DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan dalam Perda No.10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 1 (satu), angka 2 (dua), dan angka 4 (empat) diubah, dan ditambahkan angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6.Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga otonom Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Kecamatan dan Kelurahan.
7.Dinas adalah Dinas Daerah Otonom Kabupaten Polewali Mandar sebagai perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berada pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9.Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
10.Bidang Pajak Daerah I adalah Pajak Daerah yang meliputi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
11.Bidang Pajak Daerah II adalah Pajak Daerah yang meliputi Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf l diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagi berikut :

a.Dinas Kesehatan;
b.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
c.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
d.Dinas Pekerjaan Umum;
e.Dinas Pertanian dan Peternakan;
f.Dinas Kelautan dan Perikanan;
g.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
h.Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
i.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
j.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
k.Dinas Pertambangan, Energi dan Mineral;
l.Dinas Pendapatan;
m.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
n.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
o.Dinas Tata Ruang dan Pemukiman;
1. 3.Ketentuan Bagian Keduabelas diubah sehingga Bagian Keduabelas berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pendapatan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan;
2. b.pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
3. c.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 5.Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : 1) Seksi Pendataan, Perhitungan dan Penetapan PBB; 2) Seksi Pendaftaran dan Penagihan PBB; dan 3) Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan PBB.
4. d.Bidang Pajak Daerah I : 1) Seksi Pajak Restoran; 2) Seksi Pajak Hiburan dan Parkir; dan 3) Seksi Pajak Reklame dan PPJ.
5. e.Bidang Pajak Daerah II : 1) Seksi Pajak Air Tanah dan BPHTB; 2) Seksi Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;dan 3) Seksi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
6. f.Bidang Pengembangan dan Akuntansi: 1) Seksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya; 2) Seksi Data dan Pengembangan Potensi; dan 3) Seksi Akuntansi.
(2)Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1)Dinas Tata Ruang dan Pemukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Tata Ruang dan Pemukiman.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tata Ruang dan Pemukiman mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Tata Ruang dan Perumahan;
2. b.pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
3. c.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. d.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 7.Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1)Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi;dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Tata Ruang: 1) Seksi Survei, Pemetaan dan Perencanaan; 2) Seksi Penertiban dan Pengawasan Bangunan;dan 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
4. d.Bidang Perumahan: 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat; 2) Seksi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Baru;dan 3) Seksi Penataan Perumahan dan Pemukiman.
5. e.Bidang Kebersihan: 1) Seksi Pengelolaan Persampahan; 2) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan;dan 3) Seksi Pengangkutan dan Pengawasan.
6. f.Bidang Pertamanan dan Pemakaman: 1) Seksi Dekorasi Taman Kota; 2) Seksi Penghijauan dan Perawatan;dan 3) Seksi Pengelolaan Pemakaman dan TMP.
(2)Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
(3)Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Pemukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pemukiman ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 11 Februari 2016 BUPATI POLEWALI MANDAR, ANDI IBRAHIM MASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal, 12 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ISMAIL AM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 6 / TAHUN 2016) Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 3 Tahun 2016 Tanggal : 11 Februari 2016 Akuntansi Seksi Pajak Air Tanah dan BPHTB dan Sarang Burung Walet Seksi Pajak Hotel Seksi Pajak Mineral Seksi Bukan Logam dan Batuan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan PPJPenyelesaian Keberatan PBB BUPATI POLEWALI MANDAR, ANDI IBRAHIM MASDAR Seksi Pajak Reklame Seksi Pajak Hiburan dan Penetapan PBB Seksi Pendataan, Perhitungan Seksi Pajak Restoran dan Parkir Seksi Pengawasan dan BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Seksi data dan Pengembangan Potensi Seksi Pendaftaran dan Penagihan PBB KEPALA DINAS Bidang Pajak Daerah I Bidang Pajak Daerah II Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Jabatan Fungsional Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bidang PBB Seksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya Pengembangan dan Akuntansi Bidang Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 3 Tahun 2016 Tanggal : 11 Februari 2016 Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Jabatan Fungsional Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Perumahan Rakyat Seksi Sarana dan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kebersihan Pemakaman dan TMP Seksi Sarana dan Seksi Pengangkutan Seksi Penertiban dan Seksi Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perumahan dan Pemukiman Seksi PenataanSeksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Seksi Dekorasi, Taman Kota Seksi Penghijauan dan Perawatan Seksi Pengelolaan Pemetaan dan Perencanaan Seksi Survei, BUPATI POLEWALI MANDAR, ANDI IBRAHIM MASDAR KEPALA DINAS BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR Pengawasan Bangunan Perumahan dan Pemukiman Pertamanan dan Pemakaman BidangBidang Tata Ruang Bidang Perumahan Seksi Pengelolaan Persampahan Prasarana Persampahan

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…