DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Persyaratan Anggota BPD, Pengisian keanggotaan dan Penetapan Keanggotaan BPD, Kedudukan, Fungsi dan Wewenang, serta Pembiayaan Penetapan Anggota BPD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Panitia musyawarah tingkat desa adalah panitia musyawarah yang dibentuk oleh Kepala Desa dalam rangka penetapan anggota BPD hasil musyawarah.
11.Panitia musyawarah tingkat Kappung adalah panitia musyawarah yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menentukan calon anggota Badan Permusyawaratan di Kappung yang nantinya diusulkan pada musyawarah pada tingkat desa.
12.Dusun yang selanjutnya disebut kappung adalah wilayah kerja Kepala Kappung.
13.Calon adalah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah ditetapkan oleh panitia musyawarah untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka- angka rupiah.

Pasal 2

(1)Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
(2)Jumlah keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 30% (tiga puluh) persen dari jumlah total anggota Badan Permusyawaratan Desa.
(3)Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, 5 (lima) orang anggota;
2. b.sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota; dan
3. c.lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, 9 (Sembilan) orang anggota.
(4)Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi habis secara proporsional berdasarkan jumlah Kappung di desa yang bersangkutan.
(5)Apabila setelah dibagi habis per Kappung ternyata terdapat sisa kuota, maka sisa tersebut diserahkan pada wilayah Kappung yang memiliki jumlah penduduk paling banyak.

BAB II

PERSYARATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 3

(1)Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2)Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
(3)Anggota Badan Permusyawaratan Desa harus bertempat tinggal di dalam wilayah desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
c.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat, ;
d.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bukan sebagai pengurus salah satu partai politik;
g.sehat jasmani dan rohani;
h.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
i.dapat baca Alqur’an bagi pemeluk agama Islam dan bagi pemeluk agama lain dapat baca Kitab sucinya.

BAB III

PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

a.persiapan, meliputi pembentukan panitia musyawarah tingkat Desa dan panitia musyawarah tingkat Kappung;
b.pelaksanaan Musyawarah, meliputi pelaksanaan musyawarah tingkat Kappung dan Pelaksanaan Musyawarah tingkat Desa;
c.penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
d.peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 6

Tahapan Pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dimulai 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.

Pasal 7

(1)Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka pelaksanaan musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk panitia musyawarah tingkat desa dan Panitia Musyawarah tingkat Kappung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

(1)Panitia Musyawarah Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), keanggotaannya terdiri dari :
1. a.sekretaris desa karena jabatannya;
2. b.ketua lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa karena jabatannya; dan
3. c.tokoh-tokoh masyarakat desa lainnya yang dianggap perlu.
(2)Panitia Musyawarah Tingkat Kappung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), keanggotaannya terdiri dari :
1. a.kapala kappung karena jabatannya;
2. b.ketua lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat kappung karena jabatannya; dan
3. c.tokoh-tokoh masyarakat kappung lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 9

(1)Kepala Kappung memfasilitasi pembentukan Panitia Musyawarah Pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayahnya.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang, yang diketuai oleh Kepala Kappung.
(3)Tugas Panitia adalah melakukan penjaringan dan menyeleksi bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa serta mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan dari Kappung yang bersangkutan berdasarkan urutan/peringkat.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengadakan musyawarah untuk menentukan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 3 (kali) dari kuota jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kappung yang bersangkutan.
(5)Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimusyawarahkan untuk menentukan urutan atau peringkat yang akan diajukan pada musyawarah di tingkat desa.
(6)Panitia tidak berhak mencalonkan diri menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
(7)Hasil musyawarah tingkat Kappung dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

(1)Panitia Musyawarah Tingkat Desa mengadakan musyawarah pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh perwakilan Panitia Tingkat Kappung dan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dari masing-masing Kappung.
(2)Musyawarah tingkat desa menetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan pengajuan yang disampaikan oleh tiap-tiap Kappung.
(3)Calon anggota Badan Permusyawarata Desa yang tidak ditetapkan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Penggantian Antar Waktu.
(4)Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), berasal dari Kappung yang sama.
(5)Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan di dalam Berita Acara.
(6)Biaya musyawarah dalam rangka pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam APB Desa.

BAB IV

PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 11

(1)Berita Acara hasil Musyawarah dan berkas-berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dalam Keputusan Camat Atas nama Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
(2)Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat Atas nama Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil Musyawarah Desa dari Kepala Desa.
(3)Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Camat atas nama Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…