandar terus bertambah, namun pertambahan tersebut telah memberi tekanan kepada pemerintah daerah untuk melestarikannya. Tabel 2. 71 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. JENIS DATA 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 19 15 15 17 17 2 Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang yang dimiliki daerah 19 56 67 69 69 3 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 100 27 10 17 17 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.24 Urusan Perpustakaan Secara umum, semua indikator perpustakaan di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan kemajuan dalam lima tahun terakhir, kecuali jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah berkurangnya jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah dikarenakan perpustakaan digital terus berkembang dan minimnya jumlah buku bacaan yang berkualitas. 142 Tabel 2. 72 Indikator Perpustakaan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. JENIS DATA 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pengunjung perpustakaan 78.559 1.471 3.275 6.039 11.559 2 Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan 23.571 23.909 24244 22.503 24.915 3 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 8.408 8.454 8672 9.614 10.637 4 Jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah 135 385 478 484 456 5 Rasio perpustakaan per satuan penduduk 0,31 0,33 0.60 0.90 0.90 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.25 Urusan Kearsipan Pada tahun 2024, di Kabupaten Polewali Mandar terdapat 12 lembaga yang telah menyerahkan arsip inaktif ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). Pada saat yang sama, jumlah box arsip telah mencapai 1.066 box arsip. Namun jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip (informasi, jasa, dan rujukan) masih sangat terbatas. Tabel 2. 73 Indikator Kearsipan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN SATUA N 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah lembaga pencipta arsip yang telah menyerahkan arsip inaktif ke LKD Instans i - 29 35 21 12 2 Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip (informasi, jasa, rujukan) Orang - - 0 3 5 3 Jumlah SDM pengelola arsip di LKD Orang 6 5 5 8 8 4 Box Arsip Unit 1.160 400 1.000 1.030 1.066 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.26 Urusan Pariwisata Jumlah objek wisata di Kabupaten Polewali Mandar cukup banyak, mencapai 49 143 unit. Banyaknya objek wisata ini telah menarik kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Polewali Mandar naik cukup signifikan mencapai 1.169 orang begitupun dengan junjungan wisatawan domestic yang juga naik mencapai 790.424 orang. Seiring dengan membaiknya situasi, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ini sangat dipengaruhi oleh publikasi melalui media sosial dan beberapa penghargaan yang diterima oleh objek wisata di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Tabel 2. 74 Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Objek Wisata 40 41 42 40 49 2 Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang) 8 0 32 820 1169 3 Kunjungan Wisatawan Domestik (orang) 267.445 223.477 389.047 620.855 790.424 Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Polewali Mandar, 2025 Tahun 2024, jumlah kelompok sadar wisata sebanyak 32 kelompok, jumlahnya sama dengan jumlah kelompok sadar wisata tahun 2023. Kelompok sadar wisata yang tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar ini mengelola berbagai jenis objek wisata, mulai dari wisata bahari, wisata budidaya, sampai wisata pegunungan. Kelompok ini membentuk komunitas untuk melakukan beberapa inovasi dalam upaya menarik kunjungan wisatawan yang didampingi oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar. 144 Grafik 2. 62 Jumlah Perkembangan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.27 Urusan Pertanian 2.1.4.27.1 Tanaman Pangan Subsektor tanaman pangan di Kabupaten Polewali Mandar tampaknya menghadapi tantangan serius. Sejumlah komoditas tanaman pangan memperlihatkan kinerja yang kurang memuaskan. tiga komoditas Kabupaten Polewali Mandar, yaitu padi ladang, jagung dan kacang tanah, menunjukkan penurunan luas panen, yang menyebabkan produksi turut menurun. Sedangkan Komoditas tanaman pangan lainnya, mengalami peningkatan dikarenakan peningkatan luas panen sehingga jumlah produksi bertambah. Tabel 2. 75 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. JENIS TANAMAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Padi Sawah Luas Panen Ha 38.844,60 32.738 35.921,84 31.134,09 31.253,18 Produksi Ton 281.984,42 239.081,60 264.240,84 230.381,34 231.097,04 Produktivitas Kuintal/Ha 72,59 69,2 69,50 69,8 73,90 2 Padi Ladang Luas Panen Ha 7.114,80 5.349,50 4.046,00 3.793,00 2.994,00 Produksi Ton 27.854,61 21.046,88 15.980,35 15.022,79 11.827,80 40 32 32 25 27 2020 2021 2022 2023 2024 145 Produktivitas Kuintal/Ha 39,2 39,4 39,50 39,6 39,50 3 Jagung Luas Panen Ha 9.359,80 2.464,60 7.464,60 6.027,10 3.457,75 Produksi Ton 40.883,04 11.658,42 35.291,45 28.505,80 16.440,65 Produktivitas Kuintal/Ha 43,7 46,1 46,30 46,9 47,50 4 Kacang Kedelai Luas Panen Ha 1.943,20 226,60 32,03 5,25 82,30 Produksi Ton 3.356,13 395,28 49,58 9,11 172,83 Produktivitas Kuintal/Ha 17,3 16,4 17,10 1,81 21 5 Kacang Tanah Luas Panen Ha 49 71,10 42,30 68,50 59,60 Produksi Ton 116,92 172,22 104,29 169,55 147,28 Produktivitas Kuintal/Ha 23,9 24,2 24,40 24,5 24,70 6 Kacang Hijau Luas Panen Ha 309,90 213,10 182,75 124,96 145,10 Produksi Ton 674,16 472,48 410,22 279,52 323,11 Produktivitas Kuintal/Ha 21,8 21,6 22,30 22,4 22,30 7 Ubi Kayu Luas Panen Ha 710 475,70 360 293,60 302,80 Produksi Ton 9.636,26 6.347,02 4.904,13 3.990,07 4.151,16 Produktivitas Kuintal/Ha 135,7 13,52 135,40 135,9 13,71 9 Ubi Jalar Luas Panen Ha 109 82,70 62,40 85,50 138,60 Produksi Ton 1.559,41 1.181,41 895,82 1.227,46 1988,13 Produktivitas Kuintal/Ha 143,1 14,26 143,40 143,5 14,34 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.27.2 Infrastruktur Pertanian Kondisi lahan persawahan di Kabupaten Polewali Mandar mengalami kondisi yang memprihatinkan karena terjadinya alih fungsi lahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, selama periode 2020-2024, terjadi pengurangan luas lahan sawah karena alih fungsi lahan, meskipun luas lahan yang dialih-fungsikan cenderung menurun. 146 Tabel 2. 76 Perkembangan Kondisi Lahan Persawahan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. KONDISI LAHAN PERSAWAHAN SATUAN LUAS (HA) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Beralih Fungsi Ha 1,08 0,83 1,69 2,08 - 2 Percetakan Sawah Ha - - - 3,20 9,15 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2025 Ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan variasi kemajuan antar jenis infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur jalan tani menunjukkan kemajuan yang impresif, sedangkan infrastruktur jaringan irigasi tersier justru menunjukkan penurunan kinerja. Tabel 2. 77 Perkembangan Infrastruktur Pertanian di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. INFRASTRUKTUR PERTANIAN PANJANG (KM) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jalan Tani (Meter) 29.631 18.190 16.385 42.093 - 2 Jembatan Tani (Unit) - - - - - 3 Jaringan Irigasi Tersier (Meter) 5.327 1.647 2903 3.856 680
1. 4.Jaringan Irigasi Tanah (unit) 18 10 19 - -
2. 5.Embung (Unit) 9 4 7 - -
3. 6.Irigasi Perpompaan 1 - 13
4. 7.Irigasi Perpipaan 1 - 4 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.27.3 Peternakan Komoditas peternakan unggulan di Kabupaten Polewali Mandar adalah sapi dan kambing. Jenis ternak sapi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar adalah sapi bali dan sapi brahman. Populasi ternak sapi bali jauh lebih besar dari populasi ternak sapi brahman. Sapi Bali mengalami kenaikan populasi, yang menyebabkan produksi daging semakin meningkat. Sama halnya dengan ternak kambing, populasi dan produksi dagingnya juga meningkat pada tahun 2024. 147 Tabel 2. 78 Jumlah Produksi Komoditi Unggulan Peternakan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO JENIS TERNAK 2020 2021 2022 2023 2024 1 Sapi Perah .... - Jumlah (Ekor) - - - Produksi Susu (Liter) - - 2 Sapi Brahman .... - Jumlah (Ekor) 38 38 12 7 7 3 Sapi Bali .... - Jumlah (Ekor) 35.404 35.683 35.882 34.369 34.541 - Produksi Daging (Ton) 130,20 391,34 150,75 198,30 256.44 4 Kambing PE .... - Jumlah (Ekor) 94.838 94.986 94.999 93.881 94.531 - Produksi Daging (Ton) 8,25 16,23 8.89 0.96 3.348 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2025 Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, jumlah kelompok tani yang dibina pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jika diamati menurut klasifikasi, kelompok lanjut memperlihatkan jumlah paling banyak dan kelompok utama paling sedikit. Dari 2.523 kelompok tani, 1.196 kelompok diantaranya adalah kelompok lanjut, 103 kelompok adalah kelompok utama, dan sisanya kelompok pemula dan kelompok madya yang relatif berimbang. Tabel 2.73 Perkembangan Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. KLASIFIKASI KELOMPOK TANI JUMLAH KELOMPOK 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pemula 675 429 529 636 628 2 Lanjut 1.012 1.149 1.149 1.251 1.196 3 Madya 517 579 644 610 596 4 Utama 110 119 111 107 103 Jumlah 2.179 2.314 2.276 2.433 2.523 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.4.27.4 Perkebunan Di Kabupaten Polewali Mandar terdapat tujuh komoditas perkebunan utama, yaitu kelapa dalam, kelapa hibrida, kopi robusta, kopi arabika, cengkeh, 148 kakao, dan kemiri. Dari tujuh komoditas tersebut, komoditas kakao dan kelapa dalam mencatat volume produksi paling besar dengan kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir. Komoditas kopi robusta, cengkeh, dan kemiri juga menunjukkan peningkatan produksi. Sedangkan Komoditas kelapa hibrida dan kopi arabika menunjukkan produksi yang sama pada tahun 2023 dan tahun 2024. Tabel 2.74 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. JENIS TANAMAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kelapa Dalam Luas Areal (Ha) 20.477,04 20.477,04 20.477,04 20.477,04 20.476,94 Produksi (Ton) 17.490,54 17.497,79 17.660,67 17.676,32 17.700,51 2 Kelapa Hibrida Luas Areal (Ha) 2.665,15 2.665,15 2.665,15 2.665,15 2.665,15 Produksi (Ton) 2.536,17 2.398,40 2.398,45 2.398,61 2.398,61 3 Kopi Robusta Luas Areal (Ha) 1.833,79 1.830,46 1.830,46 1.844,96 1.874,96 Produksi (Ton) 699.78 670,57 671.52 678,32 704,85 4 Kopi Arabika Luas Areal (Ha) 386.42 386,42 386.42 394,92 394,92 Produksi (Ton) 123,15 123,14 122,45 128,34 128,34 5 Cengkeh Luas Areal (Ha) 523.76 523,76 523,76 529,76 529,76 Produksi (Ton) 125.81 126,73 126,83 131,38 134,25 6 Kakao Luas Areal (Ha) 48.929.50 48.925,50 48.929,50 48.929,50 48.929,50 Produksi (Ton) 33.475,28 36.480,55 36.482.11 36.563,18 36.579,04 7 Kemiri Luas Areal (Ha) 7.055,02 7.055,02 7.055,02 7.055,02 7.055,02 Produksi (Ton) 1.834,42 1.836,94 1.837,02 1.836,36 1.842,72 Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.28 Urusan Kehutanan 2.1.4.28.1 Luas Kawasan Hutan Luas hutan di Kabupaten Polewali Mandar mencapai 94.049,18 Ha. Wilayah yang kawasan hutan paling luas adalah Kecamatan Tubbi Taramanu seluas 27.749,42 Ha atau 28,79 persen dari total luas hutan. Sementara luas hutan yang paling kecil 149 berada di Kecamatan Tinambung yang luasnya hanya 23,31 Ha atau 0,02 persen dari total luas hutan. Terdapat dua kecamatan yang tidak memiliki hutan, yaitu Kecamatan Wonomulyo dan Balanipa. Tabel 2. 79 Luas Kawasan Hutan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 NO KECAMATAN LUAS (HA) PERSEN (%) 1 Alu 14.803,86 15,74 2 Anreapi 3.830,41 4,07 3 Balanipa - 0,00 4 Binuang 4.898,99 5,21 5 Bulo 13.648,82 14,51 6 Campalagian 97,28 0,10 7 Limboro 2.203,06 2,34 8 Luyo 436,75 0,89 9 Mapilli 3.254,29 3,46 10 Matakali 1.716,03 1,82 11 Matangnga 16.349,96 17,38 12 Polewali 136,43 0,15 13 Tapango 5.570,12 5,92 14 Tinambung 23,31 0,02 15 Tubbi Taramanu 27.079,87 28,79 16 Wonomulyo - 0,00 Total 94.049,18 100,00 Sumber: Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2024 2.1.4.29 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Penyediaan pasokan energi listrik di Kabupaten Polewali Mandar disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sebagian besar digunakan oleh konsumen rumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, jumlah pelanggan listrik PLN sebanyak 99.011 unit yang terbagi atas Rayon Polewali sebanyak 37.514 unit dan Rayon Wonomulyo sebanyak 61.497 unit. 2.1.4.30 Urusan Perdagangan Sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap PDRB Kabupaten Polewali Mandar setelah sektor pertanian. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB rata- rata di atas 15 persen dengan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2023, sektor perdagangan sudah menyumbang 15,65 persen terhadap 150 PDRB, namun pada 2024 kembali menurun menjadi 15,15 persen. Grafik 2. 63 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.4.31 Urusan Perindustrian Berbagai aspek yang terkait dengan perindustrian di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan kinerja yang positif dalam lima tahun terakhir. Jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produksi, semuanya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah sentra industri tetap sebanyak 37 buah dan tidak mengalami perubahan selama periode 2020-2024. Tabel 2. 80 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kecil di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 URAIAN SATUAN 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah sentra Unit 371 371 371 371 371 Jumlah Perusahaan Unit 6.265 6.702 6.792 6.942 6.987 Jumlah Tenaga Kerja Orang 14.578 15.437 15.684 15.981 16.025 Nilai Investasi (Rp juta) 43.455 45.327 46.084 47.057 47.360 Nilai Produksi (Rp Juta) 288.709 318.675 326.359 334.336 336.191 Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Polewali Mandar, 2024 Di Kabupaten Polewali Mandar, jenis industri sandang (pemintalan benang, pertenunan, pakaian jadi, dll.) sangat dominan, mencapai 63,41 persen terhadap total industri. Jenis industri pangan (makanan dan minuman tradisional) menempati posisi kedua dengan menyumbang 28,23 persen terhadap total industri. Sisanya, 15,66 15,65 15,51 15,35 15,26 2020 2021 2022 2023 2024 151 disumbangkan oleh jenis industri kerajinan (kayu, rotan, bambu, gerabah, dll.), penggilingan gabah, dan lainnya (percetakan, bahan bagunan, dll.) dengan sumbangan kurang dari 10 persen terhadap total industri. Tabel 2. 81 Persentase Industri Kecil Berdasarkan Komoditas di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Industri Sandang (Pemintalan Benang, Pertenunan, Pakaian Jadi, dll.) Persen 63,4 63,41 63,41 63,41 63,41 2 Industri Pangan (Makanan dan Minuman Tradisional) Persen 27,13 27,135 27,585 28,225 28,725 3 Industri Kerajinan (Kayu, Rotan, Bambu, Gerabah, dll.) Persen 3,6 3,64 3,64 3,64 3,64 4 Penggilingan Gabah Persen 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 5 Lainnya (Percetakan, Bahan Bangunan, dll.) Persen 5,1 5,05 5,05 5,05 5,05 Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.32 Urusan Transmigrasi Transmigrasi Umum Swakarsa Mandiri (TSM) di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 100 KK dalam kurun waktu tahun 2020-2024 tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir, dan jumlah Satuan Kawasan Permukiman Transmigrasi dalam kurun waktu 2020- 2024 hanya sebanyak 4 SKP. Angka ini tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir. Tabel 2. 82 Jumlah Pemberangkatan Transmigran di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Transmigrasi Umum Swakarya KK 100 100 100 100 100 2 Jumlah Satuan Kawasan Permukiman Transmigrasi SKP 4 4 4 4 4 Sumber: Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.33 Urusan Kelautan dan Perikanan Kinerja perikanan di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Produksi perikanan (budidaya dan tangkap) meningkat dari 26.021,56 Ton pada tahun 2020 menjadi 77.874,23 Ton pada tahun 152 2024 atau meningkat hampir tiga kali lipat. Begitu pula jumlah konsumsi ikan, juga meningkat dari 56,1 Ton menjadi 71,10. Semua kelompok nelayan di Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan pembinaan. Produksi perikanan kelompok binaan ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Tabel 2. 83 Capaian Produksi Perikanan, Jumlah Konsumsi Ikan dan Kelompok Nelayan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024
5. 1.Capaian Produksi Perikanan (Perikanan Budidaya + Perikanan Tangkap) Ton 26.021,56 27.010,74 75.791,35 76.623.28 77.874,23
6. 2.Capaian Jumlah Konsumsi Ikan Ton 56,1 68,5 68,50 69.98 71,10
7. 3.Cakupan Binaan Kelompok Nelayan % 100 100 100 100 100
8. 4.Produksi perikanan kelompok Binaan Ton 10,20 11,00 11,05 11,15 11,25
9. 5.Jumlah kelompok (KUB, POKDAKAN dan POKLAHSAR ) Klp 670 657 687 699 809 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.4.34 Unsur Penunjang Perencanaan Kinerja perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Polewali Mandar sangat baik. Semua dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD) telah tersedia dan telah ditetapkan secara tepat waktu dengan peraturan perundangan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut juga telah selaras, sinkron, dan konsisten dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). Tabel 2. 84 Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tersedianya dokumen RPJPD Kabupaten Polewali Mandar yang telah ditetapkan dengan Perda Ada Ada Ada Ada Ada 2 Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda Ada Ada Ada Ada Ada 153 3 Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Ada Ada Ada Ada Ada 4 Penjabaran Konsistensi Program Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, (%) 100 100 100 100 100 5 Penjabaran Konsistensi Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, (%) 100 100 100 100 100 Sumber: Balitbangren Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.35 Unsur Penunjang Keuangan Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan sebagaimana mestinya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Penjabaran APBD telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Tabel 2. 85 Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 APBD: · Peraturan Daerah 1 1 1 2 5 · Peraturan Bupati 3 5 5 9 27 2 Pengelolaan Keuangan Daerah · Peraturan Daerah - - - 1 2 · Peraturan Bupati 1 3 1 4 9 Sumber: Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar, 2025 Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kapada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama empat tahun berturut-turut selama kurun waktu 2020-2022. Pada tahun 2023 dan 2024, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), meskipun secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, namun terdapat pengecualian yang material. 154 Tabel 2. 86 Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Opini BPK WTP WTP WTP WDP WDP Sumber: Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar, 2025 Persentase Belanja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) terhadap APBD Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecederungan menurun. Persentase Belanja SILPA terhadap APBD bergerak menurun, dari 0,04 persen pada tahun 2019 menjai 0,01 persen pada tahun 2023. Penurunan SILPA ini dapat dimaknai sebagai bentuk membaiknya pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar. Grafik 2. 64 Persentase Belanja SILPA Terhadap Total APBD di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2024 2.1.4.36 Unsur Penunjang Kepegawaian Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Polewali Mandar terus menurun. Jika pada tahun 2020, masih ada 5,68 persen ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, maka pada tahun 2024 hanya 0,57 persen. Meskipun jumlah ASN di Kabupaten Polewali Mandar semakin berkurang, namun jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan mengalami penurunan yang lebih tajam. Pada tahun 2024, hanya 44 ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. 20232022202120202019 0,006 0 0,01 0,02 0,01 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 155 Tabel 2. 87 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal 358 315 360 75 44
10. 2.Jumlah ASN 6.294 6.059 5.872 6.002 7699 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 5,68 5,19 6,13 1,24 0,57 Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Polewali Mandar, 2025 2.1.4.37 Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Polewali Mandar juga menunjukkan penurunan. Pada tahun 2024, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural hanya 0,16 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang masih tercatat hanya 0,82 persen. Secara absolut, jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural hanya 1 orang. Tabel 2. 88 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural 0 13 16 5 1 2 Jumlah total jabatan 804 516 571 606 606 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 0,00 2,51 2,80 0,82 0,16 Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.4.38 Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan pengembangan atau litbang adalah kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki kepentingan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja penelitian dan pengembangan Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun dapat dilihat dari persentase implementasi rencana kegiatan penelitian dan pengembangan berkisar antara 70-100% pertahunnya dan 156 persentase pemanfaatan hasil kegiatan penelitian berkisar 50-70%: Tabel 2. 89 Kinerja Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO. URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase implementasi rencana kelitbangan 80 80 100 70 100 2 Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan 50 50 70 90 100 Sumber: Balitbangren Kab. Polewali Mandar, 2024 2.1.4.14. Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar cukup baik dalam lima tahun terakhir. Semua alat kelengkapan DPRD tersedia, mulai dari dokumen rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD, dokumen program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran dalam RPJMD dan RKPD, hingga program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD. Tabel 2. 90 Kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 NO . URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tersedianya dokumen rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Tersusun dan terintegrasinya dokumen program- program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran dalam RPJMD dan RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 157 NO . URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 3 Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar, 2025 2.1.4.39 Unsur Penunjang Pengawasan Kinerja pengawasan di Kabupaten Polewali Mandar belum optimal, setidaknya dilihat dari indikator, yaitu persentase rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan persentase temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditindak lanjuti oleh OPD. Pada tahun 2023, persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya 64,41 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula, persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti oleh OPD hanya 58,36 persen. Dengan kata lain, masing-masing ada 35 persen dan 51 persen temuan BPK dan APIP yang tidak ditindaklanjuti. 158 Tabel 2. 91 Kinerja Pengawasan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 NO. URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 1 Persentase Rekomendasi BPK yang ditindak lanjuti OPD (%) 71,95 82,75 73,00 63,41 64,41 2 Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti oleh OPD (%) 37,28 37,00 35,56 38,57 58,36 3 Persentase pengaduan masyarakat/Lembaga lainnya ke APIP yang ditindaklanjuti (%) 33,00 33,00 64,00 71,00 100% Sumber: Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, 2024 159 1.2. Gambaran Keuangan Daerah 1.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir Analisis Keuangan Daerah diperlukan untuk memberi gambaran mengenai kemampuan atau kapasitas fiskal yang dimiliki daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan analisis keuangan daerah memungkinkan untuk memperoleh informasi mengenai sumber-sumber pendapatan daerah, pengalokasikan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Gambaran keuangan daerah menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menyajikan informasi mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam rangka memahami kinerja keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020-2024. Secara berturut-turut pada sub bagian ini akan dijelaskan kinerja keuangan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Polewali Mandar dapat dijelaskan dengan mengamati Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 160 Grafik 2.52 Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Juta Rupiah) Sumber: Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar, diolah, 2025 Gambaran umum kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: ▪ Pendapatan Daerah cenderung fluktuatif dengan tren meningkat. ▪ Belanja Daerah, mengikuti pola Pendapatan Daerah, juga cenderung fluktuatif dengan tren meningkat. ▪ APBD mengalami surplus pada tahun 2021 dan 2023, sedangkan APBD mengalami defisit pada tahun 2020, 2022, dan 2024. ▪ Pembiayaan Daerah hanya terdiri atas Pembiayaan Penerimaan dan tidak ada Pembiayaan Pengeluaran, sehingga Pembiayaan Netto menunjukkan angka positif. ▪ Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menunjukkan angka yang relatif cukup besar, tetapi menunjukkan tren menurun. 2.2.1.1.1. Pendapatan Daerah Secara umum, dalam lima tahun terakhir, Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi dengan tren meningkat. Di tahun 2020, Pendapatan Daerah mencatat angka sebesar Rp 1.510,70 miliar, kemudian menurun menjadi Rp 1.408,56 miliar pada tahun 2022, lalu meningkat menjadi Rp 1.568,12 miliar pada tahun
11. 2024.Namun, jika diamati laju pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata per tahun, tampak bahwa Pendapatan Daerah mencatat pertumbuhan negatif -0,32 persen per tahun. Penurunan paling tajam terjadi pada 2020 akibat dampak Pandemi Covid-19. Sedangkan peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, dimana Pendapatan Daerah meningkat sebesar 7,68 persen, yang sekaligus merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. 2020 2021 2022 2023 2024 PENDAPATAN DAERAH 1.510.698,72 1.517.057,26 1.408.560,49 1.516.764,29 1.567.871,77 BELANJA DAERAH 1.520.021,55 1.494.721,50 1.472.911,61 1.512.773,07 1.572.789,72 PEMBIAYAAN DAERAH 60.064,91 50.742,08 72.940,91 8.269,07 10.895,29 0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00 PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 161 Tabel 1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah) NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 PENDAPATAN DAERAH 1.510.698,72 1.517.057,26 1.408.560,49 1.516.764,29 1.567.811,25 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 211.985,06 260.705,67 199.068,67 230.029,36 230.174,58 1.1 Pendapatan Pajak Daerah 24.377,04 25.645,07 30.633,72 31.169,11 32.164,63 1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 11.716,80 19.298,26 11.370,01 15.584,92 17.630,94 1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.542,89 3.488,10 3.914,09 3.973,31 3.906,60 1.4 Lain-lain PAD yang Sah 172.348,33 212.274,25 153.150,86 179.302,02 176.472,41 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.226.152,35 1.195.396,62 1.147.376,63 1.283.499,10 1.302.744,64 2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.012.302,58 961.122,28 931.661,98 1.084.591,47 1.104.301,31 Bagi Hasil Pajak 8.398,36 14.741,04 12.455,39 11.095,13 9.991,70 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 861,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 671.333,87 664.134,14 661.542,15 705.636,66 823.062,88 Dana Alokasi Khusus (DAK) 331.708,47 282.247,09 257.664,44 318.988,78 271.246,73 2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 169.555,85 193.386,04 167.131,86 149.822,89 149.163,22 Dana Penyesuaian 169.555,85 - - - 0,00 Dana Insentif Daerah (DID) - 32.388,10 15.373,66 - 0,00 Dana Desa - 160.997,94 151.758,20 144.190,87 142.976,31 Insentif Fiskal - - - 5.632,01 6.186,91 2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 39.293,92 40.888,30 48.255,22 49.084,75 49.280,11 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 39.293,92 40.888,30 48.255,22 49.084,75 49.280,11 2.4 Bantuan Keuangan 5.000,00 - 327,58 - 0,00 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya 5.000,00 - 327,58 - 0,00 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 72.561,31 60.954,97 62.115,19 3.235,83 34.892,03 3.1 Pendapatan Hibah 72.561,31 60.954,97 62.115,19 3.235,83 34.952,55 Sumber: Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar 162 Gambar 1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 (%) Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dari ketiga komponen Pendapatan Daerah, Lain-lain Pendapatan yang Sah menunjukkan pertumbuhan yang paling mengesankan dan sekaligus paling fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir, Lain-lain Pendapatan yang Sah menurun tajam dari Rp 72,56 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 3,230 miliar pada tahun 2023, tetapi kemudian meningkat kembali menjadi Rp 34,89 miliar pada tahun 2024. Secara rata-rata tahunan, Lain-lain Pendapatan yang Sah meningkat sebesar 177,47 persen per tahun. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dalam lima tahun terakhir, PAD meningkat rata-rata 7,40 persen per tahun, jauh di atas pertumbuhan Pendapatan Daerah. Sebaliknya, komponen Pendapatan Daerah lainnya, yaitu Pendapatan Transfer justru menunjukkan penurunan. Secara rata-rata, Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar -2,42 persen per tahun. Penurunan Pendapatan Transfer terjadi pada tahun 2020 hingga 2022. Gambar 2 Pertumbuhan PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024 (%) Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar -10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 2019 2020 2021 2022 2023 -200,00 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 2020 2021 2022 2023 2024 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 163 Penurunan Pendapatan Transfer telah memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Daerah, mengingat Pendapatan Transfer merupakan kontributor terbesar terhadap Pendapatan Daerah. Secara rata-rata, Pendapatan Transfer menyumbang 81,83 persen per tahun terhadap Pendapatan Daerah, dengan tren meningkat. Pada tahun 2020, Pendapatan Transfer menyumbang 81,16 persen terhadap Pendapatan Daerah, kemudian meningkat menjadi 84,62 persen pada tahun 2023, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tahun berikutnya, kontribusi Pendapatan Transfer sedikit menurun menjadi 83,09 persen. Peningkatan kontribusi Pendapatan Transfer terjadi karena komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2023 dan 2024, yang merupakan penyumbang terbesar terhadap pembentukan Pendapatan Transfer. Jadi sekalipun komponen Pendapatan Transfer lainnya mengalami penurunan, kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah terhadap mengalami peningkatan. Gambar 3 Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, 2020-2024 (%) Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Kecenderungan peningkatan Pendapatan Daerah ditopang oleh peningkatan PAD dan Pendapatan Transfer pada dua tahun terakhir. Peningkatan PAD terutama dikontribusi oleh peningkatan seluruh komponen PAD, kecuali Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan peningkatan Pendapatan Transfer dikontribusi oleh peningkatan dua komponen utama Pendapatan Transfer, yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Sedangkan dua komponen Pendapatan Transfer, yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya dan Bantuan Keuangan justru menunjukkan penurunan. Komponen terakhir Pendapatan Daerah, yaitu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bukan hanya menunjukkan angka nominal yang relatif kecil, tetapi juga menunjukkan 14,03 17,18 14,13 15,17 14,68 81,16 78,80 81,46 84,62 83,09 4,80 4,02 4,41 0,21 2,23 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2020 2021 2022 2023 2024 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 164 penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 2020, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 72,56 miliar, kemudian hanya tersisa sebesar Rp 3,23 miliar pada tahun 2023, dan kemudian meningkat menjadi Rp 34,89 pada tahun 2029 atau menurun lebih dari setengah dibandingkan lima tahun sebelumnya. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2024 akibat adanya Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 2.2.1.1.2. Belanja Daerah Mengikuti pola perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir juga cenderung berfluktuasi dengan tren meningkat. Pada tahun 2020, Belanja Daerah sebesar Rp 1.520,02 miliar, kemudian terus menurun hingga menjadi Rp 1.472,91 miliar pada tahun 2022, yang merupakan Belanja Daerah terendah dalam lima tahun terakhir. Namun, tahun 2023, Belanja Daerah mengalami titik balik dan meningkat menjadi Rp 1.512,77 miliar. Tren peningkatan terus terus berlanjut hingga mencapai Rp 1.572,79 miliar pada tahun 2024, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Secara rata-rata, Belanja Daerah mengalami peningkatan rata-rata 2,62 persen per tahun selama kurun waktu 2020-2025. Gambar 4 Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 (%) Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah Dari empat komponen Belanja Daerah, hanya komponen Belanja Operasi yang bertumbuh positif dalam lima tahun terakhir. Sedangkan tiga komponen Belanja Daerah lainnya, yaitu Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer bertumbuh negatif. Belanja Operasi rata-rata tumbuh sebesar 4,25 persen per tahun, di atas pertumbuhan Belanja Daerah. Sedangkan Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer masing-masing mengalami penurunan rata-rata 13,76 persen, -38,29 persen, dan -1,05 persen per tahun. Tingginya penurunan rata-rata Belanja Tak Terduga, terutama terkait dengan besarnya Belanja 9,56 -1,66 -1,46 2,71 3,97 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 2020 2021 2022 2023 2024 165 Tak Terduga pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 dan kemudian mengalami penurunan tajam di tahun-tahun berikutnya seiring dengan berakhirnya secara berangsur-ansur Pandemi Covid-19. Dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan Belanja Daerah sepenuhnya disebabkan oleh peningkatan Belanja Operasi. Peningkatan seluruh komponen Belanja Operasi, mulai dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, hingga Belanja Bantuan Sosial, telah mendorong pembengkakan Belanja Operasi. Belanja Hibah misalnya, mengalami peningkatan lebih dari empat kali lipat dalam lima tahun terakhir. Demikian pula Belanja Pegawai, sebagai komponen terbesar dalam struktur Belanja Operasi, juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Tabel 3 Pertumbuhan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024 (%) Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar, seperti juga yang terjadi di banyak kabupaten/kota lainnya, masih didominasi oleh Belanja Operasi. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah secara rata-rata mencapai 70,86 persen per tahun dengan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2020, proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah mencapai 63,46 persen. Proporsi ini terus meningkat di tahun- tahun berikutnya hingga menjadi 76,51 persen pada tahun 2024, yang merupakan angka tertinggi sedikitnya dalam lima tahun terakhir. -100,00 -80,00 -60,00 -40,00 -20,00 0,00 20,00 40,00 2020 2021 2022 2023 2024 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 166 Gambar 5 Perkembangan Struktur Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024 (%) Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah. Peningkatan proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah, telah menekan komponen belanja lainnya, terutama Belanja Modal. Dalam lima tahun terakhir, Belanja Modal terus menunjukkan penurunan secara signifikan. Belanja Modal terpangkas lebih dari setengah selama rentang waktu Akibatnya, proporsinya terhadap Belanja Daerah menunjukkan penurunan berarti, dari 19,93 persen pada tahun 2020, menjadi 9,01 persen pada tahun 2024. Angka ini semakin menjauh dari angka yang dimandatkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu 30 persen dari Belanja Daerah. Begitu pula dengan Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, proporsinya terhadap Belanja Daerah juga cenderung menurun selama periode 2020-2024. Kecenderungan ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar di masa depan, saat Pemerintah Pusat meminta seluruh Pemerintah Daerah untuk menekan proporsi Belanja Operasi, khususnya Belanja Pegawai. 63,46 69,90 73,14 71,28 76,51 19,93 14,37 11,66 14,85 9,01 1,41 0,19 0,14 0,10 0,10 15,20 15,55 15,06 13,78 14,38 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2020 2021 2022 2023 2024 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 167 Tabel 2 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah) NO URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 BELANJA DAERAH 1.520.021,55 1.494.721,50 1.472.911,61 1.512.773,07 1.572.789,72 1 BELANJA OPERASI 964.538,68 1.044.751,97 1.077.248,17 1.078.299,09 1.203.380,98 1.1 Belanja Pegawai 601.699,77 573.232,46 634.972,03 586.271,38 695.010,12 1.2 Belanja Barang dan Jasa 340.807,45 431.240,13 398.280,40 422.890,44 410.595,52 1.3 Belanja Hibah 20.131,25 38.916,63 39.872,12 63.149,25 94.617,14 1.4 Belanja Bantuan Sosial 1.900,21 1.362,75 4.123,62 5.988,02 3.158,20 2 BELANJA MODAL 302.905,19 214.738,63 171.766,62 224.579,87 141.663,61 2.1 Belanja Modal Tanah 1.426,82 1.366,74 4.710,95 670,05 11,40 2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 92.119,11 60.149,71 61.365,19 85.522,04 47.622,49 2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120.929,20 81.767,13 65.816,00 70.663,13 49.052,87 2.4 Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan 78.151,13 68.152,20 37.331,89 63.465,13 40.097,65 2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.278,92 3.302,85 2.542,59 4.259,52 4.879,20 3 BELANJA TAK TERDUGA 21.459,17 2.844,02 2.124,93 1.479,74 1.645,65 3.1 Belanja Tak Terduga 21.459,17 2.844,02 2.124,93 1.479,74 1.645,65 4 BELANJA TRANSFER 231.118,52 232.386,88 221.771,89 208.414,37 226.099,48 4.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan 0,00 2.254,77 3.156,38 2.508,39 0,00 4.2 Transfer Bantuan Keuangan 231.118,52 230.132,11 218.615,51 205.905,98 226.099,48 Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar 168 2.2.1.1.3. Pembiayaan Daerah Sepanjang periode 2020-2024, APBD Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan anggaran surplus dan difisit. Pada tahun 2020, 2022, dan 2024, APBD mencatat angka defisit, dan sebaliknya, pada tahun 2021 dan 2023, APBD mencatat angka surplus. Anggaran defisit menandakan bahwa Pendapatan Daerah lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Daerah. Sebaliknya, anggaran surplus menandakan Pendapatan Daerah lebih besar dibandingkan dengan Belanja Daerah. Angka defisit paling besar terjadi pada tahun 2020 yang mencapai Rp 64,35 miliar. Menurunnya secara signifikan Pendapatan Daerah di tahun tersebut menjadi penyebab utama terjadinya defisit. Penurunan Pendapatan Daerah di tahun 2020 akibat menurunnya PAD dan Pendapatan Transfer. Sedangkan terjadinya surplus yang relatif besar pada tahun 2021, akibat meningkatnya Pendapatan Daerah di satu sisi, dan menurunnya Belanja Daerah di sisi lain. Penurunan Belanja Daerah terjadi akibat menurunan Belanja Modal dan terpangkasnya Belanja Tak terduga akibat berakhirnya Pandemi Covid-19. Gambar 6 Perkembangan Surplus/Defisit APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah) Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tabel 4 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah) URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 SURPLUS/DEFISIT (9.322,83) 22.335,76 (64.351,12) 3.991,22 (4.917,95) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 60.064,91 50.742,08 72.940,91 8.269,07 10.895,29 Pengunaan SiLPA 60.064,91 50.742,08 72.940,91 8.269,07 10.895,29 Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 0,00 0,00 0 PEMBIAYAAN NETTO 60.064,91 50.742,08 72.940,91 8.269,07 10.895,29 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 50.742,08 73.077,84 8.589,79 12.260,29 5.977,34 Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (9.322,83) 22.335,76 (64.351,12) 3.991,22 (4.917,95) (80.000,00) (60.000,00) (40.000,00) (20.000,00) 0,00 20.000,00 40.000,00 2020 2021 2022 2023 2024 169 Pembiayaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar hanya terdiri atas Pembiayaan Penerimaan dan tidak ada Pembiayaan Pengeluaran. Pembiayaan Penerimaan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yang secara nominal angkanya cukup besar, tetapi dengan kecenderungan menurun. Akibatnya, Pembiayaan Netto juga menunjukkan nominal yang besar karena semata-mata hanya bersumber dari SiLPA dan tidak ada Pembiayaan Pengeluaran. Itu sebabnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) mencatat angka nominal yang cukup besar, terutama pada saat anggaran mengalami surplus. Pembiayaan Netto yang positif dan anggaran yang surplus, menyebabkan angka SILPA membesar. Bahkan pada saat anggaran mengalami defisit, SILPA tetap mencatat angka positif karena Pembiayaan Netto berada di atas angka defisit. Namun catatan positifnya, angka SiLPA (i kecil) dan SILPA (I besar) dalam dua tahun terakhir cenderung semakin mengecil yang mengindikasikan membaiknya pengelolaan keuangan daerah. Gambar 7 Perkembangan SILPA Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 - 2024 (Juta Rupiah) Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar SILPA yang positif, apalagi dengan nominal yang cukup besar, menunjukkan adanya anggaran yang tidak terserap atau tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Padahal SILPA tersebut sesungguhnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk tujuan yang lebih produktif, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, atau pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya. 2.2.1.2. Neraca Daerah Neraca Daerah adalah salah satu bagian dari laporan leuangan pemerintah daerah yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu pemerintah daerah pada akhir periode perencanaan. Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Neraca daerah mencakup 60.064,91 50.742,08 72.940,91 8.269,07 10.895,29 0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 2020 2021 2022 2023 2024 170 seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai hasil dari aktivitas keuangan selama satu periode anggaran. Dengan kata lain, neraca daerah menggambarkan kondisi kekayaan dan kewajiban keuangan pemerintah daerah pada suatu titik waktu tertentu (biasanya akhir tahun anggaran). Selama lima tahun terakhir perkembangan aset pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar cenderung meningkat. Ini terjadi karena adanya peningkatan pada komponen investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dan properti investasi di tahun 2024. Namun, aset lancar mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Padahal aset lancar sangat penting untuk menghasilkan pemasukan rutin bagi pemerintah daerah. Investasi jangka panjang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar berupa penyertaan modal kepada lembaga keuangan dan penyertaan modal kepada BUMD. Penyertaan modal kepada lembaga keuangan dan BUMD pada tahun 2020 mencapai Rp 26,64 miliar. Penyertaan model dilakukan lagi di tahun-tahun berikutnya. Namun pada tahun 2024, sama sekali tidak penyertaan modal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Namun, kewajiban daerah dalam lima tahun terakhir juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Padahal idealnya kewajiban daerah sebaiknya menurun dari tahun ke tahun sebab di dalam kewajiban daerah terkandung utang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Di tahun 2020, pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar memiliki kewajiban sebesar Rp 40.70 miliar, kemudian meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi Rp 90,59 miliar pada tahun
12. 2024.Peningkatan ini dipicu oleh kewajiban jangka pendek, berupa utang belanja. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk mengatur keuangan daerahnya agak beban kewajiban tidak semakin besar. Harta pemerintah daerah, yang merupakan penjumlahan kewajiban dan ekuitas, menunjukkan tren yang meningkat selama lima tahun terakhir. Di tahun 2020, harta pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar mencapai Rp 2.350,18 miliar di tahun 2020. Angka ini kemudian meningkat menjadi Rp 2.483,71 miliar lima tahun kemudian, atau hanya bertambah 5,68 persen. 171 Grafik 2.57 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 (Juta Rp) Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah, 2024 2.250.000.000.000 2.300.000.000.000 2.350.000.000.000 2.400.000.000.000 2.450.000.000.000 2.500.000.000.000 2020 2021 2022 2023 2024 172 Tabel 2.91 Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 (Rupiah) URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah 51.574.728.556,80 72.914.672.848 164.594.332,22 4.352.117.213,12 343.029.852 Setara Kas (Deposito) Kas di BLUD - - 7.557.595.588,13 3.350.078.671,35 1.494.224.427 Kas Di Bendahara FKTP - - 93.783.936,00 646.382.196,00 63.165.302 Kas di Bendahara Penerimaan - - 8.016.861,00 7.503.000,00 - Kas di Bendahara Pengeluaran - - 559.472.176,00 1.579.592.246,00 158.545.562 Kas Dana BOS - - 53.004.635,00 1.000.000,00 - Kas Lainnya - - 3.598.782.720,00 2.860.541.915,00 159.041.787 Kas Dana BOSP 6.588.004 Kas Dana BOK Puskesmas 3.752.735.741 Piutang Pajak Daerah 47.992.209.335,05 10.749.881.181 10.951.402.137,00 10.979.301.426,67 12.725.100.450 Penyisihan Piutang Pajak Daerah - - - - - Piutang Retribusi - 762.322.500 636.304.950,00 1.081.733.540,00 194.916.700 Penyisihan Piutang Retribusi - - - - - Piutang Transfer Pemerintah Lainnya - 10.419.419.455 10.609.024.455,00 2.927.538.971,00 3.220.419.292 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - - - - - Piutang Lain-lain PAD yang Sah - 16.028.788.211 25.717.434.455,00 31.805.411.280,02 58.537.990.987 Penyisihan Piutang Lain2 PAD yang Sah - - - - - Piutang Lainnya - 5.065.000.000 5.065.000.000,00 10.534.457.916,99 11.267.891.769 Penyisihan Piutang - ( 25.663.020.758) (27.586.535.194,57) (36.851.030.486,56) (38.913.148.770) Piutang Dana Alokasi Umum - - - - - Beban Dibayar Dimuka - - - - - Persediaan 14.851.818.213,12 18.731.449.974 21.108.288.233,75 14.518.524.203,00 27.741.483.451 Jumlah Aset Lancar 114.418.756.104,97 109.008.513.411,11 58.536.169.284,53 47.793.152.092,59 80.751.984.554 INVESTASI JANGKA PANJANG 173 URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 Investasi Nonpermanen - - - - - Investasi dalam Dana Bergulir 9.739.642.937 9.739.642.937 9.739.642.937 5.000.000.000 5.000.000.000 Dana Bergulir Diragukan Tertagih 9.739.642.937 9.739.642.937 9.739.642.937 5.000.000.000 5.000.000.000 Jumlah Investasi Nonpermanen - - - - - Investasi Permanen Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan 10.399.000.000 - 39.268.050.095,82 39.992.621.522,82 - Penyertaan Modal Kepada BUMD 16.241.343.186 38.812.801.981 - - - Jumlah Investasi Permanen 26.640.343.186,82 38.812.801.980,82 39.268.050.095,82 39.992.621.522,82 39.992.621.522,82 Jumlah Investasi Jangka Panjang 26.640.343.186,82 38.812.801.980,82 39.268.050.095,82 39.992.621.522,82 39.992.621.522,82 ASET TETAP Tanah 347.401.835.687,50 349.145.931.703,50 354.588.654.954,00 355.756.801.781,00 358.252.079.293 Peralatan dan Mesin 457.556.193.137,99 493.079.200.086,13 554.483.945.886,00 637.979.511.146,00 632.728.195.130 Gedung dan Bangunan 1.096.560.320.609,82 1.166.282.623.511,60 1.249.564.442.987,00 1.335.756.637.485,00 1.360.892.643.028 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 997.917.847.148,44 1.069.352.535.490,27 1.122.106.260.784,00 1.155.277.219.903,00 1.223.716.177.031 Aset Tetap Lainnya 9.091.708.901,58 7.535.511.060,35 7.666.376.508,00 7.997.923.467,00 8.910.100.462 Konstruksi dalam Pengerjaan 26.654.786.871,00 35.085.213.457,77 39.478.602.766,00 50.253.252.892,00 52.153.501.149 Akumulasi Penyusutan (822.862.297.877,18) (941.603.483.869,20) (1.113.706.658.079,00) (1.291.234.710.098,00) (1.399.709.764.225) Jumlah Aset Tetap 2.112.320.394.479,15 2.178.877.531.440,42 2.214.181.625.806,00 2.251.786.636.576,00 2.236.942.931.868 ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran 13.352.012.525,99 12.457.128.134 11.566.243.741,00 9.733.728.312,00 9.733.728.312 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 6.531.476.479,00 6.531.476.479 Aset Tak Berwujud 472.491.931,67 2.365.020.500 2.486.020.500,00 2.767.872.500,00 1.828.226.700 Amortisasi ATB (2.037.228.508) (2.177.045.115,00) (2.325.809.255,00) (1.743.156.300) Aset Lain-lain 82.972.228.391,37 81.793.007.307 80.279.885.601,00 111.192.045.023,00 145.857.134.335 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - - - (7.586.513.532,00) (36.659.516.337) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) - - 1.302.744.614,00 930.718.000,00 29.505.000 Jumlah Aset Lainnya 96.796.732.849,03 94.577.927.432,85 93.457.849.341,00 121.243.517.527,00 125.577.398.189 174 URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 PROPERTI INVESTASI Properti Investasi Tanah - - - 441.635.360,00 441.635.360 Jumlah Properti Investasi - - - 441.635.360,00 441.635.360 JUMLAH ASET 2.350.176.226.619,97 2.421.276.774.265,20 2.405.443.694.527,35 2.461.257.563.078,41 2.483.706.571.493 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga 1.486.800,00 - 7.237.333,00 - - Utang Belanja 35.025.162.001,00 66.019.151.658 41.990.780.404,00 104.380.307.001,00 90.585.939.237 Utang Jangka Pendek Lainnya 5.678.111.640,48 16.228.936.187,00 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 40.704.760.441,48 66.019.151.658,00 58.226.953.924,00 104.380.307.001,00 90.585.939.237 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - Utang Pemerintah Dalam Negeri - - - - - Utang Pemerintah Daerah Lainnya - - - - - Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - - - - JUMLAH KEWAJIBAN 40.704.760.441,48 66.019.151.658,00 58.226.953.924,00 104.380.307.001,00 90.585.939.237 JUMLAH EKUITAS AWAL 2.309.471.466.178,49 2.355.257.622.607 2.347.216.740.320,00 2.356.877.256.079,00 2.393.120.632.260 JUMLAH EKUITAS 2.309.471.466.178,49 2.355.257.622.607 2.347.216.740.320,00 2.356.877.256.079,00 2.393.120.632.260 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2.350.176.226.619,97 2.421.276.774.265,20 2.405.443.694.244,00 2.461.257.563.080,00 2.483.706.571.497 Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah, 2024 175 2.2.2. Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 2.2.2.1. Proporsi Belanja Aparatur Perhitungan proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran daerah (belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan) diperlukan untuk mengetahui seberapa besar belanja aparatur membebani keuangan daerah. Proporsi belanja pegawai dihitung dengan membandingkan total belanja pegawai dengan total pengeluaran daerah. Dari hasil perhitungan, tampak bahwa proporsi belanja pegawai menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2020, proporsi belanja pegawai mencapai 46,68 persen, kemudian meningkat menjadi 51,61 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa total belanja pegawai bergerak lebih cepat ketimbang total pengeluaran daerah. Kecenderungan ini memberi tekanan kepada pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar karena adanya keharusan pemerintah daerah untuk mengupayakan penurunan proporsi belanja aparatur sebagai pelaksanaan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Bagi daerah yang masih melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini diundangkan atau paling lambat tahun 2027. Tujuan utama menekan proporsi belanja aparatur tidak lain agar pemerintah daerah dapat memiliki anggaran yang lebih besar untuk dialokasikan bagi upaya peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik, perbaikan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kinerja pembangunan daerah. Tabel 2.92 Analisis Proporsi Belanja Kebutuhan Aparatur Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah) URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024* Total Belanja Pegawai 601.699,77 573.232,46 634.972,03 586.271,38 695.112,46 Total Pengeluaran (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan) 1.288.903,03 1.262.334,61 1.251.139,71 1.304.358,70 1.346.749,02 Proporsi Belanja Aparatur (%) 46,68 45,41 50,75 44,95 51,61 Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah, 2025 176 Grafik 2.58 Proporsi Belanja Aparatur Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024 (Persen) Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah, 2025 2.2.2.2. Defisit Riil Defisit riil adalah selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Perhitungan defisit riii dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keuangan daerah mengalami defisit dan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit tersebut. Tabel 2.93 Perkembangan Defisit Riil Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 (Juta Rp) URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024* Pendapatan Daerah 1.510.698,72 1.517.057,26 1.408.560,49 1.516.764,29 1.567.811,25 Belanja Daerah 1.520.021,54 1.494.721,49 1.472.911,59 1.512.773,07 1.572.789,72 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Defisit Riil Daerah (9.322,83) 22.335,76 (64.351,12) 3.991,22 (4.917,95) Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah, 2025 Dari hasil perhitungan tampak bahwa defisit riil Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir berfluktuasi dengan tren menurun. Di tahun 2020, Kabupaten Polewali Mandar mengalami defisit riil sebesar Rp 9,32 miliar, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp 64,35 miliar, dan kemudian pada tahun 2024 defisit riil sedikit menurun menjadi Rp 4,92 miliar. Mengingat bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan sehingga anga defisit riil persis sama dengan defisit APBD. Meskipun APBD Kabupaten Polewali mengalami defisit rii yang relatif cukup besar, namun tidak menimbulkan masalah karena besarnya penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA (i kecil). Sejauh ini, penerimaan pembiayaan masih mampu menutup defisit riil dan bahkan masih mencatat SILPA (I besar) yang positif. 46,68 45,41 50,75 44,95 51,61 40 42 44 46 48 50 52 54 2020 2021 2022 2023 2024 177 2.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan 2.2.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas derah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menerapkan berbagai strategi dan kebijakan. Beberapa pilihan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar, antara lain:
13. 1.Diversifikasi sumber pendapatan, dimana pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan utama, seperti pajak daerah atau retribusi, tetapi juga mencari peluang-peluang pendapatan baru, seperti pengembangan sektor pariwisata, investasi infrastruktur yang menguntungkan, atau pengembangan industri lokal.
14. 2.Peningkatan kepatuhan pajak, dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi di antara warga dan pelaku usaha. Ini bisa melalui penyuluhan, penerapan teknologi untuk pemantauan dan pengawasan pajak yang lebih efektif, serta insentif bagi yang patuh.
15. 3.Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, dengan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam di daerah tersebut dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Hal ini bisa melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pengelolaan tambang yang ramah lingkungan, dan strategi lain yang memastikan sumber daya alam dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD tanpa merusak lingkungan.
16. 4.Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM), dengan memberikan dukungan kepada UKM lokal dengan memberikan akses ke pasar yang lebih luas, pelatihan, dan bantuan teknis untuk meningkatkan daya saing mereka. UKM yang kuat akan menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi.
17. 5.Kolaborasi dengan swasta, dengan mendorong kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek yang menguntungkan, seperti pengembangan properti, proyek infrastruktur, atau program kemitraan publik-swasta lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. 178
18. 6.Peningkatan tata kelola keuangan, dengan memperkuat tata kelola keuangan daerah untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan keuangan negara. Ini meliputi peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan, penerapan sistem pengawasan yang kuat, dan peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
19. 7.Pengembangan inovasi dan teknologi, dengan mendorong penggunaan inovasi dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti sistem informasi keuangan terintegrasi, aplikasi pembayaran pajak online, dan teknologi lain yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan daerah.
20. 8.Pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan PAD, sehingga kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Berdasarkan data series keuangan daerah beberapa tahun terakhir dan memperhatikan kondisi perekonomian daerah, maka Pendapatan Daerah diproyeksikan bertumbuh rata-rata 3,08 persen per tahun selama lima tahun ke depan. Dengan menggunakan baseline 2024, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mencapai Rp 1.841,03 miliar di tahun 2029. Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat seiring dengan PAD yang diproyeksikan tumbuh 2,19 persen per tahun dan Pendapatan Transfer yang diproyeksikan tumbuh 3,26 persen. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan tumbuh lebih kuat di angka 9,17 persen per tahun sampai dengan tahun 2029. Grafik 2.60 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 (Juta Rupiah) Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun 1.630.519,14 1.682.212,16 1.730.434,71 1.788.393,15 1.841.003,27 2025 2026 2027 2028 2029 179 Dengan proyeksi seperti itu, maka PAD diproyeksi akan mencapai Rp 320,31 miliar di tahun 2029. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Pendapatan Transfer diproyeksi akan mencapai Rp 1.519,98 miliar di tahun 2029. Peningkatan Pendapatan Transfer ini dipengaruhi oleh peningkatan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik. 180 Tabel 2.94 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 (Juta Rupiah) URAIAN KONDISI AWAL PROYEKSI RATA-RATA PERTUMBUHAN2025 2025 2026 2027 2028 2029 PENDAPATAN 1.682.212,16 1.682.212,16 1.682.212,16 1.730.434,71 1.788.393,15 1.841.003,27 3,08% PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 293.778,63 293.778,63 299.237,63 306.940,98 313.720,51 320.315,92 2,19% Pendapatan Pajak Daerah 58.866,00 58.866,00 61.366,00 64.434,30 67,656,02 71.106,48 4,84% Pendapatan Retribusi Daerah 226.011,63 226.011,63 228.961,63 233.540,86 237.043,97 240.125,54 1,53% Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.150,00 4.150,00 4.155,00 4.196,55 4.230,12 4.272,42 0,73% Lain-lain PAD Yang Sah 4.751,00 4.751,00 4.755,00 4.769,27 4.790,40 4.811,48 0,32% PENDAPATAN TRANSFER 1.336.740,51 1.336.740,51 1.382.474,53 1.422.993,73 1.474.072,64 1.519.987,35 3,26% Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.162.814,75 1.162.814,75 1.206.909,74 1.245.944,85 1.295.172,91 1.340.916,79 3,63% Bagi Hasil Pajak 8.245,31 8.245,31 8.299,73 8.631,72 9.063,31 9.543,67 3,74% Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - - - - - - - Dana Alokasi Umum (DAU) 856.907,30 856.907,30 872.035,00 915.636,75 968.743,68 1.017.180,86 4,39% Dana Alokasi Khusus (DAK) 297.662,14 297.662,14 326.575,01 321.676,38 317.365,92 314.192,26 1,47% Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 39.195,81 39.195,81 39.783,95 40.181,79 40.663,97 41.111,27 1,20% Pendapatan Bagi Hasil Pajak 39.195,81 39.195,81 39.783,95 40.181,79 40.663,97 41.111,27 1,20% Bantuan Keuangan - - - - - - - Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - - - - - - - Dana Alokasi Desa 134.729,95 134.729,95 135.780,84 136.867,09 138.235,76 137.959,26 0,60 Dana Alokasi Desa 134.729,95 134.729,95 135.780,84 136.867,09 138.235,76 137.959,26 0,60 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - - 500,00 500,00 600,00 700,00 9,17% Pendapatan Hibah - - 500,00 500,00 600,00 700,00 9,17% Pendapatan Hibah dari pemerintah - - 500,00 500,00 600,00 700,00 9,17% Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - - Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun 181 2.2.3.2. Proyeksi Belanja Daerah Proyeksi Belanja Daerah dilakukan dengan memperhatikan proyeksi Pendapatan Daerah. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memproyeksikan Belanja Daerah berada di atas Pendapatan Daerah. Dengan kata lain, APBD Kabupaten Polewali Mandar diproyeksikan mengalami defisit. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap tahun akan terbentuk SiLPA yang akan digunakan untuk menutup defisit. Dengan menggunakan baseline 2024, Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 3,26 persen per tahun. Pada tahun 2029, Belanja Daerah diproyeksikan akan mencapai Rp 1.845,96 miliar pada tahun 2029. Hal ini didasarkan atas beberapa asumsi bahwa terjadi peningkatan pada semua komponen belanja daerah, yakni belanja operasi tumbuh sebesar 2,94 persen, belanja modal tumbuh sebesar 4,79 persen, dan belanja transfer tumbuh sebesar 3,88 persen per tahun sampai dengan tahun 2029. Grafik 2.61 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 (Rupiah) Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun Dengan proyeksi seperti itu, maka Belanja Operasi diperkirakan akan mencapai Rp 1.431,50 miliar di tahun 2029. Sedangkan Belanja Modal diproyeksikan akan menjadi Rp 153,19 miliar di tahun 2029. Adapun Belanja Transfer diproyeksikan akan mencapai angka Rp 247,69 miliar di tahun 2029. 1.572.917,63 1.645.272,37 1.659.522,86 1.733.018,58 1.789.544,75 1.845.962,86 2024 2025 2026 2027 2028 2029 182 Tabel 2.95 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 (Juta Rupiah) URAIAN KONDISI AWAL PROYEKSI RATA-RATA PERTUMBUHAN2024 2025 2026 2027 2028 2029 BELANJA 1.572.917,63 1.645.272,37 1.659.522,86 1.733.018,58 1.789.544,75 1.845.962,86 3,26% BELANJA OPERASI 1.238.893,99 1.254.889,28 1.277.696,35 1.330.048,17 1.390.309,57 1.431.506,67 2,94% Belanja Pegawai 725.198,87 745.094,18 756.240,59 778.993,14 811.594,11 832.732,77 2,81% Belanja Bunga - - - - - - - Belanja Subsidi - - - - - - - Belanja Barang dan Jasa 421.112,22 461.377,55 471.291,94 478.249,43 500.713,06 515.529,98 4,17% Belanja Hibah 92.372,90 48.067,55 49.788,57 71.820,16 77.520,86 83.221,55 3,03% Belanja Bantuan Sosial 210 350 375,25 985,44 481,53 22,37 18,00% BELANJA MODAL 124.884,14 125.946,12 148.935,31 153.708,96 133.293,87 153.197,54 4,79% Belanja Tanah - 520 527,8 535,6 543,4 551,2 - Belanja Peralatan dan Mesin 50.705,95 43.250,62 58.899,38 34.703,78 24.185,28 55.920,97 16,26% Belanja Bangunan dan Gedung 38.308,79 45.596,27 49.280,21 50.477,75 38.737,85 26.978,17 (4,82%) Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan 33.675,58 34.778,50 38.300,18 67.795,24 67.511,42 65.311,95 17,35% Belanja Aset Tetap Lainnya 2.193,82 1.800,73 1.927,74 196,59 2.315,92 4.435,25 213,78% Belanja Aset Lainnya 0 0 0 - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA 3.500,00 38.500,00 3.552,50 10.841,96 12.203,76 13.565,55 227,63% Belanja Tidak Terduga 3.500,00 38.500,00 3.552,50 10.841,96 12.203,76 13.565,55 227,63% BELANJA TRANSFER 205.639,50 225.936,97 229.338,70 238.419,49 253.737,55 247.693,10 3,88% Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 2.913,50 3.489,60 3.641,94 3.857,99 4.105,30 4.352,61 8,50% Belanja Transfer Bantuan Keuangan 202.726,00 222.447,37 225.696,76 234.561,50 249.632,25 243.340,49 3,80% Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun 183 2.2.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Proyeksi Pembiayaan Daerah, baik Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan, sepenuhnya bergantung pada proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Sesuai dengan prinsip keseimbangan umum dalam pengelolaan keuangan daerah, maka proyeksi Pembiayaan Daerah sangat penting untuk memastikan bagaimana cara menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun ke depan diproyeksi menurun dengan rata-rata sebesar -15,46 persen. Pembiayaan Daerah dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari SiLPA yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja daerah. Pengeluaran Pembiayaan tetap diproyeksikan nihil hingga tahun 2029. Dengan demikian, Pembiayaan Netto diproyeksikan menurun hingga menjadi Rp 5,28 miliar pada tahun 2029. Grafik 2.62 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 (Juta Rupiah) Sumber: Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar, 2024 12.260,29 10.980,00 9.399,71 7.919,31 6.533,13 5.278,84 0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 14.000,00 2024 2025 2026 2027 2028 2029 184 Tabel 2.95 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 (Juta Rupiah) URAIAN KONDISI AWAL 2024 PROYEKSI RATA-RATA PERTUMBUHAN2025 2026 2027 2028 2029 SURPLUS/DEFISIT -1.280,29 -1.580,29 -1.480,40 -1.386,18 -1.254,29 -1.168,83 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 12.260,29 10.980,00 9.399,71 7.919,31 6.533,13 5.278,84 -15,46% Penggunaan SiLPA 12.260,29 10.980,00 9.399,71 7.919,31 6.533,13 5.278,84 -15,46% Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 0 0 0 0 0 0 - Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0 0 0 0 - PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 0 0 0 0 0 - Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 - PEMBIAYAAN NETTO 12.260,29 10.980,00 9.399,71 7.919,31 6.533,13 5.278,84 -15,46% SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 10.980,00 9.399,71 7.919,31 6.533,13 5.278,84 4.110,01 -17,80% Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, diolah, 2024 185 2.2.3.4. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Pengeluaran tersebut merupakan komponen belanja operasi, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Belanja Operasi Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodic wajib dan mengikat meliputi: a. Belanja Pegawai, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN dan gaji tenaga kontrak dengan SK Bupati. b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja internet dan belanja premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dan BPJS tenaga kontrak SK Bupati. c. Belanja Hibah, terdiri dari hibah Pilkada dan Hibah partai Politik. 2) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 3) Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,41 persen. Di tahun 2020, pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar Rp 964,54 miliar. Kemudian di tahun-tahun berikutnya meningkat secara konsisten hingga menembus angka Rp 1.203,41 miliar pada tahun 2029. Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama hanya bersumber dari belanja operasi daerah, tanpa memasukkan pengeluaran pembiayaan, sebab selama lima tahun terakhir Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki komponen pengeluaran pembiayaan daerah. Selama lima tahun ke depan, proyeksi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Polewali Mandar diproyeksi mengalami peningkatan dengan rata- rata pertumbuhan 2,94 persen. Selain itu, juga diproyeksi Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki komponen pengeluaran pembiayaan. Di tahun 2025 pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama diperkirakan sebesar Rp 1.293,38 miliar. Angka ini diproyeksikan menjadi Rp 1.445,07 miliar pada tahun 2029. 186 Tabel 2.96 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah) URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024* RATA-RATA PERTUMBUHAN BELANJA OPERASI 964.538,68 1.044.751,97 1.077.248,17 1.078.299,09 1.203.410,66 5,78% Belanja Pegawai 601.699,77 573.232,46 634.972,03 586.271,38 695.112,46 4,23% Belanja Barang dan Jasa 340.807,45 431.240,13 398.280,40 422.890,44 410.568,80 5,54% BELANJA TIDAK TERDUGA 21.459,17 2.844,02 2.124,93 1.479,74 1.674,75 -32,30% Belanja Tidak Terduga 21.459,17 2.844,02 2.124,93 1.479,74 1.674,75 -32,30% PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - - - Penyertaan Modal - - - - Pembentukan Dana Cadangan - - - - JUMLAH 964.538,68 1.044.751,97 1.077.248,17 1.078.299,09 1.203.410,66 5,78% Sumber: Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, 2025 Tabel 2.97 Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 (Juta Rupiah) URAIAN KONDISI AWAL 2025 PROYEKSI RATA-RATA PERTUMBUHAN 2025 2026 2027 2028 2029 BELANJA OPERASI 1.680.010,34 1.254.889,28 1.277.696,35 1.330.048,17 1.390.309,57 1.431.506,67 2,94% Belanja Pegawai 825.438,58 745.094,18 756.240,59 778.993,14 811.594,11 832.732,77 2,81% Belanja Barang dan Jasa 445.247,74 461.377,55 471.291,94 478.249,43 500.713,06 515.529,98 4,17% BELANJA TIDAK TERDUGA 4.000,00 38.500,00 3.553,00 10.842,00 12.204,00 13.566,00 227,63% Belanja Tidak Terduga 4.000,00 38.500,00 3.553,00 10.842,00 12.204,00 13.566,00 227,63% PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 0 0 0 0 0 0 Penyertaan Modal - - - - - - - Pembentukan Dana Cadangan - - - - - - - JUMLAH 1.680.010,34 1.293.389,28 1.281.249,35 1.340.890,17 1.402.513,57 1.445.072,67 3,09% Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun 187 Selanjutnya, kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah dapat dilihat dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah atau ruang fiskal (fiscal space). Kapasitas riil keuangan daerah menggambarkan fleksibilitas dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar kapasitas riil keuangan daerah yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belajanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam lima tahun ke depan diproyeksi meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,51 persen per tahun. Hal ini didorong oleh peningkatan pendapatan daerah yang tumbuh rata-rata 3,27 persen per tahun. Belanja wajib mengikat juga diproyeksi meningkat secara rata-rata sebesar 3,09 persen per tahun. Di tahun 2025 kapasitas riil kemampuan daerah diperkirakan sebesar Rp 361,28 miliar dan diproyeksikan mengalami peningkatan hingga menjadi Rp 405,00 miliar di tahun 2029. Grafik 2.63 Proyeksi Belanja Wajib Mengikat dan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 (Juta Rupiah) Sumber: Tim Penyusun,2024 341.503,64 361.282,80 386.192,82 398.661,54 392.310,02 405.000,20 1.242.393,99 1.293.389,28 1.281.249,35 1.340.890,17 1.402.513,57 1.445.072,67 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Belanja Wajib Mengikat 188 Tabel 2.98 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 (Juta Rupiah) URAIAN KONDISI AWAL 2024 PROYEKSI RATA-RATA PERTUMBUHAN 2025 2026 2027 2028 2029 Pendapatan 1.571.637,34 1.643.692,08 1.658.042,46 1.731.632,40 1.788.290,46 1.844.794,03 3,27% SiLPA 12.260,29 10.980,00 9.399,71 7.919,31 6.533,13 5.278,84 -15,46% Total Penerimaan 1.583.897,63 1.654.672,08 1.667.442,17 1.739.551,71 1.794.823,59 1.850.072,87 3,16% Dikurangi: Belanja Wajib Mengikat 1.242.393,99 1.293.389,28 1.281.249,35 1.340.890,17 1.402.513,57 1.445.072,67 3,09% Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 341.503,64 361.282,80 386.192,82 398.661,54 392.310,02 405.000,20 3,51% Sumber: Tim Penyusun,2024 189 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Di dalam peraturan perundangan disebutkan bahwa permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Penentuan permasalahan pembangunan juga dapat dilakukan berdasarkan komparasi capaian dengan daerah lainnya sebagai bagian dari instrumen pengukuran kinerja. Dengan instrumen ini, kinerja pemerintahan tidak sebatas dinilai dari pencapaian target indikator pembangunan namun lebih jauh dilakukan dengan membandingkannya dengan daerah lainnya atau pun rata-rata capaian di tingkat nasional. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan secara lengkap pohon masalah, mulai dari masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Selanjutnya, masalah pokok, masalah, dan akar masalah tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan diklasifikasi menurut dua tingkatan, yaitu permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (permasalahan pada level makro daerah) dan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (permasalahan pada level mikro sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan daerah). Perbedaan pengklasifikasian permasalahan pembangunan ini selanjutnya akan menuntun dan mengarahkan pada formulasi tujuan dan sasaran, perumusan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. 190 2.3.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Pada Level Makro Daerah
21. 1.Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam 1-2 dekade terakhir. Hal ini setidaknya tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan per kapita. Pada tahun 2024, menurut data BPS, pendapatan per kapita Kabupaten Polewali Mandar hanya sebesar Rp 35,45 juta per orang per tahun. Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 42,72 juta per orang per tahun, dan jauh di bawah pendapatan per kapita Nasional sebesar Rp 78,60 juta per orang per tahun. Capaian ini juga hanya menempatkan Kabupaten Polewali Mandar pada posisi keempat dari enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, setelah Kabupaten Pasangkayu, Mamuju dan Majene. Bahkan jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Kabupaten Pasangkayu yang merupakan daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat, pendapatan per kapita Kabupaten Polewali Mandar tidak sampai setengahnya. Rendahnya tingkat pendapatan per kapita di Kabupaten Polewali Mandar tampaknya terkait dengan struktur perekonomian daerah yang tidak mengalami transformasi. Dalam 15 tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Polewali Mandar masih didominasi oleh sektor pertanian dan tanpa perubahan berarti. Sementara sektor industri pengolahan juga mengalami stagnasi, baik dari segi kontribusinya terhadap PDRB maupun peningkatan nilai tambahnya. Tidak terjadinya perubahan struktur perekonomian Kabupaten Polewali Mandar terutama terkait dengan kurang berkembangnya industri pengolahan hasil- hasil pertanian, mata pencaharian penduduk yang masih bertumpu pada sektor pertanian, terbatasnya lapangan kerja yang memberi balas jasa ekonomi yang baik, kurang berkembangnya sentra-sentra ekonomi, tidak meluasnya aktivitas ekonomi di berbagai wilayah, dan rendahnya tingkat produktivitas penduduk akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. 191 Tabel 2.99 Pohon Masalah Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat Tidak terjadinya perubahan (transformasi) struktur perekonomian daerah - Kurang berkembangnya industri pengolahan hasil-hasil pertanian - Mata pencaharian penduduk yang masih bertumpu pada sektor pertanian Terbatasnya lapangan kerja yang memberikan balas jasa ekonomi yang baik - Kurang berkembangnya sentra-sentra ekonomi - Tidak meluasnya aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Rendahnya tingkat produktivitas penduduk Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk
22. 2.Masih Tingginya Angka Kemiskinan Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama di Kabupaten Polewali Mandar yang membutuhkan penyelesaian di masa depan. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar masih mencatat angka dua digit, yaitu 15,66% (2024). Angka ini relatif lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat (10,17%) dan Nasional (9,03%). Angka ini juga telah menempatkan Kabupaten Polewali Mandar pada urutan teratas dengan tingkat kemiskinan tertinggi dari enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Meskipun penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan kecenderungan yang positif dalam rentang waktu yang panjang, namun dalam satu dekade terakhir, penurunan angka kemiskinan berjalan relatif lambat. 192 Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar disebabkan sedikitnya oleh tiga faktor dominan, yaitu tidak adanya pekerjaan (menganggur) atau bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak memberi balas jasa ekonomi (gaji atau upah) yang memadai, tidak adanya akses terhadap sumberdaya ekonomi, dan tidak adanya akses terhadap berbagai pelayanan publik yang diperlukan. Munculnya tiga faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar, dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki penduduk miskin, terbatasnya jangkauan perlindungan dan jaminan sosial kepada seluruh rumah tangga dan penduduk miskin, kurangnya fasilitasi kepada penduduk miskin untuk memperoleh kredit mikro, dan terbatasnya penghantaran layanan publik dan sosial dasar kepada rumah tangga miskin. Tabel 2.100 Pohon Masalah Masih Tingginya Angka Kemiskinan MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH Masih tingginya angka kemiskinan Tidak adanya pekerjaan (menganggur) atau bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak memberi balas jasa ekonomi (gaji atau upah) yang memadai Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki penduduk miskin Tidak adanya akses terhadap sumberdaya ekonomi Kurangnya fasilitasi kepada penduduk miskin untuk memperoleh kredit mikro Tidak adanya akses terhadap berbagai pelayanan publik yang diperlukan - Terbatasnya jangkauan perlindungan dan jaminan sosial kepada seluruh rumah tangga dan penduduk miskin - Terbatasnya penghantaran layanan publik dan sosial dasar kepada rumah tangga miskin 193
23. 3.Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia Permasalahan utama berikutnya yang dihadapi oleh Kabupaten Polewali Mandar adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Hal ini tampak pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih menunjukkan angka yang relatif rendah, setidaknya jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional. Menurut data BPS, IPM Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 sebesar 69,88. Dengan menggunakan kriteriaUnited Nation Development Program (UNDP), IPM Kabupaten Polewali Mandar masih berada dalam kategori sedang (60<IPM<70). Angka ini sedikit lebih rendah dari IPM Provinsi Sulawesi Barat (70,46) dan berada jauh di bawah angka Nasional (75,02). Capaian ini juga hanya menempatkan Kabupaten Polewali Mandar pada urutan keempat dari enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, setelah Kabupaten Majene, Mamuju, dan Pasangkayu. Rendahnya IPM Kabupaten Polewali Mandar terutama oleh rendahnya Rata- rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2024, Kabupaten Polewali Mandar hanya mencatat angka RLS sebesar 7,72 tahun, berada di bawah angka RLS Provinsi Sulawesi Barat (8,15 tahun) dan Nasional (8,85 tahun). Dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat, posisi RLS Kabupaten Polewali Mandar adalah yang terendah. Capaian ini juga masih jauh berada di bawah target RLS minimum pemerintah, yaitu sembilan tahun sesuai dengan program pemerintah wajib belajar sembilan tahun. Selanjutnya, penyebab rendahnya RLS di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain, masih tingginya angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan, rendahnya akses penduduk terhadap pendidikan tinggi, belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan menengah atas, rendahnya akses penduduk miskin terhadap layanan pendidikan, dan masih rendahnya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama pendidikan lanjutan. Tabel 2.101 Pohon Masalah Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH Rendahnya kualitas sumber daya manusia Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah - Masih tingginya angka putus sekolah pada 194 semua jenjang pendidikan - Rendahnya akses penduduk terhadap pendidikan tinggi - Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan menengah atas
24. 4.Belum Berkualitasnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Belum berkualitasnya pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Polewali Mandar. Indikasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum berkualitas tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2024, IKLH Kabupaten Polewali Mandar mencatat angka 68,36 yang merupakan angka terendah dari enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Grafik 2.64 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup se Sulawesi Barat Rendahnya IKLH Kabupaten Polewali Mandar dikontribusi oleh rendahnya Indeks Kualitas Lahan. Dari tiga indeks komposit pembentuk IKLH, Indeks Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan skor terendah yaitu 49,80, sementara Indeks kualitas air nilainya 55,91 dan Indeks kualitas udara nilainya 89,96. Rendahnya IKL di Kabupaten Polewali Mandar disebabkan antara lain oleh pembukaan lahan (deforestasi) dan alih 76,33 68,36 74,66 78,26 74,9575,08 73,32 I K L H Sulbar Polman Mamuju Majene Pasangkayu Mamasa Mamuju Tengah 195 fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya tutupan lahan dan menurunnya ruang terbuka hijau. Tabel 2.102 Pohon Masalah Belum Berkualitasnnya Pengelolaan Lingkungan Hidup MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH Belum berkualitasnya pengelolaan lingkungan hidup Rendahnya indeks kualitas lahan - Pembukaan lahan (deforestasi) yang menyebabkan berkurangnya tutupan lahan - Terjadinya alih fungsi lahan yang menyebabkan menurunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
25. 5.Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Permasalahan lainnya yang dihadapi Kabupaten Polewali Mandar adalah tata kelola pemerintahan belum berada pada tingkat yang optimal. Berbagai indikator yang terkait dengan tata kelola pemerintahan belum menempatkan Kabupaten Polewali Mandar pada level yang tinggi. Sebutlah misalnya, Indeks Reformasi Birokrasi masih berada pada angka 71,36 dari skala 0 s/d 100. Begitu pula Indeks Inovasi Daerah masih mencatat angka 45,32 dari skala 0 s/d 100 untuk tahun 2024. Sedangkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2024 masih berada di angka 3,88 dari skala 0 s/d 5. Adapun Indeks Pelayanan Publik masih mencatat angka 3,92 dari skala 0 s/d 5 untuk tahun 2024. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar disebabkan oleh belum memadainya kualitas sumberdaya manusia aparatur, belum optimalnya dukungan kelembagaan pemerintahan, belum berkembangnya budaya inovasi di lingkungan pemerintahan daerah, belum diterapkanmerit system dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah. 196 Tabel 2.103 Pohon Masalah Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH Belum optimlanya tata kelola pemerintahan - Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi - Belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik - Belum optimalnya penyelenggaraan dan penguatan sistem inovasi daerah - Belum optimalnya kualitas pelayanan publik - Belum memadainya kualitas sumberdaya aparatur - Belum optimalnya dukungan kelembagaan pemerintahan - Belum diterapkannya merit system - Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah 2.3.1.2 Permasalahan Level Urusan Pemerintahan Sedangkan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (permasalahan pada level mikro sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan daerah), diidentifikasi sebagai berikut : A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
26. 1.Pendidikan 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik (Pada tahun 2024, capaian sarana toilet: 2,82% (PAUD), jumlah laboratorium komputer: 53 ruangan (SD), dan 47 ruangan (SMP); 2) Masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) (Pada tahun 2024, ATS Usia 7-12 tahun: 1.340 anak, usia 13-15 tahun: 1.813 anak, dan usia 16-18 tahun: 2.905 orang); 3) Belum optimalnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan (Pada tahun 2024, guru yang bersertifikat: 67,84% (SD) dan 51,86% (SMP); 197 4) Belum optimalnya capaian literasi dan numerasi siswa pada jenjang pendidikan dasar (Pada tahun 2024, tingkat literasi: 48,03% (SD) dan 43,86% SMP), tingkat numerasi: 29,03% atau kategori sedang (SD) dan 38,03% atau kategori sedang (SMP).
27. 2.Kesehatan 1) Masih tingginya angka prevalensi stunting (28,09% pada tahun 2023); 2) Jumlah angka kematian ibu yang masih relatif tinggi (190 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024); 3) Capaian Indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif masih rendah (57,60% pada tahun 2024); 4) Jumlah kasus penyakit endemik dan penyakit menular yang belum terlayani masih cukup tinggi (Pada tahun 2024, Hipertensi: 6.076 jiwa, ODGJ: 117 jiwa, dan HIV: 513 jiwa); 5) Cakupan layanan kelompok lanjut usia dengan screening kesehatan lengkap masih rendah (18.252 jiwa pada tahun 2024).
28. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) Rendahnya kondisi mantap jalan kabupaten (52,43% pada tahun 2024); 2) Belum optimalnya akses sanitasi layak (95,56% pada tahun 2024); 3) Belum optimalnya akses air minum layak (88,24% pada tahun 2024); 4) Belum memadainya kondisi sarana dan prasarana bangunan pemerintahan (26,92% tidak laik fungsi pada tahun 2024); 5) Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dilegalisasi; 6) Masih rendahnya kinerja pengelolaan sumber daya air (Indeks pengelolaan sumber daya air: 21,39% pada tahun 2024); 7) Seringnya terjadi banjir di kawasan perkotaan akibat kondisi sistem drainase perkotaan yang buruk (50,17% drainase kawasan perkotaan dalam kondisi rusak pada tahun 2024); 8) Banyaknya sungai yang mengalami pendangkalan yang menyebabkan mudahnya air sungai meluap. 198
29. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1) Masih banyaknya rumah tidak layak huni (17.908 rumah pada tahun 2024); 2) Masih terdapat kawasan kumuh (160,54 hektar pada tahun 2024); 3) Masih banyaknya kawasan perumahan belum mendapatkan bantuan prasarana dan sarana utilitas (PSU).
30. 5.Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 1) Tingginya perbandingan rasio jumlah penduduk dan jumlah polisi pamong praja; 2) Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh petugas pemadam kebakaran dan penanganan penanggulangan bencana kebakaran; 3) Tidak adanya pembaruan dokumen kebencanaan (1 dokumen KRB, 1 dokumen RPB dan 3 dokumen Renkon).
31. 6.Sosial 1) Belum maksimalnya masyarakat miskin yang menerima cakupan penjaminan sosial (cakupan 91,74% pada tahun 2024); 2) Belum optimalnya pelayanan dalam penanganan PMKS (persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial hanya 13,22% pada tahun 2024); 3) Tidak adanya program khusus yang menyasar PMKS terkategori produktif khususnya di wilayah terpencil (Capaian 0% pada tahun 2024); 4) Masih terjadinyaexclusion error daninclusion error dalam penyaluran bantuan sosial; 5) Belum tersedianya data valid jumlah PMKS yang layak mendapatkan penjaminan sosial. B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
32. 1.Pertanahan 1) Masih banyaknya aset tanah pemda yang belum bersertifikat (46,86% pada tahun 2024); 2) Belum adanya dokumen rencana indikatif pengadaan tanah; 3) Belum adanya dokumen rencana redistribusi tanah. 199
33. 2.Lingkungan Hidup 1) Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup (IKLH: 68,36 atau kategori sedang pada tahun 2024); 2) Belum maksimalnya penanganan dan pengelolaan persampahan (Cakupan layanan dan timbulan sampah yang tertangani 13,71% pada tahun 2024); 3) Belum optimalnya fungsi Tempat Penampungan Sementara Sampah Berbasis Masyarakat/ TPS3R (Pengurangan sampah ke TPA melalui pengelolaan di TPS3R masih 0% pada tahun 2024).
34. 3.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1) Belum maksimalnya perekaman data biometrik dan data kependudukan untuk pembuatan atau pembaruan e-KTP (93,98 % pada tahun 2024); 2) Belum maksimalnya kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun (96,94% pada tahun 2024); 3) Belum maksimalnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kependudukan dan pencatatan sipill khususnya dari unsur waktu layanan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan (Berdasarkan hasil IKM per urusan pada tahun 2024).
35. 4.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Masih rendahnya desa yang berstatus desa mandiri (33 desa pada tahun 2024); 2) Masih rendahnya bumdes yang bebadan hukum (51,02% pada tahun 2024); 3) Belum ada Bumdes yang berstatus Maju dan Mandiri; 4) Masih terdapat desa yang berstatus tertinggal (8 desa pada tahun 2024).
36. 5.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1) Belum optimalnya pelayanan keluarga berencana (Jumlah peserta KB aktif sebanyak 36.402 pada tahun 2024); 2) Masih tingginya pernikahan anak usia dini (50 perkara pada tahun 2024); 3) Belum memadainya jumlah SDM penyuluh KB (106 penyuluh pada tahun 2024).
37. 6.Perhubungan 1) Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan. 200
38. 7.Komunikasi dan Informatika 1) Belum maksimalnya cakupan layanan telekomunikasi dan informatika (20,4% desa/kelurahanblank spot pada tahun 2024); 2) Belum optimalnya layanan aspirasi dan pengaduan (Sebanyak 18 aduan yang terlapor berdasarkan reporting pengaduan melalui SP4N LAPOR pada tahun 2024).
39. 8.Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 1) Masih rendahnya daya saing produk usaha kecil dan menengah (Daya saing produk: 0,02% pada tahun 2024); 2) Masih rendahnya cakupan pembinaan usaha mikro dan kecil (Cakupan Pembinaan UMKM: 0,55% pada tahun 2024); 3) Belum Berkembangnya koperasi (Koperasi aktif: 34,47% pada tahun 2024).
40. 9.Penanaman Modal 1) Kurangnya data dan informasi potensi daerah yang dibutuhkan pelaku usaha (Belum tersusunnya dokumen IPRO sampai tahun 2024); 2) Masih rendahnya jumlah investor (Total realisasi investor hanya 35,33 % atau 562 Investor pada tahun 2024).
41. 10.Kepemudaan dan Olah Raga 1) Rendahnya peran aktif pemuda dalam pembangunan (Total pemuda pelopor: 40 orang pada tahun 2024); 2) Masih rendahnya atlet olahraga yang berpartisipasi dalam pelatnas (Hanya 1 atlet yang yang berpartisipasi dalam pelatnas pada tahun 2024).
42. 11.Statistik 1) Belum optimalnya ketersediaan Satu Data Indonesia (SDI) dan tata kelola data sektoral (Hanya 60% ketersediaan data dari 1.800 elemen data pada tahun 2024.
43. 12.Persandian 1) Belum optimalnya penerapan keamanan informasi dan persandian daerah (Indeks Keamanan Informasi: 37 pada tahun 2024); 201 2) Belum optimalnya kebijakan sistem manajemen keamanan informasi (Terdapat 5 kecamatan yang terkendala dalam penerapan sistem surat tanda tangan elektronik/TTE sampai tahun 2024).
44. 13.Kebudayaan 1) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya; 2) Belum optimalnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (Capaian IPK 32,26 atau kategori sedang pada tahun 2024).
45. 14.Perpustakaan 1) Masih rendahnya pertumbuhan pengguna layanan perpustakaan (Jumlah pengunjung 11.559 orang pada tahun 2024); 2) Belum optimalnya indeks pembangunan literasi masyarakat (Capaian 43,50 pada tahun 2024).
46. 15.Kearsipan 1) Belum terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip (Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip sebanyak 5 orang pada tahun 2024); 2) Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan kearsipan di Perangkat daerah (Pada tahun 2024, perangkat daerah yang aktif melaporkan kondisi arsipnya: 27,3% OPD).
47. 16.Tenaga Kerja 1) Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang terserap (22,91% pada tahun 2024); 2) Masih rendahnya kualitas pendidikan tenaga kerja (Tamatan SMA 66,18% pada tahun 2024).
48. 17.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Masih terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (42 kasus KDRT pada tahun 2024); 2) Masih adanya anak yang berhadapan dengan hukum (58 kasus pada tahun 2024); 202 3) Belum optimalnya pencapaian kabupaten ramah anak (predikat PRATAMA pada tahun 2023).
49. 18.Pangan 1) Masih tingginya wilayah yang berstatus waspada gizi dan pangan (12 kecamatan pada tahun 2024). C. Urusan Pilihan
50. 1.Kelautan dan Perikanan 1) Belum maksimalnya produksi perikanan tangkap (Produksi perikanan tangkap 21.608,49 ton pada tahun 2024); 2) Belum maksimalnya produksi perikanan budidaya (Produksi perikanan budidaya 16.454,12 ton pada tahun 2024).
51. 2.Pariwisata 1) Belum berkembangnya kegiatan pariwisata yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Hanya ada 3 event yang terselenggarakan pada tahun 2024); 2) Masih rendahnya persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata (Tidak adanya PAD dari sektor pariwisata yang tercapai sejak 3 tahun terakhir).
52. 3.Pertanian 1) Masih rendahnya jumlah produksi tanaman pangan (Pada tahun 2024, padi: 231.097,04 ton, jagung: 16.440,65 ton, kedele: 172,83 ton); 2) Masih rendahnya jumlah produksi tanaman perkebunan (Pada tahun 2024, kakao: 36.579,04 ton, kelapa: 20.099,12 ton, kopi: 833,19 ton); 3) Masih rendahnya ketersediaan prasarana produksi pertanian (18% pada tahun 2024).
53. 4.Perdagangan 1) Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pasar (Ketersediaan sarana pasar 18% dari total 13 pasar induk pada tahun 2024). 203
54. 5.Perindustrian 1) Belum optimalnya kapasitas pelaku industri dalam pengembangan industri (2% pada tahun 2024).
55. 6.Transmigrasi 1) Belum optimalnya upaya memandirikan transmigran yang ditempatkan di daerah (100 KK pada tahun 2024); 2) Jumlah penempatan transmigran tidak mengalami perubahan setiap tahunnnya (Terdapat 4 Satuan Kawasan Pemukinan sampai tahun 2024:). D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
56. 1.Sekretariat Daerah 1) Masih belum efektifnya penyelenggaraan administrasi umum; 2) Masih belum efektifnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 3) Masih belum efektifnya penyelenggaraan administrasi perekonomian dan pembangunan.
57. 2.Sekretariat DPRD 1) Masih belum efektifnya penyelenggaraan administrasi umum sekretariat DPRD; 2) Masih belum efektifnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
58. 1.Perencanaan 1) Belum optimalnya penyusunan dan ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah/Renja PD secara tepat waktu (Rata-rata capaian sebesar 66,67% dalam lima tahun terakhir); 2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program antar perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. (Indikator tujuan dan sasaran pembangunan (kinerjaimpact) yang mencapai target dalam lima tahun terakhir rata-rata sebesar 73,33%); 204 3) Belum optimalnya pengelolaan hasi-hasil Musrenbang (Persentase hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBD di bawah 20% dalam lima tahun terakhir); 4) Belum berkembangnya mekanisme terkait dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
59. 2.Keuangan 1) Belum optimalnya kinerja pengelolaaan keuangan daerah (Capaian menurun dari WTP menjadi WDP pada tahun 2024); 2) Belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah/PAD (Realisasi PAD Tahun 2024 hanya 75,09 % dari target).
60. 3.Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan 1) Masih kurangnya jumlah ASN dalam memenuhi kebutuhan proporsional daerah (Kekurangan formasi tenaga kesehatan: 164 Formasi, tenaga guru: 389 formasi, dan tenaga teknis: 311 Formasi); 2) Penerapan sistem merit belum dilakukan secara optimal (verifikasi hasil penilaian mandiri oleh KASN tahun 2023 berada pada kategori buruk); 3) Masih rendahnya tingkat kepatuhan ASN dalam melaporkan kinerjanya secara mandiri (hanya 76,9% pegawai yang memasukkan nilai SKP 2024); 4) Masih rendahnya keikutsertaan pejabat struktural dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Eselon II 50%, Eselon III 33,37%, dan Eselon IV 24,93% sampai tahun 2024); 5) Belum maksimalnya kinerja penempatan ASN dalam pengembangan karier (6,11% formasi jabatan struktural yang masih lowong pada tahun 2024).
61. 4.Penelitian dan Pengembangan 1) Belum berkembangnya ekosistem riset dan inovasi daerah (Indeks Inovasi Daerah: 45,32 pada tahun 2024); 2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan; 3) Sangat terbatasnya jumlah peneliti, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (Jumlah fungsional peneliti: 1 orang sampai dengan tahun 2024). 205 F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
62. 1.Inspektorat 1) Masih rendahnya nilai/indeks hasil penilaianMonitoring Centre for Prevention (MCP) KPK (Sebesar 51,37% atau kategori merah pada tahun 2024); 2) Masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh APIP dan Pengawas Eksternal/ BPK (Pada tahun 2024, sebesar 67,53% dan 60,36%); 3) Belum maksimalnya kemampuan APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien (Nilai kapabilitas APIP masih berada di level 3 pada tahun 2024). G. Unsur Kewilayahan
63. 1.Kecamatan 1) Kurang efektifnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 2) Kurang optimalnya pelayanan publik pemerintahan di tingkat kecamatan; 3) Kurang optimalnya koordinasi kegiatan pemberdayaan di desa dan kelurahan; 4) Kurang efektifnya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pemeritahan; 5) Kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan di desa dan kelurahan. H. Unsur Pemerintahan Umum
64. 1.Kesatuan Bangsa dan Politik 1) Masih rendahnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan; 2) Masih rendahnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik; 3) Belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan; 4) Belum efektifnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; 5) Masih rendahnya kewaspadaan nasional dan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. 206 2.3.2. Isu Strategis Daerah Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu Strategis diklasifikasi atas tiga level, yaitu isu strategis internasional/global, isu strategis nasional, dan isu strategis regional/lokal. 2.3.2.1. Isu Internasional/Global
65. 1.Perubahan Iklim dan Pemanasan Global Perubahan iklim adalah fenomena global yang ditandai oleh peningkatan suhu rata-rata bumi, yang dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan berbagai praktik pertanian yang menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4). Sejak era industri, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer telah meningkat secara drastis, menyebabkan efek rumah kaca yang mengurung panas di dalam atmosfer dan mengakibatkan pemanasan global. Dampak jangka panjang dari pemanasan ini sangat luas dan mencakup perubahan pola cuaca yang ekstrem, seperti gelombang panas yang lebih intens, badai, serta musim dingin yang lebih singkat. Selain itu, suhu yang lebih tinggi juga menyebabkan es di Kutub Utara dan Selatan, serta gletser di pegunungan mulai mencair, yang berkontribusi pada naiknya permukaan laut. Naiknya permukaan laut akan mengancam daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan mengakibatkan banjir, erosi pantai, dan intrusi air laut ke dalam sumber air tawar. Perubahan iklim juga akan berdampak buruk pada keanekaragaman hayati. Banyak spesies flora dan fauna tidak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan suhu dan habitat mereka, sehingga meningkatkan risiko kepunahan. Ekosistem yang terganggu, seperti terumbu karang yang memutih akibat pemanasan laut, kehilangan kemampuan untuk mendukung kehidupan laut yang kaya dan beragam. Di sisi lain, perubahan iklim mempengaruhi sektor pertanian dengan merubah pola curah hujan dan memperpanjang periode kekeringan, yang pada 207 akhirnya mengancam ketahanan pangan global. Petani di banyak negara harus beradaptasi dengan musim tanam yang berubah dan peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Sebagai sebuah negara kepulauan, perubahan iklim membawa dampak signifikan di Indonesia yang lebih rentan terhadap berbagai bencana alam. Peningkatan suhu global dan perubahan pola cuaca telah menyebabkan lebih seringnya terjadi bencana seperti banjir, kekeringan, dan badai. Sebagai salah satu kabupaten yang terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi, Kabupaten Polewali Mandar rentan terhadap naiknya permukaan laut. Peningkatan permukaan laut dapat menyebabkan banjir di daerah pesisir, mengancam pemukiman, infrastruktur, dan mata pencaharian masyarakat. Kemudian, erosi pantai yang semakin parah juga menjadi ancaman serius bagi Kabupaten Polewali Mandar yang akan merusak garis pantai dan mengakibatkan kehilangan tanah yang signifikan. Infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan bangunan di sepanjang pesisir dapat rusak atau hancur akibat abrasi dan banjir yang berulang. Selain itu, lahan pertanian di daerah pesisir bisa terkena intrusi air laut, mengurangi kesuburan tanah dan mempengaruhi hasil pertanian. Adaptasi dan mitigasi yang efektif, seperti pembangunan tanggul, pengelolaan pesisir yang berkelanjutan, dan restorasi ekosistem mangrove, sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak buruk perubahan iklim di Kabupaten Polewali Mandar.
66. 2.Kemajuan Teknologi Perkembangan teknologi merupakan isu strategis global yang telah berdampak signifikan dalam memudahkan aktivitas harian masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya teknologi digital seperti smartphone dan internet, komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien, memungkinkan orang untuk berinteraksi secara real-time tanpa batasan jarak. Aplikasi mobile mempermudah akses ke berbagai layanan, seperti perbankan, belanja, dan transportasi, yang sebelumnya memerlukan waktu dan usaha lebih banyak. Di dunia kerja, teknologi seperti email, aplikasi kolaborasi, dan video konferensi meningkatkan produktivitas para pekerja dan memungkinkan mereka kerja jarak jauh yang semakin relevan di era digital ini. 208 Perkembangan teknologi memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi Kabupaten Polewali Mandar dalam berbagai sektor, salah satunya pada sektor pendidikan. Teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas dan merata ke sumber daya pendidikan berkualitas tinggi. Dengan adanya internet dan perangkat teknologi, siswa di Polewali Mandar dapat mengakses materi pembelajaran online, mengikuti kursus daring, dan berpartisipasi dalam program pendidikan jarak jauh yang sangat penting terutama bagi daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh fasilitas pendidikan konvensional. Platform pembelajaran digital seperti e-learning dan aplikasi pendidikan dapat menyediakan konten interaktif yang membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, teknologi juga memungkinkan guru untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara daring, sehingga mereka dapat terus meningkatkan kompetensi dan metode pengajaran. Dengan memanfaatkan teknologi, sekolah-sekolah di Polewali Mandar dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif, membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dan memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang berkualitas.
67. 3.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan isu strategis global yang dirancang untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi dunia, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. Terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, SDGs bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang pada tahun 2030. SDGs mengakui bahwa tindakan dalam satu area akan mempengaruhi hasil di area lain dan bahwa pembangunan harus menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Isu strategis ini memerlukan kerja sama global, komitmen politik yang kuat, serta partisipasi aktif dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip SDGs, negara-negara di seluruh dunia berusaha untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak merusak lingkungan dan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok- 209 kelompok yang paling rentan. SDGs berfungsi sebagai peta jalan untuk tindakan kolektif yang bertujuan menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Indonesia berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai bagian dari upaya global untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Sebagai negara dengan populasi besar dan keanekaragaman budaya serta sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki tantangan dan peluang unik dalam mencapai 17 tujuan SDGs. Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan berbagai kebijakan serta program yang mendukung pencapaian target SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan yang lebih baik, dan perlindungan lingkungan. Inisiatif lokal, kemitraan dengan sektor swasta, dan dukungan dari masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam memajukan agenda SDGs di Indonesia. Dengan fokus pada inklusivitas, keberlanjutan, dan kesetaraan, Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat dan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. 2.3.2.2. Isu Nasional
68. 1.Hilirisasi Industri Hilirisasi industri menjadi isu strategis nasional karena berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat perekonomian nasional. Proses hilirisasi melibatkan pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, yang dapat meningkatkan nilai ekspor dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan kemampuan manufaktur dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi defisit perdagangan dan meningkatkan daya saing global. Hilirisasi juga berpotensi mendorong perkembangan industri-industri pendukung, inovasi teknologi, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendukung hilirisasi, seperti insentif 210 investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, tantangan tetap ada, termasuk kebutuhan akan teknologi canggih, modal besar, dan manajemen lingkungan yang baik. Dengan mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi hilirisasi, Indonesia dapat memperkuat struktur ekonominya dan mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hilirisasi industri di Kabupaten Polewali Mandar memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan komoditas unggulan daerah seperti kelapa, kakao, dan kopi. Melalui proses hilirisasi, bahan mentah ini dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti minyak kelapa, produk cokelat, dan kopi olahan yang siap ekspor. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai jual komoditas tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, dan mendorong perkembangan industri kecil dan menengah (IKM). Pemerintah daerah bersama dengan sektor swasta perlu menyediakan infrastruktur yang memadai, akses ke teknologi modern, dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal untuk mendukung hilirisasi. Selain itu, kebijakan yang mendukung investasi dan pengembangan industri hilir juga diperlukan untuk menarik investor dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Dengan demikian, hilirisasi industri di Polewali Mandar dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah.
69. 2.Bonus Demografi Bonus demografi adalah fenomena di mana jumlah penduduk usia produktif (16-65 tahun) dalam suatu negara mengalami peningkatan signifikan, yang diiringi oleh penurunan angka kelahiran dan kematian. Proyeksi menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2045 tepat saat negara ini mencapai usia 100 tahun. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, 211 negara memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di berbagai sektor. Penurunan angka kelahiran dan kematian juga berarti lebih banyak sumber daya yang dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang akan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, memanfaatkan bonus demografi secara optimal dapat menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penduduk Kabupaten Polewali Mandar terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tingkat kelahiran yang relatif tinggi dan migrasi masuk dari daerah sekitarnya. Akibatnya, tekanan terhadap infrastruktur dan layanan publik meningkat, yang menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga membuka peluang untuk memperluas basis ekonomi daerah, dengan memanfaatkan tenaga kerja yang lebih besar dan beragam dalam berbagai sektor, seperti pertanian, perdagangan, dan industri. Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan data demografi dan analisis terkini, laju pertumbuhan penduduk diperkirakan akan tetap positif, didorong oleh tingkat kelahiran yang stabil dan migrasi masuk dari daerah sekitarnya. Bonus demografi dapat menjadi pedang bermata dua bagi Kabupaten Polewali Mandar. Di satu sisi, peningkatan jumlah penduduk usia produktif dapat membawa keuntungan besar bagi daerah ini. Potensi tenaga kerja yang melimpah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan industri kecil. Selain itu, dengan perencanaan yang tepat, pemerintah daerah bisa memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, di sisi lain, bonus demografi juga bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Peningkatan jumlah penduduk memerlukan penyesuaian dalam berbagai 212 aspek, termasuk kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang memadai, perumahan, dan fasilitas umum. Jika pemerintah daerah gagal menyediakan hal-hal tersebut, bonus demografi dapat berujung pada meningkatnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan tekanan terhadap layanan publik. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang matang diperlukan untuk mengakomodasi pertumbuhan ini, termasuk pengembangan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan juga akan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi bonus demografi yang dihasilkan dari pertumbuhan penduduk ini. Dengan demikian, proyeksi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan bahwa pertumbuhan penduduk berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar tanpa menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang serius.
70. 3.Pemindahan Ibukota Negara (IKN) Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan bahwa Ibu Kota Negara Indonesia akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur dengan luas area 256.142 hektar. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan berlokasi di Kecamatan Sepaku dengan luasan 6.671 hektar, yang sebagian berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian lainnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Regulasi pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ini diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pada tanggal 15 Februari
71. 2022.Tahap awal pembangunan IKN direncanakan berlangsung pada tahun 2022- 2024. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Indonesia, yang diberi nama Nusantara, merupakan salah satu proyek ambisius pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan yang sebelumnya berlokasi di Jakarta ke Kalimantan Timur. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban Jakarta yang selama ini menjadi pusat ekonomi, pemerintahan, dan kebudayaan, sehingga menyebabkan berbagai masalah seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Proyek ini juga bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh 213 wilayah Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Dengan konsep kota pintar dan berkelanjutan, IKN Nusantara diharapkan menjadi kota modern yang mampu menarik investasi, menyediakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan menjaga kawasan hutan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara. Sebagai pulau terdekat dengan IKN di Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ibu kota baru. Kabupaten Polewali Mandar dapat berperan sebagai daerah mitra yang nantinya bisa mendukung prasarana pembangunan IKN, salah satunya dengan men-supply kebutuhan pangan dan kebutuhan–kebutuhan pembangunan. Dari sektor pertanian, Polewali Mandar bisa menyediakan berbagai komoditas pangan seperti beras, sayuran, buah-buahan, serta produk peternakan. Selain itu, sektor perikanan di Polewali Mandar juga dapat menyediakan hasil laut yang segar dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di IKN. Potensi ini tidak hanya akan membantu kelancaran pembangunan IKN, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Polewali Mandar melalui peningkatan permintaan dan peluang kerja. 2.3.2.3. Isu Regional/Lokal
72. 1.Konektivitas Wilayah Secara geografis, posisi Kabupaten Polewali Mandar cukup strategis karena berada di jalur Trans-Sulawesi, yang menghubungan antara Kota Makassar di bagian selatan dengan Kota Manado di bagian utara. Jalur Trans-Sulawesi ini merupakan jaringan transportasi utama untuk mobilitas orang dan barang antar provinsi di Pulau Sulawesi. Selain itu, untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Pulau Sulawesi, pemerintah pusat telah memulai pembangunan jaringan kereta api secara bertahap. Pembangunan jaringan kereta api tahap pertama dengan rute Kota Makassar – Kota Parepare sudah hampir rampung. Ke depan, pembangunan jaringan kereta api akan menjangkau seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Tentu saja, pembangunan jaringan kereta api akan memperlancar perpindahan manusia dan barang dari suatu provinsi ke provinsi lain dengan biaya yang relatif lebih murah dan waktu tempuh yang lebih 214 cepat dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Kesemua situasi ini diharapkan akan memberi dampak positif bagi perekonomian daerah Kabupaten Polewali Mandar di masa depan.
73. 2.Sentra Pengolahan Komoditas Perkebunan Oleh Pemerintah Pusat, Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai sentra pengolahan komoditas perkebunan untuk menunjang ekonomi Ibukota Nusantara (IKN). Penetapan ini mudah dipahami mengingat sektor pertanian, terutama subsektor perkebunan, merupakan sektor yang menjadi penopang utama perekonomian Provinsi Sulawesi Barat. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan iklim tropis yang ideal, menjadikan daerah ini sebagai penghasil atau produsen berbagai komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit, kakao, kelapa, dan kopi. Aktivitas perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Peran strategis Provinsi Sulawesi Barat dalam subsektor perkebunan menjadikannya wilayah yang sangat penting dalam rantai pasok komoditas perkebunan di Indonesia. Selain itu, melimpahnya komoditas perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat berpotensi menjadikan wilayah ini sebagai pusat pengolahan hasil perkebunan. Salah satu komoditas perkebunan utama yang dihasilkan di Kabupaten Polewali Mandar adalah Kakao. Pada tahun 2023, Kabupaten Polewali Mandar menghasilkan 36,563 ton, atau setengah dari total produksi Kakao di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar juga mencatat tingkat produktivitas Kakao paling tinggi di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar 878 Kg/Ha, jauh di atas Kabupaten Mamasa yang hanya 550 Kg/Ha. Saat ini, juga sudah tumbuh beberapa industri pengolahan Kakao, meski dengan skala ekonomi yang masih relatif kecil. Oleh karena itu, penetapan Provinsi Sulawesi Barat sebagai sentra pengolahan komoditas perkebunan diharapkan dapat memberi dampak positif bagi tumbuh-kembangnya industri pengolahan komoditas perkebunan di Kabupaten Polewali Mandar. 215 2.3.2.3. Isu Strategis Daerah Isu strategis daerah merupakan kondisi yang harus diperhatikan karena memiliki dampak luas dan signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan suatu daerah di masa yang akan datang. Isu-isu ini bersifat kompleks yang mencakup berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan budaya. Pengidentifikasian isu strategis daerah menjadi salah satu langkah krusial dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah agar arah pembangunan dapat berjalan secara lebih efektif. Identifikasi isu-isu strategis berperan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan suatu wilayah. Penyusunan isu strategis daerah dilakukan dengan menganalisa rumusan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis di tingkat internasional/global, nasional, dan regional yang berpengaruh terhadap rencana pembangunan daerah. Perumusan isu strategis daerah juga turut memperhatikan isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang termuat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta mempertimbangkan konteks lokal, potensi, dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Polewali Mandar guna menyusun langkah-langkah pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Perumusan isu strategis daerah dijelaskan pada tabel berikut : 216 Tabel 2.104 Kesimpulan Isu Strategis Daerah Kabupaten Polewali Mandar NO. POTENSI DAERAH PERMASALAHAN ISU KLHS ISU STRATEGIS ISU STRATEGIS DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1. 2. 3. Melimpahnya komoditas unggulan sektor pertanian : - Sub sektor tanaman pangan : padi, jagung, kedelai, dan lain-lain - Sub sektor tanaman hortikultura : durian, bawang merah, cabai, dan lain-lain - Sub sektor tanaman perkebunan : kakao, kopi, kelapa, dan lain-lain Melimpahnya komoditas unggulan sektor perikanan : - Perikanan tangkap : ikan cakalang, ikan teri, dan lain- lain - Perikanan budidaya : rumput laut, ikan bandeng, udang, dan lain-lain Melimpahnya komoditas unggulan sektor peternakan : sapi, kambing, ayam Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat Rendahnya infrastruktur dasar menghambat pengembangan manusia dan ekosistem Pelaksanaan agenda TPB (Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) - Hilirisasi industri - Pemindahan IKN Sentra pengolahan komoditas perkebunan Hilirisasasi Komoditas Unggulan 217
74. 4.Besarnya kekayaan panorama alam pada berbagai wilayah, meliputi pantai, gunung, bukit, sungai, danau, serta flora dan fauna yang beragam 5. 6. 7. 8. Pemberian bantuan sosial, seperti BLT, dan RTLH Perluasan cakupan perlindungan sosial jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) Perluasan cakupan jaminan ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan bantuan sarana prasanana kerja/ usaha bagi masyarakat miskin Masih tingginya angka kemiskinan - Rendahnya infrastruktur dasar menghambat pengembangan manusia dan ekosistem - Kurangnya perlindungan sosial dan layanan kesehatan meningkatkan risiko gizi buruk dan kematian ibu- anak serta memperburuk tata kelola lingkungan Pelaksanaan agenda TPB Tujuan 1 : Tanpa Kemisiknan - Konektivitas wilayah - Kemiskinan - Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi
75. 9.Proporsi penduduk usia produktif yang mendomminasi struktur kependudukan di Kabupaten Polewali Mandar Rendahnya kualitas sumber daya manusia - Rendahnya infrastruktur dasar menghambat Pelaksanaan agenda TPB (Tujuan 3 : Kehidupan Bonus demografi - Daya Saing Sumber Daya Manusia 218 10. 11. Ketersediaan fasilitas pendidikan dasar (SD dan SMP) yang cukup merata di beberapa kecamatan Ketersediaan Puskesmas di setiap kecamatan, serta ketersediaan RSUD dengan sarana prasarana medis, dan layanan kesehatan yang semakin meningkat pengembangan manusia dan ekosistem - Kurangnya perlindungan sosial dan layanan kesehatan meningkatkan risiko gizi buruk dan kematian ibu- anak serta memperburuk tata kelola lingkungan Sehat dan Sejahtera. Serta Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas) 12. 13. 14. Kondisi lingkungan alami yang masih terjaga di beberapa wilayah Memiliki kawasan hutan lindung yang masih cukup luas, yaitu mencapai 70.196,22 ha (atau 74,68% dari total luas hutan lindung) sebagai penyerap karbon alami serta menjaga kualitas udara, air, dan tanah Pelaksanaan program bank sampah dan TPS3R (Tempat Pengelolaan SampahReduce- Belum berkualitasnya pengelolaan lingkungan hidup - Tingginya risiko bencana mencerminkan lemahnya mitigasi dan tata kelola lingkungan; - Lemahnya adaptasi iklim dan perlindungan jasa lingkungan mengancam Perubahan iklim dan pemanasan global - Kebencanaan dan lingkungan hidup Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim 219 Reuse-Recycle) di berbagai wilayah, meskipun skalanya masih terbatas keberlanjutan sumber daya air 15. 16. 17. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah berpredikat baik Peningkatan birokrasi yang berkualitas, tercermin dari capaian indeks reformasi birokrasi dengan kategori B atau predikat baik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik, tercermin dari nilai SAKIP dengan predikat B atau Baik Belum optimalnya tata kelola pemerintahan - Kemajuan teknologi - - Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 220
76. 1.Hilirisasi Komoditas Unggulan Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan Kabupaten Polewali Mandar adalah transformasi ekonomi berbasis industrialisasi (hilirisasi) komoditas unggulan yang inklusif. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pengolahan bahan baku menjadi produk akhir tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar, termasuk daerah dan kelompok yang rentan. Hilirisasi yang inklusif juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, sehingga tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembangunan berkelanjutan. Dalam 15 tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Polewali Mandar masih didominasi oleh sektor pertanian dan tanpa perubahan berarti. Sementara sektor industri pengolahan juga mengalami stagnasi, baik dari segi kontribusinya terhadap PDRB maupun peningkatan nilai tambahnya. Tidak terjadinya perubahan struktur perekonomian Kabupaten Polewali Mandar terutama terkait dengan kurang berkembangnya industri pengolahan hasil-hasil pertanian, mata pencaharian penduduk yang masih bertumpu pada sektor pertanian, terbatasnya lapangan kerja yang memberi balas jasa ekonomi yang baik, kurang berkembangnya sentra-sentra ekonomi, tidak meluasnya aktivitas ekonomi di berbagai wilayah, dan rendahnya tingkat produktivitas penduduk akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Keberlanjutan dan resiliensi ekonomi Kabupaten Polewali Mandar ditentukan oleh percepatan diversifikasi dan transformasi ekonomi daerah terutama untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi yang lambat dapat menghambat kemampuan daerah untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global, serta dapat mempengaruhi tingkat inklusifitas dan keberlanjutan pembangunan. Selain itu, kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat dapat terjadi akibat lambatnya transformasi ekonomi. Pelaksanaan transformasi ekonomi diyakini akan membangun resiliensi ekonomi daerah untuk 221 menghadapi tantangan eksternal, seperti krisis ekonomi global dan/atau bencana, serta meningkatkan inklusifitas pembangunan.
77. 2.Kemiskinan Isu strategis kemiskinan merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian utama. Ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian secara luas, cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan kesejahteraan sehingga belum semua masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan tersebut. Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang belum merata memperburuk kondisi sosial-ekonomi, terutama di daerah yang masih terkategori tertinggal. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi, yang semakin memperlebar jurang kesejahteraan. Bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi dengan semakin tingginya kebutuhan hidup masyarakat serta semakin terbatasnya ketersediaan sumber daya alam, mengakibatkan tantangan terhadap perlindungan sosial masyarakat untuk pengurangan kemiskinan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan menyeluruh serta komitmen berbagai pihak dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di Kabupaten Polewali Mandar. Perlindungan sosial adaptif perlu dirancang untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan seperti program keluarga harapan, bantuan pangan, bantuan sosial, program jaminan kesehatan, program jaminan ketenagakerjaan, dan lain-lain. Hal tersebut juga perlu didukung dengan peningkatan akses infrastruktur dasar, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas SDM masyarakat miskin untuk memperoleh kesempatan kerja, serta penguatan sektor ekonomi berbasis potensi unggulan. Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan, pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan antar wilayah secara merata. 222
78. 3.Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Isu strategis yang juga masih memerlukan perhatian dalam pembangunan Kabupaten Polewali Mandar adalah infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi. Infrastruktur yang belum merata dapat menciptakan kesenjangan antarwilayah, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar. Selain itu, tidak terintegrasinya sistem konektivitas dapat mengurangi efisiensi dalam pergerakan orang dan barang, membatasi pertumbuhan ekonomi, dan memperlambat pengembangan wilayah. Wilayah-wilayah yang masih tertinggal di Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya masih menghadapi masalah dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar. Hal ini perlu segera diantisipasi agar masyarakat yang tinggal pada wilayah-wilayah tersebut mendapatkan hak kehidupan yang layak, untuk selanjutnya masyarakat tersebut mampu menjadi penopang pembangunan daerahnya. Di sisi lain, persoalan konektivitas antar-wilayah juga muncul karena belum optimalnya sistem transportasi publik yang menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur teknologi informasi di era digitalisasi masa kini juga dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas digital di seluruh wilayah. Akses internet yang cepat dan terjangkau akan mengakselerasi pertukaran informasi, memfasilitasi bisnis, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap perkembangan informasi dan kemudahan layanan publik.
79. 4.Daya Saing Sumber Daya Manusia Isu strategis daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Polewali Mandar terletak pada perlunya integrasi rencana pembangunan SDM sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi. Kualitas SDM menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Akses merata terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu kunci untuk mengatasi kesenjangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM juga berkaitan dengan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar kerja. Masih minimnya keselarasan antara keahlian dan kompetensi SDM sesuai 223 dengan pengembangan sektor ekonomi masa depan akan memperbesar potensi ketidaksiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan pasar kerja. Perubahan struktur ekonomi dalam proses diversifikasi dan transformasi ekonomi juga berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat terdampak, misalnya hilangnya pekerjaan dan usaha yang berasal dari sektor pertanian secara luas. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan usaha memerlukan dukungan untuk mendapatkan pekerjaan atau usaha baru. Isu ini memerlukan mitigasi komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam penyusunan program pelatihan yang sesuai kebutuhan dunia usaha di berbagai tingkat serta penyediaan data dan analisis untuk merumuskan kebijakan peningkatan kualitas SDM yang tepat sasaran. Melalui pendekatan yang terintegrasi, Kabupaten Polewali Mandar dapat menciptakan SDM unggul yang siap bersaing secara lokal maupun global, serta berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.
80. 5.Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Isu strategis yang wajib diperhatikan dalam pembangunan Kabupaten Polewali Mandar adalah kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim. Sebagai daerah yang ekonominya digerakan oleh sektor ekonomi berbasis lahan, resiko penurunan kualitas lingkungan hidup akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari paru-paru dunia, upaya penurunan emisi gas rumah kaca menjadi prioritas dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan pencegahan kerusakan lingkungan. Upaya tersebut perlu difokuskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang berpotensi menjadi sumber utama emisi GRK Kabupaten Polewali Mandar hingga tahun 2045 yaitu penggunaan energi fosil, alih fungsi lahan, dan kegiatan produksi yang berisiko meningkatkan emisi GRK. Transisi menuju energi bersih, perlindungan lahan berhutan dan lahan gambut, dan penerapan perkebunan dan produksi pangan berkelanjutan merupakan langkah kunci mencapai net zero emissions yang ditargetkan terwujud pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dinamika pembangunan daerah akan sangat mempengaruhi pola tekanan terhadap lingkungan hidup. Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan menjadi faktor 224 kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup. Isu mengenai kualitas lingkungan hidup dan emisi GRK tidak hanya berfokus pada pelestarian alam saja, namun juga mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan pembangunan wilayah.
81. 6.Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kabupaten Polewali Mandar adalah tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan tata pemerintahan yang profesional melibatkan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Hingga saat ini, masih terdapat disparitas dalam kemampuan teknis, manajerial, dan penggunaan teknologi di berbagai instansi pemerintahan yang menghambat efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan strategis. Pemerintahan harus membangun SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pekerja keras, dinamis, agile, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agar mampu bersaing dan menjawab tantangan pembangunan di masa depan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga masih menjadi tantangan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Tingginya harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi memerlukan penguatan sistem pengawasan internal, penerapane-governance secara menyeluruh, serta integrasi sistem informasi di seluruh perangkat daerah. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik juga penting untuk menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi publik. Melalui konsep pembangunan yang terukur, monitoring yang intensif, dan evaluasi berkelanjutan, Kabupaten Polewali Mandar 225 dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mewujudkan pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berdaya saing. BAB 33 VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029TAHUN 2025-2029 RPJMDRPJMD KABUPATEN POLEWALI MANDARKABUPATEN POLEWALI MANDAR RANCANGAN AKHIRRANCANGAN AKHIR 226 3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 3.1.1 V I S I Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi yang diinginkan/terwujud sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil- hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang berkembang. Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar merupakan penjabaran terhadap cita- cita maupun cerminan terhadap komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam mencapai pembangunan Kabupaten Polewali Mandar ke arah yang lebih baik. Dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2025, memperhatikan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN, mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2019-2024, memperhatikan hasil analisis isu strategis daerah, serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 adalah : 227 Rumusan visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar mencakup 5 (lima) pokok visi didalamnya yaitu Sehat, Cerdas, Maju, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya, serta Berwawasan Lingkungan. Kelima pokok visi tersebut saling terkait satu sama lain untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Adapun makna dari visi RPJMD Kabupaten Poleweali Mandar dapat di jelaskan sebagai berikut : - SEHAT dimaknakan sebagai suatu keadaan atau kondisi individu atau masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang sehat, yang ditandai dengan 228 tingginya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat guna terwujudnya kualitas hidup masyarakat lebih baik (health for all). Terciptanya kondisi tersebut karena meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan bermutu yang dijamin oleh pemerintah (universal health coverage), membaiknya ketersediaan dan jangkauan sarana dan prasarana kesehatan, meningkatnya kesadaran masyarakat atas kesehatan, serta terciptanya lingkungan kesehatan yang kondusif; - CERDAS dimaknakan sebagai suatu kondisi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang terdidik, pintar, dan cerdas yang ditandai dengan tingginya produktivitas, kreatif dan inovatif, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas. Terciptanya kondisi ini karena meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan, meluasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatnya kualitas Pendidikan; - MAJU dimaknakan sebagai kondisi daerah Kabupaten Polewali Mandar yang mengalami kemajuan pada berbagai aspek pembangunan, yang mencakup berkembangnya perekonomian daerah, meluasnya kesempatan kerja dan lapangan berusaha, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meratanya distribusi pendapatan, terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (basic needs), membaiknya kesetaraan gender, meningkatnya keberdayaan dan kemandirian desa. Kondisi ini tercipta karena didukung oleh pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik(good governance and clean government). - BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA memilliki makna bahwa penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya, dengan bersandar pada ajaran dan nilai luhur agama serta nilai-nilai budaya Sipamandar/Sipamandaq. - BERWAWASAN LINGKUNGAN memiliki makna bahwa pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan terus menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, harmoni sosial, kelestarian alam, dan tata kelola. 229 Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari visi RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 yaitu “Polewali Mandar Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan Berbasis Agro Industri” sebagaimana yang diuraikan pada gambar berikut : Gambar 3.1 Keselarasan Visi RPJPD Tahun 2025-2045 Dengan Visi RPJMD Tahun 2025-2029 Berdasarkan gambar di atas tampak jelas bahwa visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 memiliki keselarasan dengan visi RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045, baik itu keselarasan kata pada pokok visi ataupun keselarasan substansi dan makna pokok visi, sebagaimana penjelasan berikut : - Kata Maju yang menjadi salah satu pokok visi pada RPJPD, menjadi pokok visi pada RPJMD; - Pokok visi Berdaya Saing pada RPJPD, selaras dengan pokok visi Sehat dan Cerdas pada RPJMD. Salah satu substansi atau penjabaran berdaya saing dalam RPJPD mencakup aspek sumberdaya manusia yang berkualitas, dimana didalamnya tentu saja meliputi aspek kesehatan (sehat) dan aspek pendidikan (cerdas); - Pokok visi Berkelanjutan pada RPJPD, selaras dan memiliki makna yang sama 230 dengan pokok visi Berwawasan Lingkungan pada RPJMD, yaitu prinsip pembangunan yang memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar dengan tetap mempertahankan dan menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. - Pokok Visi Berbasis Agro Industri pada RPJPD, tidak disebutkan secara eksplisit dalam visi RPJMD, namun tujuan dari Berbasis Agro Industri adalah terwujudnya kemajuan ekonomi di Polewali Mandar yang tentunya selaras dengan pokok visi Maju pada RPJMD yang salah satu arah tujuannya adalah terwujudnya kemajuan Polewali Mandar pada aspek ekonomi. 3.1.2 M I S I Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi. Sehingga untuk mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar telah dirumuskan upaya-upaya yang akan dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029, sebagai berikut : 231
82. 1.Misi Kesatu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government) Misi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar yang semakin baik dan bersih, yang mencakup segala upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, 232 serta didukung inovasi dan teknologi informasi. Selain itu juga mencakup segala upaya untuk meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan efektivitas pengawasan, dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki integritas, produktif, dan profesional dalam menghadirkan layanan pemerintah yang berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat serta menciptakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berdampak untuk menghasilkan birokrasi yang lincah, efektif, efisien, adaptif dan transparan, serta tidak adanya praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Misi ke-1 ini akan mendukung pencapaian Visi pada aspek Polewali Mandar Maju.
83. 2.Misi Kedua : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau Misi ini diarahkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing di Kabupaten Polewali Mandar, yang mencakup segala upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses penduduk dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, perluasan ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendidik dan tenaga kesehatan guna memberikan pemenuhan hak setiap masyarakat untuk mendapatkan kemudahan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan dan merata pada tiap wilayah. Misi ke-2 ini akan mendukung pencapaian Visi pada aspek Polewali Mandar Cerdas dan Polewali Mandar Sehat.
84. 3.Misi Ketiga : Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan perekonomian Kabupaten Polewali Mandar yang kreatif, inovatif, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, yang mencakup segala upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan nilai tambah ekonomi, meningkatkan kontribusi sektor unggulan 233 terhadap PDRB (khususnya sektor pertanian secara luas, industri pengolahan, dan perdagangan), serta menciptakan lapangan kerja. Misi ke-3 ini akan mendukung pencapaian Visi pada aspek Polewali Mandar Maju.
85. 4.Misi Keempat : Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Yang Inklusif Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar yang inklusif guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata di Kabupaten Polewali Mandar, yang mencakup segala upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah yaitu pada sektor jalan, irigasi, listrik, dan telekomunikasi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yaitu pada sektor air minum, sanitasi, dan perumahan beserta sarana, prasarana, dan utilitasnya. Misi ke-4 ini akan mendukung pencapaian Visi pada aspek Polewali Mandar Sehat dan Polewali Mandar Maju.
86. 5.Misi Kelima : Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, yang mencakup segala upaya untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki- laki, memenuhi hak anak dan melindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminisi, dan masalah lainnya. Misi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan pemajuan budaya di Kabupaten Polewali Mandar, yang mencakup segala upaya untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama didalam kehidupan bermasyarakat, serta upaya meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Misi ke-5 ini akan mendukung pencapaian Visi pada aspek Polewali Mandar Maju.
87. 6.Misi Keenam : Mendukung Pembangunan Desa Dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan keberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kemandirian desa yang berkelanjutan, yang mencakup segala upaya untuk meningkatkan pemanfaatan potensi desa, serta 234 meningkatkan pembangunan desa pada dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan desa. Misi ke-6 ini akan mendukung pencapaian Visi pada aspek Polewali Mandar Maju.
88. 7.Misi Ketujuh : Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Misi ini diarahkan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas di Kabupaten Polewali Mandar, yang mencakup segala upaya untuk mendorong pembangunan yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi, meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah serta limbah yang ramah lingkungan dan terintegrasi, meningkatkan pelibatan masyarakat dan multi pihak dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan, meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati, meningkatkan upaya-upaya untuk memitigasi perubahan iklim, serta meningkatkan upaya-upaya penanggulangan dan ketahanan bencana. Misi ke-7 ini akan mendukung pencapaian Visi pada aspek Polewali Mandar Sehat dan Polewali Mandar Maju. Adapun keterkaitan antara 7 (tujuh) rumusan Misi RPJMD dengan pokok Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar disajikan pada tabel berikut : Tabel 3.1 Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 NO. MISI POKOK VISI 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government) Polewali Mandar Maju 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau - Polewali Mandar Cerdas - Polewali Mandar Sehat 3. Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat Polewali Mandar Maju 235 NO. MISI POKOK VISI 4. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Sosial Dasar Yang Inklusif - Polewali Mandar Sehat - Polewali Mandar Maju 5. Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Polewali Mandar Maju 6. Mendukung Pembangunan Desa dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa Polewali Mandar Maju 7. Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan - Polewali Mandar Sehat - Polewali Mandar Maju 3.1.2.1 Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dengan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045, disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.2 Keselarasan Misi RPJPD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2045, Dengan Misi RPJMD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2029 MISI RPJPD KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 - 2045 MISI RPJMD KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 – 2029 Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial (Misi 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi (Misi 3) Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola (Misi 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government) Misi 4 Menguatkan Keamanan Daerah Tangguh dan Stabilitas Makro Daerah (Misi 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government) 236 MISI RPJPD KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 - 2045 MISI RPJMD KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 – 2029 Misi 5 Menguatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi - (Misi 5) Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak - (Misi 7) Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Misi 6 Mengedepankan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan (Misi 6) Mendukung Pembangunan Desa dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa Misi 7 Mengutamakan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan (Misi 4) Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Sosial Dasar Yang Inklusif Misi 8 Menjaga Kesinambungan Pembangunan - (Misi 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government) - (Misi 4) Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Sosial Dasar Yang Inklusif 3.1.2.2 Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dengan RPJMN (Asta Cita) Tahun 2025-2049 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 Adapun penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025- 2029 terhadap Misi RPJMN (Asta Cita) Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029, disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.3 Keselarasan Misi RPJMN (Asta Cita) Tahun 2025-2029, Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 Dengan Misi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 MISI RPJMN (ASTA CITA) MISI RPJMD KAB. POLEWALI MANDAR MISI RPJMD PROV. SULAWESI BARAT Asta Cita 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) - - 237 MISI RPJMN (ASTA CITA) MISI RPJMD KAB. POLEWALI MANDAR MISI RPJMD PROV. SULAWESI BARAT Asta Cita 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (Misi 3) Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat (Misi 1) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Asta Cita 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi - (Misi 3) Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat - (Misi 4) Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Sosial Dasar Yang Inklusif (Misi 4) Membangun Infrastruktur, Konektivitas, dan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Asta Cita 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas - (Misi 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau - (Misi 5) Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (Misi 3) Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berkarakter Asta Cita 5 : Melanjutkan Hilirasasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (Misi 3) Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat (Misi 1) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Asta Cita 6 : Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - (Misi 3) Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat - (Misi 6) Mendukung - (Misi 1) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan - (Misi 2) Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyrakat 238 MISI RPJMN (ASTA CITA) MISI RPJMD KAB. POLEWALI MANDAR MISI RPJMD PROV. SULAWESI BARAT Pembangunan Desa dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa Asta Cita 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (Misi 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government) (Misi 5) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel Serta Mewujudkan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas Asta Cita 8 : Memperkuat Penyelarasan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur - (Misi 5) Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak - (Misi 7) Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan (Misi 5) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel Serta Mewujudkan Pelayanan Dasar Yang Berkualitas 3.1.3 TUJUAN DAN SASARAN Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah selanjutnya diturunkan ke dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rumusan tujuan pembangunan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan kondisi tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Sedangkan sasaran pembangunan merupakan rangkaian kinerja dari hasil pelaksanaan pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan pembangunan. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini dibangun dari sebuah rangkaian kinerja yang terhubung secara cascading dengan pencapaian visi, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan pelaksanaan 7 (tujuh) misi pembangunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 yang akan menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan daerah. Secara cascading kinerja, visi Polewali Mandar Sehat, Cerdas dan Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Berwawasan Lingkungan dapat terwujud apabila kinerja utama dapat dicapai, yakni : 239 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari Korupsi Untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Prima dan Inklusif, yang ditandai dengan pencapian 3 (tiga) kinerja yang terkait dengan kapasitas tata kelola pemerintahan, kualitas birokrasi, dan pelayanan publik; - Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, yang ditandai dengan pencapian 2 (dua) kinerja yang terkait dengan pendidikan, dan kesehatan; - Meningkatnya Produktivitas Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, yang ditandai dengan pencapian 3 (tiga) kinerja yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta lapangan kerja; - Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar, yang ditandai dengan pencapian 2 (dua) kinerja yang terkait dengan infrastruktur wilayah, dan infrastruktur permukiman; - Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Berbasis Keluarga yang ditandai dengan pencapian 2 (dua) kinerja yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, serta kualitas hidup beragama dan penerapan nilai-nilai budaya; - Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat Desa, yang ditandai dengan pencapian kinerja yang terkait dengan ketahanan dan kemandirian desa; - Terciptanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana, yang ditandai dengan pencapian 2 (dua) kinerja yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta manajemen penanggulangan bencana. Tujuan dan sasaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebagai berikut : 240
89. 1.Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 1 :
90. 2.Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 2 :
91. 3.Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 3 : 241
92. 4.Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 4 :
93. 5.Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 5 :
94. 6.Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 6 : 242
95. 7.Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 7 : Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di atas, diukur dengan indikator kinerja dan target kinerja dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun ke depan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Indikator kinerja yang digunakan dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah menginternalisasi indikator sasaran visi dan sebagian indikator utama pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045. Sedangkan untuk target kinerja juga telah memperhatikan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dalam RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 tahap pertama. Terdapat 7 (tujuh) tujuan dan 15 (lima belas) sasaran dengan 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029. Secara lebih rinci rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Polewali Mandar yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran disajikan pada tabel di bawah ini : 243 Tabel 3.4 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 VISI : POLEWALI MANDAR SEHAT, CERDAS DAN MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL : TARGET CAPAIAN TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 123456789101112 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas Dari Korupsi Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima dan Inklusif Indeks Reformasi Birokrasi B (71,36) B (71,65) B (72,89) B (74,51) B (76,45) B (76,85) B (78,90) Meningkatkanya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Predikat SAKIP BB (70,73) BB (71,22) BB (71,72) BB (72,39) BB (73,84) BB (73,91) BB (74,18) Opini BPK Atas Laporan Keuangan WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Indeks Pemerintahan Digital 3,88 3,90 3,92 3,94 3,96 4,00 4,02 Indeks Sistem Merit 0,29 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Bebas dari KKN Indeks Pencegahan Korupsi Daerah 63,50* 66,19 67,37 68,10 68,22 69,67 70,60 Nilai SPIP 3,512 3,652 3,785 3,846 3,950 4,082 4,184 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik 3,92 4,02 4,09 4,19 4,31 4,42 4,53 2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Indeks Pembangunan Manusia 69,88 71,95 73,89 75,60 77,34 79,09 80,85 244 NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL : TARGET CAPAIAN TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 123456789101112 Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau Manusia Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah 7,72 Tahun 7,88 Tahun 7,95 Tahun 8,05 Tahun 8,25 Tahun 8,31 Tahun 8,40 Tahun Harapan Lama Sekolah 13,50 Tahun 13,62 Tahun 13,87 Tahun 14,06 Tahun 14,21 Tahun 14,39 Tahun 14,57 Tahun Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup 71,08 Tahun 71,37 Tahun 71,67 Tahun 71,95 Tahun 72,23 Tahun 72,59 Tahun 72,85 Tahun Prevalensi Stunting 26,54*% 22,59% 18,63% 14,68% 10,72% 6,77% 3,69% 3 Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat Meningkatnya Produktivitas Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PDRB Per Kapita 35,45 Jt Rp. 38,01 Jt Rp. 40,57 Jt Rp. 43,13 Jt Rp. 45,69 Jt Rp. 48,25 Jt Rp. 50,00 Jt Rp. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,94% 6,28% 6,63% 6,97% 7,31% 7,66% 8,00% Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan 4,94% 7,09% 9,24% 11,39% 13,54% 15,69% 17,50% Berkurangnya Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Tingkat Kemiskinan 15,66% 15,26% 14,86% 14,46% 14,06% 13,66% 13,26% Indeks Gini 0,330* 0,320 0,310 0,300 0,290 0,280 0,270 Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,10% 2,82% 2,62% 2,47% 2,35% 2,25% 2,00% 4 Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Yang Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Indeks Infrastruktur 71,32% 72,86% 74,27% 75,64% 76,93% 78,25% 78,78% Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah Indeks Infrastruktur Wilayah 68,18% 69,94% 71,70% 73,46% 75,22% 76,98% 77,43% 245 NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL : TARGET CAPAIAN TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 123456789101112 Inklusif Dasar Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman Indeks Infrastruktur Permukiman 74,47% 75,79% 76,85% 77,83% 78,65% 79,52% 80,13% 5 Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Berbasis Keluarga Indeks Pembangunan Kulitas Keluarga #N/A 67,25 67,42 67,60 67,77 67,94 68,29 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak Indeks Ketimpangan Gender 0,433 0,417 0,401 0,386 0,370 0,354 0,339 Indeks Perlindungan Anak 67,23 72,23 77,22 82,21 87,21 92,20 97,19 Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai- Nilai Budaya Indeks Kerukunan Umat Beragama #N/A 76,08 76,36 76,64 76,91 77,19 77,74 Indeks Pembangunan Kebudayaan 32,26 32,66 33,36 34,27 34,76 35,63 36,27 6 Mendukung Pembangunan Desa Dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat Desa Indeks Desa #N/A 74,14 76,09 78,04 79,99 81,94 83,89 Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 22,92% 25,00% 26,39% 27,78% 29,17% 30,56% 31,94% 7 Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Terciptanya Kualitas Lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 68,36 80,71 80,48 80,97 81,10 81,24 81,37 246 NO. MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL : TARGET CAPAIAN TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 123456789101112 Hidup Yang Berkelanjutan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana Meningkatnya Kualitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif N/A 192.156,03 Ton CO2e 216.857,36 Ton CO2e 245.440,78 Ton CO2e 278.547,62 Ton CO2e 312.643,13 Ton CO2e 350.767,73 Ton CO2e Tahunan N/A 22.218,27 Ton CO2e 24.701,33 Ton CO2e 28.583,42 Ton CO2e 33.106,84 Ton CO2e 34.095,50 Ton CO2e 38.124,61 Ton CO2e Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana Indeks Risiko Bencana 135,98/ Sedang 135,98 132,98 129,98 126,98 123,98 120,98 247 3.1.3.1 Penyelarasan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dengan Tujuan (Arah) Pembangunan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 RPJMD Kabupaten Polewali Mandar sebagai bagian dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 Tahap Pertama (Tahap I), sehingga rumusan sasaran RPJMD sebagai upaya pencapaian tujuan dan visi pembangunan (RPJMD) perlu diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) tujuan/arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Polewali Mandar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045.. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rangkaian kinerja dan rangkaian kerja yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah jangka menengah daerah tetap pada koridor upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Hal ini menjadi penting mengingat pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi fondasi bagi pelaksanaan tahapan RPJPD Tahun 2025-2045 pada periode-periode berikutnya. Tabel 3.5 Keselarasan Sasaran RPJMD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2029 Dengan Tujuan (Arah) Pembangunan RPJPD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2045 Sasaran RPJMD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2029 Arah Pembangunan RPJPD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2045 Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari Korupsi Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima dan Inklusif Sasaran 1 : Meningkatkanya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan (S-6) Transformasi Digital (S-9) Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Bebas dari KKN (S-9) Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif (S-10) Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S-9) Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif 248 Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Sasaran 4 : Meningkatnya Mutu Pendidikan (S-2) Pendidikan Berkualitas Yang Merata Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat (S-1) Kesehatan Untuk Semua Tujuan 3 : Meningkatnya Produktivitas Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah (S-4) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (S-7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global (S-8) Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (S-11) Stabilitas Ekonomi Makro Sasaran 7 : Berkurangnya Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat (S-3) Perlindungan Sosial Yang Adaptif (S-11) Stabilitas Ekonomi Makro (S-16) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Sasaran 8 : Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha (S-4) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (S-7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global (S-10) Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial Tujuan 4 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah (S-8) Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (S-16) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman (S-16) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Tujuan 5 : Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Berbasis Keluarga Sasaran 11 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak (S-14) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya (S-13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 249 Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat Desa Sasaran 13 : Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Desa (S-8) Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 7 : Terciptanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (S-5) Penerapan Ekonomi Hijau (S-15) Lingkungan Hidup Berkualitas (S-17) Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Sasaran 15 : Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana (S-5) Penerapan ekonomi hijau (S-15) Lingkungan Hidup Berkualitas (S-17) Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 3.1.3.2 Penyelarasan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sehingga penyelarasan sasaran pembangunan antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Provinsi Sulawesi Barat sangat penting untuk memastikan keselarasan dan sinergi dalam pembangunan daerah. Penyelarasan ini memastikan bahwa pembangunan ditingkat kabupaten mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih luas ditingkat provinsi dan nasional. Adapun penyelarasan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 dengan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel berikut : 250 Tabel 3.6 Keselarasan Sasaran Pembangunan Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2029 Dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 Sasaran RPJMD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2029 Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari Korupsi Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima dan Inklusif Sasaran 1 : Meningkatkanya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan (S-13) Meluasnya Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Pemerintahan (S-14) Berkembangnya Inovasi Daerah Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Bebas dari KKN (S-15) Membaiknya Pengendalian dan Pengawasan Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S-12) Membaiknya Pelayanan Publik (S-14) Berkembangnya Inovasi Daerah Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Sasaran 4 : Meningkatnya Mutu Pendidikan (S-7) Meningkatnya Akses terhadap Layanan Pendidikan Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat (S-8) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tujuan 3 : Meningkatnya Produktivitas Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah (S-1) Berkembangnya Hilirisasi Komoditas Unggulan (S-2) Meningkatnya Peran Ekonomi Biru dalam Perekonomian Daerah Sasaran 7 : Berkurangnya Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat (S-3) Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan (S-5) Menurunnya Angka Kemiskinan (S-6) Membaiknya Posisi Tawar Petani Sasaran 8 : Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha (S-4) Meningkatnya Kesempatan Kerja Tujuan 4 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah (S-9) Membaiknya Konektivitas Antar Wilayah 251 Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman (S-9) Membaiknya Konektivitas Antar Wilayah Tujuan 5 : Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Berbasis Keluarga Sasaran 11 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak (S-16) Membaiknya Lingkungan Sosial Masyarakat Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya (S-17) Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat Desa Sasaran 13 : Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Desa (S-16) Membaiknya Lingkungan Sosial Masyarakat Tujuan 7 : Terciptanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (S-10) Menurunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Sasaran 15 : Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana (S-11) Menurunnya Potensi Risiko Bencana 252 3.1.3.3 Penyelarasan Indikator Makro pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan nasional dan daerah diperlukan penyelarasan perencanaan pembangunan. Hal ini menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penyelarasan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi dan kabupaten, mewujudkan RPJMD Kabupaten yang harmonis dengan RPJMD Provinsi, menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi, serta menjamin hadirnya dukungan perencanaan kabupaten terhadap sasaran, program, dan target pembangunan provinsi dan nasional. Salah satu penyelarasan yang dilakukan adalah penyelarasan target indikator makro yang dimaksudkan untuk menjamin sinergi dukungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam upaya pencapaian target indikator kinerja makro pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini bertujuan untuk mendorong kabupaten agar dapat merumuskan dan menyelaraskan pencapaian target yang mendukung pencapaian target provinsi dan nasional dengan mempertimbangkan intervensi kebijakan serta karakteristik dan potensi daerah. Adapun penyelarasan target indikator makro dilakukan dengan menyandingkan target indikator makro Provinsi Sulawesi Barat dengan target indikator makro Kabupaten Polewali Mandar. Adapun indikator makro tersebut yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per-Kapita, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. 253 Tabel 3.7 Penyelarasan Target Makro RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Terhadap Target Makro RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 Indikator Makro Target RPJMD Prov. Sulawesi Barat Target RPJMD Kab. Polewali Mandar 2025 2030 2025 2030 Laju Pertumbuhan Ekonomi, % 5,20 8,00 6,28 8,00 PDRB Per Kapita, Juta Rupiah 42,72 71,90 38,01 50,00 Tingkat Kemiskinan, % 10,42 5,80 15,26 13,26 Indeks Gini (Angka) 0,320 0,290 0,320 0,270 Tingkat Pengangguran Terbuka, % 2,51 1,90 2,82 2,00 Indeks Modal Manusia (Provinsi) - Indeks Pembangunan Manusia (Kabupaten), Angka 0,55 0,60 71,95 80,85 Penurunan Intensitas Emisi GRK, % 61,65 77,25 41,07 57,37 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Angka 85,50 88 80,71 81,37 254 3.1.3.4 Penyelarasan Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Developments Goals (SDG’s) Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan juga telah diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atauSustainable Development Goals (SDG’s), yang mengarah pada upaya pengentasan persoalan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan dalam kerangka kebijakan Pembangunan Hijau. Penyelarasan antara RPJMD K a b u p a t e n P o l e w a l i M a n d a r T a h u n 2 0 2 5 - 2 0 2 9 dengan Tujuan SDG’s dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.8 Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDG’s Sasaran RPJMD Kab. Polewali Mandar Tahun 2025-2029 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG’s Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari Korupsi Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima dan Inklusif Sasaran 1 : Meningkatkanya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan (T-16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh (T-17) Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Bebas dari KKN (T-16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (T-17) Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (T-17) Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Sasaran 4 : Meningkatnya Mutu Pendidikan (T-4) Pendidikan Berkualitas Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat (T-3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tujuan 3 : Meningkatnya Produktivitas Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 255 Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah (T-9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (T-12) Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab Sasaran 7 : Berkurangnya Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat (T-1) Tanpa Kemiskinan (T-2) Tanpa Kelaparan (T-10) Berkurangnya Kesenjangan Sasaran 8 : Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha (T-8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 4 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah (T-7) Energi Bersih dan Terjangkau (T-9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman (T-6) Air Bersih dan Sanitasi Layak (T-11) Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan Tujuan 5 : Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Berbasis Keluarga Sasaran 11 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak (T-5) Kesetaraan Gender Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya (T-16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat Desa Sasaran 13 : Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Desa (T-16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh (T-17) Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Tujuan 7 : Terciptanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (T-13) Penanganan Perubahan Iklim Sasaran 15 : Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana (T-14) Ekosistem Lautan (T-15) Ekosistem Daratan 256 Berdasarkan pemetaan keselarasan pada tabel di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar telah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDG’s yang memiliki semangat untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, mewujudkan pembangunan yang inklusif, serta menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 257 3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam pembangunan selama kurun waktu lima tahun mendatang sebagaimana dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada sub bab sebelumnya, maka diperlukan langkah-langkah atau upaya untuk mencapainya. Langkah-langkah atau upaya tersebut berupa strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan yang disusun secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan pengerahan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang ada agar sumber daya tersebut dapat secara efektif dan efisien memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan. Di dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dijelaskan bahwa Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah. Adapun penahapan pembangunan yang dimaksud pada penjelasan strategi tersebut adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 – 2030 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut : 258 Tabel 3.9 Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026-2030 NO. SASARAN TAHAPAN STRATEGI TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)

1.Meningkatkanya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja melalui penerapan indikator kinerja yang SMART dan cascading yang runtut pada RPJMD dan Renstra PD serta memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk pencapaian perjanjian kinerja pada seluruh perangkat daerah Memperkuat sistem pengukuran dan pelaporan kinerja berbasis digital terintegrasi melalui penerapkan teknologi informasi dan didukung oleh fungsi pembinaan dan supervisi APIP pada seluruh perangkat daerah Mengembangkan standar pengumpulan data yang seragam untuk memastikan kualitas dan konsistensi data pada seluruh perangkat daerah Meningkatkan efektivitas capaian perjanjian kinerja pada setiap level baik klinerja yang bersifat tematik maupun kinerja yang bersifat umum Meningkatkan akses informasi yang mudah dan jelas mengenai kegiatan dan keuangan pemerintah daerah serta korelasinya dengan capaian pembangunan daerah
2.Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Bebas Dari KKN Mengembangkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan sebagai Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk akuntabilitas dalam Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui sistem Meningkatkan kesejahteraan ASN secara proporsional melalui pemberian Meningkatkan evaluasi dan pemantauan dalam penggunaan aset 259 instrumen pencegahan korupsi yang didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan akses terhadap informasi publik pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada unit-unit pemerintahan daerah pengawasan yang ketat, tegas dan konsisten, khususnya terkait keuangan tunjangan kinerja secara berkeadilan daerah dan anggaran
3.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Optimalisasi pelayanan publik berbasis standar pelayanan melalui peningkatan kompetensi pelaku pelayanan publik dan pemanfaatan sistem digital terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan lokus prioritas pada pelayanan perizinan dan non perizinan. Mengembangkan sistem digital terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui penguatan integrasi data dan layanan, baik pada layanan berbasis SPM maupun layanan non SPM. Meningkatkan sistem pemantauan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berbasis SPM dan non SPM dengan memperhatikan kepuasan penerima layanan terutama pada wilayah yang sulit terjangkau. Meningkatkan sistem evaluasi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berbasis SPM dan non SPM dengan memperhatikan kepuasan penerima layanan terutama pada perangkat daerah pemberi layanan yang sebelumnya dengan skor IKM paling rendah. Memberikan reward pada inovasi pelayanan publik melalui lomba inovasi dan riset, baik secara individu maupun tim, diikuti dengan replikasi inovasi tersebut pada jenis pelayanan publik yang relevan. 260
4.Meningkatnya Mutu Pendidikan Optimalisasi sarana/prasarana untuk pemenuhan partisipasi pendidikan masyarakat pada level PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan melalui beasiswa pendidikan bagi keluarga miskin dan penuntasan wajib belajar sembilan tahun pada seluruh wilayah kecamatan Mengembangkan pusat-pusat akselerasi peningkatan kualitas pendidikan melalui pengembangan SD dan SMP Unggulan di setiap kecamatan dengan didukung oleh guru berkualitas dan penerapan metode pembelajaran mendalam (deep learning) yang handal. Meningkatkan kemampuan siswa dalam literasi, numerasi dan penguasaan sains melalui metode pembelajaran mendalam dan dukungan guru berkualitas pada pendidikan dasar di seluruh wilayah kecamatan. Meningkatkan literasi masyarakat melalui peran perpustakaan daerah dan perpustakaan desa diiringi dengan gerakan gemar membaca pada seluruh wilayah kecamatan. Mengembangkan pendidikan vokasi dan keterampilan hidup (life skills) bagi pemuda dan remaja dengan lokus pada Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat (PKBM) berbasis pemanfaatan potensi lokal untuk pertanian, kerajinan, ekonomi kreatif dan UMKM.
5.Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pelayanan terintegrasi di posyandu dan puskesmas dengan SDM kesehatan berkualitas serta sarana/parasarana dan fasilitas kesehatan yang Optimalisasi pemanfaatan potensi pangan lokal untuk perbaikan kualitas gizi balita dan anak usia sekolah diiringi dengan aksi konvergensi penanganan dan Optimalisasi upaya promotif dan perventif kesehatan melalui penyadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat pada seluruh tingkatan Peningkatan kualitas layanan rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit lain/klinik dengan didukung oleh kecukupan tenaga dokter Meningkatkan kesadaran gizi dan pola makan sehat bagi masyarakat diiringi dengan pemenuhan unsur- unsur keluarga 261 lengkap dengan lokus prioritas pada kecamatan dengan kualitas pelayanan paling tertinggal. pencegahan stunting dengan prioritas pada kecamatan dengan prevalensi stunting tertinggi usia dan disesuaikan konteks sosio- kultural lokal. spesialis dan berbagai fasilitas pendukung pelayanan sehat pada seluruh wilayah kecamatan.
6.Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah Optimalisasi penerapan praktek pertanian yang baik (good agricultural practices) dalam meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, pompanisasi dalam penguatan kapasitas irigasi, dan pengoperasian brigade pangan dalam menjamin penerapan teknologi dan kepastian harga bagi petani dengan lokus prioritas Mengembangkan industri pengolahan kakao dengan produk berdaya saing ekspor oleh pelaku swasta yang bermitra dengan usaha mikro didukung oleh suplai biji kakao bermutu melalui peningkatan kompetensi petani dalam menerapkan budidaya kakao yang memenuhi kriteria treacability dengan lokus prioritas pada kecamatan sentra kakao Meningkatkan nilai tambah produk UMKM melalui pendampingan teknologi produksi, akses pemasaran dan jejaring bisnis diiringi dengan penguatan permodalan dan ekosistem bisnis serta bersinergi dengan pengembangan kawasan industri berbasis pengolahan hasil pertanian, perkebunan, Mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan memperkuat penerapan konsep ekowisata yang berbasis pada kekayaan alam dan budaya lokal bekerja sama dengan sektor swasta untuk membangun fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta Melakukan diversifikasi ekonomi dengan memperkuat ekosistem investasi yang mendukung sektor-sektor unggulan daerah, inovasi dalam bidang pertanian, pariwisata, serta industri pengolahan, memperkenalkan insentif investasi yang menarik untuk mendatangkan lebih banyak investor, khususnya di 262 pada kecamatan sentra padi sawah peternakan, perikanan. diiringi dengan pengembangan sentra ekonomi kreatif. bidang industri pengolahan, teknologi, dan energi terbarukan.
7.Berkurangnya Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Memperkuat program perlindungan sosial yang sudah ada pada target rumah tangga miskin dan memperluas akses ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dengan program kewirausahaan, pelatihan keterampilan, pembiayaan mikro, dan akses pasar Mengembangkan infrastruktur yang mendukung ekonomi lokal terutama di daerah dengan angka kemiskinan tinggi, pembangunan aksesibilitas jalan yang menghubungkan desa-desa dengan pusat ekonomi serta pembangunan pasar lokal untuk meningkatkan transaksi perdagangan lokal Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat miskin yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Mengembangkan sektor UMKM dan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai motor penggerak ekonomi daerah, memberikan fasilitas pembiayaan dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat miskin untuk memulai usaha kecil dan menengah, khususnya yang berbasis pada produk lokal seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, Memperkuat jaringan sosial melalui peningkatan kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, memperkuat sistem jaminan sosial yang mencakup asuransi kesehatan dan pensiun bagi masyarakat miskin, serta memberikan bantuan untuk penanggulangan bencana dan bantuan darurat 263 dan produk olahan untuk lapangan kerja yang berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUB) dan meningkatkan akses pasar bagi produk- produk yang dihasilkan bagi masyarakat yang terdampak krisis ekonomi atau bencana alam.
8.Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha Menumbuhkan wirausaha baru sebagai motor penggerak penciptaan lapangan kerja dengan melaksanakan program inkubasi bisnis berbasis potensi lokal seperti pertanian, kelautan, dan industri rumahan, Mempeluas investasi padat karya melalui penyediaan iklim usaha yang kondusif dan insentif fiskal bagi investor lokal maupun luar daerah, fasilitasi kemitraan antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar Menyesuaikan keterampilan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, memperkuat sinergi antara lembaga pelatihan kerja, dunia industri, dan Menyediakan fasilitasi akses permodalan yang lebih luas serta mendorong inovasi usaha berbasis teknologi, memperkuat peran lembaga keuangan dan skema Membangun ekosistem ketenagakerjaan dan wirausaha yang berkelanjutan dan inklusif, memperkuat regulasi ketenagakerjaan yang ramah 264 pelatihan kewirausahaan terpadu, pemberian bantuan modal usaha mikro, serta pendampingan manajerial dan pemasaran bagi pelaku usaha pemula terutama dari kalangan pemuda melalui program klaster ekonomi berbasis rantai pasok, revitalisasi UMKM dengan memperkuat akses keuangan, digitalisasi usaha, dan pendampingan legalitas usaha dan memperluas peluang kerja melalui sektor- sektor unggulan yang menyerap banyak tenaga kerja seperti agroindustri, pariwisata, dan pengolahan hasil laut lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, peningkatan pelatihan kerja sektor pertanian dan digitalisasi pembiayaan dalam mendukung modal usaha masyarakat kecil, pengembangan inovasi dan teknologi tepat guna sebagai tulang punggung penciptaan usaha baru yang kompetitif, serta penciptaan Inkubator inovasi daerah dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan startup lokal investasi sekaligus melindungi hak-hak tenaga kerja, serta memperluas jejaring usaha dengan pasar regional dan nasional, pengembangan zona ekonomi baru dan pusat-pusat ekonomi kreatif sebagai bagian dari diversifikasi sumber lapangan kerja
9.Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah Mengopimalkan pemanfaatan sumberdaya dalam menginisiasi, memelihara, dan mengembangkan keberfungsian tempat Mengoptimlakan pemanfaatan sumberdaya untuk penanganan banjir melalui pemenuhan infrastruktur drainase dan gorong-gorong Meningkatkan dan memelihara kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten dalam membuka koneksitas wilayah pusat-pusat Meningkatkan dan memelihara layanan irigasi melalui perbaikan dan pemeliharaan jaringan sekunder dan tersier serta Memenuhi, menata dan memelihara infrastruktur untuk keindahan dan kenyamanan wilayah perkotaan melalui pemenuhan 265 pembuangan akhir dan tempat pembuangan sementara dalam penanganan sampah dilengkapi dengan ketersediaan armada angkutan sampah yang mencukupi dan didukung oleh kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah rumah tangga dan lingkungannya dengan lokus utama pada kecamatan dengan timbulan sampah yang besar. yang efektif mengalirkan air, pengembangan dan pemeliharaan wilayah resapan air, sarana/prasarana penanganan luapan air dari sungai, serta sarana/prasarana tanggap darurat banjir dengan lokus wilayah prioritas pada ibukota kabupaten, Kecamatan Matakali dan Kecamatan Binuang. produksi di pedesaan/pedalaman dengan pusat-pusat pertumbuhan di ibukota kabupaten dan kecamatan dengan lokus prioritas pada wilayah pedesaan/pedalaman dengan infrastruktur jalan paling tertinggal pembangunan embung dan sarana pompanisasi serta didukung oleh jalan tani yang membuka akses petani pada ruas-ruas sawah dengan lokus prioritas pada sentra produksi padi sawah. lampu-lampu jalan, penataan taman- taman kota, pemeliharaan ruang terbuka hijau diiringi dengan pemenuhan infrastruktur untuk keindahan dan kenyamanan wilayah perdesaan. 266
10.Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman Meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar air minum dengan lokus prioritas pada kompleks perumahan dan pemukiman padat rumah serta rumah pedesaan dan pedalaman yang sulit mengakses sumber air bersih. Meningkatkan pemenuhan dan kualitas sarana dan fasilitas untuk penanganan limbah domestik pada seluruh kecamatan dan fasilitas sanitasi lingkungan khususnya pada warga yang tinggal pada lingkungan kumuh perkotaan, bantaran sungai dan pinggir pantai. Mendorong kerjasama pemerintah, swasta dan Baznas dalam perbaikan rumah tidak layak menjadi rumah layak huni dengan lokus prioritas pada rumah tangga miskin ekstrem atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di kecamatan. Membangun, merehabilitasi, dan memelihara fungsi prasarana dan sarana umum (PSU) pada kawasan pemukiman terutama dalam mewujudkan pemukiman bebas sampah dan bebas banjir dengan lokus utama pada kompleks perumahan dan pemukiman padat rumah Memperluas jangkauan layanan infrastruktur telekomunikasi dan akses teknologi digital dengan lokus prioritas pada kecamatan yang memiliki wilayah belum terjangkau layanan teknologi informasi dan transformasi digital. 11 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak Menciptakan dan memelihara lingkungan sosial sehat melalui perwujudan keluarga berkualitas dan responsif gender serta ramah terhadap anak dengan lokus pada Mengakselerasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang Mengakselerasi sinergi multipihak untuk menekan perkawinan anak usia dini dan mencegah potensi ekploitasi anak sebagai pekerja Memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi pada sektor publik, bidang politik, maupun dunia usaha dengan lokus pada sistem Memperkuat masyarakat sipil termasuk organisasi perempuan pada berbagai bidang pergerakan dalam mewujudkan sistem kemasyarakatan 267 berbagai setting sosial budaya kehidupan keluarga. responsif gender termasuk penyusunan gender budgeting statement pada kegiatan strategis perangkat daerah serta mendorong pemenuhan unsur- unsur untuk perwujudan Polman sebagai daerah layak anak. promosi dunia birokrasi, sistem rekrutmen pada partai politik, dan sistem karir pada dunia bisnis. yang responsif gender dan ramah anak serta sadar atas hak-hak demokrasi.
12.Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya Meningkatkan pemahaman nilai-nilai keagamaan dan kemaslahatan ummat beragama secara bersinergi dengan revitalisasi nilai budaya dan unsur bendawi kebudayaan Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam mendukung pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama melalui penguatan peran Forum Kerukunan Antar Ummat Beragama dan penguatan pemahaman prinsip toleransi Meningkatkan perlindungan warisan budaya benda dan tak benda yang memiliki nilai penting dalam sejarah yang telah diakui dengan lokus prioritas pada pusat- pusat warisan budaya. Meningkatkan pembinaan organisasi kesenian dalam fungsi pelestarian budaya dan komersialisasi secara bersinergi dengan dukungan organisasi kepemudaan untuk literasi dan kepeloporan dengan lokus prioritas pada kecamatan yang memiliki potensi organisasi kesenian dan kepemudaan. Meningkatkan praktik kearifan lokal dalam relevansinya dengan kemajuan teknologi dan perubahan spirit zaman bagi pemajuan kebudayaan daerah. 268
13.Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Desa Meningkatkan fungsi desa dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan lokus prioritas pada desa-desa yang memiliki kinerja pelayanan dasar yang rendah Meningkatkan ketahanan sosial desa dengan lokus prioritas pada desa-desa yang memiliki ketahanan sosial rendah Meningkatkan ketahanan ekonomi desa dengan lokus prioritas pada desa- desa yang memiliki ketahanan ekonomi rendah. Meningkatkan ketahanan ekologi desa dengan lokus prioritas pada desa- desa yang memiliki kerentanan ekologi tinggi. Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa berbasis kapasitas struktural fungsional masyarakat desa
14.Meningkatnya Kualitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam kerangka perwujudan Polewali Mandar bebas sampah dan banjir Menegakkan Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah dan pengelolaan keanekaragaman hayati untuk mewujudkan Polewali Mandar bebas sampah dan banjir Mengembangkan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah serta menggalakkan pemahaman dan penyadaran tentang pembangunan rendah karbon Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran tanah dan air serta pelestarian keanekaragaman hayati Mengendalikan dan mengurangi produksi emisi gas rumah kaca (GRK) dari aktivitas transportasi dan perhubungan, pertanian dan peternakan, deforestasi, dan aktivitas lainnya 269
15.Meningkatnya Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana Meningkatkan kapasitas institusi dan regulasi terkait penanggulangan bencana diiringi dengan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana daerah terutama pada lokasi dengan kerawanan bencana yang tinggi. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal pencegahan dan kesiagsiagaan dini melalui penguatan tim SAR, tagana, dan desa siaga bencana dengan lokus prioritas pada lokasi rawan bencana. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam penanganan tanggap darurat bencana diiringi dengan pemahaman masyarakat tentang jalur evakuasi dan titik evakuasi. Meningkatkan koordinasi dalam penanganan pasca bencana terutama dalam proses rehabilitasi psikologis dan rekonstruksi fisik serta pengembangan bangunan tahan bencana Optimalisasi sistem komando dalam penanganan tanggap darurat dan pasca bencana baik secara vertikal maupun horizontal. 270 Selanjutnya di dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dijelaskan bahwa Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah. Adapun arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026- 2030 sebagaimana disajikan dalam gambar berikut : 271 Gambar 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026-2030 272 273 Selain arah kebijakan berbasis Misi, terdapat arah pengembangan kewilayahan Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana termuat dalam Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029 antara lain:
1.Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan, serta hilirisasi komoditas pertanian unggulan yang berkelanjutan serta implementasi pertanian berketahanan iklim melalui:

a.Penguatan akses pasar dan pembiayaan pengembangan komoditas pertanian dan keturunannya, dengan output: pendampingan dalam sertifikasi produk mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
b.Peningkatan produksi pangan nabati, dengan output: penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan, jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi, optimalisasi lahan, alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan
c.Penguatan pasca panen pangan nabati, dengan output: dukungan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan
d.Pengembangan kawasan dan benih padi biofortifikasi, dengan output: pengembangan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi)
e.Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dengan output: pendampingan lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor dan kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan
f.Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian muda, dengan output: pembentukan lembaga pendidikan menengah vokasi pertanian, pendidikan tinggi vokasi pertanian diploma tiga (D-III), dan pendidikan tinggi vokasi pertanian sarjana terapan (D-IV)
g.Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan output: rekomendasi perlindungan LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan 274 pertanian dan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim
h.Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan
1. 2.Pengembangan komoditas perikanan budidaya
a.Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat, dengan output: pengembangan kampung perikanan budidaya, pengembangan jumlah klaster kawasan revitalisasi tambak udang, dan jumlah kluster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan
b.Pengembangan input produksi perikanan budi daya, dengan output: produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi sampel monitoring penyakit ikan yang diuji, jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut, dan udang ke masyarakat, dan pengujian sampel Surveillance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang.
c.Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan, sistem rantai dingin, dan logistik perikanan, dengan output: penyediaan sarana sistem rantai dingin hasil KP, pembangunan unit pengolahan ikan (UPI), pengembangan sarana distribusi logistik produk KP dan sarana distribusi logistik produk KP.
1. 3.Kawasan Transmigrasi (KT)
a.Pembangunan infrastruktur permukiman dan dan aksesibilitas logistik, dengan output: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman
b.Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan output: bantuan sarana produksi pertanian
c.Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan output: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi
d.Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, 275 dengan output: perpindahan dan penempatan transmigran
1. 4.Kawasan Rawan Bencana
a.Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi dan resiliensi masyarakat terhadap bencana, dengan output penyusunan Peta kawasan rawan bencana gempa bumi, penyediaan peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan intensitimeter dan accelerograph melalui IDRIP, penyediaan peralatan monitoring gempabumi dan tsunami melalui Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), fasilitasi dan pelayanan informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) wilayah timur.
b.Pendampingan penanganan kedaruratan bencana, dengan output penerapan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pascabencana, bantuan kepada korban bencana alam berupa bantuan logistik tanggap darurat, dan terselenggaranya operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat.
c.Pelayanan peringatan dini multiancaman bencana gempa bumi, dengan output: terpasangnya instrumentasi peringatan dini, persentase kecepatan informasi iklim dan kualitas udara dan terlaksananya pembinaan penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat
d.Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketaahanan seismic PenerapanNature-Based Solution danGray Infrastructure untuk mitigasi ancaman tsunami" 276 3.2.2. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan rumusan visi dan misi, yang selanjutkan diturunkan dalam tujuan dan sasaran, maka ditetapkan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025-2029, yaitu serangkaian program yang dihasilkan dari cascading kinerja Visi - Misi - Tujuan - Sasaran. Di dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dijelaskan bahwa program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknikcascading (penurunan) kinerja. Program prioritas RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025-2029 berdasarkan cascading dari Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut : 277 Tabel 3.10 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026-2030 MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KET. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari Korupsi Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Prima dan Inklusif Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatkanya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Predikat SAKIP Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah Indeks Kematangan Organisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Sekretariat Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan, dan PerencanaanPersentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Meningkatnya Kualitas Perencanan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Infrastruktur dan Kewilayaan, dan Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Meningkatnya Kualitas Perencanan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan Meningkatnya Kualitas Perencanan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Opini BPK atas Laporan Keuangan 278 Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Keuangan Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar Persentase penurunan SILPA Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan Persentase laporan keuangan tepat waktu Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah Persentase penambahan nilai aset tetap Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Indeks Pemerintahan Digital Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses dan Fungsi Teknis SPBE Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Indeks Sistem Merit 279 Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN Persentase pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN Persentase Pegawai dengan SKP bernilai baik Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Bebas Dari KKN Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik Yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Kematangan UKPBJ Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifiksi Pendapatan Persentase PAD terhadap pendapatan daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatn Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital Nilai SPIP 280 Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi Maturitas Penyelenggaraab Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Inspektorat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik (IPP) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPersentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja 281 Meningkatnya Penanganan Gangguan Keetentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penyelenggaraan Tribumtranmas Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat Persentase cakupan perlindungan masyarakat Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik Penataan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 282 Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Persentase Anak Usia 7 -18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan (Kesetaraan) Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Pengembangan Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatnya Mutu Dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indeks Pemerataan Guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Angka Kematian Ibu (AKI) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan. dan Makanan Minuman Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman Dinas Kesehatan 283 Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Prevalensi Stunting Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat Meningkatnya produktivitas perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PDRB Per Kapita Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian Peningkatan produksi tanaman pangan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Peningkatan produksi hortikultura Peningkatan produksi komoditas peternakan Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan 284 Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Bencana Pertanian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat Angka Konsumsi Ikan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata, dan Terintegrasi Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase pertumbuhan kunjungan wisata Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal Persentase peningkatan investor yang berinvestasi Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kontribusi PDRB Industri Pengolahan 285 Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Perencanaan pembangunan industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Berkurangnya Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Tingkat Kemiskinan Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan / atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 286 Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraaan Sosial (PPKS) lainnya Diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Penyandang Disabilitas Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Indeks Peranan Sosial Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial 287 Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan Perencanaan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran Dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Indeks Gini Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Tangguh dan Mandiri Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKMPertumbuhan Wirausaha 288 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Persentase Pengawasan dan pemeriksaan koperasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan Rasio Wirausaha pemuda Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri Penempatan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja Perencanaan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Meningkatnya Pekerja Indonesia Yang Terlindungi Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog social Hubungan Industrial Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Indeks Infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan Indeks Infrastruktur Wilayah 289 Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Yang Inklusif Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Kuantitas Infrastruktur Wilayah Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Yang Nyaman dan Aman Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Penyelenggaraan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi Indeks Kinerja Sistem Irigasi Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPersentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Permukiman Indeks Infrastruktur Permukiman Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya Layanan Persampahan Regional Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan Persentase Cakupan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 290 Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat Persentase Sarana Prasarana Penyelenggaraan LLAJ dalam Kondisi Baik Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Persentase Luas Kawasan Kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha yang Ditangani Kawasan permukiman Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana Dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya Berbasis Keluarga Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak Indeks Ketimpangan Gender Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan 291 Perlindungan Anak Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Perlindungan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Perlindungan Anak Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Pemenuhan Hak Anak (PHA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Perlindungan Khusus Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 292 Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak Perlindungan Anak Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama dan Penerapan Nilai- Nilai Budaya Indeks Kerukunan Umat Beragama Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Persentase Kebijakan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyelahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah yang Dilaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Indeks Pembangunan Kebudayaan Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan Pengembangan Kesenian Tradisional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan Pengembangan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mendukung Pembangunan Desa dengan Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Indeks Desa Persentase Desa Mandiri 293 Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa dan Keberdayaan Masyarakat Desa Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Desa Meningkatnya Kualitas Penataan Desa Persentase Fasilitasi Penataan Desa Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa Peningkatan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Terciptanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Meningkatnya Kualitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah Persentase timbulan sampah yang terkelola di fasilitas pengelolaan sampah Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 294 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Persentase RTH Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Limbah B3 yang Terkelola Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana Indeks Risiko Bencana Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana Dinas Sosial Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya 295 Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial 296 Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar juga dirumuskan melalui pendekatan 3 (tiga) Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati untuk mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah. Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2030 terdiri atas: Untuk mewujudkan POLMAN SEHAT, maka program unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah :
1. 1.Cegah Stunting
2. 2.Sehat Untuk Semua
3. 3.Bebas Sampah dan Banjir Untuk mewujudkan POLMAN CERDAS, maka program unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah :
4. 4.Beasiswa Pendidikan Bagi Keluarga Miskin
5. 5.Pengembangan SD dan SMP Unggulan di Setiap Kecamatan
6. 6.Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Untuk mewujudkan POLMAN MAJU, maka program unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah :
7. 7.Industrialisasi Kakao
8. 8.UMKM Baik
9. 9.Majukan Desa dan Kelurahan 297 Gambar 3.4 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Periode 2025-2030 9 (sembilan) Program Unggulan ini menjadi fondasi pembangunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai mana disajikan dalam tabel berikut :
10. 1.CEGAH STUNTING
11. 2.SEHAT UNTUK SEMUA
12. 3.POLMAN BEBAS SAMPAH DAN BANJIR
13. 4.BEASISWA PENDIDIKAN BAGI KELUARGA MISKIN
14. 5.PENGEMBANGAN SD DAN SMP UNGGULAN DI SETIAP KECAMATAN
15. 6.PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
16. 7.INDUSTRIALISASI KAKAO
17. 8.UMKM BAIK
18. 9.MAJUKAN DESA DAN KELURAHAN 298 Tabel 3.11 Penyelarasan Program Unggulan Ke Dalam Program Prioritas RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026-2030 MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR PROGRAM UNGGULAN (BUPATI DAN WAKIL BUPATI) PROGRAM PRIORITAS (SESUAI PERMENDAGRI) OP Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah BEASISWA PENDIDIKAN BAGI KELUARGA MISKIN Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PENGEMBANGAN SD DAN SMP UNGGULAN DI SETIAP KECAMATAN Pengembangan Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengembangan Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 299 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup SEHAT UNTUK SEMUA Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman Dinas Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan POLMAN BEBAS SAMPAH DAN BANJIR Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prevalensi Stunting CEGAH STUNTING Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan 300 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman Dinas Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas Pertanian dan pangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 301 Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat Meningkatnya produktivitas perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PDRB Per Kapita Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah Kontribusi PDRB Industri Pengolahan INDUSTRIALISASI KAKAO Perencanaan pembangunan industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Laju Pertumbuhan Ekonomi UMKM BAIK Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Mendukung Pembangunan Desa dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Keberdayaan Masyarakat Desa Indeks Desa Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri MAJUKAN DESA DAN KELURAHAN Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peningkatan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 302 Kewenangan Desa Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penyelenggaraan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Pembangunan kawasan transmigrasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Pengembangan kawasan transmigrasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kawasan permukiman Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan BAB 44 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029TAHUN 2025-2029 RPJMDRPJMD KABUPATEN POLEWALI MANDARKABUPATEN POLEWALI MANDAR RANCANGAN AKHIRRANCANGAN AKHIR 303 4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program perangkat daerah adalah kumpulan program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, serta program yang ditujukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun program operasional yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana program perangkat daerah disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran, program kepala daerah, arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maupun aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang RPJMD, dengan memperhatikan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034. Rencana program perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2026-2030 diuraikan sebagai berikut :
19. 1.Urusan Pendidikan
a.Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
b.Program Pengelolaan Pendidikan;
c.Program Pengembangan Kurikulum.
1. 2.Urusan Kesehatan
a.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
b.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
c.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
d.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 304
1. 3.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Program Penataan Bangunan Gedung;
b.Program Penyelenggaraan Jalan;
c.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA):
d.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
e.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
f.Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
g.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
h.Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
i.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
1. 4.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a.Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b.Program Kawasan Permukiman;
c.Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
d.Program Pengembangan Perumahan.
1. 5.Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a.Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b.Program Penanggulangan Bencana;
c.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
1. 6.Urusan Sosial
a.Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
b.Program Pemberdayaan Sosial;
c.Program Rehabilitasi Sosial;
d.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
e.Program Penanganan Bencana.
1. 7.Urusan Tenaga Kerja
a.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
b.Program Penempatan Tenaga Kerja; 305
1. 8.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
b.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
1. 9.Urusan Pangan
a.Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
1. 10.Urusan Pertanahan
a.Program Penatagunaan Tanah.
1. 11.Urusan Lingkungan Hidup
a.Program Pengelolaan Persampahan;
b.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
c.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
d.Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
e.Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
f.Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
g.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
1. 12.Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a.Program Pendaftaran Penduduk;
b.Program Pencatatan Sipil;
c.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
1. 13.Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
b.Program Administrasi Pemerintahan Des;a
c.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
1. 14.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 306
a.Program Pengendalian Penduduk;
b.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
1. 15.Urusan Perhubungan
a.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
1. 16.Urusan Komunikasi dan Informatika
a.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
b.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
1. 17.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
b.Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
1. 18.Urusan Penanaman Modal
a.Program Pelayanan Penanaman Modal;
b.Program Promosi Penanaman Modal;
c.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
1. 19.Urusan Kepemudaan dan Olahraga
a.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
b.Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.
1. 20.Urusan Statistik
a.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
1. 21.Urusan Persandian
a.Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
b.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
1. 22.Urusan Kebudayaan
a.Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
b.Program Pengelolaan Permuseuman;
c.Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
d.Program Pengembangan Kebudayaan.
1. 23.Urusan Perpustakaan 307
a.Program Pembinaan Perpustakaan.
1. 24.Urusan Kearsipan
a.Program Pengelolaan Arsip;
b.Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
1. 25.Urusan Pariwisata
a.Program Pemasaran Pariwisata.
1. 26.Urusan Pertanian
a.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
b.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
c.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
d.Program Penyuluhan Pertanian.
1. 27.Urusan Perdagangan
a.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
1. 28.Urusan Perindustrian
a.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
1. 29.Urusan Transmigrasi
a.Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
1. 30.Urusan Kelautan dan Perikanan
a.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
b.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
c.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
1. 31.Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
a.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b.Program Perekonomian dan Pembangunan.
1. 32.Unsur Pendukung Sekretariat DPRD
a.Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
1. 33.Unsur Penunjang Perencanaan
a.Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
b.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 308 Daerah.
1. 34.Unsur Penunjang Keuangan
a.Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
c.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
1. 35.Unsur Penunjang Kepegawaian
a.Program Kepegawaian Daerah.
1. 36.Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan
a.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
1. 37.Unsur Penunjang Pengawasan
a.Program Penyelenggaraan Pengawasan;
b.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
1. 38.Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
a.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
b.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
c.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
d.Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
1. 39.Unsur Pemerintahan Umum Kecamatan
a.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 309 Tabel 4.1. Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp I LAYANAN URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR 1 PENDIDIKAN Program Pendidik dan Tenaga Kependidik an Indeks Distribusi Guru SD Poin 0,24 0,32 48.773.000 0,60 49.748.460 1,29 50.743.429 2,70 51.758.298 3,10 52.793.464 3,10 Dinas DikbudIndeks Distribusi Guru SMP Poin 0,25 0,26 0,38 0,71 1,38 1,55 1,55 Program Pengelolaa n Pendidikan Rata-rata lama Sekolah Tahun 7,72 7,88 88.283.839.994 7,95 90.049.516.794 8,05 91.850.507.130 8,16 93.687.517.272 8,27 95.561.267.618 8,27 Dinas DikbudHarapan Lama Sekolah Tahun 13,5 13,62 13,71 13,81 13,85 13,95 13,95 Program Pengemban gan Kurikulum Persentase muatan kurikulum yang diterapkan Persen 65,00 87.500.000 70,00 89.250.000 75,00 91.035.000 80,00 92.855.700 85,00 94.712.814 85 Dinas Dikbud 2 KESEHATAN Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Fasyankes yang memenuhi standar pelayanan UKP dan UKM Persen 100% 100% 79.416.705.416 100% 81.005.039.524 100% 82.593.373.633 100% 84.181.707.741 100% 85.770.041.849 100% Dinkes Program Pemberday aan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Persen 70% 80% 2.587.172.000 100% 2.638.915.440 100% 3.947.418.760 100% 4.941.732.110 100% 5.936.045.460 100% Dinkes Program Peningkata n Kapasitas Sumberday a Manusia Kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetens i (Tenaga Medis dan Para medis) Persen 100% 100% 4.489.412.000 100% 4.579.200.240 100% 4.668.988.480 100% 4.758.776.720 100% 4.848.564.960 100% Dinkes 310 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman Persentase sarana pelayanan kefarmasia n, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Rumah Tangga Pangan, yang memenuhi standar Persen 50% 55% 25.819.400 60% 417.607.350 65% 809.395.300 70% 1.201.183.250 75% 1.592.971.200 75% Dinkes 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Penataan Bangunan Gedung Persentase prasarana pemerinta han dan sarana umum dalam kondisi baik Persen 73,08 73,08 - 74,36 3.745.000.000 75,64 3.819.900.000 76,92 3.896.298.000 78,21 3.974.223.960 78,21 Dinas PUPR Program Penyelengg araan Jalan Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap Persen52,43%56,93% 3.025.437.400,0 0 61,43% 106.050.000.000,0 0 65,93% 106.050.000.000,0 0 70,43% 106.050.000.000,0 0 75,00% 106.050.000.000 ,00 75,00% Dinas PUPR Persentase jembatan dalam kondisi baik Persen57,47%58,12%58,77%59,42%60,06%60,71% 60,71% Program Pengelolaa n Sumber Daya Air Indeks Kinerja Sistem Irigasi Indeks42,03%42,53% 100.000.000 43,03% 7.500.000.000 43,53% 7.875.000.000 44,03% 8.268.750.000 44,53% 8.682.187.500,0 0 44,53% Dinas PUPR Persentase panjang tebing sungai yang memiliki Bangunan Perkuatan Tebing Persen0,74%0,78%0,81%0,84%0,87%0,90% 0,90% Program Pengelolaa n Dan Pengemban gan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak persen92,17%93,74% 14.334.569.000 95,30% 14.334.569.000 96,87% 15.051.297.450 98,43% 15.051.297.450 100,00% 15.803.862.323 100% Dinas PUPR 311 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Program Pengelolaa n Dan Pengemban gan Sistem Air Limbah Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak persen95,56%97,94% 11.306.186.000 99,20% 11.532.309.720 100% 11.762.955.914 100% 11.998.215.033 100% 12.238.179.333 100% Dinas PUPRPersentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman persen 2,08% 2,73% 3,38% 4,04% 4,69% 5,34% 5,34% Program Pengemban gan Sistem Dan Pengelolaa n Persampah an Regional Persentase ketersedia an prasarana persampah an persen 52,74% 55,71% 526.185.000 58,17% 34.363.512.400 60,68% 3.030.603.210 62,99% 2.500.000.000 65,63% 2.500.000.000 65,63% Dinas PUPR Program Pengelolaa n Dan Pengemban gan Sistem Drainase Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik persen 48,79% 49,29% 1.300.000.000 49,77% 1.500.000.000 50,26% 1.500.000.000 50,75% 1.600.000.000 51,24% 1.600.000.000 51,24% Dinas PUPR Program Pengemban gan Jasa Konstruksi Persentase pemenuha n pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi persen 17,39% 21,74% 50.200.000 26,09% 150.000.000 30,43% 157.500.000 34,78% 165.000.000 39,13% 172.500.000 39,13% Dinas PUPR Program Penyelengg araan Penataan Ruang Persentase pemanfaat an ruang yang sudah dilaksanak an sesuai dengan rencana tata ruang Persen 52,66 54,24 350.000.000 58,04 367.500.000 62,10 385.000.000 68,31 402.500.000 75,14 420.000.000 75,14 Dinas PUPR Rasio bangunan ber IMB Rasio 10,61% 11,18% 11,79% 12,39% 12,98% 13,56% 13,56% 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 312 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Program Perumahan Dan Kawasan Permukima n Kumuh Persentase rumah layak huni persen 85,05% 86,06% 335.000.000 86,97% 672.000.000 87,64% 1.120.000.000 88,49% 1.400.000.000 89,38% 1.400.000.000 89,38% Dinas Per kimta Program kawasan permukima n Luas kawasan kumuh kewenang an kabupaten yang terentaska n persen 0,00 Ha 0,00 Ha 135.000.000 3,90 Ha 3.408.600.000 2,86 Ha 2.499.640.000 1,99 Ha 1.739.260.000 1,47 Ha 1.284.780.000 1,47 Dinas Per kimtan Program Peningkata n Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Persentase perumaha n formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik persen 59,60% 64,75% 25.000.000 70,51% 55.000.000 75,97% 57.750.000 80,74% 60.637.500 86,37% 63.250.000 86,37% Dinas Per kimtan Program Pengemban gan Perumahan Persentase rumah korban bencana yang tertangani persen 0 100 - 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 Dinas Per kimtan 5 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Peningkata n Ketentrama n dan Ketertiban Umum Persentase kasus pelanggara n peraturan daerah yang ditindak lanjuti Persen 100 100 150.000.000 100 153.000.000 100 156.060.000 100 159.181.200 100 162.364.824 100 Satpol PP Program Penanggula ngan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Poin0,480,50 330.000.000 0,53 346.500.000 0,55 363.000.000 0,58 379.500.000 0,60 396.000.000 0,60 BPBD Program Pencegaha n, Penanggula ngan, Penyelamat an Kebakaran dan Penyelamat an Non Kebakaran Persentase Penanggul angan bahaya bencana kebakaran dan Penyelama tan Persen100,00100,00 2.181.890.000 100,00 2.225.527.800 100,00 2.270.038.356 100,00 2.315.439.123 100,00 2.361.747.906 100,00 Satpol PP 6 SOSIAL Satpol 313 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp PP Program Pengelolaa n Taman Makam Pahlawan Persentase lembaga sosial pemberi layanan kesejahter aan sosial Persen 100 100 73.000.000 100 74.460.000 100 75.949.200 100 77.468.184 100 79.017.548 100 Dinas Sosial Program Pemberday aan Sosial Persentase masyaraka t miskin potensi yang diberdayak an Persen 21% 25% 157.995.000 25,25% 161.154.900 25,50% 164.377.998 25,75% 167.665.558 26% 171.018.869 26% Dinas Sosial Program Rehabilitasi Sosial Persentase Penyandan g Masalah Kesejahter aan Sosial (PMKS) yang ditangani dalam pelayanan rehabilitasi social Persen 36,05% 38% 464.000.000 38% 473.280.000 39% 482.745.600 39% 492.400.512 39% 502.248.522 39% Dinas Sosial Program Perlindunga n dan Jaminan Sosial Persentase masyaraka t miskin penerima penjamina n sosial Persen 71% 72% 500.000.000 72% 200.000.000 73% 204.000.000 73% 208.080.000 73% 212.241.600 73% Dinas Sosial Program Penangana n Bencana Persentase korban bencana yang ditangani Persen 100% 100% 220.000.000 100% 150.000.000 100% 153.000.000 100% 156.060.000 100% 159.181.200 100% Dinas Sosial I I LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR 7 KETENAGAKERJAAN Pelatihan Kerja dan Produktifita s Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja terampil (Orang) Orang 964 1294 3.085.813.000 1624 3.240.103.650 1954 3.402.108.833 2284 3.572.214.274 2614 3.750.824.988 2614 Dinas Trans naker Penempata n Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang terserap (%) Persen 45% 46% 357.500.000 47% 375.375.000 48% 394.143.750 49% 413.850.938 50% 434.543.484 50% Dinas Trans naker 8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 314 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Program Pengarusut amaan Gender dan Pemberday aan Perempuan Persentase peningkata n peran perempuan dan pengarusut amaan peran gender Persen 93,1 93,6 300.000.000 93,89 306.000.000 94,18 312.120.000 94,54 318.362.400 94,97 324.729.648 94,97 Dinas P2KBP 3A Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Persentase anak yang membutuh kan perlindung an khusus yang memperole h layanan sesuai dengan standar Persen 100 100 190.000.000 100 193.800.000 100 197.676.000 100 201.629.520 100 205.662.110 100 Dinas P2KB P3A 9 PANGAN Program Pengelolaa n Sumberday a ekonomi untuk kedaulatan dan kemandiria n pangan Persentase ketersedia an infrastrukt ur kemandiria n pangan (LPM) Persen 63,00 65,00 300.000.000 67,50 300.000.000 70,00 300.000.000 72,50 300.000.000 75,00 300.000.000 75,000 Dinas Tanpa n 1 0 PERTANAHAN Program Penatagun aan Tanah Persentase aset tanah pemda yang sudah bersertifika t Persen 66,67 77,78 176.446.800 80,46 179.975.736 100 183.575.251 100 187.246.756 100 190.991.691 100 Dinas Per kimtan 1 1 LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaa n Persampah an Persentase timbulan sampah yang terkelola di fasilitas pengelolaa n sampah Persen 13,71% 56,30% 7.558.689.345 56,60% 7.662.688.000 58,60% 7.766.686.000 60,60% 7.870.685.000 62,60% 7.974.683.000 63% Dinas LHK program pengendali an pencemara n dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Indeks kualitas air Indeks 55,91 77,38 250.000.000 77,58 275.000.000 77,78 300.000.000 77,98 325.000.000 78,18 350.000.000 78,18 Dinas LHK Indeks kualitas udara Indeks 89,96 92,16 92,26 92,36 92,46 92,56 92,56 Indeks kualitas tutupan lahan Indeks 49,80 65,26 65,33 65,40 65,47 65,54 65,54 315 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Program Pengelolaa n Keanekarag aman Hayati (Kehati) Indeks pengelolaa n keanekara gaman hayati Indeks N/A 0,54 1.124.493.150 0,54 1.224.493.000 0,55 1.324.492.000 0,55 1.424.492.000 0,55 1.524.492.000 0,55 Dinas LHK Program Pengendali an Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Limbah B3 yang tertangani Persen 33,33 36,6 30.000.000 39,87 55.000.000 43,13 56.815.000 46,4 59.455.000 49,67 62.920.000 49,67 Dinas LHK Program Perencanaa n Lingkungan Hidup Persentase dokumen perencana an lingkungan hidup yang ditetapkan sesuai standar Persen 50 100 - 100 - 100 - 100 - 100 286.313.000 100 Dinas LHK Program Pembinaan Dan Pengawasa n Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindunga n Dan Pengelolaa n Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase ketaatan penanggun g jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Persetujua n Lingkunga n dan Persetujua n Teknis Persen 92,02 100 75.000.000 100 77.000.000 100 79.000.000 100 81.000.000 100 83.000.000 100 Dinas LHK Program Peningkata n Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase lembaga yang dibina dalam pengelolaa n lingkungan hidup Persen 100 100 631.707.454 100 633.707.000 100 635.706.000 100 637.706.000 100 639.705.000 100 Dinas LHK 1 2 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 316 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Program Pendaftara n Penduduk Persentase kepemilika n KTP elektronik Persen 93,98 100 293.875.530 100 299.753.041 100 305.748.101 100 311.863.063 100 318.100.325 100 Dinas Dukca pil Persentase kepemilika n kartu keluarga Persen 99,29 100 100 100 100 100 100 Persentase kepemilika n identitas kependudu kan digital (IKD) Persen 1,26 5 10 15 20 25 25 Program Pencatatan Sipil Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun Persen 96,94 100 362.778.400 100 370.033.968 100 377.434.647 100 384.983.340 100 392.683.007 100 Dinas Dukca pilPersentase kepemilika n akta kematian Persen 100 100 100 100 100 100 100 Program Pengelolaa n Informasi Administras i Kependudu kan Indeks kepuasan pelayanan administra si kependudu kan dan pencatatan sipil Poin 95,25 100 84.419.400 100 86.107.788 100 87.829.944 100 89.586.543 100 91.378.273 100 1 3 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkata n Kerja Sama Desa Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa Persen 24,30% 25,80% - 27,20% 85.755.600 28,66% 87.470.712 30,09% 89.220.126 31,53% 91.004.529 31,53% Dinas PMD Program Administras i Pemerintah an Desa Persentase Desa Maju Persen 33,33% 36,81% 296.242.520 40,27% 302.167.370 43,75% 308.210.718 47,22% 314.374.932 50,69% 320.662.431 50,69% Dinas PMD Program Pemberday aan Lembaga Kemasyara katan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Persentase desa yang menerapka n Teknologi Tepat Guna (TTG) Persen 100% 100% 181.956.400 100% 185.595.528 100% 189.307.439 100% 193.093.587 100% 196.955.459 100% Dinas PMD 1 4 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 317 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Program Pengendali an Penduduk Persentase laju pertumbuh an penduduk Persen 1,23% 1,22% 1.060.600.000 1,21% 1.081.812.000 1,20% 1.458.616.000 1,19% 1.746.522.000 1,18% 2.034.428.000 1,18% Dinas P2KB P3A Program Pembinaan Kelurga Berencana (KB) Persentase peserta KB aktif Persen 36,40% 41,81% 4.403.180.000 43,26% 4.491.243.600 47,35% 4.579.307.200 49,68% 4.667.370.800 53,18% 4.755.434.400 53,18% Dinas P2KB P3A 1 5 PERHUBUNGAN Program Penyelengg araan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase sarana prasarana penyeleng garaan LLAJ dalam kondisi baik persen 60,49% 60,99% 1.906.000.000 61,49% 1.944.120.000 61,99% 1.983.002.400 62,49% 2.022.662.448 62,99% 2.063.115.697 62,99% Dishub 1 6 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengelolaa n Informasi dan Komunikasi Publik Persentase perangkat daerah yang cukup informatif dan komunikati f Persen 96,42 96,42 365.250.260 96,42 372.555.265 96,42 380.006.371 100 387.606.498 100 395.358.628 100 Dinas Kominf o Program Pengelolaa n Aplikasi Informatika Persentase layanan administra si pemerinta han dan layanan publik berbasis digital yang telah transaksio nal Persen100%100% 1.382.352.340 100% 1.520.587.000 100% 1.672.646.000 100% 1.839.910.000 100% 2.023.902.000 100% Dinas Kominf o 1 7 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pemberday aan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase UKMM yang tumbuh dan berkemban g Usaha Baru (%) Persen 5,00% 10,00% 1.500.000.000 15,00% 1.575.000.000 20,00% 1.653.750.000 25,00% 1.736.437.500 30,00% 1.823.259.375 30,00% Dinas Prinda g Kopera si UKMPersentase UKMM yang tumbuh dan berkemban Persen 2,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 318 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp g Mikro - Kecil (%) Program Pengawasa n dan Pemeriksaa n Koperasi Persentase Koperasi Aktif (%) Persen 34,47 35,22 150.000.000 35,99 157.500.000 36,77 165.375.000 37,58 173.643.750 38,39 182.325.938 38,39 Dinas Prinda g Kopera si UKM 1 8 PENANAMAN MODAL Program Pelayanan Penanaman Modal Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan Poin Baik Sangat Baik 90.000.000 Sangat Baik 91.800.000 Sangat Baik 93.636.000 Sangat Baik 95.508.720 Sangat Baik 97.418.894 Sangat Baik Dinas PM PTSP Promosi Penanaman Modal Jumlah Investor (Perusahaa n) Perusah aan 562 1020 500.000.000 1479 525.000.000 2145 551.250.000 3110 578.812.500 4510 607.753.125 4510 Dinas PM PTSP Pengendali an Pelaksanaa n Penanaman Modal Nilai Realisasi Investasi Daerah (Rp.) Rp 656.632.116.29 2 662.029.288.45 6 293.075.000 667.426.460.62 0 307.728.750 672.823.632.78 4 323.115.188 678.220.804.94 8 339.270.947 683.617.977.11 2 356.234.494 683.617.977 .112,00 Dinas PM PTSP 1 9 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pengemban gan Kapasitas Daya Saing Kepemudaa n Jumlah Pemuda Pelopor Orang 75 80 129.960.000 85 129.960.000 90 129.960.000 95 129.960.000 100 129.960.000 100,00 Dispop Jumlah Pemuda Wirausaha Orang 35 40 45 50 55 60 60,00 Dispop 2 0 STATISTI K Program Penyelengg araan Statistik Sektoral Persentase data sektoral yang valid Persen 82,16 83 86.680.420 83,25 88.414.028 83,5 90.182.309 83,75 91.985.955 84 93.825.674 84 Dinas Kominf o 2 1 PERSANDIAN 319 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Program Pengelolaa n Aplikasi Informatika Persentase layanan administra si pemeritaha n dan layanan publik berbasis digital yang telah transaksasi onal Persen 100 100 1.382.352.340 100 1.409.999.387 100 1.438.199.375 100 1.466.963.362 100 1.496.302.629 100 Dinas Kominf o Program Penyelengg araan Persandian Untuk Pengamana n Informasi Persentase layanan didukung keamanan informasi yang memadai Persen N/A 15.361.760 15.668.995 15.982.375 16.302.023 16.628.063 0 Dinas Kominf o 2 2 KEBUDAYAAN Program Pelestarian dan pengelolaa n Cagar Budaya Persentase Cagar Budaya yang dilestarika n dan dikelola Persen 24,64 38,01 104.175.000 45,86 106.258.500 53,53 108.383.670 63,15 110.551.343 74,52 112.762.370 74,52 Dinas Dikbud Program Pengelolaa n Permuseum an Presentase benda pusaka dan alat kesenian tradisional yang di koleksi Persen N/A 10,00 99.918.200 16,00 101.916.564 22,00 103.954.895 28,00 106.033.993 34,00 108.154.673 34,00 Dinas Dikbud Program Pengemban gan Kesenian Tradisional Persentase Kesenian Tradisional yang dikembang kan Persen 33,70 41,87 420.772.900 51,47 429.188.358 60,13 437.772.125 69,16 446.527.568 78,19 455.458.119 78,19 Dinas Dikbud Program Pengemban gan Kebudayaa n Persentase Pengemba ngan Pemajuan Kebudayaa n Persen 3,79 5,03 127.706.856 6,21 130.260.993 7,29 132.866.213 8,41 135.523.537 10,26 138.234.008 10,26 Dinas Dikbud 2 3 PERPUSTAKAAN Program Pembinaan Perpustaka an Persentase Layanan Pembinaan Perpustaka an Persen 48,5 57,36 647.031.542 62,91 659.972.173 68,41 673.171.616 74,82 686.635.049 80,78 700.367.750 80,78 Dinas Perpus dan Arsip 2 4 KEARSIPAN 320 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Program Pengelolaa n Arsip Predikat pengelolaa n kearsipan Predikat (Poin) 86 98 118.204.000 100 120.568.080 100 122.979.442 100 125.439.030 100 127.947.811 100 Dinas Perpus dan Arsip Program Perlindunga n dan Penyelamat an Arsip Persentase OPD dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten yang telah menerapka n SIKD/SIKS Peresen 47,67 51,09 N/A 52,98 50.000.000 53,75 51.000.000 61,38 52.020.000 72,55 53.060.400 72,55 Dinas Perpus dan Arsip I I URUSAN PILIHAN 1 PARIWISATA Program Pemasaran Pariwisata Persentase Pameran/E ven Promosi Wisata Persen 100 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 Dipop 2 PERTANIAN Program Penyediaan dan Pengemban gan Sarana Pertanian Jumlah Produksi Padi (Ton) Ton 231.097,04 231.812,74 5.686.298.000 232.528,44 5.970.612.900 233.244,14 6.269.143.545 233.959,84 6.582.600.722 234.675,54 6.911.730.758 234.675,54 Dinas Tanpa n Jumlah Produksi Jagung (Ton) Ton 16.440,65 17.262,68 18.125,82 19.032,11 19.983,71 20.982,90 20.982,90 Jumlah Produksi Kedelai (Ton) Ton 172,83 181,47 190,55 200,07 210,08 220,58 220,58 Jumlah Produksi Buah- Buahan (Ton) Ton 68.104,30 68.123,17 68.123,20 68.123,20 68.123,20 68.123,20 68.123 Jumlah Produksi Sayuran (Ton) Ton 1.447,70 1.520,09 1.596,09 1.675,89 1.759,69 1.847,67 1.848 Jumlah produksi Kakao (Ton) Ton 36.579,04 40.236,94 44.260,64 48.686,70 53.555,37 58.910,91 58.911 Jumlah produksi Kelapa (Ton) Ton 20.099,12 21.104,08 22.159,28 23.267,24 24.430,61 25.652,14 25.652 Jumlah Produksi Kopi (Ton) Ton 833,19 874,85 918,59 964,52 1.012,75 1.063,39 1.063 Jumlah Produksi Sapi Ekor) Ekor 34.548 36.275 38.089 39.994 41.993 44.093 44.093 321 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Jumlah Produksi Kambing (Ekor) Ekor 94.531 99.258 104.220 109.431 114.903 120.648 120.648 Jumlah Produksi Unggas (Ekor) Ekor 2.387.689 2.390.627 2.393.565 2.396.503 2.399.441 2.402.379 2.402.379 Program Penyediaan dan Pengemban gan Prasarana Pertanian Persentase Ketersedia an Prasarana Pertanian (%) Persen 18% 25% 17.445.122.502 30% 18.317.378.627 35% 19.233.247.558 40% 20.194.909.936 50% 21.204.655.433 50% Dinas Tanpa n Program Pengendali an dan Penanggula ngan Bencana Pertanian Persentase Fasilitasi Penanggul angan Bencana Pertanian (%) Persen 100% 100% 500.000.000 100% 525.000.000 100% 551.250.000 100% 578.812.500 100% 607.753.125 100% Dinas Tanpa n Program Penyuluhan Pertanian Persentase Penyuluh Pertanian yang mengikuti Pelatihan Tematik (%) Persen 75% 80% 9.176.745.000 85% 9.635.582.250 90% 10.117.361.363 95% 10.623.229.431 100% 11.154.390.902 100% Dinas Tanpa n Persentase Peningkata n Kelas Kelompok Tani (%) Persen 32% 40% 50% 60% 70% 80% 80% 3 PERDAGANGAN Program Peningkata n Sarana Distribusi Perdagang an Persentase Pasar Maju, Rapih, Sehat dan Aman (%) Persen 18% 25% 2.783.115.000 30% 2.922.270.750 35% 3.068.384.288 40% 3.221.803.502 50% 3.382.893.677 50% Dinas Prinda g Kopera si UKM 4 PERINDUSTRIAN Program Perencanaa n Pembangu nan Industri Persentase Pertumbuh an Industri Mikro (%) Persen 2% 5% 2.384.958.000 10% 2.504.205.900 12% 2.629.416.195 15% 2.760.887.005 20% 2.898.931.355 20% Dinas Prinda g Kopera si UKM 5 TRANSMIGRASI - - - - - - - - - - - - - - - - 6 KELAUTAN DAN PERIKANAN 322 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Program Pengelolaa n Perikanan Tangkap Jumlah total produksi perikanan tangkap (Ton) Ton 21.608,49 29.387,55 1.823.720.000 39.967,06 1.914.906.000 54.355,21 2.010.651.300 73.923,08 2.111.183.865 100.535,39 2.216.743.058 100.535,39 Dinas Kelape r Program Pengelolaa n Perikanan Budidaya Jumlah total produksi perikanan budidaya (Ton) Ton 16.454,12 16.783,20 1.244.825.000 17.118,87 1.307.066.250 17.461,24 1.372.419.563 17.810,47 1.441.040.541 18.166,68 1.513.092.568 18.166,7 Dinas Kelape r Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase pertumbuh an usaha pengolaha n dan pemasaran hasil perikanan Persen 5% 10% 500.000.000 14% 525.000.000 20% 551.250.000 25% 578.812.500 30% 607.753.125 30% Dinas Kelape r I I I FUNGSI PENUNJANG URUSAN 1 PERENCANAAN Program Perencanaa n Pengendali an Dan Evaluasi Pembangu nan Daerah Persentase keselarasa n program antara RPD dengan RKPD Persen 100 100 448.887.020 100 457.864.760 100 467.022.056 100 476.362.497 100 485.889.747 100 Balit bang ren Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaa n Pembangu nan Daerah Persentase keselarasa n program/k egiatan OPD pada Bidang Infrastrukt ur dan pengemba ngan wilayah, Bidang ekonomi, Bidang Sosial Budaya antara : - RPD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA Persen 100 100 315.578.980 100 321.890.560 100 328.328.371 100 334.894.938 100 341.592.837 100 Balit bang ren 2 KEUANGAN 323 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Program Pengelolaa n Keuangan Daerah Persentase dokumen pengangga ran yang disusun tepat waktu Persen 66,67 77,78 1.919.565.840 83,33 1.957.957.157 86,1 1.997.116.300 88,87 2.037.058.626 91,64 2.077.799.798 91,64 Bakeu Persentase pencairan belanja Persen N/A 95 95 95 95 95 95 Persentase laporan keuangan daerah yang disampaika n sesuai standar dan tepat waktu Persen 100 100 100 100 100 100 100 Program Pengelolaa n Barang Milik Daerah Persentase pengelolaa n BMD sesuai Standar Persen 100 100 374.999.560 100 382.499.551 100 390.149.542 100 397.952.533 100 405.911.584 100 Bakeu Program Pengelolaa n Pendapatan Daerah Jumlah penerimaa n: 1.489.189.780 1.518.973.576 1.549.353.047 1.580.340.108 1.611.946.910 0 Ba penda - Pajak daerah Rp N/A 35.100.000.000 37.365.000.000 39.630.000.000 41.895.000.000 44.160.000.000 4416000000 0 - Retribusi Daerah Rp N/A 17.860.904.788 18.058.856.185 18.308.003.777 18.524.938.749 18.762.141.886 1876214188 6 Persentase administra si pengelolaa n pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 KEPEGAWAIAN Program Kepegawai an Daerah Indeks Penerapan Penilaian Sistem Merit Dalam Manajeme n ASN Poin 0,293 0,3 2.076.495.000 0,35 2.118.024.900 0,4 2.160.385.398 0,45 2.203.593.106 0,5 2.247.664.968 0,5 BKPP 4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 324 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Program penelitian dan pengemban gan daerah Persentase inovasi hasil pengkajian dan kelitbanga n Persen 100 100 1.720.000.000 100 1.754.400.000 100 1.789.488.000 100 1.825.277.760 100 1.861.783.315 100 Balit bang ren 5 PENGAWASAN Program Penyelengg araan Pengawasa n Persentase perangkat daerah yang menerapka n SPIP Persen A A 5.252.466.280 A 5.357.515.606 A 5.464.665.918 A 5.573.959.236 A 5.685.438.421 A Inspek torat Program Perumusan kebijakan, Pendampin gan dan Asistensi Persentase aparat pengawasa n internal pemerinta h yang kompeten Persen 100 100 1.179.441.240 100 1.203.030.065 100 1.227.090.666 100 1.251.632.479 100 1.276.665.129 100 Inspek torat 6 ADMINSTRASI PEMERINTAHAN Program Pemerintah an dan Kesejahtera an Rakyat Indeks kepuasan pelayanan penataan kebijakan Poin Sangat Baik Sangat Baik 16.484.481.300 Sangat Baik 16.814.170.926 Sangat Baik 17.150.454.345 Sangat Baik 17.493.463.431 Sangat Baik 17.843.332.700 Sangat Baik Setda Persentase produk hukum yang harmonis Persen 100 100 100 100 100 100 100 Program Dukungan dan Pelaksanaa n Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Pelaksanaa n Tugas dan Fungsi DPRD Secara Tepat Waktu Persen 100 100 14.200.443.400 100 14.484.452.268 100 14.774.141.313 100 15.069.624.140 100 15.371.016.622 100 Setwa n Program Peningkata n Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengemban gan Dan Etika Serta Budaya Politik Indeks pemahama n politik masyaraka t Poin B/70 B/75 1.128.578.220 B/80 1.151.149.784 A/85 1.174.172.780 A/90 1.197.656.236 A/95 1.221.609.360 A/95 Badan Kesba ng Pol 325 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Program Peningkata n Kewaspada an Nasional Dan Peningkata n Kualitas Dan Fasilitasi Penangana n Konflik Sosial Persentase potensi konflik yang tertangani Persen 100 100 1.172.699.600 100 1.196.153.592 100 1.220.076.664 100 1.244.478.197 100 1.269.367.761 100 Badan Kesba ng Pol Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaa n Indeks wawasan kebangsaa n masyaraka t Poin B/70 B/75 542.829.920 B/80 553.686.518 A/85 564.760.249 A/90 576.055.454 A/95 587.576.563 A/95 Badan Kesba ng Pol Program Pemberday aan dan Pengawasa n Organisasi Kemasyara katan Persentase pemberday aan dan Pengawasa n ormas Persen 100 100 107.324.080 100 109.470.562 100 111.659.973 100 113.893.172 100 116.171.036 100 Badan Kesba ng Pol Program Pembinaan dan Pengemban gan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Forum yang dibina dan dikembang kan secara ekonomi,k etahan an ekonomi,s osial dan budaya Persen Sangat Baik Sangat Baik 31.773.600 Sangat Baik 32.409.072 Sangat Baik 33.057.253 Sangat Baik 33.718.399 Sangat Baik 33.718.399 Sangat Baik Badan Kesba ng Pol Program Perekonomi an dan Pembangu nan Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai standar, RUP dan tepat waktu Persen NA 85 1.016.281.080 90 1.036.606.702 95 1.057.338.836 100 1.078.485.612 100 1.100.055.325 100 Setda Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerinta han, pembangu nan dan Poin 100 100 100 100 100 100 100 326 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp kemasyara katan Indeks kepuasan layanan kehumasa n dan keprotokol eran Poin 100 100 100 100 100 100 100 Program Pembinaan dan Pengemban gan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Presentase Forum yang dibina dan dikembang kan secara ekonomi, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya Persen 100% 100% 31.773.600 100% 32.409.072 100% 33.057.253 100% 33.718.399 100% 34.392.766 100% Badan Kesba ng Pol 7 KEWILAYAHAN Program Penyelengg araan Pemerintah an Dan Pelayanan Publik Indeks kepuasan layanan pemerinta han kecamatan Poin Sangat Baik Sangat Baik 5.197.710.000 Sangat Baik 5.301.664.200 Sangat Baik 5.407.697.484 Sangat Baik 5.515.851.434 Sangat Baik 5.626.168.462 Sangat Baik Kecam atan 8 PENUNJANG Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daearah Kabupaten/ Kota Persentase dokumen perencana an perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persen 100 100 640.944.586.700 100 653.763.478.434 100 666.838.748.003 100 680.175.522.963 100 693.779.033.422 100 Seluru h OPD Persentase penyampai an laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persen 100 100 100 100 100 100 100 327 N o BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAN PROGRAM PRIORITA S PEMBANG UNAN Indikator SATUA N BASELINE TARGET KINERJA Kondisi Akhir Tahun 2029 OPD 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Target. Rp Persentase tertib ketatausah aan kantor Persen 95 100 100 100 100 100 100 TOTAL 977.915.115.5 29 1.150.923.630.9 84 1.143.505.647.2 92 1.166.340.552.8 75 1.191.174.861 .070 328 4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU dan IKD yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Dimana tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah periode berikutnya (2030-2034). Ukuran keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator kinerja yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan target indikator per tahun mulai tahun 2025 sampai 2030, dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya dan tantangan pembangunan kedepan serta kemampuan keuangan daerah, sebagaimana termuat dalam tabel 4.2 dan 4.3 sebagai berikut : 329 . Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 NO. INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. 1.Indeks Reformasi Birokrasi Kategori (Angka) BB (72,33) BB (73,02) BB (75,18) BB (77,45) BB (79,45) A (80,34) A (82,48)
2. 2.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka 69,88 71,95 73,89 75,60 77,34 79,09 80,85
3. 3.PDRB Per Kapita Juta Ru- piah 35,45 38,01 40,57 43,13 45,69 48,25 50,00
4. 4.Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,94 6,28 6,63 6,97 7,31 7,66 8,00
5. 5.Tingkat Kemiskinan Persen 15,66 15,26 14,86 14,46 14,06 13,66 13,26
6. 6.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 3,10 2,82 2,62 2,47 2,35 2,25 2,00
7. 7.Indeks Infrastruktur Persen 71,25 72,51 73,75 74,93 76,04 77,28 77,75
8. 8.Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Angka #N/A 67,25 67,42 67,60 67,77 67,94 68,29
9. 9.Indeks Desa Angka #N/A 74,14 76,09 78,04 79,99 81,94 83,89
10. 10.Indeks Kualitas Ling- kungan Hidup (IKLH) Angka 68,36 80,71 80,84 80,97 81,10 81,24 81,37
11. 11.Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca -Kumulatif Ton C0 2 e N/A 870,06 868,48 866,90 865,31 863,73 862,14 -Tahunan Ton C0 2 e N/A 434,64 433,85 433,05 432,26 431,47 430,67 330 . Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 I. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Indeks Ketahanan Pangan Angka 75,87 76,33 76,90 77,57 78,37 79,06 79,75 2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Persen #N/A 8,30 8,10 7,90 7,70 7,50 7,30 3 Konsumsi Listrik Per Kapita kWh/ Kapita 161.714.985,4 8 170.798.16 8,20 179.881. 350,92 188.96 4.533,6 4 198.04 7.716,3 6 207.130. 899,09 216.214.0 81,81 4 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Persen 92,17 93,74 95,30 96,87 98,43 100,00 100,00 5 Indeks Kualitaas Lingkungan Hidup Angka 68,36 80,71 80,84 80,97 81,10 81,24 81,37 6 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman Persen 2,08 2,73 3,38 4,04 4,69 5,34 5,99 7 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pen- golahan Sampah Kg/Orang 9.915.644 16.815.644 17.815.6 44 18.815. 644 19.815. 644 20.815.6 44 21.815.64 4 8 Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Persen 12,05 20,44 21,41 22,35 23,28 24,19 25,09 9 Penurunan Intensitas Emisi GRK Ton Co 2 e 29,34 41,07 44,86 48,20 51,17 53,82 57,37 10 Indeks Risiko Bencana Angka 135,98 135,98 135,73 135,48 135,23 134,97 134,72 11 Indeks Ketahanan Daerah Angka 0,48 0,50 0,53 0,55 0,58 0,60 0,62 12 Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 1,20 2,81 0,97 0,92 0,90 0,86 0,85 13 Rasio Penduduk Persen 100,35 98,73 98,66 98,59 98,54 98,48 98,43 14 Kepadatan Penduduk Orang/ Km 2 237,00 242,00 246,00 248,00 250,00 252,00 254,00 II. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,94 6,28 6,63 6,97 7,31 7,66 8,00 2 Tingkat Kemiskinan Persen 15,66 15,26 14,86 14,46 14,06 13,66 13,26 331 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 13 3 PDRB Perkapita Rp. Juta 35,45 38,01 40,57 43,13 45,69 48,25 50,00 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3,10 2,82 2,62 2,47 2,35 2,25 2,00 5 Indeks Gini Angka 0,330* 0,320 0,310 0,300 0,290 0,280 0,270 6 Indeks Pembangunan Manusia Angka 69,88 71,95 73,89 75,60 77,34 79,09 80,85 7 Usia Harapan Hidup Tahun 71,08 71,37 71,67 71,95 72,23 72,59 72,85 8 Indeks Keluarga SehatAngka------- 9 Prevalensi Stunting Persen 31,50 27,49 25,06 22,63 20,20 17,77 15,34 10 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,72 7,88 7,95 8,05 8,25 8,31 8,40 11 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,50 13,62 13,87 14,06 14,21 14,39 14,57 12 - Angka Literasi Persen 48,02 49,04 50,02 51,05 52,01 53,06 54,08 - Angka Numerasi Persen 18,64 19,89 21,04 22,31 23,08 24,01 25,40 13 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Angka 34,25 36,68 36,71 40,43 43,90 51,87 61,12 14 Indeks Literasi DigitalAngka------- 15 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Persen 29,05 49,05 59,00 69,00 79,00 89,00 99,00 16 Indeks Kerukunan Umat Beragama Angka #N/A 76,08 76,36 76,64 76,91 77,19 77,74 17 Indeks Pembangunan Kebudayaan Angka 32,26 32,66 33,36 34,27 34,76 35,63 36,27 18 Indeks Perlindungan Anak Angka 67,23 72,23 77,22 82,21 87,21 92,20 97,19 19 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Angka #N/A 67,25 67,42 67,60 67,77 67,94 68,29 20 Indeks Ketimpangan Gender Angka 0,467 0,445 0,430 0,400 0,380 0,358 0,335 21 Indeks Pembangunan Gender Angka 92,25 92,54 92,83 93,13 93,42 93,71 94,00 22 Indeks Pembangunan Pemuda Angka 60,00 61,50 63,00 64,50 66,00 67,50 69,00 332 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 III. ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Angka Ketergantungan Persen 0,35 0,35 0,34 0,34 0,33 0,33 0,31 2 Rasio PDRB Industri Pengolahan Persen 16,00 16,92 17,78 18,57 19,31 20,00 20,65 3 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Persen 10,17 12,35 13,14 13,89 14,59 15,26 15,90 4 Proporsi PDRB Ekonomi KreatifPersen------- 5 Rasio Kewirausahaan Persen 4,87 5,12 5,38 5,62 5,87 6,11 6,35 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 70,62 73,40 76,18 78,96 81,74 84,52 87,30 7 Indeks Inovasi Daerah Angka 45,32 49,00 52,68 56,36 60,04 63,72 67,40 8 Indeks Ekonomi HijauAngka------- 9 Indeks Ekonomi Biru IndonesiaAngka------- 10 Porsi EBT Dalam Bauran Energi PrimerPersen------- 11 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Angka------- 12 Pembentukan Modal Tetap Bruto Milyar Rp. 1,467 1,537 1,610 1,687 1,767 1,851 1,938 13 Ekspor Barang dan Jasa% PDRB------- 14 Indeks Infrastruktur Persen 71,25 72,51 73,75 74,93 76,04 77,28 77,75 15 Persentase rumah layak huni Persen 85,05 86,06 86,97 87,64 88,49 89,38 90,15 16 Persentase Desa Mandiri Persen 22,92 25,00 26,39 27,78 29,17 30,56 31,94 333 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 17 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRBPersen------- 18 Tingkat Inflasi Persen 2,08 2,06 2,04 2,02 2,00 1,98 1,96 IV. ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Indeks Reformasi Hukum Angka 86,70 87,99 88,18 88,59 88,94 89,88 90,16 2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis El- ektronik Angka 3,88 3,95 3,99 4,03 4,05 4,08 4,10 3 Indeks Pelayanan Publik Angka 3,92 4,02 4,09 4,19 4,31 4,42 4,53 4 Indeks Integritas nasional Angka 71,95 72,31 72,52 72,86 73,04 73,86 74,11 - Indeks Survey Penilaian Integritas Angka 71,77 72,31 72,91 73,15 73,47 73,86 74,24 - Nilai MCP KPK Angka 63,50 66,19 67,37 68,10 68,22 69,67 70,60 - Indeks Maturitas SPIP Angka 3,512 3,652 3,785 3,846 3,950 4,082 4,184 5 Persentase Penegakan Perda Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Persentase Capaian Aksi HAM Persen 47,83 48,66 51,11 54,32 57,97 61,57 64,73 7 Indeks Demokrasi IndonesiaPersen------- 8 Indeks Rasa AmanAngka------- 9 Indeks Ketenteraman dan KetertibanAngka------- 10 Indeks Daya Saing Daerah Angka 3,21 3,35 3,49 3,63 3,76 3,89 4,02 334 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 INDIKATOR KINERJA KUNCI
12. 1.URUSAN PENDIDIKAN 1.1 Angka Partisipasi Sekolah (5-6) Persen 95,48 97,52 99,56 100 100 100 100 1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 Persen 95,50 95,74 95,99 96,23 96,47 96,72 96,96 1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Persen 45,42 55,15 61,64 68,13 74,62 75,38 76,14 1.4 Skor Kemampuan Numerasi SD Persen 46,60 49,50 52,40 55,30 58,20 61,10 64,00 1.5 Skor Kemampuan Numerasi SMP Persen 55,45 56,95 58,45 59,95 61,45 62,95 64,45 1.6 Skor Kemampuan Literasi SD Persen 50,05 52,55 55,05 57,55 60,05 62,55 65,05 1.7 Skor Kemampuan Literasi SMP Persen 59,30 60,40 61,50 62,60 63,70 64,80 65,90 1.8 Iklim Kebinekaan SD Persen 70,64 71,64 72,64 73,64 74,64 75,64 76,64 1.9 Iklim Kebinekaan SMP Persen 69,78 70,78 71,78 72,78 73,78 74,78 75,78 1.10 Iklim Keamanan SD Persen 73,55 74,45 75,35 76,25 77,15 78,05 78,95 1.11 Iklim Keamanan SMP Persen 69,04 70,54 72,04 73,54 75,04 76,54 78,04 1.12 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 Persen 59,88 68,48 69,23 69,98 70,73 71,48 72,23 1.13 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B Persen 30,34 34,97 42,41 52,34 64,76 79,65 94,55 1.14 Indeks Pemerataan Guru SD Persen 0,24 0,32 0,60 1,29 2,70 3,10 3,61 1.15 Indeks Pemerataan Guru SMP Persen 0,25 0,26 0,38 0,71 1,38 1,55 1,78 1.16 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD Persen 26,7 33,18 39,04 55,20 55,90 57,59 60,98 1.17 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP Persen 34,5 56,05 85,00 89,72 96,90 100 100 1.18 Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Persen N/A 65 70 75 80 85 90
13. 2.URUSAN KESEHATAN 2.1 Angka kematian ibu Kelahiran 102 87 85 83 73 72 68 335 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 hidup 2.2 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pen- dek Pada Balita Persen 31,5 27,497 25,066 22,63 5 20,20 4 17,773 15,342 2.3 Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan Persen 69,46 77,25 85,03 86,03 87,03 88,03 94,46 2.4 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 2.5 Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Persen 100 100 100 100 100 100 100 2.6 Persentase Pelayanan Kesehatan yang tera- kreditasi Persen 89 90 91,5 93 94,25 95,75 97,05
14. 3.URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.1 Tingkat kemantapan jalan kabupaten Persen 52,43 53,01 55,19 57,02 59,07 61,14 62,74 3.2 Persentase jembatan dalam kondisi baik Persen 57,47 57,47 57,79 58,12 58,44 58,77 59,09 3.3 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Persen 42,03 42,53 43,03 43,53 44,03 44,53 45,03 3.4 Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob Persen 0,74 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90 0,93 3.5 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi Persen 91,11 92,68 94,24 95,81 97,37 100,00 100,00 3.6 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hu- Persen 95,56 97,94 99,20 100,00 100,00 100,00 100,00 336 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 nian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) 3.7 Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional Persen 0 0 7,16 14,32 21,48 28,64 35,80 3.8 Persentase cakupan drainase perkotaan dalam kondisi baik Persen 48,79 49,29 49,77 50,26 50,75 51,24 51,73 3.9 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Analis dan Operator Persen 6,85 7,95 8,95 10,31 12,06 14,21 16,62 3.10 Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten Persen 40 45,45 50 57,14 66,67 68,97 74,07 3.11 Persentase pemanfaatan ruang yang sudah dil- aksanakan sesuai dengan rencana tata ruang Persen 52,66 54,24 58,04 62,10 68,31 75,14 81,14 3.12 Rasio bangunan ber IMB Persen 10,61 11,18 11,79 12,39 12,98 13,56 14,14 3.13 Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik Persen 73,08 73,08 74,36 75,64 76,92 78,21 79,5
15. 4.URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.1 Persentase rumah layak huni Persen 85,05 86,06 86,97 87,64 88,49 89,38 90,15 4.2 Persentase Luas Kawasan Kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani Hektar 0 0 9,49 6,96 4,84 3,58 3,60 4.3 Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi Persen 59,60 64,75 70,51 75,97 80,74 86,37 91,71 337 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) 4.4 Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Persen 100 100 100 100 100 100 100 4.5 Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Persen 100 100 100 100 100 100 100
16. 5.URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARARKAT 5.1 Persentase Perda dan Perkada yang Dite- gakkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 5.2 Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persen 100 100 100 100 100 100 100 5.3 Persentase Cakupan Perlindungan Masyara- kat Persen 84 87 87 100 100 100 100 5.4 Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompe- tensinya Persen 0 0 20 60 100 100 100 5.5 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Persen 100 100 100 100 100 100 100 5.6 Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persen 100 100 100 100 100 100 100
17. 6.URUSAN SOSIAL 6.1 Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial Persen N/A 70 70,25 70,50 70,75 71 71,25 338 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6.2 Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pe- layanan Sosial Persen N/A 70 70,25 70,50 70,75 71 71,25 6.3 Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kese- jahteraan Sosial dan / atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar Persen N/A 70 70,25 70,50 70,75 71 71,25 6.4 Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kese- jahteraan Sosial yang melaksanakan Pela- yanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA Persen N/A 70 70,25 70,50 70,75 71 71,25 6.5 Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kkese- jahteraan Sosial yang melaksanakan Pela- yanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi So- sial Persen N/A 70 70,25 70,50 70,75 71 71,25 6.6 Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Indeks N/A 71 73 73,25 73,50 73,75 74 6.7 Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Indeks N/A 71 73 73,25 73,50 73,75 74 6.8 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persen 36,05 38 38,25 38,50 38,75 39 39,25 6.9 Persentase gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya Persen 36,05 38 38,25 38,50 38,75 39 39,25 6.10 Persentase lanjut Usia Terlantar yang ter- penuhi kebutuhan dasarnya Persen 36,05 38 38,25 38,50 38,75 39 39,25 6.11 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahter- aaan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan da- sarnya Persen 36,05 38 38,25 38,50 38,75 39 39,25 339 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6.12 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persen 36,05 38 38,25 38,50 38,75 39 39,25 6.13 Persentase Penerima Manfaat yang Ter- penuhi Kebutuhan Dasar Persen N/A 2.47 2.53 2.59 2.66 2.74 2.81 6.14 Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin Persen N/A 100 100 100 100 100 100 6.15 Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi Persen N/A 3,00 3,02 3,04 3,06 3,08 3,10 6.16 Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar Indeks N/A 3,00 3,02 3,04 3,06 3,08 3,10 6.17 Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Pen- erima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Meniskinan Persen N/A 4,13 4,31 4,51 4,72 4,95 5,21 6.18 Persentase Penerima Manfaat yang mening- kat kemandirian ekonomi Persen N/A 4,13 4,31 4,51 4,72 4,95 5,21 6.19 Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebu- tuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Persen 100 100 100 100 100 100 100 6.20 Persentase Korban Bencana yang Mendapat- kan Layanan Pemulihan Sosial Persen N/A 100 100 100 100 100 100 6.21 Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya Persen N/A 50 50 50 50 50 50 6.22 Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 100
18. 7.URUSAN TENAGA KERJA 7.1 Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja Persen 0 0 0 25 30 35 40 7.2 Persentase tenaga kerja di sektor prioritas Persen 0 2,00 3,92 4,00 4,50 5,00 6,00 340 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 yang meningkat produktivitasnya 7.3 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Persen 5,20 7,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 7.4 Jumlah pekerja pada perusahaan yang men- erapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog social Orang 14.167 19.045 19.100 19.15 0 19.20 0 19.250 19.300
19. 8.URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8.1 Persentase Anggaran Response Gender Persen 2,44 1,25 4,25 7,25 10,25 13,25 16,25 8.2 Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan Persen 57,47 59,90 62,33 64,77 67,20 69,63 72,06 8.3 Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kompre- hensif Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 8.4 Pembelajaran keluarga (puspaga) yang ber- sprespektif gender dan hak anak sesua standar Persen 90 100 100 100 100 100 100 8.5 Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan dan evaluasi dan atau penyusunan kebijakan Persen 90 100 100 100 100 100 100 8.6 Indeks Pemenuhan Hak Anak indeks N/A 72,71 77,2 82,19 87,18 92,17 97,16 8.7 Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan kompre- hensif Persen 100 100 100 100 100 100 100 8.8 indeks perlindungan khusus anak Indeks N/A 72,71 77,2 82,19 87,18 92,17 97,16 341 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
20. 9.URUSAN PANGAN 9.1 Persentase jumlah cadangan pangan Persen 2,38 3,19 3,80 4,41 5,02 5,63 6,24 9.2 Skor pola pangan harapan Poin 88,50 91,32 92,95 94,59 96,22 97,85 99,49 9.3 Persentase darah rentan rawan pangan Persen 2,99 1,50 1,00 0,50 0,30 0,10 0 9.4 Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan Persen 96 100 100 100 100 100 100
21. 10.URUSAN PERTANAHAN 10.1 Persentase aset tanah Pemda yang bersertifikat Persen 53,32 53,80 54,29 54,77 55,26 55,74 56,23 10.2 Persentase penyelesaian ganti kerugian dan san- tunan tanah untuk pembangunan 100 100 100 100 100 100 100 10.3 Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 10.4 Persentase kejelasan hak milik atas tanah 53,72 54,21 55,10 55,58 56,07 56,55 57,04 10.5 Persentase penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan 96,67 96,67 100 100 100 100 100
22. 11.URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 11.1 Persentase timbulan sampah yang terkelola di fasilitas pengelolaan sampah Persen 13,71 56,30 56,60 58,60 60,60 62,60 64,60 11.2 Indeks kualitas air Indeks 55,91 77,38 77,58 77,78 77,98 78,18 78,38 11.3 Indeks kualitas udara Indeks 89,96 92,16 92,26 92,36 92,46 92,56 92,66 11.4 Persentase RTH Indeks 13,10 13,10 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 342 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 11.5 Persentase Limbah B3 yang Terkelola Persen 33,33 36,6 39,87 43,13 46,4 49,67 52,94 11.6 Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Persen 50 100 100 100 100 100 100 11.7 Persentase ketaatan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Persen 92,02 100 100 100 100 100 100 11.8 Persentase Penyuluh dan Pengawas Lingkungan Hidup serta Pengendali Dampak Lingkungan yang Ditingkatkan Kompetensinya Persen 0 0 20 40 60 80 100
23. 12.URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.1 Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persen 1,26 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 12.2 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persen 21,1 24,1 27,1 30,1 33,1 36,1 39 12.3 Persentae Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 12.4 Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang melaporkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 12.5 Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persen 96,94 97,81 98,79 99,77 100 100 100 12.6 Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 12.7 Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 12.8 Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan Persen 100 100 100 100 100 100 100
24. 13.URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.1 Persentase Fasilitasi Penataan Desa Persen 17,3 17,3 24,3 31,2 38,1 41,6 48,6 343 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 13.2 Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa Persen 3,4 3,4 6,9 10,4 13,8 17,3 24 13.3 Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya Persen 16,6 16,6 33,3 53 66,6 83,3 100 13.4 Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa Persen 17,3 17,3 24,3 31,2 38,1 41,6 48,6 13.5 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persen 4,1 4,1 8,3 15,2 30,5 41,6 52 13.6 Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat Persen 16,6 16,6 33,3 53 66,6 83,3 100
25. 14.URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 14.1 Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate) Persen 6,84 8,84 10,84 12,84 14,84 16,84 18,84 14.2 Angka kelahiran Remaja umur 15 s.d 19 ta- hun (ASFR 15 s.d 19 tahun) Persen 9,72 N/A 13,72 15,72 17,72 19,72 21,72 14.3 Angka Prevalensi Kontrasepsi modern / Mod- ern Contraceptive (mCPR) Persen 37,1 39,1 41,1 43,1 45,1 47,1 49,1 14.4 Persentase kebutuhan KB yang tidak ter- penuhi (Unmet need) Persen 16,66 14,66 12,66 10,66 8,66 6,66 4,66 14.5 Persentase Keluarga yang mengikuti ke- lompok kegiatan ketahanan keluarga Persen N/A 60 65 70 75 80 85
26. 15.URUSAN PERHUBUNGAN 15.1 Persentase sarana prasarana penyelenggaraan LLAJ dalam kondisi baik Persen 60,49 60,99 61,49 61,99 62,49 62,99 63,50
27. 16.URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16.1 Persentase tingkat kepuasan masyarakat ter- hadap akses dan kuaitas informasi publik pemerintah daerah Persen 80 80,25 80,50 80,75 81 81,25 81,50 344 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 16.2 Tingkat Kematangan Aspek Pemerintah Digi- tal Persen Terstandar- isasi- Kolaborasi 3;4 Ter- standar- isasi- Ko- laborasi 3;4 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4
28. 17.KOPERASI, UKM 17.1 Pertumbuhan volume usaha koperasi izin 5 167 5 5 5 5 5 17.2 Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi Persen 15,53 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 17.3 Persentase koperasi aktif Persen 34,47 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 17.4 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Persen 16,67 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 17.5 Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas Persen 14,00 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 17.6 Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal Persen 0,45 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 17.7 Pertumbuhan wirausaha Persen 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 17.8 Propoprsi UKM menjalin kemitraan dan ek- spor Persen 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 345 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 17.9 Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam Persen NA 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80
29. 18.URUSAN PENANAMAN MODAL 18.1 Realisasi total terhadap target investasi Investor 398 90 91 92 93 94 95 18.2 Persentase peningkatan investor yang ber- investasi Persen 35,33 35,40 35,45 35,50 35,55 35,60 35,65 18.3 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan Persen 99,22 100 100 100 100 100 100 18.4 Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha Persen 100 100 100 100 100 100 100 18.5 Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal Persen 100 100 100 100 100 100 100 18.6 Persentase kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti Persen 0,00 60,00 65,00 70,00 75,00 78,00 80,00
30. 19.URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 19.1 Rasio wirausaha pemuda Persen 21,50 31,50 41,50 51,50 61,50 71,50 81,50 19.2 Persentase atlet yang masuk pelatnas Persen 1,50 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 346 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 19.3 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan Persen 11,00 11,00 13,00 15,00 18,00 21,00 24,00
31. 20.URUSAN STATISTIK 20.1 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Indeks 2,90 2,93 2,96 2,99 3,00 3,02 3,05
32. 21.URUSAN PERSANDIAN 21.1 Tingkat kematangan keamanan siber Persen 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1
33. 22.URUSAN KEBUDAYAAN 22.1 Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persen 84,03 85,18 100 100 100 100 100 22.2 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Bu- daya Tak Benda yang Ditetapkan Persen 13,75 13,96 14,41 14,67 14,99 15,32 15,65 22.3 Persentase Kunjungan Wisatawan ke Muse- um Persen N/A N/A 50 60 70 80 90 22.4 Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan Persen 33,70 41,87 51,47 60,13 69,16 78,19 87,23 22.5 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan Persen 15,00 16,60 27,35 41,32 60,29 84,66 100
34. 23.URUSAN PERPUSTAKAAN 23.1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyara- kat Persen 80,00 85,00 90,00 95,00 100,0 0 100,00 100,00
35. 24.URUSAN KEARSIPAN 24.1 Tingkat ketersediaan arsip Persen 500 500 550 600 650 700 750 24.2 Presentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip Persen 47,67 51,09 52,98 53,75 61,38 72,55 83,49 347 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
36. 25.URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 25.1 Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 30.048 30.950 31.879 32.83 5 33.82 0 34.830 35.870 25.2 Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 47.825 47.965 48.104 48.24 4 48.38 5 48.526 48.668 25.3 Luasan kawasan konservasi Ha 33.880 33.880 33.880 33.88 0 33.88 0 33.880 33.880 25.4 Angka konsumsi ikan Persen 71,10 71,80 72,20 73,00 73,50 74,10 74,70
37. 26.URUSAN PARIWISATA 26.1 Persentase pertumbuhan kunjungan wisata Persen 10,66 10,66 20,66 30,66 40,66 50,66 60,66 26.2 Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata Persen 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 26.3 Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi Persen 27,40 27,40 32,40 37,40 42,40 47,40 52,40 348 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
38. 27.URUSAN PERTANIAN 27.1 Peningkatan produksi tanaman pangan Ton -14,381 170,820 342.92 6,000 515.0 28,00 0 687.1 05,00 0 859.18 6,000 1.031.30 6,000 27.2 Peningkatan produksi hortikultura Ton 753 2.427 3.059 3.692 4.324 4.957 5.589 27.3 Peningkatan produksi komoditas peternakan Ton 1.196 1.280 1.382 1.506 1.657 1.839 2.060 27.4 Cakupan luas lahan pertanian yang ditetap- kan menjadi LP2B Ha 13.504 13.504 13.504 13.50 4 13.50 4 13.504 13.504 27.5 Tingkat pengendalian penyakit hewan menu- lar strategis (PHMS) Persen 77,00 80,21 95,25 100 100 100 100 27.6 Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (nomor kontrol veteriner) Persen 30 40 50 60 70 80 90 27.7 Persentase penanganan bencana pertanian Persen 90 95 100 100 100 100 100 27.8 Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian Persen 90 95 100 100 100 100 100 349 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 27.9 Persentase izin usaha pertanian yang diter- bitkan Persen 89 90 92 95 97 99 100 27.10 Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan Persen 0 0 60 70 80 90 100 27.11 Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi Persen 5,39 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57 16,77
39. 28.URUSAN PERDAGANGAN 28.1 Persentase izin usaha perdagangan yang difasili- tasi Persen 97,92 100 100 100 100 100 100 28.2 Persentase sarana perdagangan yang ditingkat- kan kualitasnya Persen 0 31,21 32,15 33,11 34,10 35,13 36,18 28.3 Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Persen 4,26 5,33 6,66 8,32 10,40 13,00 16,25 28.4 Nilai ekspor barang US$ N/A 1.500.000 2.000.00 0 2.500.0 00 3.000.0 00 2.500.0 00 4.000.000 28.5 Persentase penanganan pengaduan konsumen % 48,00 50 60 70 80 90 100 28.6 Persentase promosi produk lokal yang difasili- tasi/dilaksanakan Persen N/A 60 70 80 85 90 90 29.URUSAN PERINDUSTRIAN 29.1 Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri Persen 0,92 0,95 0,10 0,50 0,50 0,50 0,50 350 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 29.2 Persentase izin usaha industri yang diterbitkan Persen 60 70 80 85 90 95 29.3 Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini Informasi 26 168 35 50 50 50 50
40. 30.URUSAN PERDAGANGAN 30.1 Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi Persen 97,92 100 100 100 100 100 100 30.2 Persentase sarana perdagangan yang diting- katkan kualitasnya Persen 0 0 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 30.3 Persentase stabilisasi harga barang kebu- tuhan pokok dan barang penting Persen 4,26 6 6 6 6 6 6 30.4 Nilai ekspor barang US$ NA 0 0 0 0 0 0 30.5 Persentase penanganan pengaduan kon- sumen Persen 48,0 50 60 70 80 90 100 30.6 Persentase promosi produk lokal yang difasili- tasi/dilaksanakan Persen NA 0 0 0 0 0 0
41. 31.URUSAN PERINDUSTRIAN 31.1 Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri Persen 0 0 0,95 0,98 0,92 0,95 0,1 31.2 Persentase izin usaha industri yang diterbit- kan Persen 0 0 0 0 0 442 0 351 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 31.3 Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini Informasi 0 200 150 46 80 60 30
42. 32.URUSAN TRANSMIGRASI 32.1 Persentase program transmigrasi yang dil- aksanakan Persen 16,13 18,00 20,00 20,00 22,00 22,00 25,00 32.2 Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang Persen 13,66 15,00 15,00 17,00 17,00 20,00 20,00 32.3 Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan Persen 22,75 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00 35,00
43. 33.URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 33.1 Indeks Kematangan Organisasi Persen 29 29 31 33 35 37 37 33.2 Efektivitas Kinerja Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 33.3 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 33.4 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kese- jahteraan Rakyat Persen 80 80 80 80 80 80 80 33.5 Persentase Produk Hukum yang dihasilkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 33.6 Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Indeks 98 100 100 100 100 100 100 33.7 Efektivitas Kebijakan Administrasi Pem- bangunan Indeks Cukup Baik Baik Sangat baik San- gat baik San- gat Baik Sangat Baik Sangat Baik 352 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
44. 34.UNSUR SEKRETARIAT DPRD 34.1 Ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun N Persen 100 100 100 100 100 100 100 34.2 Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persen 100 100 100 100 100 100 100 34.3 Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persen 100 100 100 100 100 100 100
45. 35.URUSAN PERENCANAAN 35.1 Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD Persen 100 100 100 100 100 100 100 35.2 Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persen 100 100 100 100 100 100 100 35.3 Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Pemerintahan dan Pem- bangunan Manusia Persen 67 100 100 100 100 100 100 35.4 Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan Persen 100 100 100 100 100 100 100 35.5 Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian dan SDA Persen 100 100 100 100 100 100 100
46. 36.UNSUR KEUANGAN 36.1 Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD Persen 37,27 35 32 30 30 30 30 36.2 Persentase alokasi belanja infrastruktur pela- yanan publik Persen NA 40 40 40 40 40 40 36.3 Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar Persen NA 85 88 90 92 93 94 353 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 36.4 Persentase penurunan SILPA Persen 51,25 23,42 24,5 28,19 29 31 33 36.5 Persentase laporan keuangan tepat waktu Persen 100 100 100 100 100 100 100 36.6 Persentase penambahan nilai aset tetap Persen -0,66 1 1,1 2,75 3,2 4,3 5,6 36.7 Persentase PAD terhadap pendapatan daerah Persen 28,25% 29% 30% 30% 30% 30% 30% 36.8 Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 36.9 Persentase penerapan sistem informasi keu- angan berbasis digital Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
47. 37.UNSUR KEPEGAWAIAN 37.1 Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Persen 63 65 70 75 80 83 85 37.2 Persentase Pengembangan Karier ASN sesuai dengan kompetensinya Persen 93,89 94 95 95 95 95 95 37.3 Persentase ASN yang ditingkatkan Kompe- tensinya Persen 17,91 18 20 25 30 33 35 37.4 Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik Persen 77 80 85 85 90 90 90 354 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
48. 38.UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 38.1 Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajeri- al dan Fungsional Persen 30 55 50 60 70 80 85 38.2 Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelati- han yang dilaksanakan Persen 95 95 95 95 95 95 95 38.3 Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi Persen 35 40 45 50 60 65 70 38.4 Persentase ASN yang mendapatkan Pengem- bangan Kompetensi Teknis Persen 20 30 35 40 50 60 80
49. 39.URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 39.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pem- bangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Persen 100 100 100 100 100 100 100 39.2 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Ter- manfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 39.3 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pem- bangunan Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 39.4 Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajuan dan Penerapan di Daerah Persen 100 100 100 100 100 100 100 355 . NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET KINERJA 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
50. 40.UNSUR PENGAWASAN 40.1 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Ang- garan N-1 Persen 75 75 75 75 80 80 80 40.2 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengen- dalian Intern Pemerintah (SPIP) Persen N/A 51,45 57,75 64,31 70,54 76,87 83,20 40.3 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Persen 100 100 100 100 100 100 100
51. 41.UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 41.1 Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persen 100 100 100 100 100 100 100 41.2 Persentase Pendidikan Politik Bagi Kader Par- tai Politik Persen 100 100 100 100 100 100 100 41.3 Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Persen 100 100 100 100 100 100 100 41.4 Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan Persen 100 100 100 100 100 100 100 41.5 Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Persen 100 100 100 100 100 100 100 BAB 55 PENUTUP TAHUN 2025-2029TAHUN 2025-2029 RPJMDRPJMD KABUPATEN POLEWALI MANDARKABUPATEN POLEWALI MANDAR RANCANGAN AKHIRRANCANGAN AKHIR 356 5.1. Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 memberikan panduan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun. Agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu diatur kaidah pelaksanaan RPJMD sebagai berikut :
52. 1.Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Periode 2025-2030 merupakan penanggung jawab pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029, dan berkewajiban menyebarluaskan atau mempublikasikan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 kepada seluruh pemangku kepentingan;
53. 2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar bertugas melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawal pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029;
54. 3.Seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Polewali Mandar diharapkan dapat berpartisipasi aktif untuk mengawal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029;
55. 4.Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
56. 5.Seluruh perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah; 357
57. 6.Penyusunan RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026-2029 wajib berpedoman pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025- 2029;
58. 7.Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka perlu dilakukan pengendalian risiko strategis pemerintah daerah untuk menunjang penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.
59. 8.Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 minimal sebanyak 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 5.2. Manajemen Risiko Dalam rangka menjamin tercapainya kinerja pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif yang dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko. Pengendalian dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan melalui jangka menengah dan jangka pendek daerah kepada Bupati.
a.Pengendalian Perencanaan Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, sinkronisasi regulasi serta pewujudan cita-cita dalam RPJPD kepada dokumen perencanaan turunannya serta meningkatkan kualitas desain program prioritas pembangunan daerah. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah yang meliputi: 1)RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar; 2)Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan 3)Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Pengendalian jangka pendek meliputi : 1)RKPD Kabupaten Polewali Mandar dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten 358 Polewali Mandar; 2)Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan 3)Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
b.Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pada tahap ini bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan pada jangka menengah dan jangka pendek, meliputi : 1)Pemantauan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah; 2)Pemantauan mitigasi risiko pembangunan; 3)Evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama perangkat daerah yang mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Polewali Mandar. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar akan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar. 5.3. Perubahan RPJMD Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
1. 1.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. 2.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. 3.Terjadi perubahan yang mendasar, meliputi bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
4. 4.Perubahan terhadap target kinerja tahunan RPJMD dapat dilakukan melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 359 5.4 Pedoman Transisi Pedoman transisi dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah pada tahun akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Periode 2025-2029. Tahun 2030 merupakan tahun transisi kepemimpinan kepala daerah Kabupaten Polewali Mandar pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2029. Dalam rangka menjaga keberlanjutan perencanaan pembangunan dan sekaligus mengisi kekosongan hukum, maka penyusunan RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 telah disediakan target kinerja daerah dan program perangkat daerah mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030. Namun demikian kinerja tahun 2030 menjadi tanggung jawab kepala daerah periode selanjutnya. RKPD masa transisi (tahun 2030) tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya yaitu RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2030-2034.